Anggaran Sektor Publik (Kel.3)

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK 

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik  Dosen Pengampu : Anim Rahmayati, SEI, M. Si.

Disusun oleh : Ilham Mujahiin !""""!#$% Isti&omah 'uianti

!""""!#$(

)ina )athi*ah

!""""!#+

Kelompok % AKS A-'-

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH SYARIAH FAKULT FAKULTAS AS EKONOMI DAN BISNIS BIS NIS ISLAM I SLAM IAIN SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016

BAB I 0

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Penekatan penganggaran sektor publik ibeakan menjai ua bagian, yaitu  penekatan

*ungsional

an

penekatan

pengambilan

keputusan.

Penekatan

*ungsional ilakukan engan penerapan penyaluran anggaran terhaap kegiatan *ungsional organisasi-lembaga engan tujuan untuk mengoptimalkan berbagai akti/itas lembaga sekaligus mengintegrasikan berbagai program melalui proses  penyesuaian. Penyesuaian ini apat ilakukan melalui e/aluasi an analisis keuangan se0ara berurutan. B. RUMUSAN MASALAH 1. 'agaimana Penekatan Penganggaran Sektor Publik1 2. Apa saja *ungsi anggaran sektor publik ? 3. Apa saja 2enis3jenis anggaran sektor publik1 4. 'agaimana penekatan penyusunan sektor publik1 . TUJUAN 1. 4ntuk mengetahui penekatan penganggaran sektor publik  2. 4ntuk mengetahui *ungsi3*ungsi anggaran sektor publik  3. 4ntuk mengetahui jenis3jenis anggaran sektor publik  4. 4ntuk mengetahui penekatan penyusunan sektor publik 

1

BAB II PEMBAHASAN

A. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK  Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang henak 

i0apai selama perioe 5aktu tertentu yang inyatakan alam ukuran *inan0ial, seangkan penganggaran aalah proses atau metoe untuk mempersiapkan anggaran. Penganggaran alam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang 0ukup rumit an menganung nuansa politik yang tinggi. Proses penganggaran organisasi sektor publik imulai ketika perumusan strategi an peren0anaan strategik telah selesei ilakukan. 6ahap penganggaran menjai sangat penting karena anggaran yang tiak e*ekti* an tiak berorientasi paa kinerja akan apat menggagalkan peren0anaan yang suah isusun. Aspek3aspek yang harus ter0akup alam anggaran sektor publik : !. Aspek peren0anaan ". Aspek pengenalian %. Aspek akuntabilitas publi0 B. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK  Anggaran publik berisi ren0ana kegiatan yang irepresentasikan alam bentuk  ren0ana perolehan penapatan an belanja alam satuan moneter. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan ilakukan organisasi imasa yang akan atang. Se0ara singkat bah5a anggaran publik merupakan suatu ren0ana *inansial yang menyatakan : 1. 'erapa biaya atas ren0ana3ren0ana yang ibuat 7pengeluaran-anggaran8 2. 'erapa banyak an bagaimana 0aranya memperoleh uang untuk menanai ren0ana

. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK 

2

6iak semua aspek kehiupan masyarakat ter0akup oleh anggaran sektor   publik. 6erapat beberapa aspek kehiupan yang tiak tersentuh oleh anggaran sektor   publik, baik skala nasional maupun lokal. Dalam sebuah 9egara emokrasi, pemerintah me5akili kepentingan rakyat, uang yang imiliki pemerintah aalah uang rakyat an anggaran menunjukan ren0ana  pemerintah untuk membelajakan anggaran. A!""#$#! %#! K&'()#*#! F(+,#- P&&$(!#

Kebijakan

*is0al

aalah

usaha

yang

ilakukan

pemerintah

untuk 

mempengaruhi keaaan ekonomi melalui system pengeluaran atau system perpajakan untuk men0apai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan *is0al aalah anggaran. Anggaran sektor publik harus apat memenuhi kriteria berikut : • •

Mere*leksikan perubahan prioritas kebutuhan an keinginan masyarakat Menentukan penerimaan an pengeluaran epartemen3epartemen pemerintah,  pemerintah pro/insi atau pemerintah aerah

Anggaran sektor publik penting karena beberapa hal : !. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan so0ial ekonomi, menjamin kesinambungan, an meningkatkan kualitas hiup masyarakat. ". Anggaran iperlukan karena aanya kebutuhan an keinginan masyarakat yang tak terbatas an terus berkembang, seangkan sumber aya yang aa terbatas. %. Anggaran iperlukan untuk meyakinkan bah5a pemerintah telah bertanggung  ja5ab terhaap rakyat

D. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK  A!""#$#! S&'#"#( A-# P&$&!,#!##!

