PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS BERB ASIS AKRUAL PADA PADA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH INDONESIA Artikel ini disusun untuk memenuhi tugas tugas Akuntansi Sektor Publik Dosen Pengampu: Drs. Sulardi, SE. M.Si. Akt.
Oleh: R. Indra Sarjono Sipahutar
(!"#$!%&'
JURUSAN AKUNTANSI AKUNTANSI FAKULT FAKULTAS AS EKONOMI EKONOM I DAN DA N BISNIS BI SNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AJARAN 2013/2014
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH INDONESIA R. Indra Sarjono Sipahutar ni)ersitas Se*elas Maret
ABSTRAK
Artikel ini menjelaskan mengenai penerapan akuntansi *er*asis akrual pada akuntansi pemerintahan. Akuntansi *er*asis akrual diharapkan akan memper*aiki kinerja pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, penjelasan dalam artikel ini akan men+inggung mengenai *asis akuntansi +ang digunakan oleh pemerintah Indonesia dan *agaimana penerapann+a pada standar akuntansi pemerintahan. ele*ihan dan kekurangan *asis akrual akan dijelaskan untuk mem*erikan gam*aran mengenai penerapan akuntansi akrual pada standar akuntansi pemerintah Indonesia. Penerapan akuntansi *er*asis akrual disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah -o.# /ahun $!#! +ang mengharuskan penerapan akuntansi *er*asis akrual se0ara penuh pada tahun $!#1. Artikel ini juga menjelaskan mengenai peluang, tantangan serta strategi +ang tepat untuk menerapkan akuntansi *er*asis akrual pada standar akuntansi pemerintahan Indonesia. Kata Kunc : 2asis, pemerintah
PENDAHULUAN
Dalam re3ormasi di *idang keuangan negara, peru*ahan +ang signi3ikan adalah peru*ahan di *idang akuntansi pemerintahan. Peru*ahan di *idang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan in3ormasi keuangan +ang tersedia *agi *er*agai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing4masing. arena *egitu eratn+a keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka
sistem dan proses +ang lama dalam akuntansi pemerintahan *an+ak menim*ulkan *er*agai kendala sehingga *elum sepenuhn+a mendukung ter5ujudn+a good governance dalam pen+elenggaraan pemerintahan (Simanjuntak, $!#$'. Peru*ahan *asis akuntansi pemerintah Indonesia +aitu dari akuntansi *er*asis kas menjadi akuntansi *er*asis akrual telah menjadi program re3ormasi pemerintah Indonesia di *idang akuntansi. Penerapan akuntansi *er*asis akrual menjadi keharusan pada setiap instansi pemerintahan, *aik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dan peru*ahan ini telah mulai dilaksanakan pada tahun anggaran $!!6. Pelaksanaan peru*ahan
ini
ditegaskan dalam ndang4ndang -omor # /ahun $!!" tentang euangan -egara dalam Pasal "& a+at (#' +ang *er*un+i se*agai *erikut: 7etentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan *elanja *er*asis akrual se*agaimana dimaksud dalam Pasal # angka #", #8, #1, dan #& undang4undang ini dilaksanakan selam*at4lam*atn+a dalam 1 (lima' tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan *elanja *er*asis akrual *elum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran *er*asis kas9. ndang4ndang -o.# /ahun $!!" tentang euangan -egara mengatur s+arat *entuk dan isi laporan pertanggungja5a*an pelaksanaan AP2-AP2D +ang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah +ang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutn+a untuk mendukung proses penerapan akuntansi *er*asis akrual, maka pemerintah mengeluarkan
-o. # /ahun $!!8 tentang Per*endaharaan -egara +ang *erisikan
amanatk tugas pen+usunan standar akuntansi pemerintahan *er*asis akrual terse*ut kepada suatu komite standar +ang independen +ang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komisi standar akuntansi pemerintahan (SAP'. Dalam perkem*angann+a, omisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP' telah melakukan *er*agai penelitian dan pem*ahasan selama kurun 5aktu $ tahun dimulai dari tahun $!!& sampai tahun $!!6 mengenai penerapan akuntansi *er*asis akrual dalam
pemerintahan Indonesia. Adapun hasil kajian omisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP' adalah *erupa
Dra3t Standar Akuntansi Pemerintahan +ang *er*asis akrual
