MANAJEMEN SISTEM PENYELENGGARAAN MAKANAN Penyelenggaraan Makanan Darurat
Disusun Oleh : Gita Kurniasih (P23131115023) Ratna Fatinah (P23131115041) (P23131115041) Sitta Nur Fadillah (P23131115043)
DIV/5A
Dosen Pembimbing : Irfanny Z. Anwar, S.Sos., M.Kes.
JURUSAN GIZI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA II Jakarta, 2017
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah dengan Penyelenggaraan Makanan Darurat. Dalam penyusunan makalah ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Namun, penulis tidak juga luput dari kesalahan, baik dari teknik penulisan maupun tata bahasa. Namun walaupun demikian, penulis berusaha sebisa mungkin menyelesaikan karya ini meskipun sangat sederhana. Banyak kendala kendala yang penulis alami selama pemyusunan semiskripsi ini, tetapi penulis banyak memperoleh bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga termotivasi untuk segera menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada: 1. Orang tua tercinta yang telah memberi restu, motivasi, serta ide-idenya 2. Ibu Irfanny Z. Anwar, S.Sos., M.Kes selaku pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberi pendapat serta analisanya terhadap karya tulis ini sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikannya dengan baik 3. Para teman Program Studi Diploma IV semester 5 A yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini 4. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu Adapun makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Mata kuliah Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan. Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat untuk menambah informasi mengenai judul Penyelenggaraan Makanan Darurat. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya makalah ini. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.
Jakarta, Desember 2017
Penulis
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Manajemen system penyelenggaraan makanan menurut Depkes (2003 menjelaskan bahwa penyelenggaraan makanan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada konsumen dalam rangka pencapaian status yang optimal melalui pemberian makanan yang tepat dan termasuk kegiatan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi bertujuan untuk mencapai status kesehatan yang optimal melalui pemberian makan yang tepat (Rahmawati, 2011). Oleh karena itu, penyelenggaran makanan perlu menerapkan unsur ilmu manajemen agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan makanan tidak hanya pada institusi tetapi pada keadaan darurat. Pada keadaan ini diperlukan asupan yang baik guna memberikan makanan yang baik agar status gizi baik. Keadaan darurat dilakukan pelayanan gizi, contoh pada korban bencana alam. Oleh karena itu, setelah mempelajari makalah ini diharapkan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan makanan darurat bertambah dan menyadari pentingnya penyelenggaraan makanan pada keadaan darurat. 1.2 Tujuan Mahasiswa dapat mengetahui pengertian, tujuan, contoh penyelenggaraan makanan darurat 1.3 Rumusan Masalah 1) Pengertian Penyelenggaraan Makanan 2) Jenis Penyelenggaraan Makanan 3) Pengertian Penyelenggaraan Makanan Darurat 4) Pengertian Dapur Umum Makanan Darurat 5) Perlengkapan Dapur Umum Makanan Darurat
