PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
MAKALAH Diajukan untuk memenuhi memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik yang diampu oleh Budi S. Purnomo, SE, MM, M.Si (2454)
Oleh Ghia Giovani (1003038) Elsa Syefira Qhoirunnisa (1003039) Ria Maria (1005888)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG 2013
KATA PENGANTAR
Penulis mengucap syukur kepada Allah swt. atas penyertaan-Nya dalam penulisan makalah yang berjudul “PENGUKURAN “ PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK ” sehingga makalah yang kami tulis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini ditulis untuk melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penulisan makalah ini. Pihak pihak tersebut adalah: 1. Budi S. Purnomo, SE, MM, M.Si. selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik atas kesempatan dan saran yang diberikan dalam penulisan makalah ini. 2. Keluarga serta teman-teman yang telah memberikan dukungan. 3. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya. Dengan segala kerendahan hati, kami pun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya atas segala kekurangan yang ada dalam makalah ini serta jika ada pembahasan yang tidak tepat. Kami mengharapkan kritik dan saran guna memperbaiki makalah ini. Kami juga berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya umumnya dan penulis pada khususnya.
Bandung, September 2013
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................ ................................................................... ............................................. ....................................... ................. i DAFTAR ISI ........................................................ .............................................................................. ............................................. ........................................... .................... ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................ ................................................................................... .............................................. ............................ ..... 1 B. Tema Sentral ......................................... ............................................................... ............................................. .............................................. ............................ ..... 2
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Pengertian Pengukuran Kinerja .......................................... ................................................................. ........................................... .................... 3 B. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja ........................................... .................................................................. .................................... ............. 4 C. Manfaat Pengukuran Kinerja ......................................................... ................................................................................ ................................ ......... 4 D. Prinsip-prinsip Pemilihan Pemi lihan Pengukuran Kinerja ............................................ ............................................................. ................. 5 E.
Skala Pengukuran ............................... ..................................................... ............................................ ............................................. ................................ ......... 6
F.
Siklus Pengukuran Kinerja Kiner ja .......................................... ................................................................. ............................................. ........................... ..... 7
G. Informasi yang Digunakan Di gunakan untuk Pengukuran Kinerja ............................................ ................................................. ..... 7
BAB III PEMBAHASAN A. Peranan Indikator Kinerja dalam Pengukuran Kinerja ..................................... .................................................. ............. 15 B. Indikator Kinerja dan Pengukuran Value For Money ........................................... .................................................... ......... 17 C. Pengukuran Value For Money ............................................ ................................................................... ........................................... .................... 19 D. Pengembangan Indikator Value Indikator Value For Money .................................................... .................................................................. .............. 20
ii
iii
E.
Langkah-langkah Pengukuran Value For Money ..................................................... .......................................................... ..... 21
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ........................................... .................................................................. ............................................. ............................................. ............................ ..... 25 DAFTAR PUSTAKA .......................................... ................................................................ ............................................ ........................................... ..................... 26
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kinerja satuan organisasi/kerja banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin membengkak, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan. diberikan. Di samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari satuan organisasi/kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilannya. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja satuan organisasi/kerja lebih ditekankan kepada kemampuannya dalam menyerap anggaran. Dengan kata lain, satuan organisasi/kerja akan dinyatakan berhasil apabila menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Oleh karena itu, sudah mendesak untuk disusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja satuan organisasi/kerja. Selama tiga dekade terakhir, belum pernah dikembangkan suatu standar pengukuran kinerja satuan organisasi/kerja or ganisasi/kerja yang dapat memberikan informasi kepada pimpinan, apakah satuan organisasi/kerja tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, terjadi jurang yang sangat luas antara perencanaan satuan organisasi/kerja dengan pengukuran kinerja atas perencanaan tersebut. Karenanya, perlu dikembangkan suatu model pengukuran kinerja yang membantu memberikan 1
2
informasi apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini juga sekaligus mengubah paradigma lama bahwa satuan organisasi/kerja yang sukses dinilai atas keberhasilan penyerapan anggaran, dan bukan atas pencapaian tujuan yang pada akhirnya akhirnya memuaskan masyarakat banyak. Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan satuan organisasi/kerja, maka seluruh aktivitasnya harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata-mata pada masukan (input (input ) dari kegiatan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, manfaat, dan dampak dari kegiatan tersebut bagi masyarakat. Dengan kata lain, sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas satuan organisasi/kerja akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Selama ini, keberhasilan suatu satuan organisasi/kerja lebih ditekankan kepada kemampuannya dalam menyerap sumber daya (terutama anggaran) sebanyak-banyaknya, walaupun hasilnya sangat mengecewakan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan satuan organisasi/kerja akan lebih dilihat dari kemampuannya, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya, untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
B. Tema Sentral
Dalam makalah ini, penulis akan secara khusus membahas pengukuran kinerja dan value for money yang disertai dengan indikator, langkah-langkah pengukuran, serta pengembangannya pengembangannya di satuan organisasi/kerja pemerintah.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Pengukuran Kinerja
Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lai n: 1.
Membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yangn pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
2.
Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3.
Untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Selain itu, pihak legislatif menggunakan ukuran kinerja ini untuk
menentukan kelayakan biaya pelayanan (cost ( cost of service) service) yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik karena mereka tidak mau selalu ditarik pungutan tanpa adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari pelayanan yang diterima tersebut. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output , maka ukuran
3
4
finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kerja non-finansial.
B. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja
Tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain: 1.
Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik ( top down and bottom up). up).
2.
Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
3.
Untuk
mengakomodasi
pemahaman
kepentingan
manajer
level
menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai good mencapai good congruence. congruence. 4.
Sebagai
alat
untuk
mencapai
kepuasan
berdasarkan
pendekatan
individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
C. Manfaat Pengukuran Kinerja
Berikut ini adalah manfaat dari pengukuran kinerja: 1.
Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2.
Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3.
Untuk
memonitor
dan
mengawasi
pencapaian
kinerja
dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja. 4.
Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman ( reward and punishment ). ).
5.
Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6.
Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7.
Membantu memahami kegiatan instansi pemerintah.
8.
Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
5
D. Prinsip-prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja
Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ukuran-ukuran kinerja instansi yang sesuai dengan skema indikator: Evaluasi kembali ukuran yang
Informasi kinerja tetap dibutuhkan oleh
ada
manajemen. kinerja
Apabila
sudah
skema
tidak
indikator
berfungsi,
maka
manajemen akan mengembangkan skema baru. Mengukur
kegiatan
yang
penting, tidak hanya hanya hasil
Kinerja selalu berorientasi hasil. Ukuran hasil sering diformulasikan dalam rasio keuangan.
Pencapaian
hasil
akan
menunjukkan adanya permasalahan. Hasil tersebut
tidak
akan
menunjukkan
diagnosis hasil. Pengukuran harus mendorong
Pembagian
proses
pengukuran
tim kerja yang akan mencapai
menciptakan lingkungan tim kerja yang
tujuan
aktivitasnya diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.
Pengukuran harus merupakan
Agar efektif, sistem pengukuran harus
perangkat
diciptakan sebagai perangkat terintegrasi
yang
terintegrasi,
seimbang dalam penerapannya
yang diperoleh dari strategi perusahaan. Sebagian
besar
meminimalkan
perusahaan biaya,
berusaha
meningkatkan
kualitas, mengurangi waktu pelaksanaan produksi, dan menciptakan pengembalian investasi yang wajar. Pengukuran fokus
harus eksternal
memungkinkan
memiliki
Ukuran internal yang umum dipakai
jika dalam sebuah organisasi perbandingan kinerja
dari
tahun
ke
tahun.
Suatu
perbandingan tertentu dapat dilakukan ke
6
tingkatan
mikro:
divisi,
departemen,
kelompok, bahkan individu.
