SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENDAHULUAN
1.1 Tujuan Penyusunan Penyusunan Sistem Sistem Akuntansi Sektor Sektor Publik 1.1. .1.1
Latar atar Belak elakan ang g Penyu nyusunan nan Sist istem Akunta ntansi nsi Sekt Sekto or Publ ublik Undang-undang Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi UU no. 32 tahun 2004 dan diubah menjadi Perpu No. 3 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang direvisi menjadi UU no. 33 Tahun 2004 2004,, menja menjadi di tongg tonggak ak awal awal dari dari otonom otonomii daera daerah. h. Otono Otonomi mi daera daerah h meru merupak pakan an upaya upaya pemberdayaan pemberdayaan daerah dalam pengambilan pengambilan keputusan keputusan daerah berkaitan dengan kepentingan, prioritas prioritas dan potensi potensi daerah daerah tersebut. tersebut. Dengan Dengan pemberian pemberian otonomi otonomi daerah kabupaten kabupaten dan kota, kota, pengelolaan pengelolaan keuangan sepenuhnya sepenuhnya berada berada di tangan tangan pemerintah pemerintah daerah. daerah.
1.1.2
Tujuan Penyu nyusunan Sistem Akuntansi nsi Sektor Publik Perubahan sistem politik, politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah good government government governance governance). yang baik ( good ). Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintahan.
1.2 Dasar Hukum Hukum Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Akuntansi Sektor Publik Publik 1.2.1
Dasar Hukum Negara Keuanga Keuangan n negara negara dapat dapat diinterp diinterpret retasik asikan an sebagai sebagai pelaksa pelaksanaan naan hak dan kewajiba kewajiban n warg wargaa yang yang dapa dapatt dini dinila laii deng dengan an uang uang dala dalam m kera kerang ngka ka tata tata cara cara peny penyel elen engg ggar araa aan n pemerintahan. pemerintahan. Wujud pelaksanaan keuangan negara tersebut dapat diidentifikasika diidentifikasikan n sebagai segal segalaa bentu bentuk k kekay kekayaa aan, n, hak dan kewa kewajib jiban an negara negara yang yang terc tercant antum um dalam dalam APBN APBN dan laporan laporan pelaksa pelaksanaann naannya. ya. Pelaksan Pelaksanaan aan kewajib kewajiban an atau atau tugas-tu tugas-tugas gas pemerint pemerintah ah tersebu tersebutt dilakukan dalam bentuk pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. Dalam UUD 1945 amandemen IV yang secara khusus mengatur mengenai hal keuangan Negara, penyusunan APBN bukan hanya umtuk memenuhi ketentuan konstitusional konstitusional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945, tetapi juga sebagai dasar rencana kerja yang akan dilaksanakan dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Hak dan Kewajiban Negara
Hak-hak negara yang dimaksud mencakup antara lain 1. hak monopol monopolii umtuk mencet mencetak ak dan mengedarkan uang 2. hak memungut memungut sumber-sum sumber-sumber ber keuangan, keuangan, seperti pajak, bea dan cukai 3. hak memprodu memproduksi ksi barang barang dan jasa yang yang dapat dinikmati oleh khalayak umum. Di mana dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh (kontraprestasi) sebagai sumber penerimaan negara.
1.2.2
Dasar Hukum Keuangan Daerah
Kewajiban negara adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 1. melindun melindungi gi segenap bangsa bangsa Indonesia Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. memajuka memajukan n kesejahtera kesejahteraan an umum. umum. 3. mencerda mencerdaskan skan kehidupan kehidupan bangsa bangsa.. 4. ikut melaksanakan melaksanakan ketertiban ketertiban dunia dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata pada pemerintah daerah secara proporsional. Dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik yang berupa uang maupun sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil. Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 amandemen IV, tujuan pembentukan daerah otonom adalah peningkatan daya guna penyelenggaraan pemerintah untuk melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan.
1.3 Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem Akuntansi Sektor Publik Sistem akuntansi atau penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Primsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar dan saldo kas. Perkembangan Pemahaman Aparat Pemerintah Tentang Penerapan Akuntasi dalam Praktik Pemerintahan No
1.