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penyelenggaraan Makanan 2.1.1 Pengertian Penyelenggaraan Makanan Penyelenggaraan makanan merupakan salah satu kegiatan pokok yang ada di rumah sakit. Kegiatan ini meliputi kegiatan pengadaan makanan hingga penyalurannya kepada pasien dengan mutu, jenis, dan jumlah yang sesuai dengan rencana kebutuhan. Unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah instalasi gizi (Depkes 2003). Kegiatan pelayanan gizi memiliki tujuan yaitu untuk memberi terapi diet yang sesuai dengan perubahan sikap dan untuk mencegah kambuhnya penyakit pasien (Depkes 2003). Pengaturan makanan bagi orang sakit bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dari perawatan dan pengobatan. Pengobatan, perawatan dan pengaturan makanan merupakan suatu kesatuan dalam penyembuhan penyakit seperti juga dengan obat harus sesuai dengan ketentuan yang diberikan (Moehyi 1999). 2.1.2 Klasifikasi Penyelenggaraan Makanan Penyelenggaraan makanan kelompok dapat dibedakan : 1. Waktu penyelenggaraan
Penyelenggaraan makanan hanya satu kali, misalnya di pesta pernikahan Penyelenggraan makanan secara tetap untuk jangka waktu tidak terbatas, misalnya di Lembaga pemasyarakatan, kampus mahasiswa
Penyelenggaraan makanan dalam keadaan darurat. 2. Sifat penyelenggaraan
Penyelengaraan makanan yang bersifat komersial, misalnya kafetaria, restoran, rumah makan
Peneyelenggaraan makanan yang bersifat non komersial, misalnya di Rumah Sakit, Panti Asuhan 3. Tempat penyelenggaraan
Jasa Boga, dimana tempat penyajian berbeda dengan tempat memasak makanan, misalnya pada jamuan makan, rapat, kantin
Makanan institusi, dimana tempat memasak dan menyajikan makanan berada di suatu tempat. Misalnya di Panti asuhan, Asrama dan lainlain. 2.1.3 Ciri-ciri Penyelenggaraan Makanan Adapun ciri-ciri Penyelenggaraan Makanan, yaitu : 1. Tidak bertujuan mencari keuntungan 2. Dana terbatas 3. Makanan diolah di lingkungan isntitusi 4. Menggunakan master menu 5. Hidangan hampir sama dengan yang disajikan di lingkungan keluarga
2.1.4 Kelemahan Penyelenggaraan Makanan Kelemahan yang terdapat pada penyelenggaraan makanan antara lain : 1. Kualitas bahan makanan kurang baik 2. Cita rasa kurang diperhatikan 3. Makanan kurang bervariasi 4. Porsi tidak sesuai Sumber kelemahan tersebut dapat terjadi karena : 1. Perencanaan kurang baik 2. Tenaga Pelaksana yang tidak profesional 3. Pengawasan lemah 4. Rendahnya dedikasi petugas 2.2 Penyelenggaraan Makanan Darurat 2.2.1 Penyelenggaraan Makanan Darurat Penyelenggaraan makanan darurat merupakan peyelenggaraan makanan yang dipersiapkan pada waktu terjadi keadaan darurat yang ditetapkan oleh Kepala Wilayah setempat. Sesuai dengan ketentuan yan telah ditetapkan, pada dasarnya penyediaan makanan darurat sifatnya sementara dan dalam waktu yang relatif singkat (1 – 3 hari). Macam makanan mula – mula makanan matang, selanjutnya makanan mentah sampai dinyatakan keadaan membaik.
Prinsip dasar penyediaan makanan matang apa bila bencana terjadi memusnahkan sebagian besar perlindungan dan peralatan penduduk, sehingga massyarakat tidak mungkin untuk menyelenggarakan makanannya sendiri. Tugas penyediaan makanan dilakukan oleh team yang dibentuk oleh Kepala Wilayah atau Camat/Bupati yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan penanggulangan bencana alam, yang dipusatkan pada pos komando yang ditetapkan. Prosedur penanggulangan bencana alam ini dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah diputuskan pemerintah tentang Penanggulangan Bencana Alam.
Kesiapan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Bencana Kesiapan Rumah sakit yaitu dalam menyusun dan memelihara rencana manajemen kedaruratan dan program menanggapi bila terjadi kedaruratan komunitas, wabah dan bencana alam atau bencana lainnya 2.2.2 Jenis – jenis Penyelenggaraan Makanan Darurat A. Internal
