STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK MAKALAH

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi salah satu Tugas Mata Kuliah
Akuntansi Sektor Publik pada Program Diploma lll (D3)
Jurusan Akuntansi STIE STAN-Indonesia Mandiri

Disusun oleh:
NENDA MARLIANI (271301001)
VINKA KARINA (271301003)
FITRIANINGSIH (271301008)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN-INDONESIA MANDIRI
BANDUNG
2015
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Robb semesta alam yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan judul "Standar Akuntansi
Keuangan Sektor Publik". Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas mata
kuliah Akuntansi Sektor Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN-
Indoensia Mandiri.
Selama penyusunan makalah ini penulis telah banyak menerima bantuan,
bimbingan, nasehat, dukungan, dan dorongan serta semangat dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dani Sopian, SE., M.Ak., selaku Dosen Mata Kuliah Akuntansi Sektor
Publik di STIE STAN Indonesia Mandiri.
2. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dorongan moril maupun
materil.
3. Seluruh sahabat seperjuangan Akuntansi D3 2013.
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam membahas serta mengkaji
topik yang ada, namun penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari
sempurna dan masih banyak sekali kekurangan didalamnya, hal ini dikarenakan
keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimliki oleh penulis.

Bandung, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang Masalah 5
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Tujuan Penulisan 8
BAB II STADAR AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 9
2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik 9
2.2 Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik 9
2.3 Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Sektor
Publik di Indonesia 10
2.4 Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik 11
2.5 Pertimbangan Pemilihan Dasar Akrual 11
2.6 Keuntungan Dasar Akrual 12
2.7 Standar Akuntansi Pemerintahan 13
2.7.1 Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan 14
2.7.2 Tujuan dan Strategi KSAP 15
2.7.3 Pelaporan Keuangan 17
2.7.4 Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan 17
2.7.5 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan 18
2.7.6 Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan 20
2.7.7 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 20
2.7.8 Isi Standar Akuntansi Pemerintahan 21
2.7.8.1 PSAP 01 22
2.7.8.2 PSAP 02 26
2.7.8.3 PSAP 03 28
2.7.8.4 PSAP 04 29
2.7.8.5 PSAP 05 29
2.7.8.6 PSAP 06 30
2.7.8.7 PSAP 07 32
2.7.8.8 PSAP 08 34
2.7.8.9 PSAP 09 36
2.7.8.10 PSAP 10 37
2.7.8.11 PSAP 11 41
2.7.8.12 PSAP 12 42
2.8 Overview- International Public Sector Accounting Standards 44
2.8.1 IPSAS 01 46
2.8.2 IPSAS 02 47
2.8.3 IPSAS 03 48
2.8.4 IPSAS 04 49
2.8.5 IPSAS 05 51
2.8.6 IPSAS 06 52
2.8.7 IPSAS 07 53
2.8.8 IPSAS 08 54
2.9 Independensi dan UU No 17 Tahun 2003 56
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 57
3.1 Kesimpulan 57
3.2 Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 60
Lampiran 1 (Kertas Kerja dan Analisia) 61

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
Partisipasi masyarakat yang lebih besar merupakan perwujudan dari
tuntutan Akuntabilitas Publik dan Otonomi Daerah. Akuntabilitas adalah
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik (Kawedar, 2011:11)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang direvisi
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang direvisi dengan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah 2 (dua) undang-undang yang
berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Sebagai Penjabaran dari
otonomi tersebut di bidang administrasi keuangan daerah, berbagai peraturan
operasional juga telah dikeluarkan. Beberapa peraturan yang relevan itu
adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Dekosentrasi
dan Tugas Pembantuan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan
Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
DPRD.
Arti penting akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik sudah
disadari dan sudah direflesikan dalam berbagai peraturan pemerintah diatas.
Akan tetapi, rincian penyajian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
yang antara lain berisikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Arus Kas masih harus ditingkatkan kualitasnya.
Ditinjau dari uraian diatas, problematika yang dihadapi lebih pada
kapasitas teknis, dimana kajian kebijakan politik masih dibutuhkan. Secara
teknis, pemahaman konsep, sistem dan prosedur akuntansi masih perlu
diperdalam secara terpisah dari konteks regulasi. Sementara itu,
konsekuensi logis dari reformasi regulasi mulai terlihat dari berbagai
peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Ide
pembaharuan dapat dirinci sebagai berikut:
a. Reformasi anggaran melalui perubahan struktur dan format anggaran,
proses penyusunan anggaran, perubahan administrasi pelaksanaan, serta
penerapan standar akuntansi.
b. Reformasi pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam
memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan dana
pinjaman, dan pembelanjaan defisit.
c. Reformasi pelaporan melalui pengembangan standar akuntansi pemerintah,
penyederhanaan sistem dan prosedur akuntansi, proses audit internal dan
eksternal, dan pengembangan pelaporan kinerja.
Kata kunci dari seluruh agenda reformasi keuangan diatas adalah
orientasi hasil. Orientasi hasil merupakan asumsi Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 yang menekankan pada pembuktian kinerja. Secara khusus, di pasal
8 dan pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, mekanisme
pengukuran kinerja dilakukan sejak awal penyusunan anggaran daerah (APBD)
melalui penentuan tolak ukur yang akan digunakan (Bastian, 2005: 129-130)
Jadi intinya, yang menjadi dasar kebutuhan standar akuntansi keuangan
sektor publik adalah rincian penyajian Laporan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah yang antara lain berisikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan
Laporan Arus Kas masih harus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga secara
teknis, pemahaman konsep, sistem dan prosedur akuntansi masih perlu
diperdalam. Pada akhirnya muncul reformasi regulasi yang terlihat dari
berbagai peraturan pelaksana .
Ide pembaharuan tersebut berupa reformasi anggaran, pendanaan dan
pelaporan. Di dalam reformasi anggaran diperlukan penerpan standar
akuntansi dan dalam reformasi pelaporan diperlukan pengembangan standar
akuntansi. Kata kunci dari seluruh agenda reformasi keuangan diatas adalah
orientasi hasil. Pada intinya standar akuntansi dibutuhkan untuk
meningkatkan hasil berupa kinerja keuang sektor publik. Selain itu terdapat
batas waktu bagi pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan keuangan
tersbut sehingga diperlukan pedoman akuntansi berupa standar akuntansi
keuangan sektor publik.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat makalah dengan judul
"Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik".

