PRIVATISASI SEKTOR PUBLIK

PRIVATISASI SEKTOR PUBLIK 

1. Konsep Privatisasi Sektor Publik  1.1 Pengertian Privatisasi

Landasan Landasan teoritis teoritis penting penting yang mendukung mendukung privatisasi privatisasi adalah aplikasi aplikasi Teorema Coase :

“ Dalam pasar bebas biaya transaksi lebih kecil disbanding pada suatu hirarki besar. Dalam pasar bebas pertukaran lebih fleksibel dan arus informasi lebih efisien efisien.. Dengan Dengan makin makin rumitnya rumitnya perekono perekonomian mian maka kemampua kemampuan n memprose memprosess informasi di pusat makin tertinggal dibandingkan arus informasi yang harus diolah. Karenanya, pengambilan keputusan sering terlambat dan kualitasnya pun menurun. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi produksi.”

Menurut Steve H. Hanke, privatisasi adalah :

“…..is the transfer of assets and service functions from public to private hands. It  includes, therefore, activities that range from selling state – owned enterprise to contracting out public service with private contractor…”.

Sedangkan Maste yang dikelu dikeluark arkan an Kantor Kantor Mentri Mentri Masterr Plan Plan Reform Reformasi asi BUMN  BUMN  yang  Negara Pendayagunaan BUMN, 1999, mendefinisikan mendefinisikan privatisasi sebagai :

“….pen “….penye yerah rahan an kontr kontrol ol efek efekti tiff dari dari sebuah sebuah perse perseroa roan n kepad kepada a manaje manajerr dan dan   pemil pemilik ik swasta swasta,, hal terseb tersebut ut umumny umumnya a dicapa dicapaii ketik ketika a mayori mayorita tass

saham saham

 perusahaan dialihkan atau dalam jangka waktu dekat akan dijual kepemilikannya kepada swasta…”.

Privatisasi disini mengandung makna sebagai berikut : 1. Perubah Perubahan an perana peranan n pemeri pemerinta ntah h dari dari sebaga sebagaii pemili pemilik k dan pelaksan pelaksanaa menjad menjadii sebagai regulator dan promotor dari kebijaksanaan dan penetapan sasaran baik  nasional maupun sektoral. 2.

Para manajer manajer selanj selanjutn utnya ya bertan bertanggu ggung ng jawab jawab kepada kepada pemili pemilik k baru, baru, yang yang diharap diharapkan kan akan akan mengej mengejar ar pencap pencapaia aian n sasaran sasaran–sa –sasar saran an perusa perusahaa haan n dalam dalam

1

rangka perdagangan persaingan, keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat. 3. Memili Memilih h metode metode dan waktu waktu privat privatisa isasi, si, serta memili memilih h pembel pembelii yang yang terbaik  terbaik   bagi perseroan dan negara dengan mengacu kepada sasaran pemerintah. Dari Dari beberap beberapaa penjela penjelasan san di atas atas dapat dapat ditari ditarik k kesimp kesimpula ulan n bahwa bahwa Privat Privatisa isasi si merupakan merupakan pengubahan pengubahan status kepemilikan kepemilikan pabrik-pabr pabrik-pabrik, ik, badan-bada badan-badan n usaha, usaha, dan perusahaan-perusahaan, dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi menjadi kepemilikan kepemilikan

individu. individu. Privati Privatisasi sasi merupakan merupakan salah salah satu satu ide dalam dalam

ideologi Kapitalisme, yang menetapkan peran negara di bidang ekonomi hanya   pada aspek aspek pengaw pengawasan asan pelaku pelaku ekonomi ekonomi dan penegakan penegakan hukum. hukum. Privatisas Privatisasii selain selain ditera diterapka pkan n di Amerik Amerikaa Serika Serikatt dan Eropa, Eropa, juga juga diprop dipropaga aganda ndakan kan dan diterapkan diterapkan di Dunia Ketiga melalui melalui lembaga-lemba lembaga-lembaga ga keuangan keuangan internasion internasional al seperti seperti IMF, Bank Bank Dunia, Dunia, dan WTO, WTO, sebaga sebagaii salah salah satu satu progra program m reforma reformasi si ekonomi untuk membayar utang luar negeri. Privatisasi pertamakali didengungkan dan dilakukan ketika suatu negara menganut sistem ekonomi liberal, kebebasan yang diartikan sebagai bebasnya  barang dan jasa keluar masuk tanpa adanya hambatan lintas negara. Masyarakat  bebas melakukan apa yang mau dilakukan tanpa ada aturan dan tekanan dari  pemerintah setempat, pasar yang diberikan keleluasaan untuk mengatur dirinya sendir sendirii tanpa tanpa adanya adanya interv intervens ensii pemerin pemerintah tah,, semuan semuanya ya merupa merupakan kan hasil hasil dari dari   pener penerapa apan n ekonom ekonomii libera liberal. l. Namun Namun Kebeba Kebebasan san /Liber /Liberali alisas sasii ekonom ekonomii juga juga  berkorelasi erat dengan kebebasan politik. Privat Privatisa isasi, si, yang yang banyak banyak diarti diartikan kan banyak banyak orang orang sebaga sebagaii pengal pengaliha ihan n kepemilikan pemerintah atas suatu perusahaan (BUMN) ke kepemilikan swasta (publi (publik), k), tidak tidak selalu selalu mendap mendapatk atkan an “izin” “izin” yang yang mutlak mutlak dari dari masyar masyaraka akatt yang yang  berada pada suatu negara. Ini dikarenakan karena mereka memandang privatisasi lebih lebih banyak banyak ruginy ruginyaa dari dari pada pada keuntu keuntunga ngan n yang yang akan akan didapa didapat. t. Berali Beralihny hnyaa kepemilikan pemerintah ke swasta ini dikhawatirkan hanya menguntungkan kaum  pemilik modal (Kapitalis). Pengalihan kepemilikan ini dapat dilakukan dengan   berbagai cara, diantaranya yaitu menjual saham sebagian perusahaan (BUMN)

