TUGAS KELOMPOK
MATA KULIAH : MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
PENGORGANISASIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
oleh :
Kelompok III
1. LA ODE BAHTIAR / NPM : P136312014
2. NANCE PODUNGGE / NPM : P136312015
3. MUCHLIS HASAN / NPM : P136312016
4. MUSYAKAR TAKAREDAS / NPM : P136312017
5. NIRWANA NATALIA DUNDA/ NPM : P136312018
6. RAMLI ONDANG DJAU/ NPM : P136312019
PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTASI
BINA TARUNA GORONTALO
2014
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pembahasan tentang organisasi dan manajemen sektor publik sebenarnya
kita berbicara mengenai organisasi dan manajemen pemerintahan. Organisasi
dan manajemen Pemerintahan dalam pemahaman tersebut dilihat sebagai satu
kesatuan organisasional dan manajerial yang mengatur dan menjalankan suatu
kebijakan. Kebijakan tersebut diarahkan pada masyarakat sebagai objeknya.
Bisa dikatakan, bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah selalu
mempengaruhi kehidupan publik dengan kata lain organisasi dan manajemen
pemerintahan bergerak dalam wilayah public sector.
Sebagaimana lazimnya, kegiatan yang berkembang pada sektor publik,
organisasi dan manajemen pemerintahan merupakan suatu bentuk organisasi dan
manajemen yang merepresentasikan satu kebutuhan untuk mengorganisir dan
menyalurkan berbagai kepentingan umum. Organisasi dan manajemen
pemerintahan, juga menjadi payung bagi sektor privat dan sektor voluntary,
karena dalam ruang publik ada satu kewajiban moral dimana sektor privat
maupun voluntary tidak boleh merampas sejumlah dimensi sektor publik.
Dengan demikian, tipe organisasi dan manajemen pemerintahan, haruslah
bergerak pada arah perimbangan dan stabilitas tuntutan antara lembaga-
lembaga publik, privat dan voluntary.
Berkaitan dengan perimbangan dan stabilitas tuntutan, ada beberapa
prinsip yang dipegang dalam organisasi dan menajemen pemerintahan, yaitu:
(1) keadilan, dimana organisasi dan manajemen pemerintahan diharapkan mampu
memberikan jaminan baik berupa regulasi maupun koersi terhadap kepastian
pemerataan akses bagi masyarakat dalam wilayah politik, ekonomi, social dan
budaya, (2) keterbukaan dan transparansi, dalam konteks ini merupakan kunci
bagi pola kerjasama yang akan dikembangkan antara sector publik, sektor
privat dan sector voluntary. Transparansi lebih merujuk pada fungsi
akuntabilitas publik dan organisasi dan manajemen pemerintahan, dimana
setiap kebijakan yang menyangkut seluruh kepentingan umum harus dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan
1. Pengertian Organisasi Sektor Publik
2. Tujuan Pendirian Organisasi Publik
3. Tipe Organisasi Sektor Publik
4. Ciri –ciri Organisasi Sektor Publik
5. Lingkup Organisasi Sektor Publik
6. Karakteristik Organisasi Sektor Publik
7. Lingkungan dalam Organisasi Publik
8. Perbedaan Organisasi Publik dan Organisasi Swasta
9. Masalah Yang Terjadi Dalam Organisasi Publik
BAB. II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Organisasi dan Pengorganisasian
Organisasi berasal dari bahasa Yunani organon, yang berarti "alat"
(tool). Kata ini termasuk ke bahasa Latin, menjadi organization.
Pengertian pada awalnya tidak merujuk pada benda atau proses, melainkan
tubuh manusia atau makhluk biologis lainnya. Secara konseptual ada dua
batasan yang perlu dikemukakan, yakni istilah "organization" sebagai
kata benda dan "organizing" (pengorganisasian) sebagai kata kerja,
menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara
sistematis.
