Penganggaran Pengangga ran Sektor Publik 1) Pemerintah berperan untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jelaskan bahwa fungsi-fungsi tersebut dapat diakomodasi dalam anggaran publik ! Alokasi adalah penentuan penentuan banyaknya dana yang disediakan disediakan untuk suatu tempat tempat Distribusi adalah proses penyaluran sesuatu hal dari pemerintah ke masyarakat tabilisasi adalah terdapat keseimbangan pada penerimaan dan pemakaian anggaran ungsi-fungsi tersebut dapat diakomodasi dalam anggaran publik karena pemerintah berperan penting dalam proses alokasi anggaran bagi masyarakat" bertanggung #awab dalam hal distribusi anggaran publik untuk pelaksanaanya kepada masyarakat" dan memegang kendali untuk menyeimbangkan penerimaan dan pemakaian anggaran publik. $) Adanya dana nonbudgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran publik yang baik. Jelaskan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh anggaran publik dan diskusikan bagaimanakah %ara menghilangkan dana nonbudgetair tersebut. Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi &
•
'torisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif membelan#akan anggaran tersebut
•
(omprehensif
Anggaran harus menun#ukkan menun#ukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah
•
(eutuhan anggaran
emua penerimaan dan belan#a pemerintah harus terhimpun dalam dana umum
•
ondis%reationary Appropriation Appropriation
Jumlah yang disetu#ui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan se%ara efektif, efisien, dan ekonomis
•
Periodik
Anggaran merupakan suatu suatu proses yang bisa bersifat bersifat tahunan maupun multi multi tahunan
•
Akurat
*stimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan %adangan yang tersembunyi
•
Jelas
Anggaran hendaknya sederhana dan dapat dipahami masyarakat, serta tidak membingungkan
•
Diketahui oleh publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas +ara menghilangkan dana nonbudgetair yaitu
•
etiap indiidu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pendapatan masingmasing
•
(etegasan dari atasan kepada bawahan
•
(er#asama semua pihak untuk beker#a #u#ur dan tepat guna
•
Pemerintah mengadili dengan tegas pihak yang terbukti menggunakan atau memperoleh keuntungan dari dana non budgetair
•
Adanya komunikasi dua arah yang lan%ar, terbuka, dan #u#ur dari pemerintah kepada masyarakat
) Di tingkat pemerintah daerah, sesuai dengan konsep otonomi daerah, APD memiliki peran sebagai tulang punggung /ba%k bone) b agi pemerintah daerah. Diskusikan pernyataan tersebut. APD merupakan suatu ren%ana keuangan tahunan daerah yang memuat tentang ren%anan penerimaan, ren%ana pengeluaran, serta ren%ana pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. APD berperan sebagai tulang punggung pemerintahan karena &
•
Digunakan untuk perawatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hiburan daerah
•
Digunakan untuk men#alankan program pemerintah daerah dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan 0 beasiswa, kesehatan 0 imunisasi gratis, kebudayaan 0 pameran seni budaya
•
Digunakan dalam men#alankan perekonomian daerah
) Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya oerspending, underspending dan misappropriation. agaimana %ara melakukan pengendalian tersebut 2 'erspending ialah membelan#akan anggaran se%ara belebihan3terlalu banyak 4nderspending adalah membelan#akan anggaran dibawah nilai anggaran 5isappropriation ysitu penyalahgunaan3penyelewengan3penggelapan anggaran +ara melakukan pengendalian tersebut adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses pembuatan anggaran harus dapat meren%anakan anggaran untuk masyarakat sehingga penggunaan anggaran akan men#adi tepat guna dan tepat sasaran, tidak berlebih, tidak kurang, dan tidak ada penyalahgunaan ataupun salah sasaran. 6) Anggaran bagi sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas. Jelaskan pernyataan tersebut ! Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik /5ardiasmo, $776" 81). Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan #umlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktiitas dalam satuan moneter. 9ahap penganggaran men#adi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kiner#a akan dapat menggagalkan peren%anaan yang tidak efektif yang telah disusun.
http://moetsz.blogspot.com/2012/04/penganggaran-sektor-publik.html
TINJAUAN TENTANG FUNGSI EKONOMI PEMERINTAH
(ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN STABILISASI)
Oleh : Ir. Suyono P, SE, MSc
PENDAHULUAN
Menurut pandangan teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.