2

kepada swasta, menjual keseluruhan saham dan aset perusahaan (BUMN) kepada swasta, merger atau akuisisi juga merupakan cara dan proses privatisasi.

1.2 Tujuan Privatisasi

Secara umum tujuan privatisasi dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Agar Agar terc tercip ipta ta suatu suatu sine sinerg rgii anta antara ra efis efisie iens nsi, i, komp kompet etis isii dan dan laba laba dian dianta tara ra  perusahaan-perusahaan milik negara yang ada. 2. Mengur Mengurang angii beban beban negara negara (APBN) (APBN) dan mengur mengurang angii distor distorsi si ekonom ekonomii yang yang disebabkan oleh terlalu besarnya campur tangan pemerintah. 3. Mengu Menguran rangi gi campu campurr tang tangan an biro birokr kras asii peme pemeri rint ntah ah terha terhada dap p peng pengel elol olaa aan n  perusahaan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan. Bank Dunia dalam rekomendasinya kepada pemerintah Indonesia menyatakan, tujuan privatisasi adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan efisiensi dan investasi investasi di bawah bawah pengelolan manajemen swasta; 2. Meningkatkan Meningkatkan pendapatan pendapatan BUMN yang diprivatisas diprivatisasii sebagai perubahan perubahan peran  pemerintah dari pemilik badan usaha menjadi regulator; 3. Mendor Mendoron ong g sektor sektor swasta untuk lebih lebih berkem berkemban bang g dan meluaskan meluaskan usahan usahanya ya  pada pelayanan publik; dan 4. Untuk mempromos mempromosikan ikan pengembanga pengembangan n pasar modal nasional. nasional. Paket departemen keuangan Inggris tentang privatisasi privatisasi yang diterbitkan diterbitkan pada 1986, menyatakan bahwa program privatisasi memiliki dua tujuan utama: 1. Untuk mempromos mempromosikan ikan “kompetisi “kompetisi”” dan peningkatan peningkatan “efisiensi,” “efisiensi,” sinerji sinerji antar perusahaan harus dilakukan. Spirit “kompetisi” merupakan cara terbaik untuk  meyaki meyakinka nkan n bahwa bahwa barang barang dan jasa jasa yang yang diingi diinginka nkan n oleh oleh konsum konsumen en dapat dapat disediakan pada biaya ekonomi terendah; 2. Progra Program m privat privatisa isasi si sering sering diguna digunakan kan untuk untuk mempro mempromos mosika ikan n kepemi kepemilik likan an saham secara lebih luas kepada para pekerja dan masyarakat. Berdasarkan Berdasarkan ulasannya ulasannya terhadap terhadap pelaksanaan pelaksanaan privatisasi privatisasi yang dijalankan oleh   pemerintah pemerintahan an Thatcher Thatcher di Inggris, Inggris, Safri Nugraha, dalam disertasi doktoralny doktoralnyaa memaparkan tujuh tujuan privatisasi: 1. Mengurangi Mengurangi pengaruh pengaruh pemerintah pemerintah dalam dalam industri; industri;

3

2. Meningkatkan Meningkatkan efisiensi efisiensi baik pada perusahaan-perus perusahaan-perusahaan ahaan swasta maupun maupun pada sektor publik; 3. Mengurangi Mengurangi Public Public Sector Borrowing Borrowing Requirement Requirement (PSBR); (PSBR); 4. Mengur Mengurang angii masala masalah-m h-masa asalah lah di sektor sektor publik publik menyan menyangku gkutt tawar-m tawar-mena enawar  war  soal upah melalui pelemahan serikat pekerja; 5. Memperluas Memperluas pembag pembagian ian kepemili kepemilikan; kan; 6. Mendorong Mendorong pembagi pembagian an kepemilikan kepemilikan pekerja; pekerja; 7. Untuk mempero memperoleh leh keuntung keuntungan an politik. politik. Kembali mengutip William L. Megginson, tujuan dilaksanakannya privatisasi ada lima: 1. Meningkatkan Meningkatkan pendap pendapatan atan baru bagi bagi pemerintah; pemerintah; 2. Mendorong Mendorong efisiensi efisiensi ekonomi; ekonomi; 3. Mengurangi Mengurangi campur campur tangan pemerintah pemerintah dalam perekonom perekonomian; ian; 4. Memberikan Memberikan kesempatan kesempatan untuk untuk mengenalkan mengenalkan persaingan; persaingan; dan 5. Mengembangk Mengembangkan an pasar pasar modal modal negara. negara. Untuk mencapai tujuan privatisasi itu, metode privatisasi menjadi sangat penting untuk untuk diperhatikan diperhatikan.. Terkadang, Terkadang, metode yang satu cocok diterapkan diterapkan di sebuah negara negara tapi, tapi, gagal gagal ditera diterapka pkan n di negara negara lain. lain. Motiva Motivasi si pemerin pemerintah tah dan situas situasii  politik suatu negara sangat menentukan pilihan metode privatisasi yang terbaik. Dengan Dengan memaha memahami mi metode metode privat privatisa isasi, si, kita kita bisa bisa menghi menghinda ndarr dari dari perdeb perdebata atan n kosong kosong tentan tentang g makna makna privat privatisa isasi. si. Selama Selama ini yang yang kerap kerap diarti diartikan kan sebaga sebagaii   privatisasi adalah penjualan aset publik kepada pihak swasta yang bisa dilihat  pada komposisi komposisi kepemilikan kepemilikan aset, misalnya. misalnya. Jadi, jika belum ada transaksi transaksi maka tidak terjadi privatisasi.

