KATA PENGANTAR
Puji syukur penyusun ucapkan kepada Ida Shang Hyang Widhi Wasa karena
berkat-Nyalah sehingga makalah ini berhasil penyusun selesaikan. Penyusunan
makalah ini merupakan tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik di program
jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
Adapun judul yang diambil dalam makalah ini adalah "Pengukuran Kinerja pada
Sektor Publik".
Ucapan terima kasih penyusun berikan kepada semua pihak yang telah
membantu untuk menyelesaikan makalah ini. Tanpa dukungan dari mereka semua,
penyusunan makalah ini belum tentu bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada makalah ini,
sehingga kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga makalah ini dapat
menambah pengetahuan dan dapat memberi manfaat bagi semua pihak.
Penyusun
Putu Krisna Gautama
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
............................................................................
............................ 1
DAFTAR ISI
............................................................................
........................................... 2
BAB I PENDAHULUAN
............................................................................
....................... 3
1. LATAR BELAKANG
.........................................................................
............ 3
2. RUMUSAN MASALAH
.........................................................................
........ 4
3. TUJUAN PENELITIAN
.........................................................................
........ 4
BAB II PEMBAHASAN
............................................................................
........................ 5
1. PENGERTIAN PENGUKURAN
KINERJA.............................................................5
2. INFORMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA....... 7
3. PERANAN INDIKATOR KINERJA DALAM PENGUKURAN KINERJ......... 11
4. INDIKATOR KINERJA DAN PENGUKURAN VALUE FOR MONEY…….…12
5. PENGUKURAN VALUE FOR
MONEY…..………………....................................13
6. PENGEMBANGAN INDIKATOR VALUE FOR MONEY………………………14
7. LANGKAH-LANGKAH PENGUKURAN VALUE FOR MONEY……………...14
BAB III PENUTUP
............................................................................
................................ 17
1. KESIMPULAN
....................................................................
........................... 17
DAFTAR PUSTAKA
............................................................................
............................. 18
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor
publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor
publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan
nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat
pengendalian organisasi.
Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:
1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada
tujuan dan sasaran program unit kerja yangn pada akhirnya akan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam
memberikan layanan kepada masyarakat.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya
dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi
kelembagaan.
4. Capital rationing
Tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain:
1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom
up).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang
sehingga dapat ditelusur berkembangan pencapaian strateginya.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan
bawah serta motivasi untuk mencapai good congruence.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual
dan kemampuan kolektif yang rasional.
2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan
masalah adalah:
1. Bagaimana pengukuran kinerja sector publik?
2. Bagaimana langkah-langkah pengukuran kinerja dengan value for money?
3. Bagaimana pengukuran kinerja dengan balance scorecard?
3. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan
dari penyusunan makalah ini adalah:
1) Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pengukuran kinerja
sector publik
2) Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana langkah-langkah
pengukuran kinerja dengan value for money
3) Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pengukuran kinerja
dengan balance scorecard
BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA
Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor
publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor
publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan
nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat
pengendalian organisasi.
Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:
1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan
dan sasaran program unit kerja yangn pada akhirnya akan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan
layanan kepada masyarakat.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya
dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi
kelembagaan.
Selain itu, pihak legislatif menggunakan ukuran kinerja ini untuk
menentukan kelayakan biaya pelayanan (cost of service) yang dibebankan
kepada masyarakat pengguna jasa publik karena mereka tidak mau selalu
ditarik pungutan tanpa adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari
pelayanan yang diterima tersebut.
Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada
indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara
komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang
dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka
ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik.
Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kerja non-finansial.
TUJUAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA
Tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain:
1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and
bottom up).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang
sehingga dapat ditelusur berkembangan pencapaian strateginya.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan
bawah serta motivasi untuk mencapai good congruence.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual
dan kemampuan kolektif yang rasional.
MANFAAT PENGUKURAN KINERJA
Berikut ini adalah manfaat dari pengukuran kinerja:
1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai
kinerja manajemen
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya
dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk
memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and
punishment).
