ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
A. PENGERTIAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Secara garis besar, organisasi adalah kelompok orang yang secara bersama - sama ingin mencapai tujuan. Sedangkan sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untu untuk k meme memenu nuhi hi kebu kebutu tuha han n dan dan hak hak publ publik ik.. Jadi Jadi,, Orga Organi nisa sasi si sekt sektor or publi publik k adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan serta evaluasi pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya di sektor s!asta. "ertanggungja!aban dan pelaporan organisasi sektor publik memiliki acuan khusus. #ntuk pemerintah menggunakan Standar $kuntansi "emerintahan % S$" & dan rujukan nasionalnya adalah 'nternational "ublic Sector $ccounting Standard. (ujukan lain yang sering digunakan adalah standar akuntansi pemerintah #S$ yaitu )overnment $ccounting Standard. (ujukan '"S$S lebih banyak digunakan karena sifatnya yang lebih umum dan tidak dipengaruhi oleh bentuk organisasi pemerintah negara tertentu. Sedangkan standar #S$ tentunya akan sangat di!arnai dengan sistem pengelolaan keuangan dan pelaksanaan jalannya pemerintahan. #ntuk organisasi sektor publik selain pemerintah menggunakan acuan "S$K *+ tentang Organisasi Nirlaba. al yang membedakan laporan keuangan nirlaba dengan organisasi bisnis adalah adanya pemisahan dana yang diterima oleh entitas sekt sektor or publ publik ik dala dalam m bent bentuk uk entit entitas as dana dana.. ias iasan anya ya dana dana yang yang dite diterim rima a oleh oleh organisasi tersebut harus dipertanggungja!abkan secara khusus, maka harus ada pelaporan khusus dan terpisah. Karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik dan karakteristik menurut undang - undang. $ktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam. Kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau lepas dari mekanisme murni pasar. alam praktiknya praktiknya definisi definisi Organisasi Organisasi sektor sektor publik publik adalah adalah organisasi organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungja!aban ke masyarakat. i 'ndonesia, 'ndonesia, $kuntansi $kuntansi Sektor Sektor "ublik "ublik mencakup mencakup beberapa beberapa bidang bidang utama, utama, yakni / a. $kuntansi "emerintah "usat b. $kuntansi "emerintah aerah c. $kuntansi "arpol dan 0S1 d. $kuntansi 2ayasan e. $kuntansi "endidikan dan Kesehatan f. $kuntansi 3empat "eribadatan $ktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor s!asta. Karakteristik organisasi sektor publik
3ujuan
$ktivitas
#ntuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani. rohani. "elayanan publik publik % publik services & seperti dalam bidang bidang
pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transfortasi publik dan penyediaan pangan. Sumber "embiayaan erasal dari dana masyarakat yang ber!ujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, peinjaman pemerintah, serta pendapatan lain 4 lain yang sah dan tidak bertentangan sengan perundangan yang berlaku. "ola "ertanggungja!aban ertanggung ja!ab kepada masyarakat melalui lembaga per!akilan masyarakat seperti e!an "er!akilan (akyat % "( &, e!an 0er!akilan aerah % " &, dan e!an "er!akilan (akyat aerah % "( & Kultur Organisasi ersifat birokratis, formal dan berjenjang "enyusunan $nggaran ilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. "enurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh !akil dari masyarakat di "(, ". an "(. Stakeholder apat dirinci sebagai masyarakat 'ndonesia, para pega!ai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga 4 lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti ank unia, '15 % 'nternational 1onetary 5und &, $" % $sian evelopment ank &, " % "erserikatan angsa 4 angsa &, #N" % #nited Nation epelopment "rogram, #S$', dan "emerintah luar negeri.
B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DARI SUDUT AKUNTANSI Sejak a!al 6778-an, paradigma diberbagai negara bergeser dari pemerintah formal %rulling goverment&, menuju ke tata pemerintah yang baik % good governance&, dalam rangka menempatkan administrasi pemerintah menjadi lebih berhasil guna,berdana guna, dan bagi setiap !arga masyarakat. Sebenarnya sejarah organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. ahkan dalam bukunya, 9ernon Kam %67:7& mengilustrasikan keberadaan praktik akuntansi sektor publik sejak ribuan tahun sebelum masehi. "raktik tersebut dihasilkan dari berbagai interkasi antar!arga masyarakat dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan organisasi sektor publik ini, diklasifikasikan dalam / 6. Semangat kapitalisasi ;. "eristi!a politik dan ekonomi <. 'novasi 3eknologi "ada akhir abad 6:, terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. 'nisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. $kibatnya, revolusi industri muncul di 'nggris.