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam
makalah ini adalah:
1. Apa Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik ?
2. Apa Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik ?
3. Bagimana Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik di
Indonesia ?
4. Apa Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik ?
5. Bagimana Pertimbangan Pemilihan Dasar Akrual ?
6. Apa Keuntungan Dasar Akrual ?
7. Apa itu Standar Akuntansi Pemerintahan?
8. Bagaimana Overview- International Public Sector Accounting Standards?
9. Independensi dan UU No 17 Tahun 2003 ?

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulis melakukan penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
2. Untuk mengetahui Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor
Publik
3. Untuk mengetahui Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Sektor
Publik di Indonesia
4. Untuk mengetahui Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
5. Untuk mengetahui Pertimbangan Pemilihan Dasar Akrual
6. Untuk mengetahui Keuntungan Dasar Akrual
7. Untuk mengetahui Apa itu Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Untuk mengetahui Overview- International Public Sector Accounting
Standards
9. Untuk mengetahui Independensi dan UU No 17 Tahun 2003

BAB II
STADAR AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur

perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan
pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur
akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan
standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk untuk menjamin
konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang
memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas
dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan
keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Mardiasmo, 2009:148-149).
Standar akuntansi keuangan merupakan salah satu standar akuntansi.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah aturan-aturan yang harus digunakan
di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak
eksternal. Sektor Publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan
dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Sehingga standar akuntansi keuangan sektor publik dapat didefinisikan
sebagai aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian
laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal oleh suatu entitas yang
akitvitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan
pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

2.2 Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik adalah
sebagai berikut:
a. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan
dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah
yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang
baru.
b. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi
dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar
yang telah disesuai dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang
mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan (Bastian,
2005:130).

2.3 Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
di Indonesia
Pada tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntansi Sektor
Publik (IAI-KASP) telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi
yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas-entitas sektor publik
yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP). Dalam
standar ini, IAI-KASP telah berusaha melakukan harmonisasi terhadap
akuntansi, laporan keuangan dan auditing antara yurisdiksi dan mana yang
paling tepat, antara sektor publik dengan sektor swasta, dan untuk
mengharmonisasikan laporan keuangan antara accounting basis dan economic
basis.
SAKSP dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku ditingkat
internasional dengan harapan tencapainya informasi keuangan yang konsisten
dan dapat dibandingkan untuk semua yurisdiksi. Walaupun dalam praktek dan
aplikasi prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen keuangan pada entitas
sektor publik dapat terjadi baik pada entitas dengan level yurisdiksi yang
sama maupun yang berbeda. Semuanya tergantung pada kebijakan dan praktik
yang ada.
Selama ini aktivitas sektor publik dikelola dengan kualitas informasi
keuangan yang belum baik. Tidak terdapat informasi atas asset dan
liabilities dan hanya memperlihatkan item revenue seperti penjualan atas
unit bisnis atau aset pemerintah. Sehingga informasi yang tersedia acap
kali tidak andal, tidak diaudit dan hanya dapat dipakai sebagai
pertimbangan keputusan untuk periode setelah periode pelaporan tersebut.
Penerapan SAKSP akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan
pemerintah yang lebih baik. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai
informasi yang lebih baik dan forecasting serta budgeting yang lebih
realiabel sama seperti manajemen terhadap sumber daya ekonomis (Bastian,
2005:130-131).

2.4 Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) :
a. Meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan
pemerintah.
b. Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian.
c. Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan
keuangan.
c. Meningakatkan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar
akuntansi yang sama (Bastian, 2005:131).

2.5 Pertimbangan Pemilihan Dasar Akrual
Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik telah memilih dasar akrual
sebagai basis pencatatan akuntansi. Dasar akrual mengakui transaksi dan
kejadian pada saat transaksi dan kejadian tersebut terjadi. Elemen-elemen
dalm dasar akrual yang diakui adalah aktiva, kewajiban, net worth,
pendapatan, dan biaya. Pengukuran akuntansi akrual berfokus pada pengukuran
sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.
Akuntansi dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tentang sumber
daya yang dikendalikan oleh suatu entitas, biaya dalam menjalankan
operasinya, informasi lain yang terdapat pada posisi keuangan dan
perubahannya, serta informasi yang dapat digunakan untuk menilai entitas
tersebut beroperasi secara ekonomis dan efisien.
Model Pelaporan terdiri dari: Neraca, Laporan Kinerja Keuangan,
dan Laporan Arus Kas. Materialitas merupakan konsep dalam pelaporan
keuangan yang menghubungkan karakteristik-karakteristik kualitatif laporan
keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan akrual dapat diukur :
dapat dipercaya, relevan pada kebutuhan pemakai, mudah dipahami, jelas dan
akurat, disajikan menurut periodisasi, konsisten, komparabilitas diantara
entitas yang sama, dan materialitas. Materialitas , informasi dikatan
material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat
informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang
diambil atas dasar laporan keuangan.

2.6 Keuntungan Dasar Akrual
a. Tujuan umum pelaporan keuangan dasar akrual mempunyai peran
akuntabilitas dan peran informatif sehingga laporan keuangan memberikan
informasi kepada pengguna tentang :

1. Penilaian kinerja, posisi keuangan, dan aliran arus kas suatu entitas

2. Menilai kepatuhan entitas terhadap undang-undang, regulasi, hukum dan
perjanjian kontrak yang berkait dengan pelaporan kinerja keuangan
serta jasa, posisi keuangan, dan aliran arus kas

3. Pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dalam menjalankan
usahanya

b. Dalam kontes sektor publik, akuntansi dasar akrual memberikan informasi
bahwa:

1. Pemerintah menerapkan akuntanbilitas untuk sumber daya yang
digunakannya.

2. Pemerintah menerapkan akutabilitas untuk manajemen atas aktifa dan
kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan

3. Menunjukkan bagaimana sektor publik membiayai kegiatannya dan memenuhi
persyaratan kas-nya.

4. Mengizinkan publik untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam
membiayai aktivitasnya dan memenuhi segala kewajiban serta
komitmennya.