3

Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus ilakukan an ke arah mana kebijakan yang ibuat. A!""#$#! S&'#"#( A-# P&!"&!%#-(#!

Anggaran igunakan untuk menghinari aanya pengeluaran terlalu besar   7o/erspening8 atau aanya penggunaan ana yang tiak semestinya 7misspening8. A!""#$#! +&'#"#( #-# *&'()#*#! (+,#-

Anggaran apat igunakan sebagai alat menstabilkan ekonomi an menorong  pertumbuhan ekonomi. A!""#$#! +&'#"#( #-# -((* 

Anggaran merupakan okumen politik sebagai bentuk komitmen eksekuti* an kesepakatan legislati* atas penggunaan ana publik. A!""#$#! +&'#"#( #-# *$%(!#+( %#! *!(*#+(

Anggaran publik merupakan alat koorinasi antar bagian alam pemerintahan. Disamping itu, anggaran publik juga ber*ungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja alam lingkungan kerja. A!""#$#! +&'#"#( #-# &!(-#(#! *(!&$)#

Kinerja eksekuti* inilai berasarkan pen0apaian target anggaran an e*isiensi anggaran.

A!""#$#! +&'#"#( #-# (#+(

4

Anggaran apat igunakan sebagai alat untuk memoti/asi manajer, an sta*nya agar bekerja se0ara ekonomis, e*ekti*, an e*isien alam men0apai target an tujuan organisasi yang telah itetapkan. E. JENISJENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK  1. A!""#$#! O&$#+(!#Anggaran operasional igunakan untuk meren0anakan kebutuhan sehari3hari

alam

menjalankan

pemerintah.

Pengeluaran

pemerintah

yang

apat

ikategorikan alam anggaran operasional aalah belanja rutin. 'elanja rutin aalah pengeluaran yang man*aatnya hanya untuk satu tahun anggaran an tiak  apat menambah aset atau kekayaan bagi penmerintah. Disebut rutin karena si*at pengeluaran tersebut berulang3ulang aa setiap tahun. Se0ara umum,  pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Aministrasi 4mum an 'elanja ;perasi an pemeliharaan. 2. A!""#$#! M%#-/I!&+#+( Anggaran moal menunjukan ren0ana jangka panjang an pembelnjaan atas akti/a tetap seperti geung, peralatan, kenaraan, perabot, an sebagainya. Pengeluaran moal yang besar biasanya ilakukan engan menggunakan  pinjaman. 'elanja in/estasi - moal aalah pengeluaran yang man*aatnya 0enerung melebihi satu tahun anggaran an akan menambah aset atau kekayaan  pemerintah, an selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional an pemeliharaan. Anggaran ber*ungsi sebagai alat politis yang igunakan untuk memutuskan prioritas an kebutuhan keuangan paa sektor  tersebut. F. PRINSIPPRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK  Prinsip3prinsip i alam anggaran sektor publik meliputi: #. ;torisasi oleh legislati*  Anggaran publik harus menapatkan otorisasi  ari legislati*  terlebih ahulu sebelum eksekuti*  apat membelanjakan anggaran tersebut.  b. Komprehensi* 

5

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan an pengeluaran pemerintah. ;leh karena itu, aanya ana non budgetair   paa asarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersi*at komprehensi*. 0. Keutuhan anggaran Semua penerimaan an belanja pemerintah harus terhimpun alam ana umum. . 9onis0retionary Appropriation 2umlah yang isetujui oleh e5an legislati* harus terman*aatkan se0ara ekonomis, e*isien an e*ekti*. e. Perioik  Anggaran merupakan suatu proses yang perioik, bisa bersi*at tahunan maupun *.

multi tahunan. Akurat Estimasi  anggaran henaknya tiak memasukkan 0aangan yang tersembunyi, yang apat ijaikan sebagai kantong3kantong pemborosan an in  e*isiensi anggaran serta apat mengakibatkan mun0ulnya understimate  penapatan an

over estimate pengeluaran. g. 2elas Anggaran henaknya seerhana, apat

i*ahami masyarakat an

tiak 

membingungkan. h. Diketahui publik  Anggaran harus iin*ormasikan kepaa masyarakat luas. G. PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN Anggaran meliputi empat tahap yaitu: a. 6ahap persiapan anggaran 7 preparation8 Paa tahap persiapan, bagaimana anggaran menyiapkan *ormat anggaran yang ipakai. Kemuian, setiap unit i pemerintahan mengajikan anggaran yang selanjutnya akan ikonsoliasikan oleh bagian anggaran. Setelah i re/ie5 an iaakan engar penapat ke semua unit, anggaran ini akan isetujui oleh kepala  pemerintahan.  b. Persetujuan lembaga legislati* 7legislati* ena0tment8 Anggaran iajukan ke lembaga legislati* untuk menapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislati* akan mengaakan pembahasan ua memperoleh  pertimbangan3pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. 0. Aministrasi 7aministration8