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
PRINSIP-PRINSIP PEMILIHAN UKURAN KINERJA
Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih
ukuran-ukuran kinerja instansi yang sesuai dengan skema indikator:
"Evaluasi kembali ukuran "Informasi kinerja tetap dibutuhkan "
"yang ada "oleh manajemen. Apabila skema "
" "indikator kinerja sudah tidak "
" "berfungsi, maka manajemen akan "
" "mengembangkan skema baru. "
"Mengukur kegiatan yang "Kinerja selalu berorientasi hasil. "
"penting, tidak hanya hasil "Ukuran hasil sering diformulasikan "
" "dalam rasio keuangan. Pencapaian "
" "hasil akan menunjukkan adanya "
" "permasalahan. Hasil tersebut tidak "
" "akan menunjukkan diagnosis hasil. "
"Pengukuran harus mendorong "Pembagian proses pengukuran "
"tim kerja yang akan "menciptakan lingkungan tim kerja "
"mencapai tujuan "yang aktivitasnya diarahkan pada "
" "pencapaian tujuan organisasi. "
"Pengukuran harus merupakan "Agar efektif, sistem pengukuran "
"perangkat yang "harus diciptakan sebagai perangkat "
"terintegrasi, seimbang "terintegrasi yang diperoleh dari "
"dalam penerapannya "strategi perusahaan. Sebagian besar"
" "perusahaan berusaha meminimalkan "
" "biaya, meningkatkan kualitas, "
" "mengurangi waktu pelaksanaan "
" "produksi dan menciptakan "
" "pengembalian investasi yang wajar. "
"Pengukuran harus memiliki "Ukuran internal yang umum dipakai "
"fokus eksternal jika "dalam sebuah organisasi "
"memungkinkan "perbandingan kinerja dari tahun ke "
" "tahun. Suatu perbandingan tertentu "
" "dapat dilakukan ke tingkatan mikro:"
" "divisi, departemen, kelompok, "
" "bahkan individu. "
SKALA PENGUKURAN
Skala pengukuran dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
a. Skala Nominal
Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya
karena denga skala ini obyek pengukuran hanya dapat dikelompokkan
berdasarkan ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan kelompok lain.
Kelompok-kelompok atau golongan tidak dibedakan berdasarkan tingkatan,
karena kelompok yang satu tidak dapat dikatakan lebih rendah atau lebih
tinggi tingkatannya dari pada kelompok yang lain, tetapi hanya sekedar
berbeda.
b. Skala Ordinal
Skala ini lebih tinggi tingkatannya atau lebih baik dari pada skala nominal
karena selain memiliki ciri-ciri yang sama dengan skala nominal, yaitu
dapat mengolongkan obyek dalam golongan yang berbeda, skala ordinal juga
mempunyai kelebihan dari skala nominal, yaitu bahwa golongan-golongan atau
klasifikasi dalam skala ordinal ini dapat dibedakan tingkatannya. Ini
berarti bahwa suatu golongan dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah
dari pada golongan yang lain.
c. Skala Interval
Skala interval memiliki kelebihan yaitu mempunyai unit pengukuran yang
sama, sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain, atau antara
satu golongan dengan golongan yang lain dapat diketahui.
d. Skala rasio
Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi tingkatannya karena skala
ini mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh semua skala di bawahnya. Skala
rasio memiliki titik nol yang sebenarnya yang berarti bahwa apabila suatu
obyek diukur dengan skala rasio dan berada pada titik nol, maka gejala atau
sifat yang diukur benar-benar tidak ada.
SIKLUS PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui lima tahapan berikut ini:
1. Perencanaan strategi: siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses
penskemaan strategi, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan
dan sasaran, kebijakan, program operasional san kegiatan/aktivitas.
2. Penciptaan indikator kinerja: penciptaan indikator kinerja dilakukan
setelah perumusan strategi. Indikator yang mudah adalah untuk aktivitas
yang dapat dihitung, contohnya adalah jumlah klaim yang diproses.
