ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KEUANG AN SEKTOR S EKTOR PUBLIK
Disusun Dis usun Oleh: Oleh: Ahmad Almuhajir, Almuh ajir, Debby Debby Coralia Toni Jurusan Juru san Akuntansi, Semester Semester IV Kelas Kelas A, Universitas Khairun Ternate 2 0 1 4 – 2 2 0 1 5
Daftar Isi. BAB I – Pendahuluan. enda huluan............................................................................................... ..........................................................2 1.1. Latar Belakang. .......................................................................................................................................................2 1.2. Maksud dan Tujuan. ............................................................................................................................................2 1.3. Permasalahan. Perma salahan. ............................................................................................... ..........................................................2 1.4. Pengertian-Pengertian. ......................................................................................................................................2 BAB II – Kajian Teori...........................................................................................................................................................3 2.1. Pengertian.................................................................................................................................................................3 2.2. Konsep dan Teori. .................................................................................................................................................4 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu. ...............................................................................................................................5 2.4. Kerangka Pemikiran. ............................................................................................................................................7 BAB III – Pembahasan. Pem bahasan.......................................................................................... .............................................................8 3.1. Gambaran Umum..................................................................................................................................................8 3.2. Pembahasan. ...........................................................................................................................................................8 KOMPONEN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ....................................................8 TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ......................................................... 11 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4......................................................................... 14 PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KEPENTINGANNYA .............................. 15 HAK DAN KEBUTUHAN KE BUTUHAN PEMAK PE MAKAI AI LAPORAN KEUANGAN KEUA NGAN .................................................................... 17 LUAS PENGUNGKAPAN PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE ( DISCLOSURE ) YANG DIP DI PERLUKAN ER LUKAN ............................................................... 18 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK..................................................................................... 18 PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA .................. 20 BAB IV – Penutup................................................................................................. ............................................................ 21 4.1. Kesimpula Ke simpulan n................................................................................................ ............................................................ 21 4.2. Saran................................................................. Sar an................................................................................................................................................................. ................................................................................................ ........ 21 Daftar Daft ar Pustaka. ...................................................................................... .................................................................................................................................................................. ............................................................................ 22
1
BAB I – Pendahuluan. 1.1. Latar Belakang. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan analisis laporan keuangan dilakukan untuk beberapa alasan, salah satunya adalah untuk mengkaji lebih dalam sekaligus mengukur kinerja dari suatu entitas, termasuk sektor publik (pemerintah).
1.2. Maksud dan Tujuan. Maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini adalah selain untuk memenuhi tuntutan tugas dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, juga untuk memperdalam pemahaman mengenai laporan keuangan pada sektor publik (pemerintah) yang cukup berbeda daripada laporan keuangan perusahaan swasta.
1.3. Permasalahan. Masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: 1. Pengertian analisis, laporan keuangan, sektor publik, dan keseluruhannya. 2. Hambatan-hambatan penyusunan laporan keuangan sektor publik. 3. Komponen laporan keuangan sektor publik. 4. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. 5. Pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. 6. Hak dan kebutuhan pemakai. 7. Luas pengungkapan yang diperlukan. 8. Indikator analisis laporan keuangan sektor publik.
1.4. Pengertian-Pengertian. Analisis: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Laporan keuangan: catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sektor Publik: suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Analisis Laporan Keuangan: aplikasi dari berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan untuk memperoleh ukuran – ukuran dan hubungan – hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan
2
BAB II – Kajian Teori. 2.1. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis mengatakan laporan keuangan itu adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu berupa neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugi-laba. Namun, dewasa ini sudah menjadi kebiasaan bagi perusahaan untuk menambah daftar ketiga, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (Munawir, 1992:5). Laporan keuanganpada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Menurut Munawir dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bersifat historis dan menyeluruh sebagai suatu laporan kemajuan (progress report). Selain itu, dikatakan bahwa laporan keuangan terdiri dari data -data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara fakta-fakta yang telah dicatat (recorded fact), prinsip-prinsip, dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accountung convention and postulate), serta pendapat pribadi (personal judgement). Zaki Baridwan menyatakan bahwa Laporan keuangan adalah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan, dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Kemudian, pengertian di dalam standar akuntansi keuangan, Laporan keuangan adalah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti sebagai laporan aruskas), catatan, laporan keuangan lain, dan materi penjelasan yang bagian integral dari laporan keuangan. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suat u entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan 3
keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Dari pengertian-pengertian diatas, dapat dirangkum bahwa analisis laporan keuangan sektor publik adalah penyelidikan atau penguraian catatan informasi keuangan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.