6

Setelah anggaran isahkan, pelaksanaan anggaran imulai baik pengumpulan  penapatan

yang

itargetkan

maupun

pelaksanaan

belanja

yang

telah

iren0anakan. 'ersamaan engan tahap pelaksanaan ini ilakukan pula proses aministrasi anggaran berupa pen0atatan an belanja yang terjai. . Pelaporan 7reporting8 Pelaporan ilakukan paa akhir perioe atau paa 5aktu35aktu tertentu yang itetapkan sebagai bagian yang tiak terpisahkan ari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan. e. Pemeriksaan 7Post3auit8 Kemuian, laporan yang iberikan atas pelaksanaan anggaran iperiksa 7iauit8 oleh sebuah lembaga pemeriksa inepenen.
mengurangi jumlah rupiah paa item3item anggaran yang suah aa sebelumnya engan menggunakan ata tahun sebelumnya sebagai asar  untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa ilakukan kajian yang menalam. 2. L(!&(& Diasarkan atas asar si*at 7nature8 ari penerimaan an pengeluaran . metoe

ini

tiak

memungkinkan

untuk

menghilangkan

item3item

 penerimaan an pengeluaran paa anggaran, 5alapun item itu suah tiak  rele/an lagi igunakan paa perioe sekarang.

7

K&-&##! #!""#$#! $#%(+(!#-


 pembangunan jangka panjang. Penekatan in0remental menyebabakan sejumlah besar pengeluaran tiak   pernah iteliti se0ara menyeluruh. )ebih berorientasi paa input ari paa output. Sekat3sekat antara epartemen yang kaku membuat tujuan nasional sulit -

-

-

i0apai. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin an pengeluaran moal-in/estasi. Anggaran tahunan bersi*at tahunan. Sentralisasi penyiapan anggaran,

in*ormasi

yang

tiak

memaai

menyebabkan lemahnya peren0anaan anggaran. Persetujuan anggaran yang terhambat, sering terjai manipulasi anggaran. Aliran anggaran yang tiak rutin mengienti*ikasi masalah tinakan.

! #!""#$#! $#%(+(!#-

Anggaran Polres Panti 'elanja gaji !#.###.### 'elanja perseiaan !".###.### 'elanja makanan =.###.### 'elanja perjalanan %.###.### 'elanja lain > lain !.###.### 6otal %#.###.###

'7 A!""#$#! P'-(* %&!"#! P&!%&*##! NPM  9e5 Publi0 Management 79PM8 ber*okus paa kinerja organisasi, bukan

 paa kebijakan. Salah satu moel 9PM aalah moel pemerintahan yang iajukan oleh ;sborne an ?aebler 7!@@"8 yang tertuang alam panangannya yang ikenal engan konsep rein/enting go/ernment. Perspekti* baru pemerintahan ini aalah: !. Pemerintahan katalis : ber*okus paa pemberian pengarahan bukan prouksi  pelayanan publi0

8

". Pemerintahan milik masyarakat : memeberayakan masyarakat ari paa melayani. %. Pemerintahan yang kompetiti* : menyuntikan semangat kpmpetisi alam  pemberian pelayanan publik. =. Pemerintahan yang isegerakan oleh misi : mengubah organisasi yang igerakkan oleh peraturan menjai organisasi yang igerakkan oleh misi. $. Pemerintahan yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan. +. Pemerintahan berorientasi paa pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan  bukan birokrasi. . Pemerintahan 5irausaha : mamapu men0iptakan penapatan an tiak  sekear membelanjakan. (. Pemerintahan antisipati* : berupaya men0egah ari paa mengobati. @. Pemerintahan esentralisasi : ari hierarki menuju partisipasi tim kerja !#. Pemerintahan berorientasi paa mekanisme pasar : mengaakan perubahan engan mekanisme

pasar

7sistem

insenti*8

an

bukan

mekanisme

aministrati* 7sistem proseur an paksaan8 P&$'#!%(!"#! #!""#$#! $#%(+(!#- %&!"#! #!""#$#! '&$'#+(+ NPM A!""#$#! T$#%(+(!#-

N&8 P'-(, M#!#"&&!