Pengertian : Situasi diluar rumah sakit dalam keadaan normal dan Situasi didalam rumah sakit tdk normal Contoh : Keracunan gas, Keracunan makanan, Ledakan gas, Ledakan bom, Kebakaran, Bencana alam
B. Eksternal
Pengertian : Situasi diluar rumah sakit dalam keadaan tidak normal dan Situasi didalam rumah sakit normal Contoh : Bencana alam, Kebakaran, Ledakan, Kecelakaan lalulintas, Keracunan makanan, Wabah penyakit
2.2.3 Gambaran Umum Penyelenggaraan Makanan Darurat Kegiatan penyelenggaraan makanan darurat oleh militer menggunakan sistem swakelola dimana seluruh kegiatan penyelenggaraan makanan darurat ini dilakukan oleh pihak militer sendiri ketika terjadi keadaan darurat yang ditetapkan oleh kepala wilayah setempat. Tujuan dari penyelenggaraan makanan darurat yaitu agar dapat mencukupi kebutuhan giz i para penghuni korban bencana. 2.2.4 Karakteristik Makanan Darurat Berikut ini merupakan beberapa karakteristik yang ada pada penyelenggaraan Makanan Darurat : 1. Standar makanan minimal mengandung 1500 – 1800 kkal sehari, dan minimal harus ada kebutuhan air bersih 2L/org. Dipilih makanan sumber hidrat arang dalam jumlah cukup besar, cepat dipersiapkan serta mudah didapat. 2. Menu sederhana, disesuaikan dengan bantuan pangan yang tersedia dan memperhitungkan kecukupan gizi masyarakat golongan rawan, setidaknya susu untuk anak balita. 3. Frekuensi makan berkisar antara 2- 3 kali sehari, atau tanpa makanan selingan 4. Waktu penyelnggaraan bervariasi satu minggu hingga 3 bulan 5. Jumlah klien yang dilayani sering berubah karena pendekatanya dan mekanismenya belum lancar 6. Perlu tenaga kerja yang cakap dan berpengalaman dalam mengelola makanan banyak 7. Sistem tiket untuk perdistribusian makanan matang
Menyimak ketentuan diatas, maka jelas perlu menyediakan makanan darurat tingkat regional, Nasional atau Internasional, setelah kondisi bencana memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. 2.2.5 Proses Penyelenggaraan Makanan Darurat
a) Perencanaan Anggaran Belanja Perencanaan anggaran belanja adalah serangkaian kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk mengadakan bahan makanan. Perencanaan atau penyusunan anggaran harus peka terhadap harga-harga terjadi di pasaran. b) Perencanaan Menu Perencanaan menu adalah serangkaian kegiatan menyusun hidangan dalam variasi yang serasi untuk manajemen penyelenggaraan makanan di institusi (Mukri,1990). Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya menu sesuai dengan tujuan penyelenggaraan makanan, baik komersil maupun non komersil. (Dep.Kes, 2007) Menu yang disusun direncanakan terlebih dahulu oleh Kepala Bagian Makanan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Setiap 1 minggu sekali selalu dilakukan evaluasi menu oleh Kepala Bagian makanan, Petugas Kesehatan, dan Ahli Gizi. Siklus menu yang digunakan adalah siklus menu 7 hari, tetapi hal itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kebutuhan bahan makanan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan makanan ini direncanakan sesuai jumlah klien yang dilayani, standar kebutuhan makanan dan macam menu yang akan diolah. Dalam hal pengadaan bahan makanan dilaksanakan oleh petugas sendiri, baik untuk bahan makanan kering maupun bahan makanan segar tanpa menggunakan rekanan. Hal ini dikarenakan oleh jumlah konsumen yang dilayani hanya sedikit. c) Penghitungan Kebutuhan Bahan Makanan Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah kegiatan penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan. Tujuannya adalah agar tercapai usulan anggaran dan kebutuhan bahan makanan dalam satu tahun anggaran. (Depkes, 2003) .