E. Skala Pengukuran
Skala pengukuran dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: a)
Skala Nominal Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya karena dengan skala ini obyek pengukuran hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan kelompok lain. Kelompok-kelompok atau golongan tidak dibedakan berdasarkan tingkatan, karena kelompok k elompok yang satu s atu tidak t idak dapat dikatakan lebih rendah atau lebih tinggi tingkatannya dari pada kelompok yang lain, tetapi hanya sekedar berbeda.
b)
Skala Ordinal Skala ini lebih tinggi tingkatannya atau lebih baik dari pada skala nominal karena selain memiliki ciri-ciri yang sama dengan skala nominal, yaitu dapat mengolongkan obyek dalam golongan yang berbeda, skala ordinal juga mempunyai kelebihan dari skala nominal, yaitu bahwa golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal ini dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah dari pada golongan yang lain.
c)
Skala Interval Skala interval memiliki kelebihan yaitu mempunyai unit pengukuran yang sama, sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain, atau antara satu golongan dengan golongan yang lain dapat diketahui.
d)
Skala rasio Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi tingkatannya karena skala ini mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh semua skala di bawahnya. Skala rasio memiliki titik nol yang sebenarnya yang berarti bahwa apabila suatu obyek diukur dengan skala rasio dan berada pada titik nol, maka gejala atau sifat yang diukur benar-benar tidak ada.
7
F.
Siklus Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui lima tahapan berikut ini: 1.
Perencanaan strategi: siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses penskemaan strategi, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas.
2.
Penciptaan indikator kinerja: penciptaan indikator kinerja dilakukan setelah perumusan strategi. Indikator yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung, contohnya adalah jumlah klaim yang diproses.
3.
Mengembangkan sistem pengukuran kinerja: tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu: pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Ketiga, penggunaan data pengukuran yang dihimpun, harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat.
4.
Penyempurnaan ukuran: pada tahap ini dilakukan pemikiran kembali atas indikator hasil (outcomes (outcomes)) dan indikator dampak (impacts ( impacts)) menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan mas ukan (inputs) inputs) dan keluaran (outputs (outputs). ).
5.
Pengintegrasian dengan proses manajemen: bagaimana menggunakan ukuran kinerja tersedian secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi.
G. Informasi yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja
a)
Informasi Finansial Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada :
8
1.
Varians pendapatan (revenue varians) Varians pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2.
Varians pengeluaran (expenditure variance) Varians belanja rutin
Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Varians
belanja
investasi/modal (recurrent
expenditure
variance) Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeli haraan. Setelah dilakukan analisis varians, maka tahap selanjutnya dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah.
b)
Informasi Nonfinansial Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa
ini
adalah
Balanced
Scorecard .
Metode
Balanced
Scorecard merupakan Scorecard merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek nonfinasial. Balanced Scorecard dinilai Scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena Balanced karena Balanced Scorecard tidak Scorecard tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, tetapi juga aspek kualitatif dan nonfinansial. Hal tersebut sejalan dengan sektor publik yang menempatkan laba bukan hanya sebagai ukuran kinerja utama, namun
9
pelayanan
yang
cenderung
bersifat
kualitatif
dan
nonkeuangan
(Mahmudi, 2007). Pengukuran dengan metode ini melibatkan empat aspek, antara lain : 1.
Perspektif finansial (financial perspective) Perspektif
finansial
menjadi
perhatian
dalam
balanced
scorecard karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi
ekonomi
yang
terjadi
yang
disebabkan
oleh
pengambilan keputusan. Aspek keuangan menunjukkan apakah perencanaan, memberikan
implementasi, perbaikan
dan
yang
pelaksanaan
mendasar.
dari
strategi
Pengukuran
kinerja
keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu:
Growth (bertumbuh)
:
tahapan
awal
siklus
kehidupan
perusahaan dimana perusahaan memiliki potensi pertumbuhan terbaik. Disini manajemen terikat dengan komitmen untuk mengembangkan suatu produk/jasa dan fasilitas produksi, menambah
kemampuan
operasi,
mengembangkan
sistem,
infrastruktur, dan jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan
global,
serta
membina
dan
mengembangkan
hubungan dengan pelanggan.
Sustain (bertahan) : tahapan kedua dimana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Pada tahap ini, perusahaan mencoba mempertahankan pangsa pasar yang ada, bahkan mengembangkannya mengembangkannya jika memungkinkan.