1.3 Metode Privatisasi

Dari beberapa pengalaman pelaksanaan privatisasi, ada beberapa metode yang sering dipakai: 1.

Penjua Penjualan lan langsu langsung ng seluruh seluruh perus perusaha ahaan an kepada kepada publi publik k (Direct (Direct Sale of Entire Entire Company to Public). Dalam beberapa kasus, negara-negara memilih untuk  ment mentran ransf sfer er kepe kepemi mili lika kan n

indu indust stri ri atau atau perg perges esera eran n

peru perusa saha haan an secar secaraa

4

menyeluruh menyeluruh.. Argentina, Argentina, Inggris, Chili, dan Selandia Selandia Baru, adalah negaranegara yang menerapkan metode ini. 2.

Penjua Penjualan lan sebagi sebagian an perusa perusahaa haan n kepada kepada publik publik (Parti (Partial al Sale of Compa Company ny to Public). Metode ini sering disebut sebagai metode penjualan yang bertahap (gradual), (gradual), dan paling banyak banyak diterapkan. diterapkan. Contohnya, Contohnya, dalam kasus British British Petr Petro oleum leum,,

dim dimana ana

pad pada

1977 1977,,

pemer emerin inta tah h

Ingg Inggri riss

meng enguran urang gi

kepemilikannya dari 66 persen menjadi 51 persen, menjadi 46 persen pada 1979, 31 persen pada 1983, kurang dari 2 persen pada 1987, dan menjadi nol  persen pada 1995. 3.

Menjua Menjuall perusaha perusahaan an milik milik negara negara kepada kepada perusah perusahaan aan lain lain atau konsor konsorsiu sium m (Sale (Sale of Stat State-O e-Own wned ed Comp Compan any y to Anot Anothe herr Comp Compan any y or Cons Consor orti tium um). ). Kerapkali pemerintah memilih untuk menjual perusahaan milik negara secara lang langsu sung ng kepa kepada da peru perusa saha haan an – apak apakah ah kepa kepada da peru perusa saha haan an asin asing g atau atau   perusahaan perusahaan domestik. domestik. Sebagai Sebagai contoh, contoh, pemerintah pemerintah Bolivia Bolivia memprivatis memprivatisasi asi  perusahaan listrik negara yang monopolistik dengan menjual langsung kepada  perusahaan asing, terutama perusahaan Amerika Serikat.

4.

Dereg Deregul ulas asii (Dere (Deregu gula lati tion on). ). Bent Bentuk uk lain lain dari dari priv privat atis isas asii adala adalah h dereg deregul ulas asii yakni, yakni, pengur pengurang angan an aturan aturan-at -atura uran n pemeri pemerintah ntah yang yang bersif bersifat at membat membatasi asi aktivitas ekonomi pasar.

5.

Pencabutan Pencabutan subsidi-su subsidi-subsidi bsidi (Removal (Removal of Subsidies Subsidies). ). Subsidi Subsidi dianggap dianggap sebagai sebagai   bagian dari intervensi negara dalam pasar yang mengakibatkan timbulnya distor distorsi si pasar. pasar. Di sampin samping g itu, itu, subsid subsidii juga juga melang melanggar gar prinsi prinsip p kompet kompetisi isi kare karena na memb member erik ikan an keis keisti time mewa waan an terh terhad adap ap sala salah h satu satu pela pelaku ku pasa pasar. r. Pengha Penghapus pusan an subsid subsidii untuk untuk operas operasii batuba batubara ra di Eropa, Eropa, sebaga sebagaii contoh contoh,, memp memper erce cepa patt

peny penyat atua uan n

indu indust stri ri

pena penamb mban anga gan n

batu batuba bara ra

Erop Eropaa

dan dan

mendorong pergeseran besar-besaran dalam investasi dari penambang Eropa ke penambang Amerika, Australia, dan Amerika Latin. 6.