3. Mengembangkan sistem pengukuran kinerja: tahap ini terdiri dari tiga
langkah, yaitu: pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan
dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja dengan data
yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Ketiga, penggunaan data
pengukuran yang dihimpun, harus dipresentasikan dalam cara-cara yang
dapat dimengerti dan bermanfaat.
4. Penyempurnaan ukuran: pada tahap ini dilakukan pemikiran kembali atas
indikator hasil (outcomes) dan indikator dampak (impacts) menjadi lebih
penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan
(inputs) dan keluaran (outputs).
5. Pengintegrasian dengan proses manajemen: bagaimana menggunakan ukuran
kinerja tersedian secara efektif merupakan tantangan selanjutnya.
Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi
tindakan dalam organisasi.
2. INFORMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA
A. Informasi Finansial
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang
telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians
(selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan anggaran yang
dianggarkan.
Analisis varians secara garis besar berfokus pada :
1. Varians pendapatan (revenue varians)
Varians pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva
atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.
2. Varians pengeluaran (expenditure variance)
Varians belanja rutin
Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus yang dimaksudkan
untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil
pembangunan.
Varians belanja investasi/modal (recurrent expenditure variance)
Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung
melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan
pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya
operasional dan pemeliharaan.
Setelah dilakukan analisis varians maka tahap selanjutnya dilakukan
identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians
tersebut hingga level manajemen paling bawah.
b. Informasi Nonfinansial
Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses
pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan
banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balanced
Scorecard. Metode Balanced Scorecard merupakan pengukuran kinerja
organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek nonfinasial.
Balanced Scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena
Balanced Scorecard tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial,
tetapi juga aspek kualitatif dan nonfinansial. Hal tersebut sejalan dengan
sektor publik yang menempatkan laba bukan hanya sebagai ukuran kinerja
utama, namun pelayanan yang cenderung bersifat kualitatif dan nonkeuangan
(Mahmudi, 2007). Pengukuran dengan metode ini melibatkan empat aspek,
antara lain :
1. Perspektif finansial (financial perspective)
Perspektif finansial menjadi perhatian dalam balanced scorecard karena
ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi
yang disebabkan oleh pengambilan keputusan. Aspek keuangan menunjukkan
apakah perencanaan, implementasi dan pelaksanaan dari strategi memberikan
perbaikan yang mendasar. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan
adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu:
Growth (bertumbuh) : tahapan awal siklus kehidupan perusahaan dimana
perusahaan memiliki potensi pertumbuhan terbaik. Disini manajemen
terikat dengan komitmen untuk mengembangkan suatu produk/jasa dan
fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, mengembangkan sistem,
infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan
global, serta membina dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan.
Sustain (bertahan) : tahapan kedua dimana perusahaan masih melakukan
investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian
terbaik. Pada tahap ini, perusahaan mencoba mempertahankan pangsa pasar
yang ada, bahkan mengembangkannya jika memungkinkan.
Harvest (menuai) : Tahapan ketiga dimana perusahaan benar-benar menuai
hasil investasi ditahap-tahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi
besar, baik ekspansi pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran
untuk pemeliharaan dan perbaikan.
2. Perspektif kepuasan pelanggan (customer perspective)
Dalam perspektif ini perhatian perusahaan harus ditujukan pada kemampuan
internal untuk peningkatan kinerja produk, inovasi dan teknologi dengan
memahami selera pasar. Dalam perspektif ini peran riset pasar sangat besar.
Perspektif pelanggan memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu:
Core measurement group, yang memiliki beberapa komponen pengukuran,
yaitu:
Pangsa Pasar (market share): pangsa pasar ini menggambarkan proporsi
bisnis yang dijual oleh sebuah unit bisnis di pasar tertentu. Hal itu
diungkapkan dalam bentuk jumlah pelanggan uang yang dibelanjakan atau
volume satuan yang terjual.
Retensi Pelanggan (Customer Retention) : menunjukkan tingkat dimana
perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Pengukuran
dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya presentase pertumbuhan bisnis
dengan pelanggan yang asa saat ini.