Perencanaan kebutuhan bahan makanan segar dilakukan setiap hari oleh kepala dapur. sedangkan untuk bahan makanan kering dilakukan 2 minggu sekali dan 1 bulan sekali tergantung jenis bahan makanan dan persediaan bahan makanan yang ada. Terkadang ada juga kiriman bahan makanan dari donatur berupa bahan makanan kering dan snack. d) Pengadaan Bahan Makanan Pengadaan bahan makanan adalah proses penyediaan bahan makanan melalui prosedur dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan makanan sesuai yang direncakan, serta berdaya guna dan berhasil guna (Muchatob, 1991). Pembelian bahan makanan dilakukan melalui rekanan yang telah ditunjuk oleh koperasi militer menggunakan bon pemesanan bahan makanan. Bon pemesanan bahan makanan berisi nama bahan makanan, jumlah bahan makanan, satuan berat dan jumlah bahan makanan yang dipesan. e) Penerimaan Bahan Makanan Penerimaan bahan makanan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan/ penelitian pencatatan dan pelaporan tentang macam kualitas dan kuantitas bahan nakanan yang diterima sesuai dengan pemesanan serta spesifikasi yang telah di tetapkan (Depkes, RI, 2003) f) Penyimpanan Bahan Makanan Penyimpanan bahan makanan adalah untuk mempertahankan kondisi bahan makanan, mencegah dari kerusakan atau gangguan lingkungan bahan makanan, melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan kualitas dan waktu yang sesuai untuk unit yang memerlukan (Depkes RI, 1991). Penyimpanan bahan makanan merupakan suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporannya. (Dep.Kes, 2007). Persediaan bahan makanan kering seperti beras, kerupuk, bumbu-bumbu kering dan lain-lain disimpan dalam ruang penyimpanan khusus yang sudah ada rak-rak dan lemari penyimpanannya. Sedangkan untuk bahan makanan segar segera dilakukan persiapan sebelum diolah. g) Persiapan Bahan Makanan Persiapan bahan makanan adalah suatu proses kegiatan yang spesifik dalam rangka menyiapkan bahan makanan dan bumbu sebelum dilakukan pemasakan (Mukrie,1990). Persiapan bahan makanan diselenggarakan untuk menyiapkan bahan makanan sesuai macam hidangan, persiapan, standart resep yang tepat, mempersiapkan macam dan jumlah jumlah bahan makanan menurut prosedur yang telah ditetapkan. Persiapan bahan makanan ini dilakukan oleh seluruh petugas meliputi penerimaan, pencucian, peracikan bumbu, pemotongan sesuai menu sehingga semua bahan siap untuk diolah. Pemasakan dilakukan setiap sebelum
pendistribusian setiap jam makan. Hal itu dilakukan agar hidangan selalu hangat dan enak saat dimakan. h) Distribusi Makanan Distribusi makanan adalah serangkaian kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah porsi dan jenis makanan serta jumlah konsumen yang dilayani (Depkes RI, 2003). Sistem pendistribusian penyelenggaraan makanan darurat oleh militer menggunakan sistem desentralisasi. Distribusi makanan di dapur umum dilakukan dengan melakukan pemorsian masing-masing hidangan dalam tempat yang berbeda. Setelah itu, hidangan-hidangan tersebut didistribusikan di setiap tenda. System pelayanan yang diterapkan disetiap tenda yaitu dengan buffet . Menu-menu yang disediakan dirancang oleh seorang dietitian yang bekerja sama dengan organisasi yang menyediakan makanan. Sistem distribusi makanan untuk pasien korban bencana yang dirawat di ruang perawatan darurat maupun selasar dg cara sentralisasi. Bila memungkinkan pasien VIP tetap dengan cara desentralisasi. Dimana makanan yang sudah matang dibawa ke ruang makan menggunakan wadah besar kemudian di ruang makan makanan di porsikan ke dalam wadah yang telah disediakan lalu didistribusikan. Tidak ada pengawasan khusus saat pemorsian makanan. Pemorsian dilakukan oleh petugas di ruang makan. Cara ini memerlukan tenaga yang cukup banyak. Kualitas makanan dapat dipertahankan untuk menjaga kualitas masakan, tergantung pada jenis makanan tersebut. (Depkes RI, 1990). i) Menu Penyelenggaraan makanan darurat menggunakan siklus menu 7 hari dengan pola makan yaitu makan pagi, makan siang, snack siang dan makan malam. Pelayanan makan yang biasanya dilakukan 3 kali sehari dapat ditambah menjadi 4 kali sehari apabila bencana yang terjadi : termasuk kualifikasi tingkat 4 (jumlah korban lebih dari 300 orang), wilayah bencana luas, sehingga rujukan korban bencana datang sewaktu-waktu Perubahan menu siklus disesuaikan dengan jumlah pasien, ketersediaan bahan makanan, sarana yang ada, dan jumlah tenaga yang ada. Pola menu untuk makan siang merupakan pola menu lengkap yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran dan buah. Sedangkan pola menu makan pagi dan makan malam terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati dan sayur. Setiap kali makan ditambahkan pelengkap seperti kerupuk dan sambal. Untuk balita atau anak-anak disediakan susu.
2.2.6 Contoh Menu Penyelenggaraan Makanan Darurat
*Lauk nabati dan sayur. Setiap kali makan ditambahkan pelengkap seperti kerupuk dan sambal. Untuk balita atau anak-anak disediakan susu.