Ketiga fungsi tersebut menadi !e!enang dan tanggung a!ab pemerintah pusat, namun untuk menuu kepada sistem pemerintahan yang efektif dan efisiens sebagian besar !e!enang dan tanggung a!ab pemerintah pusat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah dan tetap menadi !e!enang dan tanggung a!ab pemerintah pusat, contohnya seperti kebiakan yang mengatur "ariable ekonomi makro yang menggunakan instrumen kebiakan moneter #pencetakan uang, de"aluasi$, dan kebiakan fiskal #keseragaman perpaakan$.
%ikaitkan dengan pengertian desentralisasi, maka desentralisasi dibidang ekonomi pemerintah, adalah penyerahan sebagian ke!enangannya kepada pemerintah
daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, yang dituukan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional.
Melalui tinauan ini dikemukakan pandangan ekonomi tentang fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, yang diadikan referensi dalam usaha menemukenali dan merangkum pandangan mengenai fungsi ekonomi pemerintah.
TINJAUAN FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI DAN STABILISASI
&ungsi ekonomi pemerintah menurut pandangan ekonomi publik ada tiga fungsi ekonomi yang pokok yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.
Masing'masing fungsi memiliki keterkaitan yang berbeda dalam perlakuanmya, seperti dikemukakan sebagai berikut :
&ungsi alokasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang'barang publik yang peruntukannya secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.
&ungsi distribusi memiliki keterkaitan erat dengan perataan keseahteraan masyarakat dalam arti proporsial tetap menadi perhatian dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan yang optimal.
&ungsi sdtabilisasi memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur "ariable ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi secara nasional.
FUNGSI ALOKASI
Ke!enangan ekonomi yang paling utama dan memperoleh porsi yang terbesar bagi pemerintah daerah adalah fungsi alokasi. (al ini karena sangat terkait erat dengan barang'barang publik yang nilainya sangat besar.
Menurut Stiglit), *+- #dalam Syahrir, *+- : hal $, disebutkan ada / #dua$ elemen yang selalu ada pada setiap barang publik, yakni :
0idak dimungkinkannya menatah barang'barang publik bagi setiap indi"idu #orang'perorang$.
Sangat sulit untuk menatah dan membagi'bagikan barang publik.
Sedangkan menurut King #*+ : hal *1$, menyebutkan bah!a barang'barang publik dibatasi oleh dua sifat yaitu:
Konsumsinya tidak dapat dibagi'bagi
0idak dapat dibagi'bagikan kepada orang'perorang.
Menurut penyediaannya, barang publik ini dibedakan menadi / #dua$ yaitu, barang publik lokal dan barang publik nasional. 2arng publik lokal adalah barang'barang yang menurut penyediaannya oleh pemerintah daerah dan secara tehnologi layak 3 perolehan keuntungannya dinikmati oleh penduduk setempat. Sedangkan barang publik nasional adalah barang'barang yang penyediaannya oleh pemerintah pusat dengan perolehan keuntungan yang dinikmati oleh selain penduduk setempat uga masyarakat dalam suatu negara.
0erdapat beberapa alasan yang melandasi adanya inter"ensi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya sebagai dikemukakan berikut ini :
Ekonomi kompetitif yang sempurna dengan asumsi'asumsi tertentu bah!a akan menamin alokasi sumberdaya secara optimal. %isini bila keadiannya berbeda dengan asumsi, misalnya pasar auh dari persaingan sempurna maka pemerintah akan turut campur tangan dalam pengalkasian sumberdaya.
%alam hal produksi atau konsumsi sesuatu barang dan asa menimbulkan biaya atau memberikan keuntungan eksternal terhadap produsen atau konsumen lain maka pemerintah akan turut campur tangan dengan mengatur paak dan subsidi terhadap barang'barang tersebut, dan mengatur tingkat produksi eksternal dengan cara lain.
4da kecenderungan bah!a pemerintah mendorong konsumsi barang'barang yang dikonsumsi dalam umlah banyak #merit$ melalui penyediaan dengan subsidi, harga nol atau dengan memberikan perangsang kepada pihak s!asta untuk
penyediaannya. Sebaliknya pemerintah uga cenderung menghambat konsumsi barang'barang yang dikonsumsi dalam umlah sedikit #demirit$ melalui kebiaksanaan paak.
4lasan'alasan yang mendukung peran alokasi oleh pemerintah daerah adalah :
Kemungkinan besar akan teradi perpindahan penduduk ke daerah lain, manakala mereka merasa tidak puas dengan pelayanan yang diperoleh didaerahnya, hal ini akan menimbulkan masalah yang terkait dengan penyediaan lokal.