Harvest (menuai) Harvest (menuai) : Tahapan ketiga dimana perusahaan benar benar menuai hasil investasi ditahap-tahap sebelumnya. Tidak ada
lagi
investasi
besar,
baik
ekspansi
pembangunan
kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan. 2.
Perspektif kepuasan pelanggan (customer perspective)
10
Dalam perspektif ini, perhatian perusahaan harus ditujukan pada kemampuan internal untuk peningkatan peningkatan kinerja produk, inovasi, dan teknologi dengan memahami selera pasar. Dalam perspektif ini, peran riset pasar sangat besar. Perspektif pelanggan memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu:
Core measurement group, yang memiliki beberapa komponen pengukuran, yaitu: yaitu: 1)
Pangsa
Pasar
(market (market
share) share)
:
pangsa
pasar
ini
menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah unit bisnis di pasar tertentu. Hal itu diungkapkan dalam bentuk jumlah pelanggan uang yang dibelanjakan atau volume satuan yang terjual. 2)
Retensi Pelanggan (Customer Retention) : menunjukkan tingkat
dimana
perusahaan
dapat
mempertahankan
hubungan dengan pelanggan. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya presentase pertumbuhan bisnis dengan pelanggan yang ada saat ini. 3)
Akuisisi Pelanggan (Customer (Customer Acquisition) Acquisition) : pengukuran ini menunjukkan tingkat dimana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru memenangkan bisnis baru. Akuisisi ini dapat diukur dengan membandingkan banyaknya jumlah pelanggan baru di segmen yang ada.
4)
Kepuasan Pelanggan (Customer (Customer Satisfaction) Satisfaction) : pengukuran ini berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria spesifik dalam value proportion. proportion.
Customer Value Proportion yang merupakan pemicu kinerja yang terdapat pada Core value proportion didasarkan pada atribut sebagai berikut: 1) Product/service attributes yang meliputi fungsi produk atau jasa,
harga,
dan
kualitas.
Perusahaan
harus
11
mengidentifikasikan apa yang diinginkan pelanggan atas produk atau jasa yang ditawarkan. 2) Customer relationship adalah strategi dimana perusahaan mengadakan pendekatan agar perasaan pelanggan merasa puas atau produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. 3) Image and reputation membangun image dan reputasi dapat dilakukan melalui iklan dan menjaga kualitas seperti yang dijanjikan. 3.
Perspektif efisiensi proses internal (internal process efficiency) Dalam hal ini perusahaan berfokus pada tiga proses bisnis utama yaitu: 1)
Proses inovasi Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Proses inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:
Pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan.
2)
Pengukuran terhadap proses pengembangan produk.
Proses Operasi Pada proses operasi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi bisnis, lebih menitikberatkan pada efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan waktu dari barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. pelanggan .
3)
Pelayanan Purna Jual Tahap terakhir dalam pengukuran proses bisnis internal adalah dilakukannya pengukuran terhadap pelayanan purna jual kepada pelanggan. Pengukuran ini menjadi bagian yang cukup
12
penting dalam proses bisnis internal, karena pelayanan purna jual ini akan berpengaruh terhadap tingkat tingkat kepuasan pelanggan. 4.
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective). Kaplan (Kaplan, 1996) mengungkapkan betapa pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus mempertahankan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan
karena
dengan
meningkatnya
tingkat
pengetahuan
karyawan akan meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil ketiga perspektif diatas dan tujuan perusahaan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif Balanced Balanced Scorecard . 5.
Perspektif/Faktor yang yang Dinilai Misi atau Visi Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci.Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor
yang
menjadi
penyebab
kesuksesan
organisasi.