Skem Skemaa Vouc Vouche herr (Vou (Vouch cher er Sche Scheme mes) s).. Aspe Aspek k lain lain dari dari priv privat atis isas asii adal adalah ah  perhatian agar kepemilikan publik tercapai. Di banyak negara bekas komunis, skema skema vouche voucherr ini berhas berhasil il sebaga sebagaii cara untuk untuk mentran mentransfer sfer kepemi kepemilik likan an indust industri ri kepada kepada masyar masyaraka akatt umum umum tanpa tanpa pertuk pertukaran aran tunai. tunai. Kesenj Kesenjang angan an

5

dalam hal pengembangan equity markets, bisa didorong dengan jalan skema voucher ini. Dengan memiliki voucher, seseorang bisa membeli atau menjual dengan voucher tersebut dengan cara mendorong terciptanya pasar modal. 7.

Kont Kontrak rak luar (Con (Contr tract actin ing g Out Out atau atau seri sering ng dise disebu butt Outs Outsou ourci rcing ng). ). Mela Melalu luii metode metode ini, pemerintah pemerintah mengompetis mengompetisikan ikan kontrak kontrak dengan dengan sebuah sebuah organisasi organisasi swasta, baik profit maupun non-profit, untuk menyediakan sebuah pelayanan atau sebagian pelayanan.

8.

Kontrak Kontrak Manaje Manajemen men (Manage (Managemen mentt Contracts Contracts). ). Melalui Melalui metode metode ini, fasilit fasilitas as operasi perusahaan dikontrakkan kepada sebuah perusahaan swasta. Fasilitas dimana manajemen dikontrakkan termasuk lapangan udara, lokasi dan pusat pusat konvensi.

9.

Fran Franch chis ise. e. Di sini sini,, sebu sebuah ah perusa perusaha haan an swas swasta ta dibe diberi ri hak hak isti istime mewa wa untu untuk  k  menyediakan pelayanan dalam sebuah area geografi tertentu.

10. Korpor Korporati atisas sasii (Corpo (Corporat ratizat ization ion). ). Dalam Dalam metode metode ini, ini, organi organisas sasii pemerin pemerintah tah direorganisasi seluruh lini bisnisnya. Biasanya, korporatisasi ini dilakukan untuk membayar pajak, meningkatkan modal dalam pasar (tanpa dukungan   pemerintah pemerintah – eksplisit eksplisit maupun implisit), implisit), dan beroperasi beroperasi menurut menurut prinsipprinsip prinsip komersial. Perusahaan pemerintah difokuskan untuk memaksimalisasi keuntungan keuntungan dan mendapatkan mendapatkan keuntungan keuntungan dari investasin investasinya. ya. Mereka juga  bebas dari fasilitas pemerintah, personal, maupun sistem anggaran.

2. Dilema Privatisasi Sektor Publik  2.1 Bahaya Privatisasi

Meskipun Meskipun diiklankan diiklankan bahwa privatisasi privatisasi akan menghasilk menghasilkan an keuntunga keuntungannkeuntungan, namun privatisasi sebenarnya menimbulkan ekses-ekses berbahaya yang akhirnya menafikan dan menghapus keuntungan yang diperoleh. Bahaya atau kerugian yang paling menonjol adalah: 1.

Tersen Tersentral tralisa isasin sinya ya aset aset suatu suatu negeri negeri di sektor sektor pertan pertanian ian,, indust industri, ri, dan  perdagangan pada segelintir individu atau perusahaan yang memiliki modal   bes besar ar dan dan kecan kecangg ggih ihan an mana manaje jeme men, n, tekn teknol olog ogi, i, dan dan strat strateg egi. i. Arti Artiny nya, a, mayo mayori rita tass rakya rakyatt terce tercega gah h untu untuk k mend mendap apat atka kan n dan dan mema memanf nfaa aatk tkan an aset aset

6

tersebut. Aset tersebut akhirnya hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dengan demikian, privatisasi akan memperparah buruknya distribusi keka kekaya yaan an.. Hal Hal ini ini telah telah terb terbuk ukti ti di nege negeri ri-ne -nege geri ri kapi kapita tali lis, s, khus khusus usny nyaa Amerika Serikat dan Eropa. 2.

Pengal Pengaliha ihan n kepemi kepemilika likan n khusus khususnya nya di sektor sektor indust industri ri dan pertan pertanian ian dari dari kepemilikan kepemilikan negara/umum negara/umum menjadi menjadi kepemilikan kepemilikan individu, individu, umumnya umumnya akan mengakitbatkan PHK, atau paling tidak pengurangan gaji pegawai. Sebab investor dalam sistem ekonomi kapitalis cenderung beranggapan bahwa PHK  atau pengurangan gaji pegawai adalah jalan termudah dan tercepat untuk  meng mengur uran angi gi biay biayaa prod produk uksi si dan dan meni mening ngka katk tkan an kuali kualita tass prod produk uk.. Pada Pada gilirannya, jumlah pengangguran dan orang miskin akan bertambah. Padahal sudah diketahui bahwa pengangguran dan kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat, tingkat produksi, dan pertumbuhan ekonomi.

3.