*erdasarkan kesepakatan sementara dari SAP. emudian Dra3t Standar Akutansi Pemerintahan ini ditetapkan se*agai Peraturan Pemerintah -omor # /ahun $!#! tentang SAP Akrual +ang menggantikan Peraturan Pemerintah -omor $8 /ahun $!!1 tentang SAP dengan *asis 7cash toward accrual 9. Dengan dikeluarkann+a Peraturan Pemerintah -omor # /ahun $!#! tentang SAP ini maka Peraturan Pemerintah -omor $8 /ahun $!!1 tentang SAP dengan *asis 7cash toward accrual 9 tidak *erlaku lagi. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah -omor # /ahun $!#! tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP' Akrual mengu*ah *asis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. 2erdasarkan Peraturan Pemerintah -omor # /ahun $!#! tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP' Akrual dan kesepakatan pemerintah dan DPR, maka penerapan SAP 2er*asis Akrual dapat dilaksanakan se0ara *ertahap, hingga implementasi penuhn+a di tahun $!#1. Peraturan Pemerintah -o. /ahun $!#! mengharuskan pada tahun $!#1 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat akan mulai menerapkan *asis akrual dalam pen+usunan laporan keuangan pemerintah. Satuan kerja pada pemerintah pusat se*agai entitas akuntansi +ang menjadi *agian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan euangan Pemerintah Pusat tentun+a memegang peranan penting dalam men+ediakan data dan in3ormasi +ang lengkap dan *enar demi ter0apain+a kualitas ;aporan euangan ementerian;em*aga dan ;aporan euangan Pemerintah Pusat.
untuk mengidenti3ikasi
kesempatan dalam menggunakan sum*er da+a masa depan dan
pengelolaan +ang *aik atas sum*er da+a terse*ut. /ujuan4tujuan penerapan akuntansi *er*asis akrual diatas akan di*uktikan kee3ekti3ann+a setelah akuntansi *er*asis akrual resmi diterapkan di Indonesia mulai tahun $!#1.
TINJAUAN TEORI Ba!! A"untan!
2asis akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan saat pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. /erdapat empat *asis +ang umum digunakan dalam pen0atatan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan, +aitu *asis kas, modi3ikasi kas, modi3ikasi akrual dan akrual penuh. 2asis akuntansi +ang paling sering digunakan adalah *asis akuntansi kas dan *asis akuntansi akrual. Akuntansi *er*asis akrual adalah suatu *asis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristi5a lainn+a diakui, di0atat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadin+a transaksi terse*ut, tanpa memperhatikan 5aktu kas atau setara kas diterima atau di*a+arkan. Dalam akuntansi *er*asis akrual, 5aktu pen0atatan (recording ' sesuai dengan saat terjadin+a arus sum*er da+a, sehingga dapat men+ediakan in3ormasi +ang paling komprehensi3 karena seluruh arus sum*er da+a di0atat. Sedangkan akuntansi *er*asis kas adalah *asis akuntansi +ang mengakui pengaruh transaksi dan peristi5a lainn+a pada saat kas atau setara kas diterima atau di*a+ar +ang digunakan untuk pengakuan pendapatan, *elanja dan pem*ia+aan. P#n$$unaan Ba!! A"untan!
Akuntansi *er*asis kas disukai *er*agai negara terutama negara4negara *erkem*ang termasuk Indonesia antara lain karena sederhana, kaitan anggaran dan sistem pajak +ang jelas, mudah dipahami dan dilaksanakan, dapat diaudit dengan mudah. Penggunaan akuntansi
*er*asis kas memiliki *er*agai risiko dan kelemahan dalam pelaksanaan+a seperti terdapat risiko rentann+a manipulasi arus kas, mendorong ke0enderungan pemerintah untuk mengeluarkan pengeluaran sampai anggaran ha*is, tidak terdapatn+a pengendalian aset tidak lan0ar (nonkas' se0ara terkoordinasi melalui akuntansi, risiko aset tera*aikan atau tidak digunakan, kemungkinan peningkatan utang +ang *esar dan risiko ke*angkrutan +ang tidak dapat dideteksi se0ara dini pada akuntansi dan laporan keuangan. Akuntansi *er*asis kas ini juga tidak mengukur hu*ungan antara analisis ekonomi dan output negara, tidak menggam*arkan *ia+a atau *e*an tetap negara terutama *e*an pen+usutan aset tetap. Akuntansi *er*asis kas han+a mem*erikan gam*aran parsial mengenai posisi keuangan negara Akuntansi *er*asis akrual 0o0ok
digunakan
pada negara
karena *asis
ini
men+eim*angkan antara *elanja modal dengan akuntansi pen+usutan, mengakumulasi ke5aji*an pem*a+aran uang pensiun, me5aspadai adan+a risiko utang di masa depan, kemampuan mem*erikan gam*aran se0ara keseluruhan mengenai keuangan negara, tidak han+a *er3okus pada kas, manipulasi kas le*ih mudah terdeteksi dengan menggunakan akuntansi *er*asis akrual.