Karakteristik variabel kunci, yaitu : 1)
Menjelaskan
faktor
pemicu
keberhasilan
dan
kegagalan
organisasi 2)
Sangat volatile (mudah berubah) dan dapat berubah dengan cepat
3)
Perubahannya tidak dapat diprediksi
4)
Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera
5)
Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara (surrogate). Sebagai contoh, kepuasan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung akan tetapi dapat dibuat ukuran antaranya, misalnya jumlah aduan, tuntutan dan demonstrasi dapat dijadikan variabel kunci. Contoh Variabel Kunci:
13
Dinas/Unit Kerja
Variabel Kunci
Rumah Sakit dan
Tingkat hunian kamar (kamar yang dipakai : jumlah total
hotel
kamar yang tersedia)
Klinik Kesehatan
Jumlah pelannggan (masyarakat) yang dilayani per hari
Perusahaan
KWH yang terjual
Listrik Negara Perusahaan
Jumlah pulsa yang terjual
Telekomunikasi Perusahaan
Air Jumlah debit air yang terjual
Minum DLLAJ
Jumlah alat angkutan umum Paid seats/capacity seats
Pekerjaan Umum
Panjang jalan yang dibangun/diperbaiki Panjang jalan yang disapu/dibersihkan
Kepolisian
Jumlah kriminalitas yang tertangani Jumlah kecelakaan/pelanggaran lalu lintas Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani
DPR/DPRD
Jumlah
pengaduan
dan
tuntutan
masyarakat
tertangani Jumlah rapat yang dilakukan Jumlah undang-undang atau perda yang dihasilkam Jumlah peserta rapat per total anggota Dipenda
Jumlah pendapatan yang terkumpul
Agar pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan baik, berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan: 1)
Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera. Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin memulai upaya pengukuran kinerja dan tidak perlu mengharap
yang
14
pengukuran kinerja akan langsung sempurna. Nantinya, perbaikan atas pengukuran kinerja akan dilakukan. 2)
Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan (on-going process) process )
3)
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan suatu cerminan dari upaya organisasi untuk selalu berupaya memperbaiki kinerja.
4)
Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi Organisai harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, dan struktur organisasi. organisasi.
BAB III PEMBAHASAN
A. Peranan Indikator Kinerja dalam Pengukuran Kinerja
Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (critical success factors) dan indikator kinerja kunci (key performance indicator). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja : a)
Biaya pelayanan (cost of service) Indikator
biaya
diukur
dalam
bentuk
biaya
unit (unit
cost), misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, biaya per siswa). Beberapa pela yanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena output yang output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut maka dibuat indikator kinerja produksi misalnya belanja per kapita. b)
Penggunaan (utilization) Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply
of
service)
dengan
permintaan
publik (public publik (public
demand). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik sedangkan pengukurannya berupa volume absolut atau presentase
15
16
tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas. Contoh lain yaitu rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur. c)
Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Contohnya yaitu perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu.
d)
Cakupan pelayanan (coverage) Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan pela yanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
e)
Kepuasan (satisfaction) Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung.
Bagi
pemerintah
daerah,
metode
penjaringan
aspirasi
masyarakat (need assessment) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja. Contoh Pengembangan Indikator Kinerja: Dinas/Unit Kerja
Indikator Kinerja
Rumah Sakit
Biaya total rata-rata rawat jalan per pasien yang masuk Biaya rata-rata pelayanan medis dan paramedis per pasien yang masuk Biaya rata-rata pelayanan umum (non-klinis) per pasien yang masuk Penggunaan fasilitas Rata-rata masa tinggal pasien di rumah sakit Jumlah pasien rata-rata per bed per bed per per tahun
17
Rasio antara pasien baru dengan pasien lama yang masuk kembali Proporsi tingkat hunian Klinik Kesehatan
Jumlah pelanggan pelanggan yang dilayani per hari per jumlah total penduduk untuk wilayah tertentu
Pekerjaan Umum
Panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki/total panjang jalan Panjang jalan yang disapu atau dibersihkan/total panjang jalan Kondisi jalan Keamanan jalan (road safety)
Kepolisian
%
Jumlah
kriminalitas
yang
tertangani/Jumlah
kriminalitas yang terdeteksi/tercatat % Penurunan jumlah kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas %
Jumlah
pengaduan
masyarakat
yang
tertangani/Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk DPR/DPRD
% Jumlah pengaduan dan tuntutan masyarakat yang tertangani/Jumlah total aspirasi yang masuk Jumlah rapat yang dilakukan per bulan/tahun Jumlah peraturan yang dihasilkan per bulan/tahun % Jumlah peserta rapat per total anggota
Dispenda
% Jumlah pendapatan yang terkumpul/potensi
oney B. Indikator Kinerja dan Pengukuran Value for M oney
Menurut Mahmudi (2005:97) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik menyatakan karakteristik indikator kinerja sebagai berikut: a)
Sederhana dan mudah dipahami,
b)
Dapat diukur,
18
c)
Dapat dikualifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio persentase dan angka,
d)
Dikaitkan dengan standar atau target kinerja,
e)
Berfokus pada costumer service, service, kualitas, dan efisiensi, dan
f)
Dikaji secara teratur. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor
publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for money merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output karena output yang output yang dihasilkan tidak selalu berupa output berwujud tetapi lebih banyak berupa intangible output. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja, antara lain : 1.