"raktik akuntansi sektor publik dapat dikatakan berkembang lebih lambat di abad ke 67 dan ;8. 'nterpretasi yang sah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut pihak pemerintah. i 'nggris, penekanan ini dinyatakan dalam penunjukan pejabat publik sebagai penanggung ja!ab pengumpulan pajak, sekaligus pembelanjaan dana kerajaan. Satu-satunya perkembangan di masa itu adalah dimulainya praktik audit atas dana pemerintah. "ada tahun 6:<;, dibentuk komisi audit yang melaporkan ke e!an "er!akilan (akyat tentang pelaksanaan pengeluaran dana. Kedekatan para auditor dan para pejabat terbilang amat erat. erbagai bukti sejarah menunjukan praktik akuntansi sektor publik. C. SKALA DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK i 'nggris, pendatang diperbolehkan untuk mempunyai akses terhadap pelayanan publik seperti bantuan polisi tanpa dikenai biaya. =akupan organisasi sektor publik di setiap kota membuktikan peranan organisasi sektor publik dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejateraan masyarakat adalah amat. (uang lingkup organisasi sektor publik, antara lain / a. ergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif b. Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja c. 5aktor 0ingkungan yang mempengaruhi, yaitu / 5aktor ekonomi, yang meliputi / "ertumbuhan ekonomi 3ingkat inflasi 3enaga kerja Nilai tukar mata uang 'nfrastruktur "ertumbuhan pendapatan per kapita %)N">)"&
5aktor politik, yang meliputi / ubungan negara dan masyarakat 0egitimasi pemerintah 3ipe re?im yang berkuasa 'deologi negara @lit politik dan massa Jaringan 'nternasional Kelembagaan
5aktor kultural, yang meliputi / Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya Sistem nilai di masyarakat istoris Sosiologi masyarakat Karakteristik masyarakat 3ingkat pendidikan
5aktor demografi meliputi antara lain /
"ertumbuhan penduduk Struktur usia penduduk 1igrasi 3ingkat kesehatan
3untutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada < elemen utama, yaitu/ a. @konomi "emerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. b. @fisiensi "encapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. c. @fektivitas 3ingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah ; elemen yaitu keadilan %eAuity& mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. "emerataan %eAuality& penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. 9alue of money memiliki beberapa manfaat, yaitu / a. 1eningkatkan pelayanan publik b. 1eningkatkan efektifitas pelayan publik dan pelayanan tepat sasaran c. 1enurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. D. PERANAN SEKTOR PUBLIK DALAM EKONOMI : PARADIGMA BARU PASCA ORDE BARU Konsep tanggung ja!ab bersama, pentingnya demokrasi sebagai pengendali negara dan nilai kehidupan manusia telah berkurang sejak era 6778-an. Kesehatan dan pendidikan sebagai aspek yang menyentuh langsung ke individu telah diubah menjadi kancah kepentingan anggaran dan penguasa. $kibatnya, kebutuhankebutuhab sosial, persamaanm demokrasi, kepentingan masyarakat dan keadilan ditempatkan pada posisi terendah. Kondisi inilah yang terakumulasi dalam kesulitan ekonomi dan politik. asil dari proses ini semua adalah pencarian keseimbangan tetanan sosial baru di indonesia. Politik Ekonomi Statu !uo : Catatan P"#$alanan S"kto# Pu%lik &i O#&" Ba#u Kebijakan top do!n yang dilakukan selama order baru telah memba!a krisis fiskal dan moneter negara sejak 677B. ampak nyata dari pemerintahan Orde aru tidak dapat diukur hanya dari propaganda pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pertumbuhan kesenjangan sosial. i tahun 6778-an, yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin, yang dapat dilihat sebagai berikut. a. Jumlah rakyat yang hidup diba!ah kemiskinan di tahun 677: telah meningkat tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. b. Jumlah sis!a putus sekolah juga telah meningkat lebih dari dua kali lipat. c. arga obat-obatan nongenerik telah meningkat empat kali lipat.
d.
arga utilitas, seperti listrik, air, transportasi, dan telekomunikasi umumnya meningkat lebih dari ;8C.