Sentralistis

Desentralisasi  devolved management 

6erorientasi paa input

'erorientasi paa input, output  out0ome

6ak terkait engan peren0anaan jangka

4tuh  komprehensi* engan peren0anaan

 panjang  jangka panjang 'erasarkan sasaran kinerja

 Line-item  incremental  'atasan epartemen yang kaku

)intas epartemen

?unakan aturan klasik: vote accounting  Prinsip anggaran bruto 'ersi*at tahunan

B'', PP'S Sistematik  rasional  Bottom-up budgeting 

9

1. A!""#$#! *(!&$)# Penekatan kinerja isusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang

terapat alam anggaran traisional, khususnya kelemahan yang isebabkan oleh tiak aanya tolok ukur yang apat igunakan untuk mengukur kinerja alam pen0apaian tujuan an sasaran pelayan publik. Anggaran engan  penekatan kinerja sangat menekankan paa konsep /alue *or money an  penga5asan atas kinerja output. Penekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan an pembuatan prioritas tujuan serta penekatan yang sistematik an rasional alam proses pengambilan keputusan. Anggaran kinerja iasarkan paa tujuan an sasaran kinerja. ;leh karena itu, anggaran igunakan sebagai alat untuk men0apai tujuan. Penilaian kinerja iasarkan paa pelaksanaan /alue *or money an e*ekti/itas anggaran. Penekatan ini 0enerung menolak panangan anggaran traisional yang menganggap bah5a tanpa aanya arahan an 0ampur tangan, pemerintah akan

menyalahgunakan

keuukan

mereka

an

0enerung

boros

7o/erspening8. ! #!""#$#! *(!&$)#

!. Pengamanan )antas 'elanja gaji 'elanja perseiaan 'elanja makanan 'elanja perjalanan J-# ". Dalmas 'elanja gaji 'elanja perseiaan 'elanja makanan 'elanja perjalanan

A!""#$#! -$&+ P#!( Anggaran %.###.### =.###.### ".###.### !.###.### 10.000.000

Realisasi %.$##.### =.###.### ".###.### !.###.### 10.500.000

%.###.### =.###.### !.$##.### !.###.###

%.###.### %.###.### !.$##.### !.###.###

10

'elanja lain >lain 2umlah %. Diklat 'elanja gaji 'elanja perseiaan 'elanja makanan 'elanja perjalanan 'elanja lain >lain 2umlah T#-

$##.### !#.###.###

$##.### @.###.###

=.###.### =.###.### $##.### !.###.### $##.### !#.###.### 30.000.000

%.###.### =.###.### $##.### $##.### $##.### (.$##.### 29.000.000

2. :&$ B#+&% B%"&(!" ;:BB7 Konsep Bero 'ase 'ugeting imaksukan untuk mengatasi

kelemahan yang aa paa sistem anggara traisional. Penyusunan anggaran engan menggunakan konsep Bero 'ase 'ugeting apat menghilangkan in0rementalism an line3item karena anggaran iasumsikan mulai ari nol 7Cero3base8. B'' tiak berpatokan paa anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran iasarkan paa kebutuhan saat ini. P$+&+ I-&&!#+( :BB

Proses implementasi B'' teriri ari tiga tahap, yaitu: !. Ienti*ikasi unit3unit keputusan Struktur organisasi paa

asarnya

teriri

ari

pusat3pusat

 pertanggungja5aban 7responsibility 0enter8. Bero 'ase 'ugeting merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungja5aban sebagai asar peren0anaan an pengenalian anggaran. ". Penentuan paket3paket keputusan Paket keputusan merupakan gambaran komprehensi* mengenai bagian ari akti/itas organisasi atau *ungsi yang apat ie/aluasi se0ara ini/iual.

Paket

keputusan

ibuat

oleh

manajer

pusat

 pertanggungja5aban an harus menunjukkan se0ara etail estimasi biaya an penapatan yang inyatakan alam bentuk pen0apaian tugas an  perolehan man*aat. 6erapat ua jenis paket keputusan, yaitu:

11

a. Paket keputusan mutually-exclusive.  b. Paket keputusan in0remental. %. Meranking an menge/aluasi paket keputusan 2ika paket keputusan telah isiapkan, tahap berikutnya aalah meranking semua paket berasarkan man*aatnya terhaap organisasi. K&!""-#! :BB •

2ika B'' ilaksanakan engan baik maka apat menghasilkan alokasi sumber aya se0ara lebih e*isien