5. Menunjukkan kondisi keuangan pemerintah dan perubahan dalam kondisi
keuangan tersebut.

6. Informasi yang disajikan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam biaya pelayanan jasa kepada publik, efisiensi, dan
pencapaiannya/accomplishments

c. Manajemen sektor publik mensyaratkan informasi seluruh posisi keuangan
dan informasi rinci atas aktiva dan kewajiban untuk:

1. Mengambil keputusan tentang kelayakan jasa yang ingin diberikan.

2. Menerapkan akuntabilitas kepada publik untuk mengelola aktiva dan
kewajibannya.

3. Perencanaan pendanaan atas pemeliharaan dan penggantian aktiva.

4. Perencanaan pelunasan dan kelangsungan kewajiban.

5. Pengelolaan posisi kas dan pembelanjaan.

d. Manajemen sektor publik perlu mengetahui pengaruh keputusan yang lalu
terhadap posisi keuangan saat ini, dan pengaruh keputusan saat ini
terhadap posisi keuangan masa datang.informasi ini dapat diperoleh jika
tersedia informasi yang rinci atas aktiva dan kewajiban.

e. Para manajer organisasi sektor publik acapkali dipercaya mengelola
aktiva dan kewajiban, sehingga mereka perlu menentukan cara paling
efisien dalam menggunakan aktiva, pengendalian kewajiban, pelaporan atas
pengelolaannya.

f. Akuntansi akrual mensyaratkan organisasi memelihara pencatatannya atas
aktiva dan kewajibannya, termasuk informasi berhubungan dengan
kepemilikkan dan pengendalian, yang merupakan isyarat yang tepat atas
aktiva dan kewajiban.

2.7 Standar Akuntansi Pemerintahan
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Bab I Pasal 1, menyatakan bahwa
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.

2.7.1 Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan
Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) :

1. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Hal diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
yang mensyaratkan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD
disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 Tahun 2004
tentang perbendaharaan negara mengamanatkan tugas penyusunan standar
tersebut kepada komite standar yang independen, dengan keputusan presiden
tentang komite standar akuntansi pemerintah.

3. Sesuai amanat Undang-Undang di atas, Presiden menetapkan Keputusan
Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi
pemerintah (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan
Keputusan Presiden RI Nomor 2 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi
Pemerintahaan. Keppres menguatkan KSAP dibentuk oleh Menteri Keuangan
dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 308/KMK.012/2002 tentang
Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 13 Juni
2002.

4. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan
(Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan
(Komite Kerja). Komite konsulatif bertugas memberi konsultasi dan
pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas
mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaika
konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada
Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.

5. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi diterpakan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan
keuangan pemerintah di Indonesia.

6. Selain menyusun SAP,KSAP juga berwenang menerbitkan berbagai publikasi
lainnya, seperti IPSAP (Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah) dan Buletin Teknis.

7. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman dan informasi lebih lanjut
yang akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan penerapan
SAP, serta untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi
maupun masalah-masalah akuntanasi maupun pelaporan keuangan.

Menurut PP No 71 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) IPSAP dimaksudkan untuk
menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir
pengguna PSAP. Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah
teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan/atau
IPSAP.

2.7.2 Tujuan dan Strategi KSAP
1. KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan
keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar
akuntansi, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

Yang dimaksud akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
(Kawedar, 2011:11).

Yang dimaksud dengan andal adalah informasi dalam laporan keuangan bebas
dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan materil, meyajkan setiap
fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal
memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
disajikan.
b. Dapat Diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
hasilnya tetap menghasilkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c. Netralisasi
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu (Kawedar, 2011:11).
2. Dalam mencapai tujuan KSAP mengacu pada praktik-praktik terbaik
internasional, diantaranya dengan mengadaptasi International Public
Sector Accouting Standar (IPSAS) diterbitkan oleh International Federaion
of Accountant (IFAC).

3. Secara prinsip pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS, namun
disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku, praktik-praktik keuangan serta kesiapan sumber
daya para pengguna SAP.

4. Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis
kas menuju akrual (cash towards accrual). Dengan basis ini pendapatan,
belanja dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset,
utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual.

5. Proses transisi standar menuju akrual diharapkan selesai pada tahun
2007.

6. Menyusun SAP, KSAP menggunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh:

a. International Federation of Accountants

b. International Accouting Standards Committee

c. International Monetary Fund

d. Ikatan Akuntansi Indonesia

e. Financial Accounting Standards Board-USA

f. Governmental Accounting Standards Board-USA

g. Pemerintah Indonesia berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan
negara

h. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan
keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.

2.7.3 Pelaporan Keuangan Pemerintah
1. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum
pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus
pemakainya. Penggunaan istilah "laporan keuangan" semua laporan dan
berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut.

Tujuan Umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan
perusahaan. Tujuan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan pihak tertentu
yang format laporannya tidak sesuai dengan format SAP. Misalnya saja
pelaporan keuangan dengan format Permendagri.

2. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan
dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk
kebutuhan khusus. KSAP mendorong penggunaan SAP dalam penyusunan laporan
keuangan bertujuan khusus apabila diperlukan.

Yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang
teridiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban. (Kawedar:2011:11)

2.7.4 Kedudukan SAP
Kedudukan SAP dibagi meanjadi dua macam :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keungan Negara, SAP ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintahan.
2. Setiap entitas pelaporan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah wajib
menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan juga adanya upaya
pengharmonisasian atas berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dengan SAP.

2.7.5 Ruang Lingkup SAP
1. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan yaitu, pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan unit organisasi di lingkungan peamerintah
pusat/daerah. Jika menurut peraturan perundang-undangan unit organisasi
dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada
setiap standar yang diterbitkan.

3. Proses penyiapan SAP (Due Process) merupakan mekanisme prosedural yang
meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam stiap penyusunan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh komite.

4. Proses penyiapan SAP berlaku umum saeacara internasional dengan
penyesuaian terhadap kondisi yanga ada di Indonesia. Penyesuaian
dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan
kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang
ditetapkan.

Tahap-tahap penyiapan SAP sebagai berikut :

a. Identifikasi Topik untuk dikembangkan menjadi standar. Tahap ini
merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan
yang berkembang dan memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan
standar akuntansi pemerintahan.

b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP. Pokja bertugas
membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotan pokja berasal
dari berbagai instnasi yang kompeten di bidangnya.

c. Riset terbatas oleh Kelompok Kerja. Pokja melakukan riset terhadap
literatur-literatur standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara,
praktik-parktik akuntansi yang sehat, serta peraturan-peraturan dan
sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

d. Penulisan Draf oleh Kelompok Kerja. Berdasarkan hasil riset terbatas
dan acuan lainnya, Pokja menyusun draft SAP. Draft yang telah selesai
disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja secara mendalam.

e. Pembahasan Draft oleh Komite Kerja. Draf yang telah disusun oleh Pokja
tersebut dibahas oleh angota komite kerja. Pembahasan ini lebih
diutamakan pada substansi dan implikasai penerapaan standar dengan
pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang
berkualitas. Dalam pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi
perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada
tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk menyampaikan persepsi.

f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan. Komite Kerja
berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan
peluncuran draf publikasi SAP.

g. Peluncuran Draf Publikasi SAP (Exosure Draft). KSAP melakukan
peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada stakeholder,
antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi
terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.

