PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi
Sektor
Publik
dapat
didefinisikan
sebagai:
Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyekproyek kerjasama sektor publik dan swasta. Istilah ”sektor publik” memiliki pengertian yang beragam akibat dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki aktivitas berhubungan berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan menghasilkan barang dan layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sifat dan Karateristik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultural dan demografi. Persamaan dan Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
a. Persamaan -
Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi
-
Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif
-
Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan.
-
Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan
b. Perbedaan
Perbedaan
Tujuan organisasi
Sumber pendanaan
Pertanggungjawaban
Struktur organisasi
Karakteristik anggaran Sistem akuntansi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Nonprofit motive
Profit Swasta
Pajak, retribusi, utang,
Pembiayaan internal: modal
obligasi pemerintah,
sendiri, laba ditahan,
laba BUMN,
penjualan aktiva. Pembiayaan
penjualan aset negara,
eksternal: utang, bank,
dsb.
obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban terhadap
terhadap masyarakat
pemegang saham
Birokratis, kaku, dan
Flexible, datar, pyramid,
hierarkis
lintas fungsional
Terbuka untuk umum
Tertutup untuk publik
Cash accounting
Accrual accounting
Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Adapun tujuan dari Akuntansi Sektor Publik yauitu sebagai berikut : 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen ( management control) 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadiwewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaandana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas ( accountability). PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pertama, di tahun 1952, fase sektor publik untuk pertama kalinya diajarkan di dunia akademis.
Kedua, karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang.
Ketiga, aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam.
Keempat, kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau mampu lepas dari mekanisme murni pasar.
Kelima, fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen.
Keenam, kondisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih bersifat umum.
GOOD GOVERNANCE
Good
Governance
(tata
pemerintahan
yang
baik)
merupakan
praktek
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi
tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. UNDP mendefinisikan governance sebagai Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dari definisi tersebut governance meliputi 3 (tiga) domain yaitu negara (pemerintah), dunia usaha (swasta) dan masyarakat yang saling berinteraksi. Arti good dalam good governance mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.