PEMBAHASAN
Dalam sejarah Indonesia, peru*ahan akuntansi pemerintah *elum *an+ak dilakukan sejak tahun #%81. /etapi sejak re3ormasi tahun #%%6, mun0ul keinginan untuk melakukan re3ormasi dalam standar akuntansi pemerintah Indonesia.
dan -o.#1 th $!!8 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan /anggung ja5a* euangan -egara. etiga undang4undang terse*ut menjadikan tuntutan peru*ahan standar akuntansi pemerintahah semakin kuat. Se*elum dikeluarkann+a -o.# /ahun $!!", pen0atatan keuangan negara dilakukan dengan pen0atatan single entry dengan menggunakan akuntansi *er*asis kas. -o.# /ahun $!!" menjadi dasar hukum Standar Akuntansi Pemerintah (SAP' +ang terdapat pada pasal "$, +aitu: #. 2entuk dan isi ;P> pelaksanaan AP2-AP2D disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP' $. Standar Akuntansi disusun oleh suatu omite Independen dan ditetapkan dengan PP ;aporan keuangan pokok menurut SAP adalah: #. ;aporan Realisasi Anggaran= $. -era0a= ". ;aporan Arus as 8. ?atatan Atas ;aporan euangan ;aporan keuangan Pemerintah untuk tujuan umum juga mempun+ai kemampuan predikti3 dan prospekti3 dalam hal memprediksi *esarn+a sum*er da+a +ang di*utuhkan untuk operasi *erkelanjutan, sum*er da+a +ang dihasilkan dari operasi +ang *erkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian +ang terkait. ". Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah: #' Mas+arakat $' Para 5akil rak+at, lem*aga penga5as dan lem*aga pemeriksa "' Pihak +ang mem*eri atau *eperan dalam proses donasi, in)estasi dan pinjaman 8' Pemerintah 8. /ujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah : #' Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP' adalah prinsip4prinsip akuntansi +ang diterapkan dalam men+usun dan men+ajikan laporan keuangan pemerintah
$' SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akunta*ilitas pengelolaan keuangan negara "' SAP *erlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain tujuan di atas, Standar Akuntansi Pemerintahan *ertujuan untuk : a. Akunta*ilitas = mempertanggungja5a*kan pengelolaan dan pelaksanaan ke*ijakan sum*er da+a dalam men0apai tujuan *. Manajemen = memudahkan 3ungsi peren0anaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, ke5aji*an dan ekuitas dana pemerintah 0. /ransparansi = mem*erikan in3ormasi keuangan +ang ter*uka, jujur, men+eluruh kepadastakeholders d. eseim*angan Antargenerasi = mem*erikan in3ormasi mengenai ke0ukupan penerimaan pemerintah untuk mem*ia+ai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi +ang ada ikut menanggung *e*an pengeluaran terse*ut. ntuk mendukung proses peralihan dari *asis kas menuju *asis akrual dan penerapan akuntansi *er*asis akrual se0ra penuh dalam pemerintahan, maka pada tahun $!!1 dikeluarkan Peraturan Pemerintah -o.$8 /ahun $!!1 +ang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP' Pemerintah
*asis kas menuju akrual (Cash Towards Accrual). Standar Akuntansi
(SAP'
2er*asis
as
Menuju
Akrual
adalah
SAP
+ang
mengakui pendapatan, *elanja, dan pem*ia+aan *er*asis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana *er*asis akrual. 2asis kas menuju akrual ini melakukan pen0atatan dengan 0ara menggunakan *asis kas pada periode pelaksanaan anggaran (+aitu pendapatan diakui pada saat kas diterima ke as -egara dan *elanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari as -egara'. Dan pada akhir periode diperlukan pen+esuaian4pen+esuaian untuk men0atat *elanja harta tetap +ang dilakukan pada periode pelaksanaan (dengan menggunakan metode kolorari', serta men0atat hak ataupun kea5aji*an -egara.