h. Dengar Pendapatan Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik
(Public Hearing). Dengan pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar
pendapat terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat terbatas
dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akdemisi,
pratiksi, pemerhati akuntansi pemerintahan utnuk memperoleh
tanggapan/masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian. Dengar
pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan maasyarakat
yang berkepetingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta
tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.

i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf Publikasian. KSAP
melakukan pembahasan atas tanggapan atau masukan yang diperoleh dari
dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan maasukan lainnya
dari berbagaai pihak untuk menyempurnakan draf publikasian.

j. Finalisasi Standar. Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP
memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan
tahap akhir dari penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi,
maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan
draft PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

2.7.6 Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan
1. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, KSAP melalui
pemerintah, meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP. Komite Konsultatif
selanjutnya mengusulkan kepada Presdien draf SAP Final melalui Menteri
Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

2. Sosialisasi Awal Standar

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP selanjutnya
dipublikasikan dan distribusikan kepada publik termasuk masyarakat,
institusi, serta perwakilan organisasi. Selain itu, KSAP melakukan
sosialisasi awal standar kepada para pengguna. Bentuk sosialisasi awal
yang dilakukan berupa seminar/diskusi dengan para pengguna, program
pendidikan profesional berkelanjutan, training of trainers (TOT), dan
lain-lain

3. Bahasa

Seluruh draf dan standar, termasuk intepretasi dan buletin teknis
diterbitkan oleh KSAP dalam bahasa Indonesia. Proses pengalihan bahasa ke
bahasa lain harus dikonfirmasikan kepada KSAP. Interpretasi Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah
penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Buletin
Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi
sebagai pedoman bagi pengguna.

2.7.7 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan merumuskan konsep yang
mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan
daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

a) Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakannya
tugasnya;

b) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang
belum diatur dalam standar;

c) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan
disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan

d) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal apabila
terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi yang diunggulkan adalah
relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik
demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar
akuntansi di masa depan.

2.7.8 Isi Standar Akuntansi Pemerintahan
Isi Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari yang tertera dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual adalah 12 Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP), sebagai berikut:
1) PSAP 01- Penyajian Laporan Keuangan
2) PSAP 02- Laporan Realisasi Anggaran
3) PSAP 03- Laporan Arus Kas
4) PSAP 04- Catatan atas Laporan Keuangan
5) PSAP 05- Akuntansi Persediaan
6) PSAP 06- Akuntansi Investasi
7) PSAP 07- Akuntansi Aset Tetap
8) PSAP 08- Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9) PSAP 09- Akuntansi Kewajiban
10) PSAP 10- Akuntansi untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11) PSAP 11- Akuntansi Khusus untuk Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
12) PSAP 12- Laporan Operasional.

2.7.8.1 PSAP No.01-Penyajian Laporan Keuangan
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements ) dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk
tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga
legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh
pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur
laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan
keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran,
dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang
lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.
Ruang Lingkup PSAP 01, Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah
laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud
dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif,
pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,
investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi
laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan
yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun
laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu
basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian
laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan
pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual,
menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus
kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan
pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas pemerintah;

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif
dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi
besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,
sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko
dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan
informasi bagi pengguna mengenai:

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi
tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf namun tidak dapat sepenuhnya
memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan,
dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan
selama satu periode.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada
pimpinan entitas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan
terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan
finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a) Laporan Realisasi Anggaran;

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c) Neraca;

d) Laporan Operasional;

e) Laporan Arus Kas;

f) Laporan Perubahan Ekuitas;

g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas
pelaporan, kecuali:

a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh
Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan
keuangan konsolidasiannya.

Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang
ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa
bendahara umum negara/daerah. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan
anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan
menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh
dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan
Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo Anggaran
Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya,
penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan
kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya
ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk
melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna
dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti
halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya
ekonomi. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan
informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama
suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup
ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif
akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Untuk menghindari
kesalahpahaman dalam membaca laporankeuangan, entitas pelaporan harus
mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang
tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan. Entitas pelaporan
mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

2.7.8.2 PSAP No.02-Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan
dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan
informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara
anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target
yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetang Standar
Akuntansi Pemerintahan, basis akutansi yang digunakan dalam penyusunan
laporan realisasi anggaran disesuaikan dengan basis akuntansi yang
digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Jika anggaran disusun
dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka laporan realisasi anggaran
disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah
atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasarkan basis akrual, maka laporan realisasi anggaran disusun
berdasarkan basis akrual. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi
berbasis akrual, menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Hal
ini menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran harus disusun berdasarkan
basis akuntansi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang
anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetang Standar
Akuntansi Pemerintahan, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 02, Laporan
Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai
unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-
kurangnya mencangkup pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah.

b) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

c) Transfer
Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana
bagi hasil.
d) Surplus/defisit LRA
Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan
belanja selama satu periode pelaporan.
e) Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit.
f) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan adalah setiap pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran.
g) Pembiayaan Neto
Pembiayaan Neto adalah hasil pengurangan antara penerimaan pembiayaan
dengan pengeluaran pembiayaan.
h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode
pelaporan.

2.7.8.3 PSAP No.03-Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan
informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris.
Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian
laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas
dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama
satu periode akuntansi.
Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode
akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi
ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

2.7.8.4 PSAP No.04-Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan
Laporan Arus Kas.
Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah
mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.
Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk
meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan pen penyediaan pemahaman
yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

2.7.8.5 PSAP No.05-Akuntansi Persediaan
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan
yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai
seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen
peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam
hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang
digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat
pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai
persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi Persediaan dapat
terdiri dari:
a. Barang konsumsi;
b. Amunisi;
c. Bahan untuk pemeliharaan;
d. Suku cadang;
e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f. Pita cukai dan leges;
g. Bahan baku;
h. Barang dalam proses/setengah jadi;
i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis
seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga
seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui
sebagai persediaan.
Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit
tanaman. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.7.8.6 PSAP No.06-Akuntansi Investasi
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat
yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada
peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan
masyarakat tertentu.
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang
harus disajikan dalam laporan keuangan.
Metode Penilaian Investasi Penilaian investasi pemerintah dilakukan
dengan tiga metode yaitu:
a) Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya
perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian
hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum yang terkait.
b) Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal
sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba
atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali
dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai
investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga
diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah,
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta
revaluasi aset tetap.
c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
Penggunaan metode pada paragraf didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% 28 tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode 29 ekuitas;
c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan.