Menghapuskan kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya adalah negara melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat. Negara tidak akan sanggup melaksanakan banyak tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya, karena negara telah kehilangan sumber-sumber pendapatannya.  Negara tak akan mampu lagi memenuhi secara sempurna kebutuhan pokok    bag bagii rakya rakyatt yang yang misk miskin in.. Nega Negara ra juga juga tak tak akan akan dapa dapatt lagi lagi meme memenu nuhi hi kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan dan pendidikan secara layak, dan lain-lain.

4.

  Negar Negaraa akan akan disibu disibukka kkan n untuk untuk mencar mencarii sumbe sumber-s r-sumb umber er pendap pendapata atan n baru baru untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan yang telah dijualnya. Dan negara tak akan mendapatkan sumber lain yang layak, selain memaksakan  pajak yang tinggi atas berbagai pabrik, sektor, dan badan-badan usaha yang telah dijualnya maupun yang memang dimiliki oleh individu. Jelas ini akan melamb melambung ungkan kan hargaharga-har harga ga dan tarif-ta tarif-tarif rif yang yang membeb membebani ani masyar masyaraka akat. t. Dengan Dengan kata lain, lain, konsum konsumen en sendir sendirilah ilah yang akan akan membay membayar ar pajak pajak itu kepada negara, bukan para investor. Jika negara sudah tidak bertanggung   jawab lagi terhadap rakyatnya, serta pengangguran terus meningkat, maka akan tercipta kondisi sosial yang rawan dan sangat membahayakan.

7

5.

Dana yang diperoleh negara dari penjualan kepemilikan umum atau negara, umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor produktif. Sebagian besarnya akan habis sesuai dikte dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF untuk  dibelanjakan pada apa yang disebut dengan “pembangunan infrastruktur”, “peles “pelestari tarian an lingku lingkunga ngan”, n”, “penge “pengemba mbanga ngan n sumber sumber daya daya manusi manusia”, a”, dan sebagainya. Semua ini jelas merupakan pintu-pintu untuk menyerap modal asing dari luar. Ini merupakan tindakan menghambur-hamburkan kekayaan umat, dengan jalan membelanjak membelanjakan an harta umat untuk untuk kepentingan kepentingan investor  asing.

6.

Menghalang Menghalangii masyarakat masyarakat umumnya umumnya untuk memperoleh memperoleh hak mereka, yaitu mema memanf nfaa aatk tkan an aset aset kepe kepemi mili lika kan n umum umum,, sepe sepert rtii air, air, miny minyak ak,, sara sarana na transpo transporta rtasi si air, air, dan pelabu pelabuhan han-pel -pelabu abuhan han.. Dengan Dengan demiki demikian, an, privat privatisa isasi si merupakan kezhaliman yang merusak penghidupan rakyat.

7.

Privatisasi media massa khususnya televisi dan radio akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalis. Ini menimbulkan bahaya   peradaban bagi umat, karena umat akan dicekoki pola pikir dan pola jiwa kufur, dengan standar moral dan perilaku ala Barat yang bejat dan rendah.

2.2 Dilema Pemerintahan Indonesia

Memang benar, bahwasanya privatisasi diharapkan akan menjadi jalan yang dilemat dilematis is apabil apabilaa tidak tidak memilik memilikii dukung dukungan an dan aksept akseptabi abilita litas. s. Sebaga Sebagaii suatu suatu kebijakan publik, tentu saja proses privatisasi harus dapat mengadopsi aspekaspek berupa dukungan dukungan politik dan akseptabili akseptabilitas tas publik. publik. Yang menjadi kendala kendala  bagi Indonesia Indonesia adalah hingga hingga saat ini Pemerintah Pemerintah kita belum bisa menyelaraskan menyelaraskan antara dua aspek tersebut. Kebijakan penjualan BUMN cenderung mengabaikan kepentinga kepentingan n nasional nasional dan selama selama ini berakhir, tidak pada swasta dan masyarakat masyarakat dalam dalam nege negeri ri,, tetap tetapii cende cenderu rung ng menj menjua ualn lnya ya ke piha pihak k asin asing. g. Ini Ini jela jelass seka sekali li menafikkan nilai-nilai nasionalisme dan terlalu bersifat liberal. Di satu sisi, pemerintah harus melakukan privatisasi karena menyangkut defisit anggaran, namun di lain pihak, pemerintah juga harus berhadapan dengan  publik yang menolak aset negaranya dijual ke pihak asing. Opini masyarakat atas

8

sikap pemerintah pemerintah yang telah menggadaik menggadaikan an aset negaranya, telah berkembang berkembang sedemikian rupa hingga menjadi anti privatisasi. Apa pun bentuk dan tujuan dari kebija kebijakan kan ini pada pada akhirn akhirnya ya akan akan ditent ditentang ang oleh oleh publik publik.. Hal terseb tersebut ut cukup cukup  beralasan karena dampak dari proses privatisasi ini lebih banyak menyengsarakan ketimb ketimbang ang manfaa manfaatny tnya, a, terutama terutama dari dari pihak pihak pekerj pekerja. a. Efisie Efisiensi nsi,, reposi reposisi si dan  pengurangan karyawan adalah dampak negatif dari program privatisasi. Kejadiankejadian masa lalu telah menjadi pelajaran yang berarti dan harus dihindari di masa-masa mendatang. Privatisasi memang sebuah dilema dan sulit dihindarkan, namun dalam melaks melaksana anakan kan kebija kebijakan kan ini, ini, kita kita harus harus selekt selektif if dan ekstra ekstra hati-ha hati-hati, ti, sehing sehingga ga nantinya nantinya akan dapat memberikan memberikan manfaat bagi kesejahteraan kesejahteraan rakyat. Agar dalam impl implem emen enta tasi siny nyaa tida tidak k meng mengun unda dang ng kont kontro rove vers rsii dan dan pert perten enta tang ngan an,, untu untuk  k  memin eminim imal alis isas asii

