Kerangka Pikir Teori dan Konsep Penganggaran Sektor Publik
Perkembangan Anggaran Sektor Publik Sejarah dan Perkembangan Penganggaran di Pemerintahan Indonesia
APBN, APBD, dan APBDes
Kerangka Pikir Teori dan Konsep Penganggaran Sektor Publik
Perkembangan Anggaran Sektor Publik Sejarah dan Perkembangan Penganggaran di Pemerintahan Indonesia
APBN, APBD, dan APBDes
Pengertian Anggaran Sektor Publik Halim (2008), Bastian (2006), Sugijanto, Robert, dan Sonny (1995): anggaran sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa bebe rapa periode mendatang Mardiasmo (2009): anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial
Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: 1) berapa biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/ belanja), dan 2) berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (penerimaan/pendapatan)
Pentingnya Pentingnya Anggaran Sektor Publik • Alat
1
untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
• Karena
2
kebutuhan masyarakat yang tak terbatas sedangkan sumber daya terbatas.
• Pertanggung
3
jawaban pemerintah terhadap rakyat.
Fungsi Anggaran Sektor Publik 1 • Alat
perencanaan
2 • Alat
pengendalian
3 • Alat
kebijakan fiskal
4 • Alat
politik
5 • Alat
koordinasi dan komunikasi
6 • Alat
penilaian kinerja
7 • Alat
motivasi
8 • Alat
menciptakan ruang publik
Aspek yang Harus Tercakup dalam Anggaran Sektor Publik
Aspek Perencanaan
Aspek Pengendalian
Aspek Akuntabilitas Publik
Karakteristik Anggaran Sektor Publik 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
Jenis jenis Anggaran Sektor Publik –
Anggaran Sektor Publik
Anggaran Operasional
Anggaran Modal
Perencanaan kebutuhan sehari-hari
Rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas asset tetap
Prinsip - prinsip Anggaran Sektor Publik 1. Otorisasi oleh legislatif
2. Komprehensif
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3. Keutuhan anggaran
4. Nondiscretio- nary Appropriation
Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
5. Periodik
6. Akurat
7. Jelas
8. Diketahui publik
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatk an munculnya understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran.
Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungk an.
Anggaran harus diinformasika n kepada masyarakat luas.
Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
Proses mempersiapkan anggaran atau penyusunan penganggaran disebut “Penganggaran ”. Tujuan proses penyusunan anggaran : 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 3. Memugkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Tahapan dalam Siklus Anggaran Sektor Publik Tahap persiapan anggaran ( preparation ) Tahap ratifikasi (approval /ratification ) Tahap implementasi (implementation ) Tahap Pelaporan dan Evaluasi (Reporting dan Evaluation )
Perkembangan Anggaran Sektor Publik
Perencanaan anggaran sektor pulik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul dalam masyarakat.
Terdapat dua pendekatan penganggaran sektor publik:
Pendekatan anggaran tradisional Pendekatan new public management
Pendekatan Anggaran Tradisional
Anggaran tradisional merupakan pendekatan penganggaran yang banyak digunakan di negara berkembang.
Ciri-ciri pendekatan anggaran ini: 1. Penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism 2. Struktur dan susunan anggaran bersifat line item 3. Cenderung spesifikasi 4. Tahunan 5. Mengunakan prinsip anggaran bruto –
Incrementalism
Anggaran tradisional bersifat incrementalism yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu tanpa melakukan kajian yang mendalam. Keunggulan
1. Mengatasi rumitnya penyusunan anggaran. 2. Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu rumit untuk memahami programprogram baru 3. Dapat mengurangi konflik
Kelemahan
1. Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit. 2. Pencapaian prestasi realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan, diabaikan. 3. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran perusahaan
Line-item
Anggaran tradisional bersifat line-item yaitu penyusunan yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Keunggulan
1. Relatif mudah menelusurnya. 2. Titik berat perhatian pada segi pelaksanaan dan pengawasan 3. Penekanan pada segi administrasi
Kelemahan
1. Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit. 2. Pencapaian prestasi realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan, diabaikan. 3. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran perusahaan
Anggaran Tradisional 1. 2. 3.
4.
Kelebihan: Bentuknya sederhana Mudah dipersiapkan Mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan Pendekatan ini cocok dengan pola akuntansi pertanggungjawaban
Kekurangan: 1.
2.
3. 4.
5.