R"'o#mai A#a( S"kto# Pu%lik "erkembangan dunia politik dan sistem multi partai dipengaruhi oleh aliran Kanan aru di 'ndonesia. "endukung aliran ini mempunyai pandangan yang berbeda tentang peranan negara dan sektor publik, terutama pelaksanaan privatisasi dan deregulasi. iba!ah ini adalah beberapa kritik aliran Kanan aru terhadap manajemen sektor publik / a. Sektor s!asta lebih efisien dibandingkan sektor publik. Kriteria efesiensi telah diprioritaskan dibanding kriteria efektivitas, persamaan dan pertanggung ja!aban. @fesiensi lebih merupakan proses dan dipandang sebagai cara pencapaian suatu tujuan. b. Kekuatan pasar dan persaingan mengarahkan ke pilihan yang lebih baik dengan berkurangnya biaya jasa dan meningkatnya kualitas.$liran kanan aru mengeklaim bah!a disiplin pasar amat esensial untuk melindungi konsumendan mendorong pelayananan yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang ada. c. "erusahaan s!asta dan pasar yang kompetitif akan lebih baik dalam memenuhi permintaan konsumen dan kondisi pasar. Klaim aliran Kanan aru menyatakan bah!a birokrat dan pekerja pemerintahan mempunyai kecenderungan mengutamakan kepentingan mereka sendiri. d. "emerintah terlalu besar dan boros, sehingga pemerintah sering disebut sebagai masalah. Negara harus mengatir pasartetapi tidak mengintervensi industri. e. 1eningkatkan inovasi pelayanan masyarakat dengan melibatkan keluarga dan disiplin tanggung ja!ab individual dalam mempromosikan kepentingan industri.
P"#anan S"kto# Pu%lik "elayanan masyarakat oleh sektor publik secara keseluruhan memainkan peranan vital dalam perekonomian negara. "emerintah pusat maupun daerah cenderung berfokus pada pengeluaran nasional dan memproyeksikan sektor publik sebagai DkranE ekonomi yang menyerap sumber daya yang dapat digunakan lebih baik dari sektor lain.alam kenyataannya peranan s!asta maupun kerja sama publik 4s!asta tidak mengubah porsi ekonomi agensi publik.
M"m%an)un K"m%ali S"kto# Pu%lik "erubahan orientasi politik ekonomi ke sektor publik telah memunculkan kebutuhan untuk membangun sektor publik. "roses ini tentunya harus meliputi / "embangunan ulang industri dan ekonomi, dengan perencanaan sektor dan persetujuan peerencanaan yang mencakup pera!atan anak, pendidikan yang efektif, pemenuhan kebutuhan minimum dengan gaji yang mencukupi, kebijakan regional, dan demokratisasi industri. emokratisasi negara, termasuk pengendalian badan nasional dan regional, serta program pemerintah, seperti pendidikan nasional dan kesehatan nasional. "eningkatan investasi yang dibiayai dengan peningkatan produksi, redistribusi pengeluaran dan pajak. $gar proses ini dapat terlaksana diperlukan strategi yang terintegrasi. "elaksanaan restrukturisasi dan regenerasi pelayanan masyarakat ini sangat tergantung pada empat kondisi /
"ekerja dan pemakai berpartisipasi penuh, perubahan permintaan secara fundamental, pengambilan langkah untuk meyakinkan implementasi dan kebijakan, serta mencegah kekakuan pengelolaan modal. Kebijakan harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pengembangan pelayanan baru untuk masyarakat, pengembangan hubungan sosial dari pelayanan yang ada, dan tidak mengulangi kesalahan kebijakan orde baru. Kebijakan harus mengarah pada commodification dan consumerisation dari jasa serta kesempatan yang sama menurut kelas, ras, dan jenis kelamin. Strategi bentuk-bentuk kepemilikan dan pengendalian digunakan. "roses restrukturisasi dan regenerasi harus meyakinkan pengembangan yang berkelanjutan dari bentuk-bentuk ini. erdasarkan kondisi dan cakupan area pengembangan, isu yang terkait dapat mulai diusulkan / "engembangan sektor publik meliputi industri utilitas, jasa dan tanah, dan harus meliputi perusahaan individual serta organisasi. 5okus pada pengendalian publik dalam kebijakan makroekonomi. 1engakui kepemilikan sebagai hal yang vital, !alaupun ini hanya satu dari sejumlah taktik untuk merestrukturisasi dan menggenerasi. 1emusatkan pada visi pelayanan masyarakat dan demokratisasi pengendalian organisasi publik. 