gejo ejolak lak

yang ang

tim timbul bul

akib akibat at

priv privat atis isas asi, i,

seb sebaik aiknya nya

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Pert Pertam ama, a, perl perlu u land landas asan an filo filoso sofi fi,, pros proses es dan dan tuju tujuan an yang yang jela jelas. s. Kedu Kedua, a, mendah mendahulu ulukan kan kepent kepenting ingan an nasion nasional al dengan dengan mengut mengutamak amakan an penjua penjualan lan aset aset BUMN kepada pemerintah daerah atau swasta nasional. Ketiga, transparansi dan fairness. Proses yang tidak transparan akan menimbulkan kecurigaan dan lebih  jauh dapat menjadi komoditas politik para elite yang anti pemerintah. Kebi Kebijak jakan an priv privat atis isas asii BUMN BUMN teta tetap p haru haruss dilan dilanju jutk tkan an pada pada tahu tahun n 2003 2003 ini. ini. Pemerintah memang tidak punya pilihan. Namun, privatisasi yang terus berlanjut tampak tampaknya nya akan akan tetap tetap menjad menjadii bahan bahan perdeb perdebata atan n panjan panjang, g, selama selama proses proses dan impl implem emen enta tasi siny nyaa

tida tidak k

memb member erik ikan an manf manfaa aatt

yang yang sebe sebesa sar-b r-bes esarn arnya ya bagi bagi

masyarakat dan negara. Di Indonesia sendiri, privatisasi banyak ditentang, juga karena perusahaan (BUMN) yang dialihkan ke swasta memiliki dan menyangkut hajad hidup orang   banya banyak, k, sepert sepertii perusa perusahaa haan n air, air, teleko telekomun munika ikasi, si, eksplo eksploras rasii SDA dan lainny lainnya, a, masyarakat Indonesia yang notabene kapabilitas ekonominya yang masih dibawah normal atau masih banyak masyarakat yang miskin, menentang privatisasi karena taku takutt peru perusa saha haan an (BUM (BUMN) N) yang yang dial dialih ihka kan n kepe kepemi mili lika kann nnya ya itu itu tida tidak k lagi lagi memberikan memberikan pelayanan kepada masyarakat masyarakat dengan biaya yang murah, ini karena

9

  peru perusa saha haan an (BUM (BUMN) N) yang yang tela telah h di priv privat atis isas asii hany hanyaa akan akan memi memiha hak k dan dan menguntungkan pemilik modal. Dari segala pertentangan privatisasi diatas yang memiliki citra buruk di mata masyarakat Indonesia, sebenarnya tidak selalu buruk dan mengandung kerugian,   privatisasi akan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemilik modal jika dilakukan dengan cara yang benar dan untuk tujuan yang tepat, maka negara dan masyarakat tak akan merugi, beberapa contoh diantaranya yaitu : •

Pertama, Priv Privat atis isas asii dila dilaku kuka kan n atas atas dasa dasarr tran transf sfer er tekn teknol olog ogii yang yang lebih lebih

moderen dan atas dasar menambah modal sehingga produksi suatu perusahaan (BUMN) akan lebih berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi dengan  perusahaan swasta lainnya yang bergerak dalam jenis usaha yang sama. •

Privatisa isasi si dilaku dilakukan kan tidak tidak untuk untuk meraih meraih keuntu keuntunga ngan n pemeri pemerinta ntah h Kedua, Privat semata sehingga masyarakat pun dapat merasakan dari hasil privatisasi, dalam hal ini pemerintah harus tetap mengontrol proses pengambilan keputusan yang dila dilaku kuka kan n peru perusa saha haan an (BUM (BUMN) N) yang yang telah telah dial dialih ihka kan n dan dan dalam dalam preo preose sess   privatisas privatisasii pemerintah pemerintah harus memikirkann memikirkannya ya matang-mata matang-matang, ng, bukan karena desakan finansial.