Tidak ada informasi yang memadai bagi pembuat keputusan Berorientasi pada pengendalian dan kurang memperhatikan proses perencanaan dan evaluasi Lebih fokus pada input Lebih mendorong pengeluaran dari pada penghematan Tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik
PENDEKATAN NEW PUBLIC MANAGEMENT Anggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Program New Public Management
Zero Based Budgeting (ZBB) Planning, Programming, and Budgeting System (PBBS) Medium Term Budgeting Framework (MTBF)
Pendekatan New Public Management Karakteristik umum: 1. Komprehensif /Komparatif 2. Terintegrasi dan lintas departemen 3. Proses pengambilan keputusan yang rasional 4. Berjangka panjang 5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas 6. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost ) 7. Berorientasi input, output, dan outcome 8. Adanya pengawasan kinerja
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budgeting )
Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Penekanan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini mengutamakan mekasnisme penetuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.
Dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness , audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal.
Karakteristik pendekatan ini: 1.
Mengkasifikasi akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas serta unit organisasi dan rincian belanja.
2.
Menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan efisien maksimum dan standar biaya.
3.
Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tertentu.
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budgeting ) Keunggulan 1. 2. 3. 4.
Adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja Pengalokasian dana secara optimal dengan berdasarkan pada unit kerja Menghindari pemborosan
Kelemahan 1.
2.
3.
4.
Kurangnya kemampuan yang memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya Banyak jasa dan aktivitas pemerintah yang ridak dapat langsung diukur dalam satuan unit output Pengumpulan data untuk keperluan pengukuran kinerja sangat sulit karena akun dibuat berdasarkan cash basis Aktivitas langsung diukur biayanya tanpa adanya pertimbangan yang memadai apakah aktivitas tersbut perlu atau tidak
Anggaran Program (Program Budgeting )
Pendekatan ini menekankan pada efektivitas penyusunan anggaran.
Anggaran disusun berdasarkan tugas yang akan dijalankan. Selain itu, metode pendekatan ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan-tujuan atau output dari aktivitas pemerintahan.
Teknologi penganggaran ini bergantung pada metodologi dari program peramalan dan analsis sistem.
Zero Based Budgeting (ZBS)
Mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional
Menghilangkan incrementalism dan di asumsikan mulai dari nol
Penyusunan anggaran bersifat incremental besarnya realisasi tahun ini untuk tahun depan
Tidak berpatokan dengan tahun lalu
line item anggaran
Zero Based Budgeting (ZBS) Keunggulan
Kelemahan
1. Jika dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien 2. Berfokus pada value for money 3. Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadintya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya 4. Meningkatan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer 5. Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah 6. Cara sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya
1. Proses memakan waktu lama (time consuming ), terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya besar, serta menghasilkan kertas kerja 2. ZBB cenderung menekan manfaat jangka pendek 3. Implementasi ZBB membutuhkan teknologi maju 4. Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah proses merangking dan meriview paket keputusan 5. Untuk melakukan perangkingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi 6. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru 7. Impementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan
Planning, Programming, and Budgeting Systems (PBBS)
Teknik penganggaran teori sistem orientasi pada output dan tujuan Tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional (divisi- divisi), namun berdasarkan program Salah satu model pengganggaran membantu manajemen pemerintah buat keputusan alokasi sumber daya Karakteristik: 1. Fokus pada tujuan dan aktivitas 2. Menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang (eksplisit) 3. Pertimbangkan semua biaya yg terjadi 4. Analisis sistematik atas berbagai program
Planning, Programming, and Budgeting Systems (PBBS) Keunggulan 1. Memudahkan dalam pendelegasian tanggungjawab 2. Mengurangi beban kerja (jangka panjang) 3. Perbaiki kualitas pelayanan pendekatan sadar biaya 4. Lintas departemen komunikasi, koordinasi, kerja sama antar departemen 5. Menghilangkan program yg overlapping 6. PBBS teori marginal
Kelemahan 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Membutuhkan sistem yg canggih, ketersedian data,adanya sistem pengukuran, dan staf berkapabilitas tinggi Butuh biaya besar dalam pengimplementasiannya Bagus secara teori sulit diimplementasikan Mengabaikan realitas politik dan organisasi PBBS statically oriented Pengaplikasi PBBS menghadapi masalah teknis
Permasalahan Utama Penggunaan Pendekatan ZBB dan PBBS •
•
•
•
•
•
•
•
•
Bounded rationality Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif Masalah ketidakpastian sumber daya Pelaksanaan teknik beban pekerjaan yg sangat berat Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perangkingan program Tidak ada perubahan program anggaran secara cepat dan tepat Terdapat hambatan birokrasi dan politik Pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan pengambilan keputusan politik Pemerintah beroperasi dalam dunia yg tidak rasional
Medium Term Budgeting Framework (MTBF)
MTBF adalah suatu kerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untk departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Komponen anggaran yang ditetapkan (up-down ), perkiraan biaya yang diusulkan (bottom up ) dan penyesuaian perkiraan anggaran biaya, disesuaikan menurut sumber daya yang ada
Medium Term Budgeting Framework (MTBF) Keunggulan
Kelemahan
Banyak peluang yang tidak bisa dipergunakan karena pendekatan yang menyeluruh. Di dalam pendekatan sektoral, kebijakan penggunaan sumber daya dan sistem anggaran secara keseluruhan. Akibatnya pendekatan MTBF yang bersifat sektoral akan menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan dan sumber daya di level sektor dan lintas sektor.