Periode perkembangan 2000 - 2002
2.
2002 - 2003
Akademi/ Profesi Akrual Desentralisasi Akrual Desentralisasi
Pelaksana Pemerintahan Daerah Modified Cash – Sentralisasi Akrual – Desentralisasi
Pelaksana Pemerintah Pusat Modified Accrual Sentralisasi Modified Accrual Sentralisasi
Modified Cash – Sentralisasi 3.
2004
Akrual Desentralisasi
Akrual - Desentralisasi
Pengawas
Modified Accrual - Sentralisasi Accrual – Desentralisasi Modified Accrual - Sentralisasi
Modified Accrual Sentralisasi
Akrual Desentralisasi
1.4 Prinsip dan variasi sistem akuntansi sektor publik 1.4.1
Prinsip Sistem Akuntansi Sektor Publik Persyaratan akuntansi sektor publik telah ditentukan dalam A Manual for Government Accounting dari United Nations Organization (PBB), sebagai berikut. 1. Sistem akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan UUD, UU dan peraturan lainnya. 2. Sistem akuntansi harus sesuai dengan klasifikasi anggaran sehingga fungsi penganggaran dan akuntansi saling melengkapi dan terintegrasi. 3. Rekening dikaitkan dengan jelas pada objek, tujuan penerimaan, tujuan pengeluaran dan pejabat penanggungjawab jika terjadi penyimpangan. 4. Sistem akuntansi seharusnya membantu proses pemeriksaan dan menyajikan informasi yang akan diperiksa.
5. Sistem akuntansi seharusnya selaras dengan pengawasan administratif terhadap dana, kegiatan, manajemen program, pemeriksaan internal dan penilaian kinerja. 6. Rekening seharusnya melambangkan kegiatan ekonomi, termasuk pengukuran pendapatan, identifikasi belanja, serta penetapan hasil operasi pemerintah dan program programnya atau unit organisasinya. 7. Sistem
akuntansi
seharusnya
menghasilkan
informasi
keuangan
untuk
mengembangkan perencanaan program dan penilaian kinerja. 8. Rekening seharusnya digunakan sebagai dasar analisis ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah. 1.4.2
Variasi Sistem Akuntansi Sektor Publik Terdapat empat jenis sistem akuntansi sektor publik, yaitu: 1. Sistem Akuntansi Anggaran Sistem akuntansi anggaran adalah sistem yang mencatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Anggaran untuk dana pemerintah ( governmental funds) merupakan anggaran tetap (fixed budget) yaitu estimasi dengan jumlah pendapatan dan belanja yang tetap. Anggaran untuk proprietory funds merupakan anggaran fleksibel yaitu estimasi yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan pada tingkat aktivitas. 2. Sistem Akuntansi Dana Sistem akuntansi dana adalah metode pelaporan yang mendefinisikan umit pelaporan sebagai dana dan organisasi sebagai tempat penampungan dana. Menurut National Council on Governmental Accounting (NCGA), dana diinterpretasikan sebagai kesatuan fiskal dengan perangkat rekening yang saling menyeimbangkan dalam pencatatan saldo dan perubahan kas, sumber keuangan lainnya, utang atau ekuitas residual sebagaimana ditentukan melalui peraturan tertentu. 3. Sistem Akuntansi Komitmen Sistem akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang dijadikan standar pengambilan keputusan (komitmen) oleh manajemen organisasi. Sistem akuntansi komitmen dipergunakan untuk mengendalikan anggaran belanja organisasi. Dengan demikian sistem ini sering diimplementasikan sebagai subsistem. Fungsi utamanya dalah pengendalian anggaran belanja yang memengaruhi transaksi pengeluaran bukan penerimaan. 4. Sistem Akuntansi Akrual Sistem akuntansi akrual merupakan sistem akuntansi pemerintah sesuai dengan UU No. 17/2003, PP N0. 24/2005, PP No. 58/2005 dan Permendagri No. 13/2006. salah satu usaha menerapkan akuntansi akrual di Indonesia adalah penerbitan Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (MAKUDA) tahun 2001.