1emperkuat kapasitas dan visi badan publik tingkat lokal dan regional untuk mengembangkan inisiatif yang ada. 1engakui dan memobilisasi sumber daya, keahlian, dan ide pergerakan tenaga kerja. "erspektif internasional amat diperlukan untuk mengikuti gerakan globalisasi jasa dan perusahaan. #ntuk mengakui rentang persyaratan tentang sumber daya manusia, teknis, dan keuangan untuk pengembangan ide dan inovasi. "erubahan hubungan sosial, pengendalian demokratis, dan kesamaan kesempatan dalam proses implementasi program yang berkualitas dan sangat berpengaruh. ari usulan di atas terlihat bah!a proses pembangunan kembali sektor publik terfokus pada strategi kepemilikan dan pengendalian bentuk organisasi jasa dan intervensi pasar. Oleh sebab itu, variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah / "erubahan kebutuhan dan permintaan "erubahan ekonomi dan klasifikasi sektoral "erubahan pengeluaran publik dan kebijakan fiskal "erubahan nila manajemen Jadi rentang strategi pemerintahan yang diperlukan meliputi / "enentuan prioritas segera dan tujuan. "enga!asan implementasi dan analisis dampaknya. $ksi meyakinkan perubahan struktural yang fundamental. eragamnya organisasi pelayanan masyarakat membutuhkan model kelembagaan yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Jadi, penjabaran strategi di atas ke setiap area dapat digambarkan sebagai berikut / 'ndustri utilitas, seperti gas, air, listrik, dan minyak. "elayanan nasional, seperti kesehatan dan pendidikan. 3ransportasi publik, baik itu rute nasional maupun lokal. 'ndustri dasar dan perusahaan pabrikasi.
Jasa-jasa keuangan. 3anah dan pengembangannya. Sumber daya alam lainnya. Catatan M"n)"nai Ba%ak Ba#u Politik Ekonomi S"kto# Pu%lik "erubahan politik pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi memba!a peluang mengentalkan inspirasi aliran kanan baru. Sebagai kesimpulan, pembangunan kembali sektor publik merupakan cara yang paling tepat untuk menstrukturkan kembali ketahanan ekonomi dan kemandirian politik kita. Oleh sebab itu, penyusunan perencanaan dan strategi pengembangan setiap area pelayanan masyarakat perlu dipercepat dan didiskusikan secara terbuka. al ini diperlukan sebagai tanda demokratisasi sektor publik.
E. RE*ORMASI PARADIGMA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Kon"+ S"kto#al Ekonomi Organisasi sektor publik di 'ndonesia selama lima puluh tahun terakhir ini, 67+8-;888an, diperlakukan sebagai sektoral ekonomi. "erlakuan ini berakibat fokus manajerial tidak tertuju pada penataan organisasi sektor publik, namun lebih pada penataan arus program dan anggaran. Konsep ini berhasil diterapkan dalam dua dekade pertama pemerintahan Orde aru, dimana pendapatan negara berlimpah dari hasil sumber daya minyak. Konsep sektoral ekonomi mulai diperdebatkan pada a!al tahun 6778-an. Konsep reinventing government dikembangkan dengan memperlakukan pengelolaan sektor publik sebagai suatu organisasi %Osborne )abler, 677;&. Secara mendasar, organisasi sektor publik dapat dibedakan dalam alur operasional yang dibiayai. "erbedaan ini disebabkan oleh tujuan organisasi yang berbeda. $lternatif-alternatif tersebut biasa didasarkan pada kebutuhan barang, pelayanan atau jasa, politik, serta sikap sosial yang sesuai. entuk kegagalan pasar bisa diakibatkan oleh keputusan masyarakat untuk tidak membeli barang luar negeri dengan harga yang lebih murah dari harga dalam negeri. "elayanan sektor publik tidak selamanya dapat dihitung dalam nilai ekonomis. alam bidang keuangan, dana a!al dipengaruhi oleh perbedaan dan perubahan tujuan. 3erkait dengan dana eksternal, pinjaman luar negeri merupakan pilihan yang diperebutkan oleh banyak negara. "engendalian pinjaman luar negeri oleh organisasi publik adalah salah satu contoh manajemen makroekonomi oleh pemerintah pusat. "engendalian pinjaman tetap harus di catatkan ke pemerintah pusat sebagai !ujud pengendalian sumber daya yang tertutup serta pengeluaran uang yang mungkin di perkenankan.