Pendekatan MTBF tergantung pada kondisi suatu negara. Kebijakan fiskal yang tidak stabil dan kondisi sosial politik merupakan contoh yang melemahkan penerapan MTBF
Perbandingan Anggaran Tradisioal dengan Anggaran Berbasis Pendekatan NPM Anggaran Tradisional
New Public Management
Sentralistis
Desentralisasi & devolved management
Berorientasi pada input
Berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money )
Tidak terkait dengan rencana jangka panjang
Utuh dan komprehensif
Line-item dan incrementalism
Berdasarkan sasaran kinerja
Batasan departemen yang kaku
Lintas departemen
Menggunakan aturan klasik : Vote accounting
Zero-Based Budgeting, Planning Programming Budgeting System
Prinsip anggaran bruto
Sistematik dan rasional
Bersifat tahunan
Bottom-up budgeting
Spesifik
Sejarah dan Perkembangan Penganggaran di Pemerintah Indonesia Era Prareformasi (Sebelum otonomi daerah) Era (Pasca) – reformasi (Era otonomi daerah, periode 1999-2004)
Era Pasca-reformasi Lanjutan (periode 2004sekarang)
Penganggaran di era pra-reformasi Pengelolaan keuangan daerah UU Perbendaharaan Indonesia UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
PP No. 5 Tahun 1975, PP No. 6 Tahun 1975, Kepmendagri No. 900-099 Tahun 1980, Permendagri No. 2 Tahun 1994, UU no. 18 Tahun 1997, dan Kepmendagri No. 3 Tahun 1999
Penganggaran di era reformasi Reformasi sistem pemerintahan sentralistik
Desentralisasi
Otonomi Daerah UU No. 22 Tahun 1999 & UU No. 25 Tahun 1999 PP No. 104 Tahun 2000, PP No. 105 Tahun 2000, PP No. 107 Tahun 2000, PP No. 108 Tahun 2000, Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 No. 903/2735/SJ, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004
Penganggaran di era pasca-reformasi Diterbitkan paket UU tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
Revolusi Sistem Perencanaan Penganggaran di Indonesia 1. 2. 3.
Pendekatan Penggaran Terpadu Penganggaran berbasis Kinerja Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
ANGGARAN SEBAGAI OBJEK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Kedudukan APBN dan APBD dalam keuangan (akuntansi) pemerintahan menjadi penting. (Halim, 2008) Keterkaitan keuangan negara dengan anggaran negara (pemerintah) memang sangat erat karena bertambah atau berkurangnya keuangan negara berdasarkan pelaksanaan anggaran negara (pemerintah). Anggaran publik yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBN, APBD, APBDes merupakan inti dari keuangan (akuntansi) pemerintahan karena anggaran merupakan informasi keuangan yang paling penting yang dihasilkan oleh pemerintah.