Istilah organisasi memiliki dua arti umum, pertama, mengacu pada
suatu lembaga (institution) atau kelompok fungsional, sebagai contoh
kita mengacu pada perusahaan, badan pemerintah, rumah sakit, atau suatu
perkumpulan olahraga. Arti kedua mengacu pada proses pengorganisasian,
sebagai salah satu dari fungsi manajemen.
Menurut Drs. M. Manullang Organisasi dalam arti dinamis disebut
pengorganisasian, dan dalam arti statis disebut organisasi.
Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai definisi dari
organisasi:
1. Prof. Dr. Sondang P. Siagian
Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau
lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka
pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana
terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang /
sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.
2. Drs. Malayu S.P Hasibuan
Organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur
dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai
tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.
3. Prof. Dr. Mr Pradjudi Armosudiro
Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata
hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang
bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan
tertentu.
4. John. D. Millet
Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan
dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan
bersama.
(Organization Is The Strucktural Framework Within Winch The Work
Individuals is Carried on for the realization Of common Purpose)
Dari pengertian diatas, ada 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan
untuk memaknai organisasi yaitu pendekatan struktural dan pendekatan
behavioral atau perilaku. Pendekatan struktural menyoroti organisasi
sebagai wadah sehingga dapat dikatakan pendekatan ini melihat organisasi
sebagai sesuatu yang statis. Organisasi disini diartikan sebagai tempat
penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan penggambaran yang jelas tentang
hierarki kedudukan, jabatan serta saluran wewenang dan
pertanggungjawaban.
Adapun organisasi dengan pendekatan perilaku menyoroti organisasi
sebagai suatu organisasi yang bersifat dinamis yang dapat juga dikatakan
bahwa organisasi merupakan proses kerjasama yang serasi antara orang-
orang di dalam perwadahan yang sistematis, formal dan hirarkial yang
berfikir dan bertindak seirama demi terciptanya tujuan secara efektif
dan efisien.
Teori tentang Organisasi telah mengalami perkembangan yang sangat
pesat dari waktu ke waktu dari mulai Teori klasik, Teori Modern sampai
dengan teori Post Modern. Teori Klasik mendefinisikan organisasi sebagai
struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan,
kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain yang terjadi bila
orang-orang bekerjasama. Teori Modern lebih menekankan bahwa organisasi
harus bersifat terbuka atau berhubungan dengan lingkungan, sedangkan
Teori Post Modern lebih memperhatikan pada sifat politis organisasi
dimana organisasi merupakan koalisi dari berbagai kelompok dan individu
dengan tuntutan yang berbeda-beda.
Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas maka pada dasarnya terdapat
kesamaan pengertian dari keseluruhan definisi tentang organisasi yaitu
menyatakan bahwa organisasi sebagai satu kesatuan sosial dari kelompok
manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga
setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing.
Dari pengertian tersebut maka jika diuraikan secara lebih terperinci
setiap organisasi pasti akan memiliki berbagai dimensi yang penting
sebagai ciri suatu organisasi yaitu, antara lain :
a. Wadah atau struktur yang menjadi kerangka orang-orang yang
menjadi bagian dari organisasi tersebut melakukan aktivitasnya;
b. Anggota yang menjadi bagian dari organisasi;
c. Interaksi yang terpolakan dengan mekanisme tertentu sehingga
terjadi koordinasi yang baik antara satu orang atau bagian dengan
orang atau bagian yang lain; dan
d. Tujuan bersama yang ingin diwujudkan oleh orang-orang yang
menjadi bagian dari organisasi tadi.
Sedang Pengorganisasian (Organizing) Menurut kamus istilah
organizing berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang
terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antara bagian-bagian
dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan sruktur tersebut.
Sedangkan pengorganisasian sendiri mempunyai arti yakni sekelompok orang
yang bekerja sama dengan menempatkan tugas, fungsi, wewenang, dan
tanggung jawab masing-masing untuk mencapai suatu tujuan.
Pengorganisasian (organizing) adalah merupakan suatu cara pengaturan
pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi
sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien (Stoner, 1996).