2.7.8.7 PSAP No.07-Akuntansi Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum.
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta
penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan
nilai tercatat (carrying value ) aset tetap.
Klasifikasi Aset Tetap Aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat
atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap
adalah sebagai berikut:
a) Tanah;
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai.
b) Peralatan dan Mesin;
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakai.
c) Gedung dan Bangunan;
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai.
d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Aset Tetap Lainnya; dan
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
f) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Pengakuan Aset Tetap terjadi pada saat manfaat ekonomi masa depan
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui
sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
(a) Berwujud;
(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap
dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa
manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat
ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke
pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau
secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,
penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan
penyesuaian.
Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
(a) Metode garis lurus (straight line method); atau
(b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)
(c) Metode unit produksi (unit of production method).
Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
Penilaian Kembali Aset Tetap atau revaluasi aset tetap pada umumnya
tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut
penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan
pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan
harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di
dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap
gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan
nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

2.7.8.8 PSAP No.08-Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset
tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan
suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak
konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode
waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode
akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset
yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam
rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak
seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat
meliputi:
a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan
konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;

d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur
perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan Standar
ini memberikan panduan untuk:
a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi
Dalam Pengerjaan;
b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
(c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.
Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui
sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan
dengan aset tersebut akan diperoleh;
b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan
digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan
jika kriteria berikut ini terpenuhi:
(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang
bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan,
irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi
tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan
perolehannya. Pengukuran
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

2.7.8.9 PSAP No.09-Akuntansi Kewajiban
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi,
dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti
aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah
atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset
lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya
adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak
ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang
jangka panjang.
Pengakuan Kewajiban dilakukan jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai
nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Keberadaan peristiwa
masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan
kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan
terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian
internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu
produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi
antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas
lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena
ketidaksengajaan.
Pengukuran Kewajiban, Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti
nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi
setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan
perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai
pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban
tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti
karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan
penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan
keuangan.

2.7.8.10 PSAP No.10-Akuntansi Untuk Koreksi Kesalahan Mendasar,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas
koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan
kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak
dilanjutkan. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan
periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan
pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan
keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa
periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan
mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh
pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan
standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan
atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya
sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan
dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo
Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada
periode berikutnya harus diungkapkan 33 pada catatan atas laporan keuangan.
Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
a) Kesalahan tidak berulang;
b) Kesalahan berulang dan sistemik.
Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan
terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
(a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
(b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan
terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak
yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan
pembayaran dari wajib pajak.
Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi
kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang
mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada
akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-
LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi
kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut
belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan,
baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO
atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan
pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas
dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi
kesalahan belanja:
a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu
karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo
kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,
yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan
kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah
saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun
lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo
Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,
yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan
mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan
kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan
menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan
menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari
suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan
arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu,
kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada
setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran
akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria
kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan
akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya
apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku,
atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang
lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang
secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi
yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh
peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor
terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam
operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program,
proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian,
pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila
dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau
kewajiban terkait pada penghentian apabila ada-- harus diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan disajikan secara
komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan
Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian,
operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban
operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan
dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir
tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian,
meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah
legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian
operasi apabila :
a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara
evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan
publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
b) Fungsi tersebut tetap ada.
c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya
berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke
wilayah lain.
d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat
biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

2.7.8.11 PSAP No.11-Akuntansi Khusus untuk Menyusun Laporan Keuangan
Konsolidasi
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan
keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan
laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements)
demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam
standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum
adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau
entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan
keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan
konsolidasi disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:
a) Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh
entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
b) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya
disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.
Yang dimaksud Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Yang berperan sebagai
entitas akuntansi salah satunya adalah Badan Layanan Umum (BLU)/Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) ialah instansi di lingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas. Laporan Keuangan BLUD juga merupakan salah satu laporan
keuangan yang akan dikonslolidasi jika menyusun laporan keuangan entitas
pelaporan

2.7.8.12 PSAP No.12-Laporan Operasional
Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-
dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah
memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional
dari suatu entitas pelaporan.
Manfaat Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi
pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas
pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:
a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk
menjalankan pelayanan;
b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk
mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan
ekuitas (bila surplus operasional). Laporan Operasional disusun untuk
melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual
accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali.
b) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
c) Surplus/Defisit dari operasi
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang
antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
d) Kegiatan non operasional
e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
f) Pos Luar Biasa
Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
g) Surplus/Defisit-LO
Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama
satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari
kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

2.8 Overview-International Public Sector Accounting Standars (IPSAS)
International Public Sector Accounting Standars (IPSAS) dikeluarkan
oleh International Federation of Accountants (IFAC). Sebelum membahas lebih
lanjut tentang IPSAS, terlebih dahulu akan diuraikan tentang IFAC.
International Federation of Accountants (IFAC) didirikan oleh Munich
pada tahun 1977, merupakan federasi dan organisasi akuntan international.
Jadi Anggotanya adalah organisasi nasional akuntan-akuntan dari berbagai
negara. Dewan Perwakilan (The Council) IFAC yang terdiri dari satu wakil
dan setiap organisasi anggota IFAC, bertugas:
a. Memilih anggota Dewan Pengurus
b. Menetapkan dasar kontribusi keuangan oleh anggota
c. Menyetujui perubahan konstitusi IFAC
Program kerja dewan Pengurus dilaksanakan oleh kelompok kerja kecil atau
komite teknis, dalam hal ini IFAC memiliki 7 komite teknis:
a. Compliance
b. Education
c. Ethics
d. Financial and Management Accounting
e. Information Technology
f. International Auditing Practices
g. Public Sector
Public Sector Committe (Komite Sektor Publik) bertugas mengembangkan
program yang diarahkan pada peningkatan akuntabilitas dan manajemen
keuangan sektor public, yang meliputi:
1. Penyusunan Standar akuntansi dan auditing dan mendorong penerimaan
standar tersebut secara suka rela.
2. Penyusunan dan pengkoordinasian program untuk memajukan pendidikan dan
penelitian.
3. Mendorong dan memfasilitasi pertukaran informasi anatar organisasi
anggota dann pihak pihak lain yang berkepentingan.
Komite ini diberi otorisasi (kewenangan) untuk mengeluarkan pernyataan
mengenai akuntansi, auditing, dan pelaporan sektor publik, atas nama dewan
pengurus IFAC. Untuk mengeluarkan suatu standar definitif, diperlukan
persetujuan minimal tiga perempat dan anggota komite yang hadir dalam
setiap pertemuan. Untuk melakukan pemungutan suara diperlukan quorum dan
sembilan anggota komite.
Sampai saat ini ada delapan standar akuntansi sektor publik yang telah
dikeluarkan oleh IFAC, yang dikenal dengan nama International Public Sector
Accounting Standars ((IPSAS), yaitu:
1. IPSAS 1 Presentation of Financial Statment
2. IPSAS 2 Cash Flow Statments
3. IPSAS 3 Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamentak Errors and
Changes in Accounting Policies
4. IPSAS 4 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate
5. IPSAS 5 Borrowing Cost
6. IPSAS 6 Consolidated Financial Statments and Accounting for Controlled
Entities
7. IPSAS 7 Accounting for Investment in Associates
8. IPSAS 8 Financial Reporting of Interest in Joint Venture
IPSAS (International Public Sector Accounting Standars) yang dibuat
diadopsi dari IAS (International Accounting Standars), berikut adalah tabel
sumber adopsi IPSAS.
"IPSAS "Sumber Adopsi "
"IPSAS 1 "IAS 1 "
"IPSAS 2 "IAS 7 "
"IPSAS 3 "IAS 8 "
"IPSAS 4 "IAS 21 "
"IPSAS 5 "IAS 23 "
"IPSAS 6 "IAS 27 "
"IPSAS 7 "IAS 28 "
"IPSAS 8 "IAS 31 "