2.3 Dapur Umum 2.3.1 Pengertian Dapur Umum Dapur umum adalah dapur lapangan yang diselenggarakan untuk menyediakan /menyiapkan makanan dan dapatdidistribusikan/dibagikan pada korban bencana a lam dalam waktu cepatdan tepat .
Penyelenggaraan dapur umum untuk melayani kebutuhan makan para pederita atau korban bencana bukan hanya monopoli organisasi PMI. Penyelenggaraan DU tersebut dapat diselenggarakan oleh siapa saja yang datang pertama kali dan dapat menyelenggarakannya. Selama ini yang sering menyelenggarakan kegiatan DU selain PMI adalah TNI, Karang Taruna, SATGASSOS, Perangkat Pemda di tingkat bawah, Hansip, dll. Penyelenggaraan DU oleh PMI menjadi tanggung jawab PMI Cabang. Penyelenggaraan DU ini dengan cara membentuk regu yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah korban yang harus dila yani.
Dalam satu regu DU, acuan untuk komposisi standar PMI adalah sebagai berikut : 1. Seorang Ketua Regu 2. Seorang Wakil Ketua Regu 3. Seorang Koordinator Tata Usaha
4. 5. 6. 7.
Seorang Koordinator Perlengkapan dan Peralatan Seorang Koordinator Memasak Seorang Koordinator Distribusi Beberapa orang tenaga pembantu
Penyelenggaraan DU ini mulai dari kondisi yang paling kecil sampai yang paling besar sehingga aplikasinya mulai dari terbentuk regu, kelompok sampai sektor DU. Dalam rangka penyelenggaraan DU, maka sebelum terlaksananya penyelenggaraan tersebut perlu dipilih lokasi yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan DU dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Letak DU dekat dengan POSKO dan mudah dijangkau/dikunjungi oleh korban 2. Hieginis lingkungan yang memadai 3. Aman 4. Mudah dijangkau/dekat transportasi umum 5. Dekat dengan sumber air Pendistribusian makanan kepada para korban agar dalam pelaksanaannya mudah adalah dengan cara sebagai berikut : 1. Pendistribusian dilakukan dengan kartu distribusi 2. Pendistribusian dilakukan 2 kali sehari 3. Pengambilan jatah hendaknya dilakukan oleh kepala keluarga atau anggota keluarga sesuai kartu distribusi . Pengaturan menu disusun sedemikian rupa agar :
Nilai gizinya cukup
Biaya relatif murah
Cita rasa dapat memenuhi 4 sehat dan dapat diterima oleh orang dewasa maupun anak-anak Penyajian makanan pokok harus disesuaikan dengan kebiasaan seharihari
Hidangan sehat harus mengandung Sumber zat tenaga, contoh : hidrat arang (beras, jagung, dll), lemak
(santan, kacang tanah, dll) Sumber zat pembangun, contoh : protein (tempe, tahu, dll) Sumber zat pengatur, contoh : vitamin (mangga, manggis, dll), mineral (teri kering, sayuran hijau, dll), air 2.4 Peran Ahli Gizi/Instalasi Gizi Menyiapkan makanan untuk korban bencana sesuai dengan kondisi dan penyakit Menyiapkan makanan untuk petugas penanggulangan bencana di RS Menjamin ketersediaan makanan/minuman Mengelola bahan makanan bantuan donatur
2.5 Penanggulangan Masalah Gizi Darurat
TujuanUmum : meningkatkan dan mencegah memburuknya status gizi pengungsi Tujuan Khusus : Terselenggaranya pelayanan gizi, Terpantaunya perkembangan status gizi
Pengungsi, Terciptanya koordinasi lintas program dan lintas sektor Sasaran : seluruh pengungsi terutama kelmpok rentan : Balita, Ibu Hamil, Lansia
Dilaksanakan di penampungan pengungsi : Pendataan pengungsi Untuk mengetahui jumlah dan jenis bahan makanan Data Jumlah KK, Jumlah Jiwa, Jenis Kelamin, Kelamin, umur dan klp rawan Data sarana air bersih, jumlah dan lokasi penampungann pengungsi
Pengumpulan data dasar gizi Untuk menentukan menentukan status gizi pengungsi Data antropometri berat badan, tinggi badan dan umur Skrining Untuk tindakan interv PMT darurat terbatas atau PMT terapi Informasi dari data dasar gizi dan informasi dari surveilans penyakit sangat