Kon"+ ,R"in-"ntin) Go-"#nm"nt engan terjadinya krisis ekonomi, yang diikuti krisis politik, budaya dan sosial, konsep Freinventing governmentG %menemukan kembali pemerintah& mulai diluncurkan. "roses ini telah dimulai dengan perubahan orientasi sebagai berikut %Hhitfield,677;& /
a. Operasi komersial sektor publik harus dipisahkan, baik dalam pengelolaannya maupun pertanggungja!abannya.
b. $lur pertanggungja!aban kepala dinas dan yang setara dalam pemerintahan daerah tidaklah jelas, begitu juga departemen pusat."roses reformasi harus mengembangkan unit pelaporan secara lebih spesifik, sehingga proses pengendalian birokrasi akan menjadi lebih transparan. c. "engukuran prestasi unit pelaporan haruslah diperjelas, sehingga reformasi akuntansi, termasuk anggaran, akan menjadi dasar berbagai program reformasi orientasi sektor publik. Jadi dapat disimpulkan bah!a reformasi akuntansi merupakan aksi nyata dari program reformasi orientasi organisasi sektor publik.Reinventing government memang merupakan konsep yang monumental. Namun, tanpa diikuti dengan perubahan-perubahan lainnya seperti yang dilakukannya bureaucracy reengineering, rightsizing, dan perbaikan mekanisme re!ard and punishment, konsep reinventing government tidak akan dapat mengatasi permasalahan birokrasi selama ini.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
A. DE*INISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK alam bagian ini, epistemologi kata Fakuntansi sektor publikG akan dieksplorasi. ari berbagai buku $nglo $merika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi s!asta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. ari berbagai buku lama terbitan @ropa arat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. an berbagai kesempatan, bidang ini disebut akuntansi keuangan publik. erbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan accrual base di Selandia aru, pemahaman ini telah berubah. $kuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. $kuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai / Dmekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat %astian,6777&. ari definisi diatas dana masyarakat perlu diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individu, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan s!asta. efinisi itu dapat dikembangkan dengan melihat lebih jauh batasan penulis tentang organisasi sektor publik di indonesia / Dlembaga-lembaga tinggi negara dan departemen—departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, !M-!M termasu" yayasan-yayasan sosial #Bastian,$%%%&
Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai Dmekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemenIdepartemen dib!ahnya,
pemerintah daerah, #1N, #1, 0S1 dan yayasan sosial, maupun pada proyekproyek kerja sama sektor publik dan s!astaE.
B. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK /ERSUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN "ersepsi yang disebarkan dalam pengajaran akuntansi pemerintahan 'ndonesia adalah akuntansi pemerintahan pengganti akuntansi sektor publik. $lasan lain yang dikembangkan oleh pendukung akuntansi pemerintahan adalah karakter akuntansi sebagai penyedia jasa yang relevan untuk berbagai jenis individual dan organisasi. $kibatnya, akuntansi pemerintahan cenderung didefinisikan sebagai sistem pengukuran kinerja pemerintahan. 3anpa mengabaikan pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi di organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor publik dikembangkan dalam kondisi yang berbeda. a. i tahun 67+;, frase sektor publik untuk pertama kalinya diajarkan di dunia akademis %Kamus inggris oford, edisi kedua, 67:7, hal BB7&. b. Karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang. c. $ktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam. d. Kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau lepas dari mekanisme murni pasar. e. 5okus kesuksesan manajemen.