Tabel 2.1
Sumber Adopsi IPSAS

2.8.1 IPSAS 1: Presentation of Financial Statment (Penyajian Laporan
Keuangan)
IPSAS 1, Presentation of Financial Statment, diadopsi terutama dari
Standar Akuntansi International IAS (International Accounting Standars) 1,
Presentation of Financial Statment, yang dikeluarkan oleh International
Accounting Standars Committee (IASC). Kutipan dan IAS 1 ini direproduksi
atas ijin dari IASC. Perbedaan antara IPSAS 1 dan IASC 1 adalah sebagai
berikut:
1) Penjelasan tambahan yang terdapat dalam IAS 1 telah termasuk dalam IPSAS
1 untuk menjelaskan aplikabilitas standar akuntansi oleh entitas sektor
publik, seperti diskusi mengenai aplikasi konsep going concern telah
diperluas.
2) IAS 1 mengijinkan penyajian, baik laporan yang menunjukan semua
perubahan ekuitas atau aktiva bersih, atau laporan yang menunjukan
perubahan ekuitas/ aktiva bersih selain yang muncul dari transaksi modal
dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnyan sebagai
pemilik . IPSAS 1 mensyaratkan penyajian sebuah laporan yang menunjukan
semua perubahan dalam ekuitas/aktiva bersih.
3) Dalam hal tertentu IPSAS 1 menggunkan terminologi yang berbeda dari IAS
1. Contoh yang sangat penting dapat dilihat dari tabel :

"IPSAS 1 "IAS 1 "
"Entity "Enterprise "
"Revenue "Income "
"Statment of Financial "Income Statment "
"Performance " "
"Satatment of Financial "Balance Sheet "
"Position " "
"Net Assets/Equity "Equity "

Tabel 2.2
Perbedaan IPSAS 1 dan IAS 1

4) Definisi istilah "pos luar biasa" (extraordinary item) berbeda dengan
yang digunakan dalam IAS 8, Net profit or Loss for the Period,
Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies. Definisi itu
meliputi sebuah kriteria tambahan, yaitu bahwa hal itu berbeda "di luar
kendali atau pengaruh entitas".
5) IPSAS 1 berisi sekumpulan definisi istilah teknis yang berbeda dibanding
IAS 1 (satu).
6) IPSAS 1 berisi ketentuan transisional yang membolehkan tidak
mengungkapkan hal-hal yang telah dikeluarkan dan laporan keuangan sesuai
dengan penerapan dan ketentuan trasisional dalam IPSAS yang lain.
7) IPSAS 1 berisi ringkasan karakteristik kualitatif (berdasarkan kernagka
IASC) .

2.8.2 IPSAS 2: Cash Flow Statments (Laporan Arus Kas)
IPSAS 2, Cash Flow Statment diadopsi terutama dari IAS 7, Cash
Flow Statements yang dikeluarkan oleh IASC. Perbedaan pokok antara IPSAS 2
dan IAS 7 adalah:
1) Penjelasan tambahan yang terdapat dalam IAS 7 telah dimasukan dalam
IPSAS 2 untuk menjelaskan aplikabilitas standar akuntansi oleh entitas
sektor publik
2) Dalam hal tertentu, IPSAS 2 menggunakan terminologi yang berbeda dari
IAS 7 (tujuh).

"IPSAS 2 "IAS 7 "
"Revenue "Income "
"Performance " "
"Position " "

Tabel 2.3

IAS 7 (tujuah).
4) Sama dengan IAS 7, IPSAS 2 mengijinkan baik metode langsung atau tidak
langsung untuk digunakan dalam penyajian arus kas dari aktivitas operasi.
Jika metode langsung digunakan untuk penyajian arus kas dari aktivitas
operasi, IPSAS 2 menganjurkan sebuah pengungkapan sebuah rekonsiliasi
surplus bersih dan arus kas dari aktivitas operasi biasa dalam catatan
atas laporan keuangan. Catatan itu berisi ketentuan trasisional yang
membolehkan tidak mengungkapkan hak-hal yang telah dikeluarkan dari
laporan keuangan sesuai dengan penerapan dan ketentuan transisional dalam
IPSAS yang lain.
5) IPSAS 1 berisi ringkasan karakteristik kualitatif.

2.8.3 IPSAS 3: Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors
and Changes in Accounting Policies.
IPSAS 3: Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental
Errors and Changes in Accounting Policies diadopsi terutama dari IAS 8, Net
Surplus or Deficit for The Period, Fundamental Errors and Changes in
Accounting Policies yang dikeluarkan oleh IASC. Perbedaan Pokok antara
IPSAS 3 dan IAS 8 adalah:
1) Penjelasan tambahan yang terdapat dalam IAS 8 telah dimasukan dalam
IPSAS 3 untuk menjeslakan aplikabilitas standar akuntansi oleh entitas
sektor publik
2) Dalam hal tertentu, IPSAS 3 menggunakan terminologi yang berbeda dari
IAS 8 (delapan).
"IPSAS 3 "IAS 8 "
"Revenue "Income "
"Performance " "
"Position " "

Tabel 2.4

IAS 8.
4) IPSAS 3 berisi definisi pos-pos luar biasa yang berbeda dibanding IAS 8.
IPSAS 3 berisi sebuah persyaratan khusus bahwa hal-hal luar biasa harus
berada diluar kendali atau pengaruh entitas.