Sistem perencanaan dan pengendalian Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dijel askan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi organisas i dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggungjawab.
2.
Spesifikasi dan standarisasi Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.
3.
Kompetensi teknis dan profesionalisme Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja.
4.
Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
19
Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat pembinaan). 5.
Mekanisme sumber daya manusia Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain :
a)
Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
b)
Untuk mengevaluasi target akhir (final akhir (final outcome) yang dihasilkan
c)
Sebagai masukan untuk menentukan skema insensif manajerial
d)
Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan
e)
Untuk menunjukkan standar kinerja
f)
Untuk menunjukkan efektivitas
g)
Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran
h)
Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.
C.
oney Pengukuran Value for M oney
Kriteria pokok manajemen publik didasari atas: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan tujuan yang dikehendaki
masyarakat
mencakup
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan value for money, money, yaitu: ekonomis (hermat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumberdaya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumberdaya, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan atau sasaran.
20
Untuk
mengukur
kinerja
organisasi
dapat
dilakukan
secara
obyektif digunakanlah indikator kinerja, kinerja, yang idealnya terkait paada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan.
oney D. Pengembangan Pengembangan Indikator Valur f or M oney
Peran indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu: indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisisensi), dan indikator kualitas pelayanan (efektifitas). Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal dan juga akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran. Tiga pokok bahasan dalam indikator value indikator value for money: 1)
Ekonomi Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan ( cost of input ). ). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan ( spending less). less).
2)
Efisiensi Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitasnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilakn terhadap input yang digunakan ( cost of output ), ), dan dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya ( spending well ). ).
3)
Efektifitas Pada dasarnya berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan ( spending spending wisely). wisely).
21
Dari uraian diatas, value for money sangat berkaitan. Ekonomi membahas masukan (input (input ), ), efisiensi membahas masukan (input (input ) dan keluaran (output (output ), ), dan efektifitas membahas mengenai keluaran (output ( output ) dan dampak (outcome (outcome). ). Dan hubungan nya dapat digambarkan sebagai seba gai berikut: Indikator efektifitas biaya (Cost-Effectiveness (Cost-Effectiveness)) Indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersamasama. Karena disatu pihak mungkin pelaksanaanya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang output yang dihasilkan tidak sesuai target. Sedang dipihak lain, program dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi tidak dicapai dengan cara ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program tersebut dikatakan cost-effectivenness. cost-effectivenness.
E. Langkah-langkah Langkah-langkah Pengukuran Pengukuran Value for M oney oney
a)
Pengukuran Ekonomi Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan dan merupakan ukuran relatif.
b)
Pengukuran Efisiensi Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan output dengan input . Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif, karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:
Meningkatkan output pada output pada tingkat input yang input yang sama
Meningkatkan output dalam output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input .
Menurunkan input pada input pada tingkatan output yang output yang sama.
Menurunkan input dalam input dalam proporsi penurunan output .
c)
Pengukuran Efektifitas
proporsi
yang
lebih
besar
daripada
22
Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. d)
Pengukuran Outcome Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih
tinggi
nilainya
daripada
output,
karena output hanya output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan output dan dampak yang dihasilkan (Smith, 1996) e)
Estimasi Indikator Kinerja Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan : 1.