•

B'' ber*okus paa value for Money Mempermuah untuk mengienti*ikasi terjainya ine*isiensi

•

ketiake*ekti*an biaya Meningkatkan pengetahuan an moti/asi sta* an manajer 

•

an

K&-&##! :BB • • • •

Prosesnya memakan 5aktu lama, terlalu teoritis, an tiak praktis B'' 0enerung menekankan man*aat jangka penek  Implementasi B'' membutuhkan teknologi yang maju Masalah besar yang ihaapi B'' aalah paa proses meranking an

mere/ie5 paket keputusan 3. P-#!!(!"< P$"$#(!"< #!% B%"&(!" S=+& ;PPBS7 P''S merupakan teknik penganggaran yang iasarkan paa teori sistem yang berorientasi paa output an tujuan engan penekanan utamanya aalah alokasi sumber aya berasarkan analisis ekonomi. P''S ini itujukan untuk membantu manajemen pemerintah alam membuat keputusan alokasi sumber aya se0ara lebih baik. P$+&+ (-&&!#+( PPBS >

!. Menentukan tujuan umum organisasi an tujuan unit organisasi engan  jelas ". Mengienti*ikasi program3program an kegiatan untuk men0apai tujuan yang telah itetapkan

12

%. Menge/aluasi berbagai alternati* program engan menghitung costbenefit  ari masing3masing program =. Pemilihan program yang memiliki man*aat besar engan biaya yang ke0il $. Alokasi sumber aya ke masing3masing program yang isetujui K#$#*&$(+(* PPBS • • • •

'er*okus paa tujuan an akti/itas untuk men0apai tujuan P''S berorientasi paa masa epan Mempertimbangkan semua biaya yang terjai Dilakukan analisis se0ara sistematik atas berbagai alternati* an program yaitu ienti*ikasi tujuan, ienti*ikasi se0ara sistematik alternati* program untuk men0apai tujuan, estimasi biaya total ari masing3masing alternati*   program, an estimasi man*aat yang ingin iperoleh ari masing3masing alternati* program.

K&-&'(#! PBBS -

Memuahkan alam penelegasian tanggung ja5ab ari manajemen

 pun0ak ke manajemen menengah. Dalam jangka panjang apat mengurangi beban kerja Memperbaiki kualitas pelayanan melalui penekatan saar biaya alam  peren0anaan program. )intas epartemen sehingga apat meningkatkan komunikasi, koorinasi, an kerja sama antar epartemen. K&-&##! PBBS -

-

P''S membutuhkan sistem in*ormasi yang 0anggih, keterseiaan ata, an sta* yang memiliki kapabilitas tinggi. Implementasi P''S membutuhkan biaya yang besar. P''S sulit untuk iimplementasikan. P''S mengabaikan realitas politik an realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks.

Masalah utama penggunaan B'' an P''S !.  Bounded rationality, keterbatasan alam menganalisis semua alternati*  untuk melakukan akti/itas.

13

". Kurangnya ata untuk membaningkan semua alternati*, terutama untuk  mengukur output %. Masalah ketiakpastian sumber aya, pola kebutuhan i masa epan,  perubahan politik, an ekonomi =. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang berat $. Kesulitan alam menentukan tujuan an perankingan program terutama ketika terapat pertentangan kepentingan BAB III KESIMPULAN

6erapat ua penekatan alam penyusunan angaran sektor publik, yaitu  penekatan traisional an penekatan 9e5 Publi0 Management. Penekatan 9PM imaksukan untuk mengatasi kelemahan ari sistem traisional. Anggaran engan  penekatan 9PM teriri ari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, B'', an PP'S. Anggaran engan penekatan 9PM sangat menekankan paa konsep /alue *or money an penga5asan atas kinerja output. Perubahan ari sistem anggaran traisional menuju sistem anggaran engan  penekatan 9PM merupakan bagian penting ari re*ormasi anggaran. Re*ormasi anggaran sektor publik ilakukan untuk menjaikan anggaran lebih berorientasi paa kepentingan publik an menekankan /alue *or money. 'eberapa jenis anggatan engan penekatan 9PM, seperti B'', PP'S, an Anggaran Kinerja perlu ikaji lebih menalam sebelum iaplikasikan, karena paa masing3masing jenis anggaran tersebut memiliki kelebihan an kelemahan.

14

DAFTAR PUSTAKA

Mariasmo, 7"##8, Akuntansi Sektor Publik, ogyakarta : A9DI.  9oria5an, Dei, 7"##+8, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat.

15