AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Untuk memenuhi tugas Seminar Akuntansi
Disusun oleh : Muhammad Arif Kurnia Agung O. Lutfi Agung A. Najib Amirudin Tahsinul Munir Suwarto Moch. Putra W. M. Mukhlisin
(14.210.3456) (14.210.3456) (14.210.3443) (14.210.3443) (14.210.3450) (14.210.3450) (14.210.3463) (14.210.3463) (14.210.3485) (14.210.3485) (14.210.3483) (14.210.3459) (14.210.345 9) (14.210.3458) (14.210.3458)
Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2013
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah............................................................................. 1 C. Tujuan Penulisan................................................................................ 1 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik............ 2 B. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.......................... 3 C. Value for Money................................................................................ 4 D. Tujuan Akuntansi Sektor Publik..................................................... 5 E. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik........................................ 6 F. Akuntabilitas Publik.......................................................................... 7 G. Privatisasi........................................................................................... 8 H. Otonomi Daerah................................................................................ 9 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan........................................................................................11 DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial. Sebagai mahasiswa jurusan akuntansi, informasi mengenai akuntansi sektor publik sangatlah penting. Oleh karena itu penulis berusaha menyajikan informasi mengenai akuntansi sektor publik dalam bentuk makalah yang berjudul “Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik”.
B. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini akan dibahas tentang Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik. Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dengan ruang lingkup hanya sebatas tentang pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, tujuan akuntansi sektor publik, privatisasi dan otonomi daerah.
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah agar para pembaca mendapatkan pengetahuan mengenai pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, sifat dan karakteristik, tujuan dan perkembangan akuntansi sektor publik, akuntabilitas publik, privatisasi serta otonomi daerah. Selain itu makalah ini bisa dijadikan alternatif bacaan bagi mahasiswa.
3
BAB II PEMBAHASAN
A.
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN, dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen. Istilah ”sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacammacam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugasnya untuk menghasilkan
4
beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Meskipun terdapat pebedaan di antara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbadaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien.
B. SIFAT DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan ( purpose activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut
disebabkan karena adanya perbedaan
lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.
a. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain : •
Pertumbuhan ekonomi
•
Tingkat inflasi
•
Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP / GDP)
5
•
Struktur produksi
•
Tenaga kerja
•
Arus modal dalam negeri
•
Cadangan devisa
•
Nilai tukar mata uang
•
Utang dan bantuan luar negeri
•
Infrastruktur
•
Teknologi
•
Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
•
Sektor informal
b. Faktor Politik Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain : •
Hubungan negara dan masyarakat
•
Tipe rezim yang berkuasa
•
Ideologi negara
•
Elit politik dan masa
•
Jaringan internasional
•
Kelembagaan
c. Faktor Kultural Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain : •
Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
•
Sistem nilai di masyarakat
•
Historis
•
Sosiologi masyarakat
•
Karakteristik masyarakat
6
d. Faktor Demografi Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:
C.
•
Pertumbuhan penduduk
•
Struktur usia penduduk
•
Migrasi
•
Tingkat kesehatan
VALUE FOR MONEY
Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
•
Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
•
Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output / input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
•
Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan input.
7
Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain :
1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; 2. Meningkatkan mutu pelayanan publik; 3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input; 4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan 5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.
D.
TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control ). 2. Memberikan
informasi
yang
memungkinkan bagi
manajer untuk
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif
program
dan
penggunaan
sumber
daya
yang
menjadi
wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).
8
Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (cost of services) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (charging for services). Selain itu, informasi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor publik, penganggaran merupakan tahap yang membutuhkan keahlian khusus karena penganggaran pada sektor publik merupakan proses politik, sehingga manajer sektor publik dituntut untuk memiliki political skill disamping pemahaman teknis akuntansi. Untuk informasi
melakukan akuntansi
pengukuran
terutama
kinerja,
untuk
pemerintah
menentukan
memerlukan
indikator
kinerja
( performance indikator ) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik. Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan
9
surplus/defisit pada pemerintah, laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik.
E.
PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah ”sektor publik” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan. Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Benarkah sektor publik dapat menggerakkan dan mempertahankan pembangunan? Berbagai kritik muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan sektor swasta dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Kedudukan sektor publik bertambah lemah karena orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik. Baru pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negaranegara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM) dan reinventing government di banyak negara.
10
Untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif. Memperbaiki kinerja sektor publik memang bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan good public and corporate governance memiliki peran yang sangat vital dan signifikan. Akuntansi sektor publik akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.
F.