Penyediaan yang dilakukan oleh daerah akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera penduduk setempat, namun berbeda halnya bila penyediaan oleh pemerintah pusat ada kemungkinan penyediaannya secara seragam dengan daerah lainnya yang hal ini dapat teradi kurang sesuai dengan selera penduduk setempat.
Menurut King, *+, ada #empat$ alasan mengapa penyediaan oleh daerah lebih berkesuaian dengan keinginan penduduknya, yaitu :
%alam sistem pemerintahan yang bertingkat, birokrat pada tingkat ba!ah memiliki pengetahuan yang lebih tentang keinginan penduduknya, ika dibandingkan apabila dilakukan dengan sistem sentralisasi.
%esentralisasi akan dapat menamin kontrol yang lebih demokratis terhadap aparat.
Pemerintah dari berbagai tingkatan harus saling bekerasama dan ika salah satunya mengabaikan keingninan !arganya maka mereka dapat melakukan tekanan pada pemerintah.
Penyediaan oleh daerah menghasilkan barang dan asa publik lokal yang lebih efisien dan penduduk menadi lebih sadar akan biaya pelayanan.
Melalui desentralisasi secara umum akan dapat menumbuhkan ino"asi dan menghasilkan eksperimentasi barang'barang publik. 4kan tetapi diakui ada beberapa kelemahan yang dinilai kurang mendorong pelayanan yang efisien. (al ini diperkuat dengan adanya beberapa alasan berikut ini :
Kemungkinan teradinya eksport, dimana beberapa beban paak lokal dialihkan kepada bukan penduduk setempat.
Kemungkinan teradinya penyediaan pelayanan kurang efisien sebagai akibat dari upaya menarik industri ke daerah atau menahan industri yang telah ada.
Kemungkinan teradinya pengeluaran yang berlebihan dari dana pinaman5hutang yang berlebihan
Kemungkinan teradinya penyediaan yang berlebihan atas kegiatan ekonomi yang dibiayai dari pungutan paak.
Kemungkinan teradinya pengeluaran yang berlebih oleh birokrat dalam usahanya memaksimalkan keseahteraan mereka, dilain pihak keseahteraan penduduk kurang mendapat perhatian.
Efisiensi penyediaan pelayanan publik yang rendah, yang kemungkinannya dapat teradi karena kurangnya pengalaman mengatur pengeluaran oleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah kurang intensif menggali potensi yang berkembang dari penyediaan pelayanan.
Pemerintah daerah mungkin mengabaikan keuntungan yang diperoleh dari faktor eksternal bagi mereka yang bukan penduduk setempat sehingga kurang penyediaan pelayanan bagi mereka padahal berpotensi mendatangkan keuntungan.
Masalah lain yang kemungkinan timbul dalam kaitan dengan desentralisasi fungsi alokasi ini adalah dengan cara apa dan bagaimana menggali potensi paak yang sesuai untuk pemerintah daerahnya. Selain itu dari sisi persaingan, dapat teradi keberadaan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya menadi ancaman dan kendala bagi pemerintah pusat di dalam menentukan kebiaksanaan, sehingga untuk menamin stabilitas secara nasional perlu dilakukan pengendalian dan penga!asan yang intensif dari pemerintah pusat.
FUNGSI DISTRIBUSI
&ungsi distribusi dalam fungsi ekonomi pemerintah adalah sangat terkait erat dengan pemerataan keseahteraan bagi penduduk di daerah yang bersangkutan dan
terdistribusi secara proposial dengan pengertian bah!a daerah yang satu dimungkinkan tidak sama tingkat keseahteraannya dengan daerah yang lainnya karena akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing' masing.
Ke!enagan dan dukungan terhadap peran pemerintah daerah dalam fungsi distribusi ini tidak sebesar ke!enangan dan dukungan dalam fungsi alokasi sebagaimana dikemukakan oleh King, #*+ : hal 6/$. Kecilnya ke!enangan dan dukungan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam fungsi distribusi ini adalah didasarkan pada asumsi bah!a bila pelimpahan ke!enangan dan dukungan pemerintah pusat cukup besar maka dikha!atirkan akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang seragam dibeberapa daerah karena akan kurang memberikan ino"asi dan rangsangan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki atau yang tersedia di daerahnya.
%isisi lain bah!a kebiaksanaan retribusi tunggal yang seragam didasarkan pada rasa kekha!atiran bah!a bila diberlakukan kebiaksanaan yang tak seragam dan desentralisasi akan menyebabkan berpindahnya sebagian penduduk daerah tersebut kedaerah lain yang menanikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan didaerah asal, hal ini dianggap akan membuka peluang timbulnya masalah baru yang berkaitan dengan migrasi penduduk.