Sedangkan Hani Handoko (1999) memberikan pengertian pengorganisasian
adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan
organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang
melingkupinya.
Menurut Siagian (1983): Pengorganisasian adalah keseluruhan
pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tugas, kewenangan dan
tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang
dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan.
Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan : adalah suatu proses penentuan,
pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan
untuk mencapai tujuan, menempatkan orang - orang pada setiap aktifitas
ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang
secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan
aktifitas-aktifitas tersebut.
2. Pengertian Organisasi Sektor Publik
.
Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang
berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa
kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain
yang diatur dengan hukum. Di setiap negara, cakupan organisasi sektor
publik sering tidak sama. Tidak ada definisi yang secara komprehensif
dan lengkap bisa digunakan untuk semua sistem pemerintahan. Di
Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik
antara lain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sejumlah perusahaan
dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang
pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi massa
(Mahsun, Firma dan Andre 2007: 4-5)
Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang
non-profit oriented. Banyak yang menganggap organisasi sektor publik
pasti non-profit. Anggapan ini kurang tepat, karena organisasi sektor
publik ada yang bertipe quasi nonprofit. Quasi nonprofit bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) agar
terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan
negara atau daerah. Perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik
bukan hanya organisasi sosial, bukan hanya organisasi nonprofit dan juga
bukan hanya organisasi pemerintahan (Mahsun, Firma dan Andre 2007: 11)
Organisasi Publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah
yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Atau
satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang "merampok" harta
rakyat (pajak), "membunuh" rakyat (hukuman mati), dan "memenjarakan"
rakyat.
Menurut Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha Organisasi publik adalah
organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan msyarakat akan jasa
publik dan layanan civil. Organisasi Publik adalah organisasi yang
terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup
Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang
politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga
mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani
keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan,
serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.
3. Tujuan Pendirian Organisasi Publik
Pendirian organisasi publik merupakan upaya untuk mempertegas hak
dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya
tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi
peningkatan :
1. Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik
merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu
kesejahteraan;
2. Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara
dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan
masyarakatnya.
3. Kualitas pelayanan umum atau publik diberbagai bidang pemerintahan
umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat
dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku
pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu,
era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak
diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan
pertimbangan efisiensi.
Kegiatan organisasi publik mencakup antara lain mengalihkan fungsi-
fungsi pelayanan publik tertentu dari instansi pemerintah kepada badan
swasta/LSM. Berikut ini diidentifikasi secara garia besar kegiatan
organisasi publik sebagai berikut ini.
1. Menyusun standar pelayanan publik yang cepat, tepat, murah,
memuaskan, transparan, dan tidak diskriminatif;
2. Mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat sebagai tolok
ukur terhadap optimalisasi pelayanan umum oleh penyelenggara negara
kepada masyarakat;
3. Melakukan upaya deregulasi dan debirokratisasi khususnya kebijakan-
kebijakan di bidang ekonomi untuk menghilangkan seluruh hambatan yang
menghambat mekanisme pasar.
4. Tipe Organisasi Sektor Publik
Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan spesifik dan unik yang
hendak dicapai. Tujuan tiap-tiap organisasi sangat bervariasi tergantung
pada tipe organisasi. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) jenis tipe
organisasi, yaitu (1) pure-profit organization, (2) quasi-profit
organization, (3) quasi-nonprofit organization dan (4) pure-nonprofit
organization. Perbedaan empat tipe organisasi tersebut terutama dilihat
dari tujuan operasi dan sumber pendanaannya.
a. Pure-Profit Organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan
atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh
laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik.
Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari para investor swasta dan
kreditor. Contohnya pasar swalayan, salon kecantikan dan distro.
b. Quasi-Profit Organization, tujuan organisasi ini adalah
menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama untuk
memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana
yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal
dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor dan para anggota.