penyelenggaraaan
aktivitas
publik
adalah
kompetensi
f. Kondisi proses pertanggungja!aban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih bersifat umum. =ara-cara yang dapat digunakan oleh badan sektor publik untuk bertanggung ja!ab ke "(>"(. "erbedaan bentuk pertanggungja!aban kepada "(>"( mengakibatkan perbedaan tujuan khusus masing-masing organisasi sektor publik. 1ekanisme pertanggungja!aban di pemerintahan daerah, standarisasi pelayanan publik. Kecenderungan perubahan ke akuntansii sektor publik menjadi lebih pasti. C. RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi diperguruan tinggi. "eranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih lima puluh tahun ini. ipertengahan tahun sembilan puluh, kesadaran dunia pendidikan tinggi untuk mengubah mata kuliah akuntansi pemerintahan mulai muncul. "engakuan akan masalah pemerintah yang terlalu besar dan sulitnya proses penga!asan mulai muncul. Secara teoritis, akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-
departemen diba!ahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya. ari berbagai diskusi yang telah dilakukan, didapatkan / a. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungja!aban ke masyarakat. i 'ndonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama,yaitu /
$kuntansi pemerintahan pusat $kuntansi pemerintahan daerah $kuntansi parpol dan 0S1 $kuntansi yayasan $kuntansi pendidikan dan kesehatan/ puskesmas, rumahsakit, sekolah $kuntansi tempat peribadatan/ mesjid, gereja, vihara, kuil b. $ktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor s!asta. D. PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK alam dua tahun belakangan ini, masyarakat 'ndonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. #ngkapan pemerintahan yang bersih dapat diinterpretasikan sebagai per!ujudan indikator kejujuran pemerintah. "eranan akuntansi yang telah bergeser ternyata tidak membuat akuntansi sebagai mekanisme pertanggungja!aban. akuntansi di masa a!al reformasi telah menghadapi FkehinaanG yang secara eksplisit terbukti dengan ditunjuknya akuntan asing untuk melakukan due dilligence dalam berbagai sektor publik dan kasus-kasus skandal. "enegakan etika profesi akuntan pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak. Selama ini, tuntutan dibatasi hanya oleh profesi, dalam artian seoanjang aturan profesi dipatuhi akuntan dianggap sudah memenuhi ke!ajiban baik secara profesi maupun kemasyarakatan. "engukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik.
E. PRO*ESI SEBAGAI AKUNTAN SEKTOR PUBLIK "raktik akuntansi sudah berlangsung cukup lama dalam peradaban manusia dan sudah menjadi bagian dari sifat manusia %"arker dan 2amey,677*&. isiplin akuntansi mulai diakui sejak a!al abad ke-67 di 'nggris. isiplin ini muncul dari
dunia praktik, bukan dari laboratorium sosial di universitas %Hhittington, 67:&. Oleh sebab itu, profesi akuntan harus dipahami dari kondisi praktik akuntansi. "rofesi akuntan dengan disiplin akuntansinya dianggap oleh $nglo-$merika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. 'nterpretasi akuntansi sebagai uang, ternyata memba!a kelemahan utama bidang lain. "erkembangan profesi menunjukkan bah!a di dunia praktis, akuntansi sukses berkompetisi dengan konsultan manajemen. i 'nggris, pada akhir abad 67, perusahaan didirikan oleh pemerintah kota praja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini di!arnai oleh dogma sosialis %Jones,677;b&. "ersepsi masyarakat dialihkan bah!a penyelenggara kebutuhan adalah perusahaan utilitas, bukan pemerintah daerah. "roses pelayanan ini menjadi sektor publik terbesar, di luar sektor pertahanan dan keamanan. $kuntansi nampaknya dieksplorasi secara serius dalam menciptakan proses pengambilan keputusan yang rasional. $kuntansi di pemerintahan daerah atau kota praja dan perusahaannya disebut Dakuntansi sektor publikE. "ada pertengahan abad 6;, dengan pertimbangan efisiensi, perusahaan kota praja disatukan ke dalam industri nasional dan sistem pelayanan nasional, seperti kesehatan. Kondisi ini justru memperkuat akuntansi sektor publik yang akhirnya dieksplorasi ke pengelolaan perusahaan secara profesional dan global. engan berubahnya orientasi politik dan ekonomi di era reformasi, organisasi profesional akuntan-'katan $kuntan 'ndonesia %'$'& mulai memunculkan Kompertemen $kuntan Sektor "ublik. 'ni berarti, kunci pemecahan permasalahan akuntansi sektor publik adalah penyederhanaan yang logis dalam pengelolaan sektor publik. 'nteraksi antardisiplin dalam akuntansi sektor publik memungkinkan proses benchmark dalam penerapan teknik dan definisi unit fisik output penjualan untuk pelanggan.