•

Ketiga, Privatisasi yang dilakukan pemerintah atas perusahaan (BUMN), tidak 

menjual sepenuhnya saham yang ada pada Perusahaan (BUMN) dalam hal ini   porsi penjualan saham BUMN ke swasta lebih kecil dibanding kepemilikan  pemerintah  pemerintah sehingga swasta tidak dapat berbuat banyak dan pemerintah pemerintah dapat konsisten konsisten melayani masyarakat masyarakat dengan dengan menyediakan menyediakan barang atau jasa dengan dengan  biaya yang murah. •

Keempat,

Atur Aturan an

peru erundan ndang g-un -undang dangan an

ten tentan tang

penan enanam aman an

modal odal

(lokal (lokal/as /asing ing)) dan persai persainga ngan n usaha usaha yang yang kuat kuat dan jelas jelas akan akan member memberikan ikan dampak secara tidak langsung kepada masa depan perusahaan (BUMN) karena swasta yang telah memilki hak atas perusahaan (BUMN) yang di privatisasi memiliki kontrak hukum sehingga swasta hanya dapat melakukan tindakan dan mengambil kebijakan yang masih dalam koridor hukum tersebut. Jika semua hal itu terpenuhi, maka akan akan memperkecil kerugian yang selama ini ditakutkan masyarakat oleh dampak dari privatisasi, yaitu dapat diperoleh hasil

10

yang yang yang yang mengun menguntun tungka gkan, n, dianta diantaran ranya ya yaitu yaitu menamb menambah ah APBN, APBN, membua membuatt  perusahaan (BUMN) lebih transparan, adil a dil dan dapat dipertanggungjawabkan.  Namun, rasanya di Indonesia, Privatisasi masih menjadi momok yang mengerikan  bagi masyarakat, hal ini wajar terjadi dan dialami masyarakat karena selama ini  pemerintah Indonesia melakukan privatisasi atas desakan kekurangan atau devisit APBN APBN sehi sehing ngga ga pros proses es dan dan damp dampak ak priv privat atis isas asii kede kedepa pann nnya ya tida tidak k begi begitu tu diperh diperhati atikan kan.. Sebaga Sebagaii contoh contoh kita kita dapat dapat lihat lihat dari dari perusa perusahaa haan n teleko telekomun munika ikasi si terbesar yang telah diprivatisasi guna menambal APBN, yaitu PT. Telkomsel dan PT. Indosat Tbk . Apa yang harus dilakukan dilakukan pemerintah? pemerintah? Pertama, Pertama, pemerintah pemerintah mencoba mencoba memper memperbai baiki ki sendir sendirii perusa perusahaa haan-p n-peru erusah sahaan aan BUMN BUMN itu yaitu yaitu dengan dengan cara cara melakukan restrukturisasi. Tetapi cara ini masih kurang berhasil selain terbatasnya anggaran anggaran pemerintah pemerintah untuk untuk memperbaiki memperbaiki kinerja, pemerintah pemerintah juga dihadapkan dihadapkan dengan masalah budaya korupsi yang sudah melekat di setiap BUMN yang ada. Maka dibutuhkan keterlibatan pihak lain yang membantu untuk memperbaikinya, oleh oleh kare karena na itu, itu, priv privat atis isas asii meru merupa paka kan n salah salah satu satu alter alterna nati tiff terb terbai aik k untu untuk  k  meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan-perusahaan BUMN.

3. Tanggungjawab Perusahaan Sektor Publik  3.1 Klasifikasi BUMN

Dengan cara pandang dari fungsi-fungsi yang berbeda-beda, selanjutnya bisa dibuat gradasi susunan kedudukan BUMN dari segi fungsi penghasil penerimaan, fungsi fungsi memban membangun gun kedaul kedaulatan atan negara negara,, fungsi fungsi pelaya pelayanan nan publik publik atau atau fungs fungsii lainnya. Berdasarkan cara pandang itu, berarti pengelompokan BUMN lebih tepat dibuat dalam bentuk matrik. Untuk BUMN yang diberi misi utama mencetak laba, memang semestinya BUMN tersebut memiliki memiliki pertumbuh pertumbuhan an laba sekurang-k sekurang-kurang urangnya nya rata-rata rata-rata 10  persen per tahun. Jenis-jenis BUMN yang seharusnya dikenakan standar minimal seperti ini adalah BUMN Telekomunikasi, Perbankan, Jasa Keuangan, Semen, Energi, dan Pertambangan. Bahkan khusus untuk BUMN Telekomunikasi dan Pert Pertam amba bang ngan an,, seme semest stin inya ya mera meraih ih laba laba jauh jauh di atas atas 10 pers persen en meng mengin inga gatt

11

 pertumbuhan permintaan dan keberhasilan yang dicapai pihak swasta beberapa tahun terakhir.Tetapi, untuk BUMN yang juga punya fungsi menjaga integrasi nasional dan menjaga keseimbangan roda pembangunan, parameter laba tentu lebih adil diganti dengan parameter efsiensi. Sementara kinerja BUMN ini tentu harus dilihat dari fungsinya mencegah ketertinggalan wilayah, mencegah konflik  sosial, melindungi HAM Ekosob, dan sebagainya. Contoh BUMN-BUMN yang bisa

masuk

kategori

ini

adalah

PT

Pelni,

PT

Pos

Indonesia

dan

Biofarma.Sementara, tentu ada BUMN yang mengemban fungsi di tengah-tengah antara menciptakan profit dan menjalankan fungsi pelayaan publik. BUMN yang  bergerak di bidang farmasi untuk konsumsi massal, transportasi kereta api (PT KAI) dan penyediaan energi listrik (PT PLN), bisa masuk kategori ini.