Contohnya PT PLN Persero, PT KAI, PT. Telkom, dan BUMD.
c. Quasi-Nonprofit Organization, menyediakan atau menjual barang
dan/atau jasa dengan maksud utama untuk melayani masyarakat dan
memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal
dari investor pemerintah, investor swasta dan kreditor. Contohnya rumah
sakit dan institusi pendidikan.
d. Pure-Nonprofit Organization, menyediakan atau menjual barang
dan/atau jasa dengan maksud utama untuk melayani dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari
pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah dan sumbangan.
Contohnya panti asuhan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi
pemerintahan.
5. Ciri –ciri Organisasi Sektor Publik
Organisasi sektor publik memiliki ciri sebagai berikut :arget /
1. Tidak mencari keuntungan finansial
2. Dimiliki secara kolektif oleh publik
3. Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham
4. Keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan konsensus
6. Lingkup Organisasi Sektor Publik
Ruang lingkup organisasi sektor publik, antara lain :
a. Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif
b. Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
c. Faktor Lingkungan yang mempengaruhi, yaitu :
Faktor ekonomi, yang meliputi :
Pertumbuhan ekonomi
Tingkat inflasi
Tenaga kerja
Nilai tukar mata uang
Infrastruktur
Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
Faktor politik, yang meliputi :
Hubungan negara dan masyarakat
Legitimasi pemerintah
Tipe rezim yang berkuasa
Ideologi negara
Elit politik dan massa
Jaringan Internasional
Kelembagaan
Faktor kultural, yang meliputi :
Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
Sistem nilai di masyarakat
Historis
Sosiologi masyarakat
Karakteristik masyarakat
Tingkat pendidikan
Faktor demografi meliputi antara lain :
Pertumbuhan penduduk
Struktur usia penduduk
Migrasi
Tingkat kesehatan
7. Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Organisasi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Tujuan
Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam
kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani
b. Aktivitas
Pelayanan publik ( publik services ) seperti dalam bidang pendidikan,
kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan
penyediaan pangan.
c. Sumber Pembiayaan
Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba
perusahaan negara, peinjaman pemerintah, serta pendapatan lain – lain
yang sah dan tidak bertentangan sengan perundangan yang berlaku.
d. Pola Pertanggungjawaban
Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan
masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan
Daerah ( DPD ), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
e. Kultur Organisasi
Bersifat birokratis, formal dan berjenjang
f. Penyusunan Anggaran
Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan
program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan
didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari
masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD.
g. Stakeholder
Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi,
para kreditor, para investor, lembaga – lembaga internasional termasuk
lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF ( International
Monetary Fund ), ADP ( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan
Bangsa – Bangsa ), UNDP (United Nation Depelopment Program, USAID, dan
Pemerintah luar negeri.
8. Lingkungan dalam Organisasi Publik
Didalam organisasi public terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan
organisasi public, yaitu:
Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu,
organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas.
Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan
otorisasi tersebut. Misalnya dalam pengajuan anggaran kepada DPR,
untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah.
Ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas
organisasi dan kemampuan operasionalnya.
Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan
didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, melainkan
melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi.
9. Perbedaan Organisasi Publik dan Organisasi Swasta
Organisasi sektor publik memiliki wilayah yang lebih luas dan
kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Luasnya wilayah public bukan
hanya karena luasnya jenis dan bentuk organisasi publik, tapi juga
karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga - lembaga publik
tersebut. Secara kelembagaan, organisasi sektor publik meliputi badan-
badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja
pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), yayasan,
organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat,
universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.
Istilah "sektor publik" memiliki pengertian yang bermacam-macam.
Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai
suatu entitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang
dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik
(Mardiasmo 2009). Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya
dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk
menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan
komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dlsb.
Namun, untuk tugas tertentu, keberadaan sector swasta tidak dapat
menggantikan sektor publik, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.
Perbedaan mendasar antara organisasi bisnis dan organisasi publik
adalah organisasi bisnis berorientasi profit sedangkan organisasi public
berorientasi nonprofit. Selain itu perbedaan lainnya adalah dari segi
tujuan strategis, tujuan finansial, stakeholders, dan outcome, sumber
pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik
anggaran, dan system akuntansinya.