Kinerja tahun lalu Digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Karena merupakan perbandingan bagi unit untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Disamping itu, terdapat time lag antara aktivitas yang telah dilakukan dengan dampak yang timbul dari aktivitas tersebut. Dampak yang timbul pada tahun sekarang dapat dirasakan pada tahun yang akan datang.
2. Expert Judgement Digunakan karena kinerja tahun lalu yang sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Expert kinerja. Expert judgement digunakan judgement digunakan untuk melakukan estimasi kinerja. Selain itu, dari segi biaya juga tidak terlalu mahal. Tetapi mempunyai kelemahan yaitu sangat tergantung pada pandangan subyektif para pengambil keputusan. Dampak dari pencapaian kinerja tidak secara otomatis
dapat
dikatakan
bahwa
unit
tersebut
mengalami
peningkatan kinerja. 3.
Trend Digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja.
23
4.
Regresi Regresi dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel-variabel
independen
mampu
mempengaruhi
variabel
dependen. f)
Pertimbangan dalam Membuat Indikator Kinerja Langkah awal dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dalam menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Terdapat dua jenis kebijakan yaitu input dan input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output melalui satu atau beberapa proses konversi atau operasi. Hasil kebijakan ada tiga jenis, yaitu: output, akibat, dampak, dan distribusi manfaat. Output yang Output yang diproduksi diharapkan akan memberikan sejumlah akibat dan dampak yang positif tehadap tujuan program. Hal ini disebut dengan outcome program. outcome program. Apabila ukuran outcome tidak bersedia dan ukuran efektivitas suatu program yang dapat dikuantifikasi tidak dapat ditentukan, maka perlu dikembangkan ukuran kinerja antara. Karena ukuran kinerja pengganti tidak dapat mengukur secara tepat dalam pencapaian program. Terlalu banyak perhatian terhadap ukuran pengganti tersebut dapat menyebabkan perilaku disfungsional pada manajer dan pengambilan keputusan. keputusan. Contoh indikator kinerja di Perguruan Tinggi
Pertimbangan Input Input Mahasiswa
Latar belakang sosial ekonomi Latar belakang budaya
Sumber Daya
Jumlah dosen Fasilitas
Indikator Proses Staf
Kualitas dosen Tingkat perpindahan dosen
24
Perkuliahan
Frekuensi temu kelas dan konsultasi Rasio dosen
Kurikulum
Mata kuliah utama Mata kuliah pilihan
Daya Dukung Pendidikan
Forum-forum ilmiah Saran olahraga
Organisasi
Manajemen perguruan tinggi Organisasi mahasiswa
Mutually
Tingkat ekspektasi dosen Tingkat tanggung jawab mahasiswa
Indikator Output Indikator Output Mahasiswa
Sikap dan perilaku masasiswa Tingkat kehadiran dan ketidakhadiran
Dosen
Tingkat kehadiran dan ketidakhadiran Keterlambatan
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang
bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan melalui lima tahapan, yaitu perencanaan strategi, penciptaan indikator kinerja, mengembangkan sistem pengukuran kinerja, penyempurnaan ukuran, ukuran, dan pengintegrasian dengan proses manajemen. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja meliputi informasi finansial dan non-finansial dengan indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu: indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisisensi), dan indikator kualitas pelayanan (efektifitas). Langkah-langkah dalam pengukuran value for money yaitu sebagai berikut: a. Pengukuran Ekonomi b. Pengukuran Efisiensi c. Pengukuran Efektifitas d. Pengukuran Outcome e. Estimasi Indikator Kinerja f. Pertimbangan dalam Membuat Indikator Kinerja
25
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga. Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Mardiasmo. 2009. Akuntansi 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi. Nordiawan, Deddi. 2011. 2011. Akuntansi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Teknik Pengukuran Kinerja di Lingkungan Departemen Agama . Tersedia: http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/TekPengukuranKinerja.pdf Ulum, Ihyaul. 2012. Audit 2012. Audit Sektor Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
26