3.2 Fungsi Pelayanan Publik 

Kita Kita dapat dapat meliha melihatt secara secara jernih jernih bahwa bahwa tidak tidak dapat dapat dipisa dipisahka hkan n antara antara  pelayanan  pelayanan publik dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menangani. menangani. Ada keterkaitan antara satu dan lainya, yang hingga hari ini masih tumpang-tindih belum berjalan sesuai dengan fungsi masing-masi masing-masing.D ng.Dibutu ibutuhkan hkan penyesuaia penyesuaian n ke arah strategi, strategi, sinergi sinergi serta struktur  struktur   budaya dan sumber daya manusia yang lebih luas, fokus pada motivasi, semangat dan dan inis inisia iati tif. f. Pali Paling ng tida tidak k kita kita bisa bisa meny menyer erap ap peng penger erti tian an bahw bahwaa untu untuk  k  mewujudkan penyelenggaraan tugas, diperlukan sesuatu yang berbeda (different thing) dititikberatkan pada bagaimana fungsi tersebut diterapkan, serta sentuhan gaya seni budaya untuk mewujudkan berbagai hal tersebut (The touch of art and style). Demikian juga dengan BUMD. Masyarakat masih melihat ada sebagian fungsi yang dijalankan BUMN, BUMD terutama fungsi  public service obligation (PSO) belum berjalan optimal. Tentu saja, tak semua BUMN, BUMD tergolong 'menguasai hajat hidup orang   banya banyak'. k'. Sebagi Sebagian an di antaran antaranya ya bahkan bahkan tidak tidak terkait terkait secara secara langsu langsung, ng, kecual kecualii dalam dalam peng penger erti tian an seba sebaga gaii sumb sumber er dana dana untu untuk k memb membia iaya yaii kegi kegiat atan an nega negara, ra, termasuk termasuk tentunya tentunya untuk untuk pelaksanaan pelaksanaan kewajiban publik. publik. Perbaikan Perbaikan diperlukan diperlukan guna memberikan pelayanan publik agar menjadi lebih baik.Sektor-sektor yang

12

mengua menguasai sai hajat hajat hidup hidup orang orang banyak banyak,, antara antara lain pangan pangan,, peruma perumahan han,, energi energi,, transportasi dan jasa pos. Artinya, pemerintah memiliki sejumlah BUMN, BUMD yang menjalankan cabang-cabang produksi tersebut. Status BUMN BUMD yang tidak ditujukan ditujukan untuk mendapatkan mendapatkan laba adalah perusahaan perusahaan jawatan (perjan) dan  perusahaan umum (perum).

3.3 Peran Dalam Pemulihan ekonomi

BUMN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.  Namun agar peran tersebut bisa lebih maksimal, BUMN harus memebuhi syaratsyarat berikut; •

Dikelola berdasarkan prinsip dan kultur korporasi yang sehat;

•

Dikelola oleh manajemen profesional, integritas dan leadership yang kuat, serta memiliki sense of business yang tinggi. Untuk itu pola rekrutmen dan pola remunerasi harus dikembangkan sesuai dengan standar korporasi;

•

Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), secara konsis-ten dan berkesinambungan;

•

Mampu terus menciptakan nilai tambah dan inovasi;

•

Siap bersaing di era kompetisi global, dan memiliki kemampuan untuk survive dalam segala kondisi;

•

Memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility), baik dalam hal kepedulian kepedulian terhadap lingkungan lingkungan hid up, pengentasa pengentasan n problem problem masyarakat masyarakat sekitar, dan pengembangan pengusaha kecil.

Tidak dapat dipungkir dipungkirii bahwa keberhasilan keberhasilan pengelolaa pengelolaan n BUMN membutuhka membutuhkan n keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik Pemerintah, manajemen BUMN, karyawan BUMN, akademisi, parlemen, dan masyarakat luas yang memiliki perhatian hatian terhad terhadap ap BUMN. BUMN. Karena Karena itu, itu, marilah marilah bersam bersama-sa a-sama ma kita kita pikirk pikirkan an dan   panta pantau u bersam bersamaa pengel pengelola olaan an BUMN BUMN ini, ini, untuk untuk dapat dapat member memberikan ikan hasil hasil yang yang seoptimal mungkin bagi masyarakat dan negara ini.

13

4. Daftar Rujukan

Bappenas,

2011.

Dilema

Privatisasi

BUMN

(Online),

(http://els.bappenas.go.id/upload/other/Dilema%20Privatisasi %20BUMN.htm, %20BUMN.htm, diakses 22 Maret 2011). Gaul

Islam,

2011.

Privatisasi,

Fakta

dan

Bahayanya

(http://www.gaulislam.com/privatisasi-fakta-dan-bahayanya/,

(Online),

diakses

22

Maret 2011). Word Wordpr pres ess, s, 2011 2011..

BUMN BUMN Untu Untuk k

Mens Mensej ejah ahte terak rakan an Masy Masyar arak akat at (Onl (Onlin ine), e),

(http://andrinof.wordpress.com/2007/05/31/bumn-untuk-mensejahterakanmasyarakat/, masyarakat/, diakses 22 Maret 2011). Wordpress.

2011.

Privatisasi

(Online),

(http://coenpontoh.wordpress.com/2005/09/13/privatisasi/, (http://coenpontoh.wordpress.com /2005/09/13/privatisasi/, diakses 22 Maret Ma ret 2011).

14