Laporan Keuangan Sektor Publik

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Oleh: Anissa Amalia Mulya, M.Akt

Laporan Keungan Sektor Publik Laporan Keuangan dalam lingkungan sektor publik memegang peran penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas akuntabilitas sektor s ektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabiltas akuntabiltas publik.

Laporan Keungan Sektor Publik Laporan Keuangan dalam lingkungan sektor publik memegang peran penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas akuntabilitas sektor s ektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabiltas akuntabiltas publik.

TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Mardiasmo

(2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance ( compliance and stewardship) stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.



2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospective reporting ) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan mebandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.



3. Perencanaan dan informasi otorisasi ( planning and authorization information) Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.



4. Kelangsungan organisasi (viability ) Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa mendatang.



5. Hubungan masyarakat ( public relation) Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.



6. Sumber fakta dan gamabaran (source of facts and figures) Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA Dewan

Standar Akuntansi Keuangan Amerika (F inancial Accounting Standards Board-F ASB) dalam Statement of F inancial Accounting Concepts ( SF AC) No.4: Objectives of F inancial Reporting by Non-Business Organizations, tujuan laporan keuangan dijelaskan sbb:

1. Laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pengguna dan calon pengguna lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.


Standar Akuntansi Keuangan Amerika (F inancial Accounting Standards Board-F ASB) menjelaskan tujuan laporan keuangan sbb:

2.

Memberikan

informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta penggunaan dan calon penggunaan lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.



3.

Memberikan

informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pengguna dan calon pengguna lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

4.

Memberikan

informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tsb.



5.

Memberikan

informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.



6.

Memberikan

informasi mengenai cara organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, serta mengenai faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi likuiditas organisasi.

7.

Memberikan

penjelasan dan interpretasi untuk membantu pengguna dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan sepuluh kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik sbb: Pembayar Pajak Pemberi bantuan (grantor ) Investor Pengguna jasa Karyawan

Pemasok Dewan legislatif Manajemen Pemilih (voters) Badan pengawas (oversight bodies)

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Borgonovi dan Anessi-Pessina (1997) mengkalsifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik sbb: Masyarakat pengguna jasa publik Masyarakat pembayar pajak Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah Badan-badan internasional

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Borgonovi dan Anessi-Pessina (1997) mengkalsifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik sbb: Investor asing dan analis negara (c ountry analyst ) Generasi mendatang Lembaga negara Kelompok politik Manajer publik Pegawai pemerintah

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK GASB mengidentifikasikan pengguna laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelopok besar, yaitu: Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat Investor dan kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA Laporan keuangan sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan organisasi pada waktu tertentu. 2 . Laporan keuangan yang menjelaskan perubahan atas posisi keuangan tersebut.

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA Beberapa  

  

Neraca

laporan keuangan tersebut, antara lain:

atau Laporan Posisi Keuangan Laporan Operasi atau Laporan Aktivitas atau Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA Dalam

konteks Indonesia, acuan penyusunan laporan keuangan bagi organisasi sektor publik adalah: 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Menjadi

pedoman organisasi sektor publik yang bergerak di berbagai sektor, yaitu yayasan, LSM, termasuk institusi-institusi pendidikan.

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA Dalam

konteks Indonesia, acuan penyusunan laporan keuangan bagi organisasi sektor publik adalah: 2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005. Menjadi

acuan wajib bagi seluruh organ pemerintah di pusat dan daerah.

BERIKUT CONTOH LAPORAN

1. Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45

2.

Laporan Keuangan Pemerintah berdasarkan SAP

Sebagai pemegang amanat rakyat, pemerintah Indonesia wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan AP BN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 30, menyatakan: 1 )

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 ( enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.


Sebagai pemegang amanat rakyat, pemerintah Indonesia wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan AP BN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 30, menyatakan: ) 2

Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

2.


Sebagai pemegang amanat rakyat, pemerintah Indonesia wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan AP BN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31, menyatakan: 1 )

Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 ( enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.


Sebagai pemegang amanat rakyat, pemerintah Indonesia wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan AP BN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31, menyatakan: ) 2

Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

2.


Laporan keuangan yang dituntut oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut merupakan laporan keuangan General Purpose F inancial Statement ( GP FS ) yang untuk selanjutnya kita sebut dengan Laporan Keuangan Umum. Laporan keuangan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR)/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), investor, manajemen pemerintah, dan lembaga internasional.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Recommend Documents