AKUNTABILITAS PUBLIK
Pengertian Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan (2) akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Pertanggungjawaban
vertikal
(vertical
accountability)
adalah
pertanggungjawaban atas pengelola dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
11
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktifitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi (turner and humle, 1997). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal
accountability)
bukan
hanya
pertanggungjawaban
vertikal
(vertical accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwod (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality) 2. Akuntabilitas proses ( process accountability) 3. Akuntabilitas program ( program accountability) 4. Akuntabilitas kebijakan ( policy accountability)
Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for Probity and legality)
Akuntanbilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntanbilitas hukum terkait dengan jaminan adanya
12
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.
Akuntabilitas proses ( process accountability)
Akuntanbilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntanbilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang telah ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan public dan kelambanan dalam pelayanan.
Akuntabilitas program ( program accountability)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
Akuntabilitas kebijakan ( policy accountability)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakt luas.
G.
PRIVATISASI
Perusahaan publik juga tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan sumber pemborosan negara. Keluhan ”birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya
13
kinerja perusahaan publik. Rendahnya kinerja perusahaan publik diperkuat dengan bukti ambruknya sektor bisnis pemerintah dibanyak negara sehinga menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan pemerintah dalam menjalankan perusahaan publik secara ekonomis dan efisien (Nicholls, 1991). Di Indonesia sendiri, masih banyak perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD) yang dijalankan secara tidak efisien. Inefisiensi yang dialami oleh BUMN dan BUMD tersebut antara lain disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi, rent seeking behaviour ,dan manajemen yang buruk. BUMN dan BUMD dalam era globalisasi akan menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan, yaitu : •
Regulation
&
political
pressure.
BUMN/BUMD
dituntut
untuk
memberikan bagian laba perusahaan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut diperkuat misalnya dengan adanya perda yang mewajibkan BUMD untuk menyetorkan bagian laba perusahaan kepada pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah. •
Social pressure. BUMN dan BUMD akan menghadapi tekanan yang semakin besar dari masyarakat (konsumen) untuk menghasilkan produk yang murah dan berkualitas tinggi. Untuk itu, mekanisme penetapan harga dan subsidi sangat penting.
•
Rent seeking behaviour. BUMN dan BUMD akan berhadapan dengan orang-orang (oknum) yang mencoba melakukan rent seeking, korupsi, kolusi dan nepotisme.
•
Economic & effeciency. BUMN dan BUMD di sisi lain dituntut untuk ekonomis dan efisien agar menjadi entitas bisnis yang profesional. Fokus yang harus diperhatikan manajemen BUMN dan BUMD adalah ”economy, efficiency, effectiveness, equity, quality and performance”.
Di sisi internal BUMN dan BUMD harus melakukan strategi efisiensi agar bisa menjadi entitas bisnis yang tangguh dan profisional sehingga memiliki daya saing. Harus dilakukan upaya-upaya efisiensi biaya, misalnya dengan strategic cost manajement , dilakukan restrukturisasi organisasi,
14
privatisasi, dan rightsizing (downsizing ) , serta rekrutmen sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi. Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi waktu secara langsung oleh infestor melalui mekanisme pasar uang. Privatisasi perusahaan publik memilki fungsi ganda, yaitu mengurangi beban belanja publik, menaikkan pendapatan negara, dan mendorong perkembangan sektor swasta.
H.
OTONOMI DAERAH
Desentralisasi
tidak
hanya
berarti
pelimpahan
wewenang
dari
pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dan bersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memilki informasi yang paling meningkat. Hasil penelitian Huther dan Shah (1998) di 80 negara menunjukkan bahwa desentralisasi memilki korelasi positif dengan kualitas pemerintahan. Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah di tuntut untuk mampu memberikan informasi keuangan sektor publik, DPRD dan pihak pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu
15
melakukan perbaikan mekanisme audit terhadap instansi pemerintah daerah. Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu tantangan
karena
lingkungan
sektor
publik
yang
sangat
kompleks
membutuhkan kompetensi tersendiri untuk mendesain sistem akuntansi yang akan diterapkan.
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.
Sektor publik sering kali dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi dan
16
efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan good public and corporate governance.
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Andi.
Yasin, Fauzi Alvi, 1999. Perkembangan Akuntansi Pemerintah Daerah Seminar IAI : Kontribusi Akuntan Sektor Publik Dalam Perwujudan Good Governance. Jakarta.
Siregar, Baldric dan Bonni Siregar, 2001. Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana. Yogyakarta : Salemba Empat.
17