Tabel 1.
Perbedaan Tujuan-Tujuan Organisasi Publik
Dengan Swasta
"Feature "Private Sector "Public Sector "
"General Strategic "Competitiveness; "Mission success;"
"Goals "uniqueness "best practices "
"Financial Goals "Profit; growth; market"Productivity; "
" "share "efficiency; "
" " "value "
"Stakeholders "Stakeholders; buyers; "Taxpayers; "
" "managers "recipients; "
" " "legislators "
"Desired Outcome "Customer satisfaction "Customer "
" " "satisfaction "
Sumber: Averson , 1999 dalam Wartaka 2008
Meskipun organisasi publik tidak bertujuan untuk mencari profit,
organisasi ini terdiri dari unit-unit yang saling terkait yang mempunyai
misi yang sama yaitu melayani masyarakat. Untuk itu organisasi publik
harus dapat menterjemahkan misinya kedalam strategi, tujuan, ukuran
serta target yang ingin dicapai. Yang kemudian dikomunikasikan kepada
unit-unit yang ada untuk dapat dilaksanakan sehingga semua unit
mempunyai tujuan yang sama yaitu pencapaian misi organisasi. Untuk itu
organisasi publik dapat menggunakan Balanced Scorecard dalam
menterjemahkan misi organisasi kedalam serangkaian tindakan untuk
melayani masyarakat. Perbedaan sifat dan karakteristik sector publik
dengan sektor swasta adalah sbb:
Tabel 2.
Perbedaan Sifat dan Karakteristik Sektor
Publik dengan Sektor Swasta
Perbedaan Sektor publik Sektor swasta
"Perbedaan "Sektor publik "Sektor swasta "
"Tujuan "Non profit motif "profit motif "
"organisasi " " "
"Sumber Pendanaan"Pajak, retribusi, "Pembiayaan internal "
" "utang, obligasi ": "
" "pemerintah, laba BUMN /"modal sendiri, laba "
" "BUMD, penjualan aset "ditahan, Penjualan "
" "negara, dsb. "aktiva "
" " "Pembiayaan eksternal "
" " ": Utang bank, "
" " "obligasi, penerbitan "
" " "saham "
"Pertanggung "Peranggung jawaban "Pertanggung jawaban "
"Jawaban "kepada masyarakat "kepada pemegang saham"
" "(publik) dan parlemen "dan kreditor "
" "(DPR/DPRD) " "
"Struktur "Birokratis, kaku, dan "Fleksibel : datar, "
"organisasi "hierarkis "piramid, lintas "
" " "fungsional, "
" " "dsb. "
"Karakteristik "Terbuka untuk publik "Tertutup untuk publik"
"anggaran " " "
"Sistem akuntansi"Cash accounting "Acctual accounting "
Sumber : Mardiasmo, 2009
Dilihat dari tujuannya, organisasi sector publik berbeda dengan
sektor swasta. Pada sector swasta, tujuan utama adalah memaksimalkan
laba, sedangkan pada sektor publik, tujuan utama organisasinya adalah
pemberian pelayanan (public service), misalnya : pendidikan, kesehatan
masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan
penyediaan barang kebutuhan publik. Meskipun tujuan utamanya adalah
pelayanan publik, organisasi sektor public tetap memiliki tujuan
finansial, contohnya usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara,
peningkatan laba BUMN/BUMD, dan peningkatan PAD. Tujuan finansial
diorientasikan pada maksimisasi pelayanan publik, karena pelayanan
publik membutuhkan dana.
Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta.
Kebijakan pemilihan struktur modal pada sektor swasta lebih banyak
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar
dan tingkat inflasi. Pada sektor publik, keputusan pemilihan struktur
pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata,
namun juga pertimbangan politik dan sosial.