Dalam pelaksanaann+a, penerapan *asis akuntansi akrual +ang diren0anakan akan diterapkan se0ara penuh pada tahun $!!6 (sesuai dengan -o.# tahun $!!": penerapan *asis akrual selam*at4lam*atn+a 1 tahun setelah undang4undang terse*ut dikeluarkan' mengalami keterlam*atan. ntuk menindaklanjuti penerapan akuntansi *er*asis akrual maka diter*itkan Peraturan Pemerintah -o.# /ahun $!#! +ang menetapkan *ah5a akuntansi *er*asis akrual akan ditetapkan se0ara penuh mulai tahun $!#1 atau kurang le*ih satu setengah tahun lagi. Peraturan Pemerintah -omor # $!#! Pasal # a+at (6' men+e*utkan *ah5a
+ang
dimaksud
dengan SAP
mengakui pendapatan, *e*an, aset, utang,
2er*asis
Akrual,
+aitu
dan ekuitas dalam pelaporan
SAP
+ang
3inansial *er*asis
akrual, serta mengakui pendapatan, *elanja, dan pem*ia+aan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran *erdasarkan *asis +ang ditetapkan dalam AP2-AP2D. 2asis Akrual untuk nera0a *erarti *ah5a asset, ke5aji*an dan ekuitas dana diakui dan di0atat pada saat terjadin+a transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan *erpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di *a+ar (PP -o.# tahun $!#!'.
Per*edaan
PP -o. $8 /ahun $!!1 (Cash Towards Accrual)
PP -o. # /ahun $!#! ( 2asis Akrual'
#. >enis ;aporan euangan
$. Pengakuan pendapatan
". Pengakuan *elanja
#' ;aporan Realisasi Anggaran (;RA' $' -era0a "' ;aporan Arus as 8' ?atatan atas ;aporan euangan
Pada saat kas diterima
#' ;aporan Realisasi Anggaran (;RA' $' -era0a "' ;aporan Arus as 8' ?atatan Atas ;aporan euangan 1' ;aporan Operasional (;O' &' ;aporan Peru*ahan Saldo ' ;aporan Peru*ahan Ekuitas #' Pendapatan4;O, pada saat hak tim*ul atau adan+a aliran sum*er da+a ekonomi $' Pendapatan4;RA pada saat kas diterima
#' 2e*an pada ;O, saat ke5aji*an tim*ul, konsumsi Pada saat kas dikeluarkan set, atau penurunan nilai ekonomis $' 2elanja pada ;RA, saat pem*a+arankas keluar
K#%#&'an (an K#"u)an$an P#n#)a*an Ba!! A")ua%
ele*ihan akuntansi *er*asis akrual, antara lain: #. Mem*erikan gam*aran *agaimana pemerintahan mem*ia+ai akti)itas4akti)itasn+a dan memenuhi ke*utuhan pendanaann+a $. Memungkinkan pengguna laporan
keuangan untuk menge)aluasi kemampuan
pemerintah saat ini untuk mem*ia+ai akti)itas4akti)itasn+a dan untuk memenuhi segala ke5aji*an dan komitmen4komitmen +ang ada ". Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan peru*ahan posisi keuangann+a 8. Men+ediakan ruang *agi pemerintah untuk menunjukkan ke*erhasilan pengelolaan sum*er da+a +ang dikelola pemerintah 1. Mem*erikan man3aat untuk menge)aluasi kinerja pemerintah dalam hal e3isiensi dan e3ekti)itas serta pen0apaian hasil akhir atas penggunaan sum*er da+a +ang dikelola oeh pemerintah. Adapun kekurangan dalam penerapan *asis akrual, antara lain: #. 2ia+a +ang 0ukup *esar +ang harus disiapkan untuk menangani hal4hal se*agai *erikut:
a. 2ia+a untuk penilaian aset *. 2ia+a untuk pen+iapan ke*ijakan akuntansi 0. 2ia+a untuk mem*angun sistem akuntansi termasuk mem*eli komputer atau peralatan lainn+a untuk mendukung sistem terse*ut d. 2ia+a untuk men+iapkan sum*er da+a manusia +ang memadai dan kompeten untuk menangani akuntansi pemrintahan *er*asis akrual= $. 2asis akrual pada dasarn+a didesain untuk mengukur la*a sehingga kurang mem*erikan arti pada sektor pu*lik atau pemerintahan ". 