Pelaksanaan APBN danAPBD •
Ditetapkan dalam Undang Undang yang mengatur perbendaharaan negara, karena lebih menyangkut hubungan adminstratif antar kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara •
Dalam UU Nomor 17 tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang dibagi menjadi: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Laporan finansial
Fungsi dan Peran APBN APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi
APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi
Dampak APBN terhadap Perekonomian
38
Komponen APBN Pendapatan Negara & HIbah Belanja Negara Keseimbangan Primer Surplus/ defisit anggaran Pembiayaan
39
Mekanisme Pengesahan APBN
Perencanaan atau Tahap Penyusunan RAPBN oleh pemerintah Pengesahan RAPBN oleh DPR atau TAhap Pembahasan dan Penetapan RAPBN menjadi APBN oleh DPR Tahap Pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Tahap Pengawasan Pelaksanaan APBN oleh instansi yang Berwenang antara lain Badan Pemeriksaan Keuangan Tahap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Kepada DPR
Pasal 1 PP 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah . Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
41
LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Omnibus Regulation UU 25/2004
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004
PP
PP
PP
misal: SAP, dstnya UU 32/2004
PP 58/2005 (Omnibus Regulation)
PP 38/07 PP 41/07
PERMENDAGRI 13/06
Sumber:
PERMENDAGRI 59/07
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan RPJMD
Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD
Penatausahaan
Pertanggunjawaban
Pemeriksaan
Penatausahaan Pendapatan Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Belanja •
RKPD
KUA/PPAS
Verifikasi
DPA-SKPD Nota Kesepakatan
Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD Penerbitan SP2D oleh PPKD
•
Pelaksanaan APBD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
•
Pendapatan
Pembiayaan RAPBD
•
•
Kekayaan dan Kewajiban daerah Laporan Realisasi Semester Pertama
•
• • •
•
Perubahan APBD
LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK
Dilakukan oleh PPKD
•
•
Sumber:
•
Penatausahaan Pembiayaan
RKA-SKPD
APBD
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
•
Belanja
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
Disusun Sesuai SAP
Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang
Akuntansi Keuangan Daerah
Raperda Pertanggungjawaban APBD
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD
dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun
Penjabaran
Pedoman
Memperhatikan
Jangka Waktu Penetapan Sumber:
visi, misi, dan program kepala daerah
RPJP Daerah
RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik
MEKANISME PENYUSUNAN APBD (UU NO.17/2003) Rencana Kerja Pemerintah Daerah
PEMDA
Kebijakan Umum APBD dan PPAS
DPRD
kesepakatan
SK Penyusunan RKASKPD Rencana Kerja dan Anggaran
Prestasi kerja yg akan dicapai & prakiraan belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sumber:
Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang RAPBD 45
Penyiapan Raperda APBD Kepala SKPD/SKPKD
PPKD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
RKA-SKPD/ RKA-PPKD
Disampaikan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah RKA-SKPD/ PPKD
RKASKPD/RKAPPKD
Dibahas
RKA-SKPD/PPKD
penelaahan kesesuaian dengan
yang telah ditelaah ●
●
Raperda tentang APBD
●
dokumen pendukung ●
●
Nota Keuangan
Rancangan APBD
●
●
●
Sumber:
●
kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dokumen perencanaan lainnya capaian kinerja indikator kinerja analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan
Struktur APBD APBD Pendapatan Daerah
•
PAD
•
Dana Perimbangan
•
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Belanja Daerah
•
•
•
•
Klasifikasi belanja menurut organisasi Klasifikasi belanja menurut fungsi Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan Klasifikasi belanja menurut jenis belanja
Pembiayaan Daerah
•
•
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Penyampaian & Pembahasan Raperda APBD
menyampaikan Kepala Daerah
Raperda tentang APBD Penjelasan
minggu pertama Oktober tahun sebelumnya kepada DPRD
Dokumen Pendukung
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama
Sumber:
Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD
Penetapan Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD Kepala Daerah menetapkan Rancangan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Daerah tentang penjabaran RAPBD yang telah dievaluasi selambat-lambatnya 31 menjadi Desember Peraturan Daerah tentang APBD
Provinsi
Mendagri Sumber:
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD Disampaikan selambat- lambatnya 7 hari kerja setelah
Kabupaten/Kota
Gubernur
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gubernur / Bupati / Walikota 1
5
4 Laporan Keuangan (unaudited) 2 BPK
Raperda LPJ (Lap. Keuangan)
31 Maret Laporan Keuangan (audited)
Audit (2 bulan)
Sumber: [PPT] PROSES PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN APBD - usdrp
3
6 DPRD
30 Juni
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Laporan Realisasi APBD Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24/2005) Sumber: [PPT] PROSES PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN APBD - usdrp
Dilampiri: Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD GUB/WALIKOTA/BUPATI
SKPD
1
5 4
Laporan Keuangan SKPD (unaudited) Sebelum 31 Maret PPKD
2
Laporan Keuangan PEMDA (unaudited) Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited) 3
Sumber: [PPT] PROSES PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN APBD - usdrp
Sebelum 31 Maret
6
BPK
31 Maret
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - SKPD Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24/2005)
Laporan Realisasi APBD Neraca Catatan atas Laporan Keuangan Sumber: [PPT] PROSES PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN APBD - usdrp
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah kerangka dasar dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan desa pada tahun tersebut.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari : Pendapatan Pengeluaran Rutin (Aparatur) Pengeluaran Pembangunan (Publik