bermanfaat untuk kegiatan skrining ini. Tahap Kejadian Bencana Alam : •
Tahap tanggap darurat
•
Tahap pemulihan
•
Tahap rehabilitasi & rekonstruksi
Tahap Kegiatan Darurat : 1. Tahap Penyelamatan
Terdiri dari : Fase I (1- 5 hari) : Belum ada perencanaan menu. Semua menerima makanan yg sama
Contoh standar ransum :
Standar ransum digunakan untuk : membuat perencanaan
Perkiraaan balita 10% susu bayi & balita Penditribusian hrs terpusat melalui dapur umum Setiap perhitungan bhn mkn + 10% utk hal tak terduga/kehilangan. Contoh : Cara perhitungan : standar ransum X jumlah pengungsi X jangka waktu penyelamatan + 10 % Contoh kebutuhan biscuit : (100 g x 1500 x 5 hari) + 10 % = 750.000 g + 75.000 g = 825.000 g (825 kg)
Fase II (5 hr – 14 hr) : Telah tersedia rincian menu harian. Bantuan bahan makanan
cukup tersedia
•
Contoh standar ransum fase II : Contoh Ransum type 1,2,3,4,5 merupakan alternatif apabila ada faktor-faktor kebiasaan serta ketersediaan pangan setempat. Dan cara perhitungan kebutuhan bahan sama dengan fase I
2. Tahap Tanggap Darurat Tahap ini dimulai selambat-lambatnya pd hari ke 20 Penyelenggaraan Makan sesuai jenis intervensi pd tahap 1 fas e 2 Kelompok rentan diberikan PMT darurat terbatas, PMT terapi Prinsip penanggulangan : Menentukan kebutuhan pangan sesuai standar kecukupan gizi Diusahakan untuk menggunakan bahan pangan setempat Sistem distribusi melibatkan pengungsi/keluarga Syarat Makanan Darurat : Harus sederhana Dapat dengan cepat dikerjakan Praktis & mudah dibagikan Perencanaan menu dibuat berdasarkan bahan yang tersedia/ diterima Bentuk makanan yang disediakan:
Makanan biasa
Makanan Lunak Bahan makanan yang tidak banyak membuat sampah Harus mengenyangkan ( cukup Kalori)
Paket Bantuan Pangan (Ransum) Pangan diusahakan sesuai kebiasaan & ketersediaan setempat, mudah diangkut,
disimpan dan didistribusikan Bentuk Bantuan : Memberikan makanan (WET RATION ) yg dimasak di dapur umum dan langsung dimakan. Setiap sasaran harus datang setiap kali makan setiap hari Memberikan bahan pangan mentah untuk dibawa pulang ( DRY RATION ) dan dimakan di rumah. Bahan pangan biasanya diberikan sekali seminggu Macam Bantuan : Bahan mentah Bahan basah : sayuran, buah, bumbu, dll Bahan kering : beras, abon, telur, gula, teh, susu, mie instant, air mineral, cornet beef, sarden, dll Bahan Matang (siap makan) : seperti : Nasi bungkus, Roti, biscuit, sayur segar, dll. •
•
(Penyimpanan Bantuan Bahan Makanan)
(Bantuan Makanan Jadi dari Donatur Makanan Pokok, Sayur, Lauk (Nasi Bungkus) langsung Didistribusikan pada pengungs) Setiap orang diperhitungkan menerima ransum untuk : •
•
•
Energi = 2100 kcal Protein 50 gram Lemak 40 gram
PMT pada pengungsi :
PMT Darurat (blanket supplementary feeding programme) : Pemberian makanan tambahan kepada seluruh kelompok rentan: anak balita, wanita hamil,dan ibu menyusui (khusus nya sampai 6 bulan setelah melahirkan) yang bertujuan mencegah memburuknya keadaan gizi pengungsi Diberikan tanpa melihat status gizi Setiap pengungsi mendapat diet yang ± 2000 kcal Diberikan dalam bahan pangan dgn nilai gizi seimbang dan kelompok risiko lain Bahan pangan diusahakan sesuai dengan kebiasaan Penditribusian terpusat melalui dapur umum PMT Darurat Terbatas (targeted supplementary feeding programe):
Pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan yang menderita gizi kurang misal : bumil, anak balita. Bertujuan untuk menurunkan prevalensi gizi kurang dan kematian pada balita, lansia dan kelompok resiko lain. Contoh PMT untuk ibu hamil dan ibu menyusui :