2asis akrual le*ih kompleks di*andingkan dengan *asis kas sehingga ada kemungkinan parlemen (DPRDPRD' kurang mem*erikan perhatian dalam penelaahan sehingga mengurangi akunta*ilitas laporan keuangan terse*ut 8. Memerlukan ruang +ang le*ih luas dalam hal pertim*angan pro3esioanal ( profetional judgement ' *aik oleh pen+edian laporan. Perkem*angan +ang terjadi selama kurun 5aktu ## tahun sejak diter*itkann+a -o. # /ahun $!!" telah menunjukkan kemajuan +ang signi3ikan untuk mendukung penerapan akuntansi *er*asis akrual se0ara penuh pada tahun $!#1. emajuan ini dapat kita ketahui dari adan+a perkem*angan opini atas ;aporan euangan Pemerintah Pusat (;PP' dan ;aporan euangan ementerian -egara;em*aga (;;' +ang semakin meningkat kualitasn+a setiap tahunn+a. Adapun peluang penerapan akuntansi *er*asis akrual, antara lain: #. Amanat -o.# /ahun $!!" tentang penerapan akuntansi *er*asis akrual. $. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah para pihak +ang *erkepentingan se0ara umum terhadap realisasi anggaran. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah: a. 2adan legislati3 *aik DPR maupun DPRD serta *adan4*adan pemerintahan lainn+a dalam rangka menilai pemerintah dalam pengelolaan sum*er da+a, dan *entuk konsistensi atas perundangundangan=
*. Mas+arakat +ang mem*erikan pendapatan dan sum*er da+a +ang diperlukan untuk operasional pemerintahan, +ang menerima pela+anan dari pemerintah dan siapa pemilik man3aat dari uang pu*lik dan propert+ terse*ut ". Para in)estor pada sekuritas pemerintah In)estor dan kreditor terse*ut men+ediakan sum*er da+a keuangan *agi pemerintah. Pemerintah memiliki kepentingan dalam mem*erikan pihak in)estor dan kreditor in3ormasi +ang *erguna dalam menge)aluasi pemerintah atau kemampuan unit tertentu untuk mem*ia+ai kegiatan4kegiatann+a dan untuk memenuhi ke5aji*an dan komitmen 8. Pelaporan keuangan pemerintah +ang *aik juga akan mem*erikan persepsi lem*aga pemeringkat pem*eri kredit, in)estasi, dan lainn+a 2erdasarkan rangking lem*aga pemeringkat maka 0itra negara akan meningkat dan dapat mengundang para in)estor untuk *erin)estasi ke dalam negeri *aik langsung ataupun porto3olio dalam *entuk saham atau o*ligasi pemerintah. /er*ukti dengan mem*aikn+a in)estasi terhadap # negara4 negara +ang telah menerapkan *asis akrual pada akuntasi pemerintahan mereka. 1. Pengalaman dalam mengem*angkan dan men+usun sistem akuntansi dan aplikasi laporan keuangan *er*asis kas menuju akrual (cash towards accrual) Tantan$an (a%a+ P#n#)a*an Ba!! A")ua%
Dalam penerapan akuntansi *er*asis akrual ini masih terdapat *e*erapa kekurangan +ang menim*ulkan adan+a tantangan dalam penerapan akuntansi *er*asis akrual se0ara penuh pada tahun $!#1. Adapun tantangan +ang akan dihadapi dalam penerapan akuntansi *er*asis akrual ini adalah: ! Per*aikan pada sistem akuntansi dan teknologi akuntansi ("nformation Technology #ased System) $! omitmen dari pimpinan atau dukungan penerapan akuntansi *er*asis akrual dari pemerintah %! /ersedian+a sum*er da+a manusia khususn+a tenaga akuntan +ang kompeten &! Resistensi atau penolakan atas peru*ahan *asis akuntansi '! 2ia+a *esar +ang di*utuhkan
St)at#$ P#n#)a*an Ba!! A")ua% ( In(,n#!a