Pada sektor publik, manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat
karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat (public
funds). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal
(pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi,
misalnya, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat) dan horizontal
(pertanggungjawaban kepada masyarakat luas).
Struktur organisasi berhubungan erat dengan fungsi, strategi, dan
tujuan organisasi. Organisasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh
kondisi politik. Tipe pemimpin, pilihan dan orientasi kebijakan politik,
sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sector
publik.
Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana
anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi
dan didiskusikan. Namun, pada sektor swasta, anggaran bersifat tertutup
bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Sistem
akuntansi yang digunakan sector swasta dan sektor publik juga berbeda.
Sistem akuntansi yang digunakan sektor swasta adalah akuntansi
akrual, sedangkan sektor publik lebih banyak menggunakan sistem
akuntansi kas.
Pengertian "publik" berkaitan dengan stakeholder organisasi. Sektor
publik memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sector swasta,
sehingga stakeholder pada sektor public lebih beragam dibandingkan
dengan sector swasta. Perbedaan stakeholder sektor public dengan sektor
swasta dapat dilihat pada tabel 3.
Persamaan Sektor Publik Dan Sektor Swasta
Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan
sektor swasta, namun dalam beberapa hal memiliki kesamaan, yaitu
(Mardiasmo 2009) :
1. sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari
sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumberdaya
yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2. sektor publik dan sektor swasta menghadapi masalah yang sama, yaitu
masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun
sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumberdaya organisasi secara
ekonomis, efisien, dan efektif.
3. sektor publik dan sektor swasta membutuhkan informasi yang
handal dan relevan untuk melakanakan fungsi manajemen.
4. dalam beberapa hal, sektor publik dan sektor swasta menghasilkan
produk yang sama, misalnya sektor publik dan sektor swasta sama-sama
bergerak dibidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan,
penyediaan energi, dsb.
5. sektor publik dan sektor swasta terikat pada peraturan
perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan
Tabel 3.
Perbedaan Stakeholder Sektor Publik dengan
Sektor Swasta
"Stakeholder sector publik "Stakeholder sector swasta "
"stakeholder eksternal : "eksternal : "
"Masyarakat pengguna jasa public "Bank sebagai kreditor "
"Masyarakat pembayar pajak "Serikat buruh "
"Perusahaan dan organisasi social"Pemerintah "
"ekonomi yang menggunakan "Pemasok "
"pelayanan public sebagai input "Distributor "
"atas aktivitas organisasi "Pelanggan "
"Bank sebagai kreditor pemerintah"Masyarakat "
"Badan-badan internasional, "Serikat dagang "
"misalnya Bank Dunia, IMF, ADB, "Pasar modal "
"PBB, dsb " "
"Investor asing dan country " "
"analyst " "
"Generasi yang akan datang "stakeholder internal : "
" "Manajemen "
"stakeholder internal : "Karyawan "
"Lembaga Negara (Kabinet, MPR, "Pemegang saham "
"DPR/DPRD, dsb) " "
"Partai politik " "
"Manajer public (Gubernur, " "
"Bupati, Direktur BUMN/BUMD) " "
"Pegawai pemerintah " "
2.10 MASALAH YANG TERJADI DALAM ORGANISASI PUBLIK
Sebuah konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi publik sangat
banyak terjadi. Apalagi dalam konteks sebuah organisasi besar yang dalam
hal ini kita sebut sebagai pemerintah. Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat dituntut untuk memberikan
usaha terbaiknya yang dalam melakukan proses tersebut terjadi berbagai
permasalahan atau konflik yang tak urung membuat masyarakat yang merasa
dikecewakan. Pelayanan merupakan pilar penting yang dilakukan dalam
meberikan kepuasaan kepada masyarakat. Dari beberapa tahun yang lalu kita
telah melihat berbagai pelayanan yang telah diberikan pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya. Namun tak ayal juga kita bisa memperhatikan
berbagai kekecewaan yang tercipta karena konflik yang terjadi saat
dilakukan proses pelayanan.