2.8.4 IPSAS 04: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate (Pengaruh
Perubahan Kurs Asing)
Tujuan IPSAS 4: Entitas dapat melakukan aktivitas luar negerinya dengan
dua cara, yaitu:
1. Bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing; dan
2. Beroperasi di luar negeri.
Laporan keuangan entitas, dimana transaksi yang dilaporkan menggunakan
mata uang asing atau beroperasi di negara asing, harus ditunjukan dalam
laporan mata uang entitas dan laporan keuangan entitas yang melakukan
operasi di negara lain harus ditranslasikan ke laporan mata uang entitas
pelapor.
Masalah utama akuntansi untuk entitas yang melakukan transaksi dengan
menggunakan mata uang asing dan beroperasi di negara lain adalah memutuskan
kurs mana yang akan digunakan, dan bagaimana mengungkapkan pengaruh
perubahan keuangan kurs asing itu dalam laporan.
Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) No.4 ini
dikembangkan dari standar akuntansi internasional (IAS) 21 , mengenai
pengaruh perubahan kurs asing (The Effects of Changes in Foreign Exchange
Rate). Perbedaan utama IPSAS No.4 dengan IAS 21 adalah sebagai berikut:
a. Penjelasan tambahan yang ada pada IAS 21 telah dimasukan dalam IPSAS 4,
untuk memperjelas bahwa standar akuntansi ini dapat digunakan pada
entitas sektor publik.
b. IPSAS 4 menggunakan terminologi yang berbeda dengan IAS 21. Contoh yang
paling signifikan adalah sebagai berikut:

"IPSAS 4 "IAS 21 "
"Revenue "Income "
"Performance " "
"Position " "

Tabel 2.5

c. Dalam IPSAS 4 terdapat serangkaian perbedaan dengan IAS 21 dalam hal
definis, teknis, dan istilah yang ada.
d. Dalam IPSAS 4, Paragraf 31 mengatakan bahwa perbedaan kurs yang timbul
dai beberapa devaluasi atau depresiasi mata uang di bawah kondisi yang
pasti, harus dikapitalisasi dengan aktiva yang bersangkutan. Dalam IAS
21, terdapat syarat tambahan bahwa kapitalisasi tersebut tidak dapat
ditambahkan atau dikurangi pada replacement cost dan sejumlah asset yang
dapat diperoleh kembali. Komite bertujuan mengatasi masalah kelemahan
standar di masa mendatang.
2.8.5 IPSAS 05: Borrowing Cost
Tujuan IPSAS 5: Standar ini berisikan perlakukan akuntansi untuk
borrowing cost. Standar ini secara umum mensyaratkan pengeluaran yang
immediate pada borrowing cost. Walaupun demikian, standar ini
memperbolehkan adanya perlakukan alternatif bagi kapitalisasi borrowing
costs yang diakibatkan secara langsung oleh akuisisi, konstruksi, atau
produksi aktiva yang memenuhi syarat.
Perbedaan IPSAS 5 dengan IAS 23, adalah sebagai berikut:
a. Penjelasan tambahan yang ada pada IAS 23 telah termasuk dalam IPSAS 5
untuk memperjelas bahwa standar akuntansi ini dapat dipergunakan pada
b. IPSAS 5 menggunakan terminologi yang berbeda dari IAS 23. Contoh yang
paling singnifikan adalah penggunaan istilah sebagai berikut:

"IPSAS 5 "IAS 23 "
"Revenue "Income "
"Performance " "
"Position " "

Tabel 2.6

c. IPSAS 5 menggunakan serangkaian perbedaan definisi untuk istilah teknis
dengan IAS 23.

2.8.6 IPSAS 06: Consolidated Financial Statments and Accounting for
Controlled Entities (Laporan Keuangan Konsolidasi dan Akuntansi Untuk
Pengawasa Entitas)
IPSAS 6 disusun berdasarkan standar akuntansi internasional IAS 27,
IPSAS 6 ini mengatur mengenai laporan keuangan konsolidasi dan akuntansi
untuk entitas yang dibawah. IPSAS 6 disusun berdasrkan IAS 27 , walaupun
dalam IPSAS 6 terdapat perbedaan utama dengan IAS 27, yaitu:
a. Penjelasan tambahan yang ada pada IAS 27 telah dimasukan dalam IPSAS 6
b. IPSAS 6 menggunakan terminologi yang berbeda dengan IAS 27. Contoh yang
paling signifikan adalah dalam penggunaan istilah sebagai berikut:
"IPSAS 6 "IAS 27 "
"Revenue "Income "
"Performance " "
"Position " "

Tabel 2.7

c. Dalam IPSAS 6 terdapat serangkaian perbedaan dengan IAS 27 dalam hal
definisi, teknis, dan istilah yang ada.
d. IPSAS 6 memasukan penetapan peralihan yang memperbolehkan entitas untuk
tidak menghapus semua neraca dan transaksi antar entitas dalam entitas
ekonomi, untuk laporan pada tanggal awal periode selama tiga tahun
mengikuti tanggal pertama mengadopsi standar ini.

2.8.7 IPSAS 07: Accounting for Investment in Associates (Akuntansi untuk
Investasi di Asosiasi)
IPSAS 7 yang mengatur mengenai Accounting for Investment in Associates,
disusun berdasarkan IAS 28. Perbedaan IPSAS 7 dengan IAS 28 adalah:
a. Penjelasan tambahan yang ada pada IAS 28 telah dimasukan dalam IPSAS 7,
b. IPSAS 7 digunakan untuk investasi pada semua asosiasi, dimana investor
mempunyai kepemilikan pada asosiasi dalam bentuk pemegang saham atau
struktur modal yang lain. IAS 28 tidak memuat persyaratan yang sama
mengenai kepemilikan. Walaupun demikian, tidak seperti IAS 28, akuntansi
modal dapat digunakan kecuali jika asosiasi mempunyai struktur modal yang
formal atau dapat dipercaya.
c. IPSAS 7 menggunakan terminologi yang berbeda dari IAS 28. Contoh yang
"IPSAS 7 "IAS 28 "
"Revenue "Income "
"Performance " "
"Position " "

Tabel 2.8 Perbedaan
IPSAS 7 dan IAS 28

d. Dalam IPSAS 7 terdapat serangkaian perbedaan dengan IAS 28 dalam hal
definisi, teknis, dan istilah yang ada.
e. Seperti IAS 28, standar ini memperbolehkan investasi dalam asosiasi, dan
memasukannya dalam laporan keuangan yang terpisah dan laporan keuangan
konsolidasi untuk mengetahui biaya nya yang dihitung dengan menggunakan
metode equity. IAS 28 juga memperbolehkan investasi dalam asosiasi agar
dapat dihitung aktiva yang tersedia untuk dijual, seperti yang dijelaskan
pada IAS 39, Financial Instrument Recognition and Measurement. Sebagai
perbandingan dari standar ini, investasi dihitung dengan cara yang sama
seperti pada investasi lain yang ditunjukan dalam laporan keuangan oleh
investor.