Akuisisi Pelanggan (Customer Acquisition) : pengukuran ini menunjukkan
tingkat dimana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru memenangkan
bisnis baru. Akuisisi ini dapat diukur dengan membandingkan banyaknya
jumlah pelanggan baru di segmen yang ada.
Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) : pengukuran ini berfungsi
untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria
spesifik dalam value proportion.
Customer Value Proportion yang merupakan pemicu kinerja yang terdapat
pada Core value proportion didasarkan pada atribut sebagai berikut:
Product/service attributes yang meliputi fungsi produk atau jasa,
harga dan kualitas. Perusahaan harus mengidentifikasikan apa yang
diinginkan pelanggan atas produk atau jasa yang ditawarkan.
Customer relationship adalah strategi dimana perusahaan mengadakan
pendekatan agar perasaan pelanggan merasa puas atau produk atau jasa
yang ditawarkan perusahaan.
Image and reputation membangun image dan reputasi dapat dilakukan
melalui iklan dan menjaga kualitas seperti yang dijanjikan.
3. Perspektif efisiensi proses internal (internal process efficiency)
Dalam hal ini perusahaan berfokus pada tiga proses bisnis utama yaitu:
Proses inovasi
Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, proses inovasi
merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas
serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya
efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Proses
inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:
Pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar
dan terapan
Pengukuran terhadap proses pengembangan produk.
Proses Operasi
Pada proses operasi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi bisnis,
lebih menitikberatkan pada efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan
waktu dari barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan.
Pelayanan Purna Jual
Tahap terakhir dalam pengukuran proses bisnis internal adalah dilakukannya
pengukuran terhadap pelayanan purna jual kepada pelanggan. Pengukuran ini
menjadi bagian yang cukup penting dalam proses bisnis internal, karena
pelayanan purna jual ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan
pelanggan.
4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth
perspective).
Kaplan (Kaplan, 1996) mengungkapkan betapa pentingnya suatu organisasi
bisnis untuk terus mempertahankan karyawannya, memantau kesejahteraan
karyawan dan meningkatkan pengetahuan karyawan karena dengan meningkatnya
tingkat pengetahuan karyawan akan meningkatkan pula kemampuan karyawan
untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil ketiga perspektif diatas dan
tujuan perusahaan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi
merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga
perspektif Balanced Scorecard.
Perspekti/Faktor yang Dinilai Misi atau Visi
" "
" " "
Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci.
Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang
menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Karakteristik variabel kunci, yaitu
:
1) Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi
2) Sangat volatile (mudah berubah) dan dapat berubah dengan cepat
3) Perubahannya tidak dapat diprediksi
4) Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera
5) Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui
ukuran antara (surrogate). Sebagai contoh kepuasan masyarakat tidak
dapat diukur secara langsung akan tetapi dapat dibuat ukuran antaranya,
misalnya jumlah aduan, tuntutan dan demonstrasi dapat dijadikan variabel
kunci.
Contoh Variabel Kunci
"Dinas/Unit "Variabel Kunci "
"Kerja " "
"Rumah Sakit "Tingkat hunian kamar (kamar yang dipakai : "
"dan hotel "jumlah total kamar yang tersedia) "
"Klinik "Jumlah pelannggan (masyarakat) yang dilayani "
"Kesehatan "per hari "
"Perusahaan "KWH yang terjual "
"Listrik Negara" "
"Perusahaan "Jumlah pulsa yang terjual "
"Telekomunikasi" "
"Perusahaan Air"Jumlah debit air yang terjual "
"Minum " "
"DLLAJ "Jumlah alat angkutan umum "
" "Paid seats/capacity seats "
"Pekerjaan Umum"Panjang jalan yang dibangun/diperbaiki "
" "Panjang jalan yang disapu/dibersihkan "
"Kepolisian "Jumlah kriminalitas yang tertangani "
" "Jumlah kecelakaan/pelanggaran lalu lintas "
" "Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani "
"DPR/DPRD "Jumlah pengaduan dan tuntutan masyarakat yang"
" "tertangani "
" "Jumlah rapat yang dilakukan "
" "Jumlah undang-undang atau perda yang "
" "dihasilkam "
" "Jumlah peserta rapat per total anggota "
"Dipenda "Jumlah pendapatan yang terkumpul "
Agar pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan baik, berikut ini merupakan
hal-hal yang perlu diperhatikan:
a. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan
segera.
a. Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin memulai
upaya pengukuran kinerja dan tidak perlu mengharap pngukuran kinerja
akan langsung sempurna. Nantinya, perbaikan atas pengukuran kinerja
akan dilakukan.
b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan
(on-going process)
c. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif.
Proses ini merupakan suatu cerminan dari upaya organisasi untuk selalu
berupaya memperbaiki kinerja.
d. Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi
e. Organisai harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan besranya
organisasi, budaya, visi, tujuan, dan struktur organisasi.
3. PERANAN INDIKATOR KINERJA DALAM PENGUKURAN KINERJA
Indikator Kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang
telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor
keberhasilan utama organisasi (critical success factors) dan indikator
kinerja kunci (key performance indicator).
Faktor Keberhasilan Utama adalah suatu area yang mengindikasikan
kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi
manajerial dengan memperhatika variabel-variabel kunci finansial dan non-
finansial pada kondisi waktu tertentu.
Indikator Kinerja Kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat
dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun
non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator
ini digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja.
Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja :
a. Biaya pelayanan (cost of service)
Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost), misalnya biaya
per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang
terangkut, biaya per siswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat
ditentukan biaya unitnya karena output yang dihasilkan tidak dapat
dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan.
Untuk kondisi tersebut maka dibuat indikator kinerja produksi misalnya
belanja per kapita.
a. Penggunaan (utilization)
Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply
of service) dengan permintaan publik (public demand). Indikator ini harus
mempertimbangkan preferensi publik sedangkan pengukurannya berupa volume
absolut atau presentase tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas.
Contoh lain yaitu rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan.
Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau
kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur.
b. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards)
Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena
menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Contohnya yaitu perubahan
jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu.
c. Cakupan pelayanan (coverage)
Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan
perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat
pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
e. Kepuasan (satisfaction)
Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung.
Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat (need
assessment) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan.
Namun, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain.
Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja.
Contoh Pengembangan Indikator Kinerja
"Dinas/Unit "Indikator Kinerja "
"Kerja " "
"Rumah Sakit "Biaya total rata-rata rawat jalan per pasien "
" "yang masuk "
" "Biaya rata-rata pelayanan medis dan paramedis"
" "per pasien yang masuk "
" "Biaya rata-rata pelayanan umum (non-klinis) "
" "per pasien yang masuk "
" "Penggunaan fasilitas "
" "Rata-rata masa tinggal pasien di rumah sakit "
" "Jumlah pasien rata-rata per bed per tahun "
" "Rasio antara pasien baru dengan pasien lama "
" "yang masuk kembali "
" "Proporsi tingkat hunian "
"Klinik "Jumlah pelanggan yang dilayani per hari per "
"Kesehatan "jumlah total penduduk untuk wilayah tertentu "
"Pekerjaan Umum"Panjang jalan yang dibangun atau "
" "diperbaiki/total panjang jalan "
" "Panjang jalan yang disapu atau "
" "dibersihkan/total panjang jalan "
" "Kondisi jalan "
" "Keamanan jalan (road safety) "
"Kepolisian "% Jumlah kriminalitas yang tertangani/Jumlah "
" "kriminalitas yang terdeteksi/tercatat "
" "% Penurunan jumlah kecelakaan atau "
" "pelanggaran lalu lintas "
" "% Jumlah pengaduan masyarakat yang "
" "tertangani/Jumlah total pengaduan masyarakat "
" "yang masuk "
"DPR/DPRD "% Jumlah pengaduan dan tuntutan masyarakat "
" "yang tertangani/Jumlah total aspirasi yang "
" "masuk "
" "Jumlah rapat yang dilakukan per bulan/tahun "
" "Jumlah peraturan yang dihasilkan per "
" "bulan/tahun "
" "% Jumlah peserta rapat per total anggota "
"Dipenda "% Jumlah pendapatan yang terkumpul/potensi "
4. INDIKATOR KINERJA DAN PENGUKURAN VALUE FOR MONEY
Menurut Mahmdi (2005:97) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik
menyatakan karakteristik indikator kinerja sebagai berikut :
a. Sederhana dan mudah dipahami,
b. Dapat diukur,
c. Dapat dikualifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio persentase dan
angka,
d. Diakitkan dengan standar atau target kinerja,
e. Berfokus pada costumer service, kualitas dan efisiensi,
f. Dikaji secara teratur.