Dari hal itulah bisa terjadi berbagai macam cabang – cabang konflik
yang lambat laun jika didiamkan maka bisa terjadi permasalahan yang susah
untuk di elakan lagi.Permasalahan utama yang kadang timbul dalam usaha
organisasi publik untuk melakukan pelayanan kepada masyarakatnya antara
lain :
- ketidak jelasan bentuk pelayanan
- kualitas pelayanan yang dilakukan
- keterlambatan pelayanan
Dari hal tersebut dapatlah dibuat sebuah bentuk tanggung jawab
penyelesaian agar tercipta pelayanan yang lebih baik lagi seperti :
1. Pemberian pelayana fisik dalam bentuk yang transparan dimana
para petugas atau anggota dalam organisasi publik tersebut bisa terjun
langsung memberikan pelayanannya.
2. Kualitas itu bisa terjadi karena adanya sebuah harapan dari
pelayanan yang diberikan yang dimana masyarakat menuntut untuk
diberikan pelayanan terbaik atau kualitas agar terciptanya kepuasaan.
Dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
maka dengan sendirinya tercipta ekpektasi atau pemikiran bahwa kualitas
telah tercapai karna telah memenuhi keinginan dari masyarakat itu
sendiri.
3. Dalam menentukan pelayanan yang baik, lebih diutamakan untuk
menjadikan sebuah pelayan tersebut menjadi pelayanan yang terarah dan
tepat waktu dimana penyampain layanan tersebut tidak tertunda yang akan
menjadikan sebuah konflik atau permasahan, diperlukanlah sebuah
kehandalan dari anggota organisasi publik untuk melakukan tugasnya.
Sikap yang cepat tanggap, kemampuan untuk yakin melakukan yang terbaik
serta adanya kepedulian kepada masyarakat agar tercipta pelayanan yang
maksimal tersebut dapatlah dibuat sebuah bentuk tanggung jawab penyelesaian
agar tercipta pelayanan yang lebih baik lagi.
BAB. III
KESIMPULAN
Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang
dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Organisasi
sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik.
Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya
tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah
organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik.
Organisasi sektor publik memiliki beberapa karakteristik, yaitu
bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, memberikan pelayanan publik, sumber
pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi,
laba, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain yang sah dan tidak
bertentangan dengan perundangan yang berlaku, bertanggung jawab kepada
masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, kultur organisasi
bersifat birokratis, formal dan berjenjang, penyusunan anggaran dilakukan
bersama masyarakat dalam perencanaan program dan akhirnya disahkan oleh
wakil dari masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD, stakeholder dapat dirinci
sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para
investor, lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga donor
internasional seperti Bank Dunia, IMF ( International Monetary Fund ), ADB
( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan Bangsa – Bangsa ), UNDP (
United Nation Depelopment Program, USAID, dan Pemerintah luar negeri.
Ruang lingkup organisasi sektor publik yaitu bergerak dalam lingkungan
yang sangat kompleks dan variatif, sektor publik menyerap banyak tenaga
kerja, dipengaruhi oleh faktor Lingkungan, yaitu : faktor ekonomi, politik,
kultural dan demografi.
DAFTAR PUSTAKA
Waluyo, S. Sos, M.Si, 2007, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan
Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Penerbit Mandar Maju;
Jakarta.
Kusdi, 2009, Teori Organisasi dan Administrasi, Penerbit Salemba
Humanika; Jakarta
Prof. DR. Winardi, SE, 2010, Asas-asas Manajemen, Asas-asas Manajemen;
Bandung
-http://mudaandikameiza.blogspot.com/
http://universityofmanagers.wordpress.com/2013/11/17/manajemen-strategi-
sektor-publik-rumusan-teori-dan-model/
http://dewidewma.blogspot.com/2012/03/makalah-asp.html
http://reformasi-birokrasi-indonesia.blogspot.com/2013/03/organisasi-
publik.html
http://trane03bm.blogspot.com/2013/07/organisasi-publik.html