*. PERKEMBANGAN TERAKHIR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI NEGARA LAIN "engalaman 'nggris dapat dijadikan acuan dalam mempelajari perkembangan administrasi publik di era tahun 67:8-an sampai dengan tahun 677:, yang berkembang seiring dengan tuntutan untuk penyelenggaraan pemerintah yang lebih akuntabel. eberapa contoh proyeksi me!iras!astakan kepemerintahan ini telah dilakukan dibeberapa pemerintah federal, negara bagian maupun pemerintahan kota.
G. TITIK KRITIS DALAM PRAKTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK "raktik akuntansi sektor publik %"enlebury,677;& di 'ndonesia mempunyai empat titik kritis sebagai berikut / a. "raktik pertanggungja!aban akuntansi yang layak "rosedur penghasilan dan pembayaran dari pusat pertanggungja!aban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi,baik dari "(>"( atau komisaris. b. "rinsip ruto
Seluruh penghasilan dibayarkan bruto, dan biaya yang terjadi dibebankan sebagai pengurang penghasilan dan harus dilaporkan secara lengkap ke setiap pusat pertanggungja!aban yang terkait. c. "eriodikal Semua pengeluaran harus dipertanggungja!aban per periode, sehingga otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasarkan prestasi periode terkait. d. Spesifikasi "engeluaran untuk tujuan khusus harus dilandasi oleh persetujuan "(>"( atau komisaris. 3ipe praktik pertama lebih menekankan keseimbangan antarproses perencanaan dan pertanggungja!aban. Namun yang sering terjadi sebaliknya, dimana volume anggaran belanja cenderung menjadi pedoman harga umum sehingga terjadilah institusionalisasi inflasi. Keseimbangan peranan perencanaan dan pertanggungja!aban akan menjadi ciri pengelolaan organisasi sektor publik di era reformasi ini. 'ni berarti akuntabilitas manajemen kesejahteraan masyarakat sangat menentukan perkembangan akuntansi sektor publik %$S"&. Peran Pemerintah Semakin Berkurang 3ugas pemerintah adalah mengendalikan, bukannya seperti mendayung sebuah perahu %@.S.Savas&. i berbagai negara lain, filosofi ini benar-benar diterapkan. i St."aul,1innesota, )eorge 0atimer %67B+& yang terpilih sebagai !alikota berusaha memulihkan ekonomi kota tersebut dengan mengubah sumber daya kota yang ada dengan cara mengkombinasikannya dengan berbagai sumber daya dari sektor privat, meminta batuan dana, dan memba!a pengembang masuk. Selain itu, dia juga melakukan usaha lain yang diserahkan kepada s!asta seperti mendirikan sarana perumahan yang terjangkau dan menggunakan jasa tenaga kerja sosial bernilai jutaan dollar. Tingginya Pengaruh Politik terhadap Sistem Organisasi Sterling %67B<& berpendapat bah!a hampir semua masalah praktis yang dihadapi dalam praktik akuntansi bisa di pecahkan dengan teori. Ketika sebuah masalah muncul, isu sebenarnya adalah bah!a manajemen tidak sependapat dengan pandangan akuntansi. 'nti dari masalah adalah bah!a akuntan memberikan respons tanpa adanya kekuatan untuk menekan keputusan pihak pemerintah. "rofesi akuntan akan memberikan respons untuk memastikan bah!a laporan keuangan yang telah di publikasikan sesuai dengan standar yang di terapkan. 3etapi hal itu tidak diterima secara legal oleh profesi akuntansi karena pendapat auditor yang terdiri dari adverse, Aualified, dan disclimer dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. "enelitian yang dilakukan oleh "rofessor (onen dan Schiff %67B:& yang telah menyebarkan kusioner sebanyak 6,<;7 kepada para responden seperti beberapa eksekutif perusahaan besar, akuntansi sektor publik, akademisi akuntansi, analis keuangan, pengacara, dan bankir menyimpulkan bah!a 76,7 C responden menyataan bah!a standar seharusnya dibuat sesuai dengan format untuk sektor privat. 'ni berarti standar yang di buat untuk sektor publik seharusnya harmonis dengan praktik yang ada untuk s!asta.