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang
mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas.
Value for money merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi
pemerintah. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam
melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output karena output
yang dihasilkan tidak selalu berupa output berwujud tetapi lebih banyak
berupa intangible output. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah maka
perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian
kinerja. Mekanisme yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja,
antara lain :
1) Sistem perencanaan dan pengendalian
Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan
organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian
organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan
pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.
2) Spesifikasi dan standarisasi
Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan
spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi
teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.
3) Kompetensi teknis dan profesionalisme
Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi
yang ditetapkan maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis
dan professional dalam bekerja.
4) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (reward
and punishment) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait
dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money.
Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan
hukuman (alat pembinaan).
5) Mekanisme sumber daya manusia
Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya
untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.
Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain :
a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
b. Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan
c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insensif manajerial
d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan
pilihan
e. Untuk menunjukkan standar kinerja
f. Untuk menunjukkan efektivitas
g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya
yang paling baik untuk mencapai target sasaran
h. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial
untuk dilakukan penghematan biaya.
5. PENGUKURAN VALUE FOR MONEY
Kriteria pokok manajemen publik didasari atas : ekonomi, efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan tujuan yang
dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value
for money, yaitu: ekonomis (hermat cermat) dalam pengadaan dan alokasi
sumberdaya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumberdaya, serta
efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan atau sasaran.
Untuk mengukur kinerja organisasi dapat dilakukan secara obyektif
digunakanlah indikator kinerja, yang idealnya terkait paada efisiensi biaya
dan kualitas pelayanan.
6. PENGEMBANGAN INDIKATOR VALUE FOR MONEY
Peran indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai
pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi
menjadi dua bagian, yaitu: indikator alokasi biaya (ekonomi dan
efisisensi), dan indikator kualitas pelayanan (Efektifitas). Indikator
kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal dan
juga akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran
dan dalam mengawasi kinerja anggaran.
a. Tiga pokok bahasan dalam indikator value for money:
Ekonomi
Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan maukan (cost of input). Dengan
kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan
tingkat kualitas teretentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending
less).
Efisiensi
Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitasnya. Pengukuran
efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang
dihasilakn terhadap input yang diguakan (cosh of output), dan dapat
dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat
dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya
(Spending well).
Efektifitas
Pada dasarnya berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target
kebijakan (hasil guna). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila
proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending
wisely).
Dari uraian diatas value for money sangat berkaitan. Ekonomi membahas
masukan (input), efisiensi membahas masukan (input) dan keluaran (output),
dan efektifitas membahas mengenai keluaran (output) dan dampak (outcome).
Dan hubungan nya dapat digambarkan sebagai berikut:
b. Indikator efektifitas biaya (Cost-Effectiveness)
Indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama-
sama. Karena disatu pihak mungkin pelaksanaanya sudah dilakukan secara
ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai
target. Sedang dipihak lain, program dikatakan efektif dalam mencapai
tujuan, tetapi tidak dicapai dengan cara ekonomis dan efisien. Jika suatu
program efektif dan efisien maka program tersebut dikatakan cost-
effectivenness.
7. LANGKAH-LANGKAH PENGUKURAN VALUE FOR MONEY
¬ Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan dan
merupakan ukuran relatif.
¬ Pengukuran Efisiensi
Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input.
Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk
relative, karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan
masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:
- Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
- Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada
proporsi peningkatan input.
- Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
- Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada
proporsi penurunan output.
¬ Pengukuran Efektifitas
Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka
organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.
¬ Pengukuran Outcome
Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.
Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur
hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome
mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan (Smith, 1996)
¬ Estimasi Indikator Kinerja
Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan :
a. Kinerja tahun lalu
Digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Karena
merupakan perbandingan bagi unit untuk melihat seberapa besar kinerja yang
telah dilakukan. Disamping itu terdapat time lag antara aktivitas yang
telah dilakukan dengan dampak yang timbul dari aktivitas tersebut. Dampak
yang timbul pada tahun sekarang dapat dirasakan pada tahun yang akan
datang.
b. Expert Judgement
Digunakan karena kinerja tahun lalu yang sangat berpengaruh terhadap
kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam
mengestimasi indikator kinerja. Expert judgrment digunakan untuk melakukan
estimasi kinerja. Selain itu dari segi biaya juga tidak terlalu mahal.
Tetapi mempunyai kelemahan yaitu sangat tergantung pada pandangan subyektif
para pengambil keputusan. Dampak dari pencapaian kinerja tidak secara
otomatis dapat dikatakan bahwa unit tersebut mengalami peningkatan kinerja.
c. Trend
Digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu
dalam pencapaian kinerja unit kerja.
d. Regresi
Regresi dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel-
variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen.
¬ Pertimbangan dalam Membuat Indikator Kinerja
Langkah awal dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas adalah memahami operasi dalam menganalisis kegiatan dan program
yang akan dilaksanakan. Terdapat dua jenis kebijakan yaitu input dan proses
yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk
dikonversi menjadi output melalui satu atau beberapa proses konversi atau
operasi.
Hasil kebijakan ada tiga jenis, yaitu : output, akibat, dampak, dan
distribusi manfaat. Output yang diproduksi diharapkan akan memberikan
sejumlah akibat dan dampak yang positif tehadap tujuan program. Hal ini
disebut dengan outcome program.
Apabila ukuran outcome tidak bersedia dan ukuran efektivitas suatu
program yang dapat dikuantifikasi tidak dapat ditentukan, maka perlu
dikembangkan ukuran kinerja antara. Karena ukuran kinerja pengganti tidak
dapat mengukur secara tepat dalam pencapaian program. Terlalu banyak
perhatian terhadap ukuran pengganti tersebut dapat menyebabkan perilaku
disfungsional pada manajer dan pengambilan keputusan.
Contoh indikator kinerja di Perguruan Tinggi
"Pertimbangan Input "
"Input Mahasiswa "- Latar belakang sosial "
" "ekonomi "
" "- Latar belakang budaya "
"Sumber Daya "- Jumlah dosen "
" "- Fasilitas "
"Indikator Proses "
"Staf "- Kualitas dosen "
" "- Tingkat perpindahan dosen"
"Perkuliahan "- Frekuensi temu kelas dan "
" "konsultasi "
" "- Rasio dosen "
"Kurikulum "- Mata kuliah utama "
" "- Mata kuliah pilihan "
"Daya Dukung Pendidikan "- Forum-forum ilmiah "
" "- Saran olahraga "
"Organisasi "- Manajemen perguruan "
" "tinggi "
" "- Organisasi mahasiswa "
"Mutually "- Tingkat ekspektasi dosen "
" "- Tingkat tanggung jawab "
" "mahasiswa "
"Indikator Output "
"Mahsiswa "- Sikap dan perilaku "
" "masasiswa "
" "- Tingkat kehadiran dan "
" "ketidak hadiran "
"Dosen "- Tingkat kehadiran dan "
" "ketidakhadiran "
" "- Keterlambatan "
BAB III
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Sistem Pengukuran Kinerja sector public adalah suatu system yang
bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi
melalui alat ukur finansial dan non finansial. System pengukuran kinerja
merupakan salah satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan
adanya mekanisme reward dan punishment. Pengukuran kinerja sector public
dimkasudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki
pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk
memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta:
Erlangga.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