2.8.8 IPSAS 08: Financial Reporting of Interest in Joint Venture
IPSAS 8 disusun berdasarkan standar akuntansi internasional IAS 31.
IPSAS 8 ini mengatur tentang Financial Reporting of Interest in Joint
Venture. Perbedaan utama IPSAS 8 dengan IAS 31 adalah sebagai berikut:
a. Penjelasan tambahan yang ada pada IAS 31 telah termasuk dalam IPSAS 8,
b. IPSAS 8 menggunakan terminologi yang berbeda dari IAS 31. Contoh yang

"IPSAS 8 "IAS 31 "
"Revenue "Income "
"Performance " "
"Position " "

Tabel 2.9

c. IPSAS 8 mengandung serangkaian perbedaan definisi untuk istilah teknis
dengan IAS 31.
d. IPSAS 8 menggunakan istilah joint venture yang berbeda dengan IAS 31.
Istilah "Contractual arrangement" diganti menjadi "binding arrangement"
e. IPSAS 8 memasukan penetapan peralihan yang memperbolehkan entitas untuk
tidak menghapus semua saldo dan transaksi antar entitas dalam entitas
ekonomi, untuk laporan pada tanggal awal periode selama tiga tahun
mengikuti tanggal pertama kali mengadopsi standar ini.

2.9 Independensi dan UU No 17 Tahun 2003
Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan menimbulkan kontroversi yang luar biasa di kalangan
pemerhati akuntansi sektor publik. Tabel 2.1 menyajikan kontroversi yang
diawali oleh dasar hukum pendirian Komite Standar Akuntansi Pemerintah-
Kepres No.84/2004 yang terakhir diubah dengan Kepres No.2/2005.
"PASAL "MATERI "Tanggapan Atas Kepres 84 "
" " "Tahun 2005/No.2 Tahun 2005 "
" " "Menurut UU No 17 Tahun 2003 "
"Pasal 3 "Susunan Keanggotaan Komite "Seharusnya susunan tersebut "
" "Konsultatif Standar "tidak masuk dalam ayat "
" "Akuntansi Pemerintahan. "pasal, tetapi dimasukan "
" " "dalam lampiran. "
"Pasal 4 "Susunan Keanggotaan Komite "Seharusnya susunan tersebut "
" "Kerja Standar Akuntansi "tidak masuk dalam ayat "
" "Pemerintahan. "pasal, tetapi dimasukan "
" " "dalam lampiran. "
"Pasal 7 "Dalam menjalankan tugas "Hal ini menunjukan KSAP "
" "sehari-hari, KSAP "tidak independen. "
" "melaporkan kegiatannya " "
" "secara berkala kepada " "
" "Menteri Keuangan " "
" "KSAP bertanggungjawab " "
" "kepada Presiden melalui " "
" "Menteri Keuangan. " "
"Pasal 9 "Untuk melaksanakannya "Hal ini menunjukan KSAP "
" "tugasnya, KSAP dibantu oleh"tidak independen. "
" "suatu Sekretariat, yang " "
" "susunan organisasi dan tata" "
" "kerjanya ditetapkan oleh " "
" "Menteri Keuangan " "
" "berdasarkan usul dari Komie" "
" "Konsultatif. " "
"Pasal 10 "Segala biaya yang "Hal ini menunjukan KSAP "
" "diperlukan bagi pelaksanaan"tidak independen. "
" "tugas KSAP dibebankan pada " "
" "APBN. " "
"Pasal 11 "Ketentuan lebih lanjut yang"Hal ini menunjukan KSAP "
" "diperlukan bagi pelaksanaan"tidak independen. "
" "Keputusan Presiden ini " "
" "ditetapkan oleh Menteri " "
" "Keuangan. " "

Tabel 2.10
Pengkajian Kritis atas Keppres No.84 Tahun 2004 dan No.2 Tahun 2005

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab II, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Standar akuntansi keuangan sektor publik dapat didefinisikan sebagai
aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan
keuangan untuk kepentingan pihak eksternal oleh suatu entitas yang
akitvitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan
pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
2. Tujuan SAKSP adalah menyediakan pedoman akuntansi yang diharapkan dapat
diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan dan dilengkapi dengan
klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang
telah disesuai dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup
penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan.
3. Perkembangan SAKSP dimulai dengan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen
Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP) pada tahun 2012 mengembangkan
serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk
digunakan pada entitas-entitas sektor publik yang dinamakan Standar
Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP).
4. Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) adalah
Meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan, Meningkatkan kinerja
keuangan dan perekonomian, Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan
atas laporan ekonomis dan keuangan, Meningakatkan harmonisasi antar
yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama.
5. Pertimbangan pemilihan dasar akrual adalah karena karakteristik kualitas
laporan keuangan akrual dapat diukur, dapat dipercaya, relevan pada
kebutuhan pemakai, mudah dipahami, jelas dan akurat, disajikan menurut
periodisasi, konsisten, komparabilitas diantara entitas yang sama, dan
materialitas.
6. Dengan menerapkan SAP berbasis akrual hal ini menunjukan bahwa
pemerintah telah menerapkan akuntanbilitas hal ini merupakan salah satu
keunggulan dasar akrual.
7. Peraturan yang mengatur SAP adalah PP No 71 Tahun 2010. SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah. SAP memiliki 12 PSAP.
8. International Public Sector Accounting Standars (IPSAS) dikeluarkan oleh
International Federation of Accountants (IFAC). IPSAS terdiri dari 8
IPSAS.
9. Terdapat kontrovesi Kepres 84 Tahun 2005/No.2 Tahun 2005 tentang KSAP,
karena menurut UU No 17 Tahun 2003 terdapat kejanggalan, contohnya pasal-
pasal yang menunjukan KSAP tidak independen.

3.2 Saran
Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan dari Bab II, maka saran
yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:
1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku harus dijadikan pedoman bagi
pemerintah pusat/daerah untuk melakukan sistem dan prosedur akuntansi.
2. SAP akrual yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan harus
dimengerti oleh semua pelaku ankuntansi, agar tersaji laporan keuangan
yang relevan dan andal.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
Kawedar, Warsito dkk. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Semarang:Universitas
Diponogoro.

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK MAKALAH

Recommend Documents