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SIFAT DAN KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
A. PERBEDAAN SI*AT DAN KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR S0ASTA "erbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor s!asta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, antara lain / a. 3ujuan organisasi ilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor s!asta. "erbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. "ada sektor s!asta terdapat tujuan untuk memaksimumkan laba % profit motive &, sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan publik dan penyediaan pelayanan publik. 3etapi meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas sektor s!asta. b. Sumber pembiayaan "erbedaan sektor publik dengan sektor s!asta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor s!asta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat risiko. "ada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara seperti #1N>#1, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, penjualan aset negara, dan pendapatan lain - lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk sektor s!asta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan %retained earnings& dan modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik. c. "ola pertanggungja!aban 1anajemen pada sektor s!asta bertanggung ja!ab kepada pemilik perusahaan %pemegang saham& dan kreditor atas dana yang diberikan. "ada sektor publik manajemen bertanggung ja!ab kepada parlemen dan masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat % public funds &. "ola pertanggungja!aban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. "ertanggungja!aban vertikal %vertical accountability& adalah pertanggungja!aban atas pengelolaan dana kepada ototritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungja!aban atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat. "ertanggungja!aban horisontal %horisontal accountability& adalah pertanggungja!aban kepada masyarakat luas. d. Struktur organisasi Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor s!asta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor s!asta lebih fleksibel. Salah satu faktor
utama yang membedakan sektor publik dengan sektor s!asta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. 3ipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor s!asta. e. Karakteristik anggaran dan stakeholder Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan., anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor s!asta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. ari sisi stakeholder, pada sektor publik stakeholder dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, pada stakeholder internal antara lain adalah lembaga negara %kabinet, 1"(, "(, dan sebagainya&, Kelompok politik % partai politik &, manajer publik % gubernur, #1N, #1 &, pega!ai pemerintah. Stakeholder eksternal pada sektor publik seperti masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, ank sebagai kreditor pemerintah, adan badan internasional %'15, $, ", dan sebagainya&, investor asing, dan generasi yang akan datang. "ada sektor s!asta, stakeholder internal terdiri dari manajemen, karya!an, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari bank, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang dan pasar modal. f. Sistem akuntansi yang digunakan "ada sektor s!asta sistem akuntansi yang biasa digunakan adalah akuntansi yang berbasis akrual % accrual accounting &. Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas % cash basis accounting &. g. 3olak #kur 3olak ukur organisasi sektor publik sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan sedangkan sektor s!asta lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba B. PERSAMAAN SI*AT DAN KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR S0ASTA 1eskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor s!asta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu/ a. Sektor publik dan sektor s!asta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. b. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya %scarcity of resources&, sehingga baik sektor publik maupun sektor s!asta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien. c. "roses pengendalian manajemen, kedua sektor sama - sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu/ "erencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. d. "ada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya/ baik pemerintah maupun s!asta sama - sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.
e. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. f. 1erupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional C. TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK $merican $ccounting $ssociation %67B8& dalam )lynn %677<& menyatakan bah!a tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk / a. 1emberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. 3ujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen %management control&. b. 1emberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungja!ab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi !e!enangnya dan memungkinkan bagi pega!ai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. 3ujuan ini terkait dengan akuntabilitas %accountability&.
DAFTAR PUSTAKA
'ndra astian %;88&. '"untansi !e"tor (ubli" ) !uatu (engantar . Jakarta / "enerbit @rlangga Nordia!an,dedi. $kuntansi sektor publik. Jakarta/salemba empat http/>>!!!.scribd.com>doc>7;<8<+*B>Organisasi-Sektor-"ublik