Menurut Paully #*+76, dalam bukunya King, *+ : hal 68$, tingkat retribusi yang optimal akan lebih besar teradi di daerah'daerah yang citrarasa pembayar
paaknya mendukung distribusi. Sedangkan menurut King #*+ : hal 66$ harus ada suatu kebiakan dasar retribusi nasional dan pemerintah daerah seharusnya diiinkan untuk mengubah deraat distribusi di!ilayahnya.
FUNGSI STABILISASI
Sesuai dengan nama stabilisasi maka fungsi stabilisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. &ungsi stabilisasi ini berkaitan erat dengan fungsi mengatur "ariabel ekonomi makro dengan instrumen kebiakan moneter dan kebiakan fiskal.
%iantara ketiga fungsi ekonomi pemerintah, fungsi stabilisasi ini merupakan yang paling kecil ke!enangan dan dukungannya terhadap peran pemerintah daerah dan bahkan hampir tak mendapatkan bagian untuk berperan dalam fungsi stabilisasi ini. (al ini dilandasi oleh pemikiran bah!a fungsi stabilisasi berbeda antar satu daerah dengan daerah lain dalam suatu negara.
%isamping itu kecilnya ke!enangan dan dukungan peran pemerintah daerah dalam fungsi stabilisasi, disebabkan akan adanya efek sampingan yang timbul akibat penggunaan instrumen yaitu kebiakan moneter dan kebiakan fiskal untuk mengontrol "ariabel ekonomi makro dan efek langsung dari penggunaan instrumen tersebut.
9ontoh riil dalam kebiakan moneter, ika kebiakan moneter didesentralisasikan maka masing'masing pemerintah daerah akan mempunyai ke!enangan melakukan kebiakan tersebut sesuai dengan kebutuhannya bahkan keinginannya.
2ila masing'masing daerah diberikan ke!enangan mencetak uang sesuai keinginan ataupun kebutuhan daerahnya, maka pemerintah pusat akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan kestabilan harga'harga maupun tingkat inflasi yang teradi didaerah.
%an dalam hal kebiakan fiskal ika didesentralisasikan maka akan teradi perbedaan penetapan paak dan pengeluaran, sebagai akibatnya adalah akan teradi migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya yang memberikan peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar.
RANGKUMAN
%ari tinauan fungsi ekonomi pemerintah yang terdiri dari 6 #tiga$ fungsi, yakni : alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam kaitannya dengan kebiakan desentralisasi, dapat dikemukakan rangkuman berikut :
Pandangan teori ekonomi publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi negara mau dalam konteks fungsi ekonomi pemerintah, merupakan referensi yang perlu dicermati dan untuk penerapannya kedalam sistem kegiatan ekonomi
pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi dan karakteristik ekonomi !ilayah negara Indonesia.
2ila ditinau dari deraat ke!enangan dan dukungan bagi pemerintah daerah ternyata dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan diantara ketiga fungsi tersebut diatas. %ari ketiga fungsi ekonomi tersebut, deraat ke!enangan dan dukungan yang terbesar adalah fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi memiliki deraat ke!enangan dan dukungan yang sedang, dan fungsi stabilisasi memiliki ke!enangan dan dukungan yang kecil.
Konsep proporsionalisasi dalam pengalokasian dan pendistribusian tetap merupakan hal yang rele"an dan menadi perhatian dalam rangka merangsang dan menumbuh kembangkan pembangunan ekonomi di daerah.
Ketiga fungsi pokok ekonomi pemerintah yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilakukan secara hati'hati dan bertahap yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing'masing daerah. %alam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional maka bobot yang besar atas ke!enangan dan tanggung a!ab dari fungsi stabilisasi tetap berada pada pemerintah pusat. Ke!enangan dan tanggung a!ab fungsi stabilisasi yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terbatas pada hal' hal yang sifatnya penciptaan stabilitas dalam lingkup lokal yang tidak berdampak secara nasional.
Daftar Pustaka
King, %a"id ., *+, &iscal 0iers : 0he Economics of Multyle"el ;o"ernment, ;eorge 4llen 3
Sahrir, *+-, Pelayanan dan >asa'asa Publik : 0elaah Ekonomi serta Implikasi Sosial Politik, Prisma, no. */.
%a"ey, K., *+, Pembiayaan Pemerintah %aerah : Praktek'praktek Internasional dan ?ele"ansinya bagi egara %unia Ketiga, #teremahan oleh 4malluah, 4min 3 Pakpahan$, penerbit akarta.
http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/buletin/2324fung.htm