2erdasarkan analisis kele*ihan,kekurangan, peluang serta tantangan terhadap penerapan akuntansi *er*asis akrual, maka ada *e*erapa hal +ang harus dipertim*angkan dan dipersiapkan untuk menerapkan akuntansi *er*asis akrual se0ara penuh pada tahun $!#1 mendatang termasuk strategi +ang akan digunakan untuk mendukung kelan0aran proses penerapan akuntansi terse*ut. Adapu strategi +ang sesuai untuk menerapkan akuntansi *er*asis akrual pada pemerintah Indonesia, adalah: #. Pertim*angan dalam memilih strategi penerapan akuntansi *er*asis akrual Pemerintah ndonesia telah memilih penerapan akuntansi *er*asis akrual dengan model *ertahap. Strategi ini telah dilaksanakan sejak diter*itkann+a -o.# /ahun $!!" tentang euangan -egara dan dinilai 0ukup *aik dalam pelaksanaann+a. $. omitmen politik Pemerintah Indonesia, komitmen ini diperlukan untuk menjaga supa+a tujuan penerapan akuntansi *er*asis akrual tetap sesuai dengan undang4 undang +ang mengaturn+a. ". Sosialisasi tujuan +ang akan di0apai kepada semua pihak4pihak +ang *ersangkutan 8. Mempersiapkan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal (SPI' +ang memadai. 1. Perlun+a sum*er da+a manusia terutama tenaga akuntan +ang kompeten &. Penerapan akuntansi *er*asis akrual harus ditetapkan se*agai *agian dari re3ormasi *irokrasi, penerapan akuntans *er*asis akrual tidak han+a men+angkut masalah teknis akuntansin+a, tetapi juga mengenai peru*ahan *uda+a organisasi se0ara men+eluruh dan peru*ahan anggaran +ang akan digunakan.
PENUTUP
Sistem akuntansi *er*asis akrual merupakan sistem akuntansi modern +ang *iasan+a digunakan pada sektor s5asta dan *an+ak diterapkan di negara4negara maju. Penerapan akuntansi *er*asis akrual ini diamanatkan pada -o.# /ahun $!!" tentang euangan -egara dam PP -o.# /ahun $!#! +ang mengatur penerapan akuntansi *er*asis akrual se0ara
utuh pada pemerintahan Indonesia. Penerapan akuntansi *er*asis akrual ini diharapkan akan mem*erikan dampak positi3 *agi pen+usunan laporan keuangan pemerintah dan mampu memper*aiki kinerja pemerintah. Se*elum menerapkan akuntansi *er*asis akrual se0ara utuh pada tahun $!#1, di*utuhkan analisis mengenai empat komponen penting mengenai akuntansi *er*asis akrual seperti kelemahan dan kele*ihann+a serta peluang dan tantangan dalam penerapann+a. ntuk mendukung ke*erhasilan penerapan akuntansi *er*asis akrual se0ara utuh pada tahun $!#1 maka di*utuhkan : (a' Strategi +ang tepat dalam penerapan *asis akrual= (*' omitemen politik= (0' sosialisasi penerapan akuntansi *er*asis akrual= (d' Per*aikan pada sistem akuntansi dan teknologi akuntansi +ang akan digunakan, termasuk sistem pengendalian internaln+a= dan (e' sum*er da+a manusia +ang kompeten dan memadai
DAFTAR PUSTAKA
De5an Per5akilan Rak+at Repu*lik Indonesia. $!!". ndang4ndang -o.# /ahun $!!" tentang euangan -egara http:555.*pk.go.idassets3ilesstorage$!#"#$3ile@storage@#"6$8#%.pd3 (diakses online #$ >uni $!#8'
an. $!#!. A00rual 2udgeting and A00rual A00ounting pada Pemerintahan -RI. >urnal Akuntansi/ahun IB, -o. !#, >anuari $!#!: #4#$. omite Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP'. $!#!. Peraturan Pemerintah omor tahun $** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan! >akarta:SAP http:555.djpk.kemenkeu.go.idproduk4hukumperaturan pemerintahitemdo5nload#$!1@6"$138$d%ad&%#d*&$&!013d3a!0#$"1 (diakses #" >uni $!#8' -ur Amriani, /enr+. $!#8. Men+ongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan 2er*asis Akrual
http:555.*ppk.depkeu.go.id*dkmakassarindeC.php0omponent0ontentarti0le#84 artikel45id+ais5ara&&%4men+ongsong4penerapan4akuntansi4pemerintahan4*er*asis4 akrual (diakses #" >uni $!#8' Simanjuntak, 2insar <., @@@@. Penerapan Akuntansi 2er*asis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia, Disampaikan Pada ongres I IAI. a3ie, M.Dhairoll+.@@@@@. Penerapan 2asis Akrual Pada Standar Akuntansi Pemerintahan
Indonesia, Sura*a+a: ni)ersitas -egeri Sura*a+a