Contoh PMT untuk Anak Balita :
PMT Terapi (Therapeutic Feeding Programme): Pemberian makanan tambahan dengan terapi diet dan medis pada anak yang menderita gizi buruk (sangat kurus). Bahan makanan yang diberikan disesuaikan dengan bahan makanan lokal Bertujuan : untuk menurunka angka kematian (sumber : Pedoman Teknis xxii Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana, Kemenkes ,2011) 2.6 Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan gizi pada situasi bencana merupakan kegiatan yang dilakukan mulai tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan cara memantau hasil yang telah dicapai yang terkait penanganan gizi dalam situasi bencana yang meliputi input, proses dan output. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pengelola kegiatan gizi bersama tim yang dikoordinasikan oleh PPKK Kementerian Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan.
1. Pra Bencana
Tersedianya pedoman pelaksanaan penanganan gizi dalam situasi bencana
Tersedianya rencana kegiatan antisipasi bencana (rencana kontinjensi)
Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan petugas
Terlaksananya pembinaan antisipasi bencana
Tersedianya data awal daerah bencana 2. Tanggap Darurat Awal dan Tanggap Darurat Lanjut
Tersedianya data sasaran hasil RHA
Tersedianya standar ransum di daerah bencana
Tersedianya daftar menu makanan di daerah bencana
Terlaksananya pengumpulan data antropometri balita (BB/U, BB/TB dan TB/U)
Terlaksananya pengumpulan data antropometri ibu hamil dan ibu menyusui (LiLA)
Terlaksananya konseling menyusui
Terlaksananya konseling MP-ASI
Tersedianya makanan tambahan atau MP-ASI di daerah bencana
Tersedianya kapsul vitamin A di daerah bencana
Terlaksananya pemantauan bantuan pangan dan susu formula 3. Pasca Bencana
Terlaksananya pembinaan teknis pasca bencana
Terlaksananya pengumpulan data perkembangan status gizi korban bencana.
Terlaksananya analisis kebutuhan (need assessment) kegiatan gizi pasca bencana
Contoh instrumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
BAB III KESIMPULAN
Penyelenggaraan makanan darurat merupakan peyelenggaraan makanan yang dipersiapkan pada waktu terjadi keadaan darurat yang ditetapkan oleh Kepala Wilayah setempat dan memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi seorang individu dalam keadaan darurat. Walaupun keadaannya darurat dalam menyelenggarakan makanan darurat tetap harus berjalan sesuai prinsip penyelenggaran makanan yaitu terdapat perencanaan anggaran, penentuan menu, perencanaan bahan makanan, perhitungan kebutungan bahan makanan, pengadaan bahan makanan, penerimaan bahan makanan, penyimpanan bahanan makanan, produksi (persiapandan pengolahan), distribusi (pemorsian dan pendistribusian). Selain itu dalam penyelenggaran makanan darurat, makanan yang disajikan harus mampu memenuhi kebutuhan seorang individu minimal 1500kkal-1800kkal.
DAFTAR PUSTAKA
Astuti, Herni. 2014. http://file.persagi.org/share/4%20Tim%20RSUP%20Sardjito.pdf . Diunduh pada tanggal 10 Desember 2017 Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2008 Pedoman Teknis xxii Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana, Kemenkes ,2011 Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Edisi Revisi. Jakarta. PPKK-Kemenkes RI. 2011 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2008 The Management of Nutrition in Major Emergencies. Geneva. WHO. 2000 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta. Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. 2007 Ri KK. Pedoman kegiatan gizi dalam penanggulangan bencana. 2012.