2.2. Konsep dan Teori. Suatu teori perlu didukung dari berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang di uji kebenaranya. Teori memiliki 3 karakteristik, yaitu:
b.
Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada ( the ability to explain) Kemampuan untuk memprediksi (the ability to predict)
c.
Kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given phenomena).
a.
Suatu disiplin ilmu dapat di klasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu : ilmu murni atau abstrak (abstract sciences), ilmu deskriptif (general descriptive sciences), ilmu derivative(special derivative sciences), ilmu sipnotis (synoptic sciences), dan ilmu terapan (appliend sciences). Untuk menghasilkan laporan keuangan sector public yang relevan dan dapat di andalkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi akutansi sector public. Hambatan tersebut adalah :
Obyektivitas Obyektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Sering kali terjadi masalah obyektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Masalah obyektifitas juga dapat dijelaskan melalui teori kontrak, menajemen menggunakan variable artivisial misalnya denganpemilihan teknik akutansi yang bisa menujukkan kinerja yang lebih baik dan menggunakan variabel rill (transaksional) yang dilakukan dengan cara melakukan manipulasi transaksi. Oleh karena itu, teknik akutansi yang di gunakan manajemen harus memiliki derejat obyektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder.
Konsistensi Konsistensi mngacu pada penggunaaan metode atau teknik akutansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut – turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat di bandingakan kinerjannya dari tahun ketahun.
Daya banding Kendala daya banding terkait dengan obyektivitas arena semakin obyektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya, karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporang yang berbeda. Adanya alternative penggunaan akutansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding. 4
Tepat waktu Laporan keuangan harus di sajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik serta untuk menghindari tertundanya keputusan tersebut. Permasalahnya adalah semakin banyak kebutuhan informasi maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi tersebut.
Ekonomis dalam penyajian laporan Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang di keluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.
Materialitas Suatu informasi di anggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda .
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu. Penelitian 1. Judul Penelitian: “PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH” Oleh: Bambang Pamungkas, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor. Metode Penelitian: Penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian kausalitas. Hasil Penelitian:
1) Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan. 2) Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan.
5
Penelitian 2. Judul Penelitian: “NILAI RELEVAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN TERKAIT FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH” Oleh: SUTARYO, Alumni Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNS; BAMBANG SUTOPO,
Fakultas Ekonomi UNS; dan DODDY SETIAWAN Metode Penelitian: 1. Populasi & Sampel: Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan dan dipublikasi
melalui website www.bpk.go.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling (Sekaran, 2003). 2. Data Dan Sumber Data: Data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dikumpulkandari
catatan atau basis data baik berupa hardcopy maupun softcopy yang diperoleh dari hasil download pada website dan dokumentasi arsip-arsip Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu www.bpk.go.id dan sumber lain yang terkait. 3. Model Penelitian: Penelitian ini menggunakan model binary logistic regression. Model binary logistic regression merupakan regresi dengan dua kategori ( binary ) (Ghozali, 2006).
Pengujian dengan binary logistic regression mengesampingkan asumsi normalitas data penelitian, karena variabel penelitian merupakan campuran antara variabel kontiyu (metrik) dan kategorial (non metrik) sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2006). Selain itu, model penelitian ini juga mengesampingkan asumsi klasik yang terdiri dari heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolineritas (Ghozali, 2006). Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam
laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai relevan terkait dengan kondisi financial distress pemerintah daerah di Indonesia. Simpulan ini didasarkan pada hasil pengujian model penelitian dengan binary logistic regression yang menunjukkan bahwa variabel ROA, POSGW, CLGW, CL dan LTDA berpengaruh terhadap financial distress pemerintah daerah di Indonesia pada periode satu tahun setelah tahun penerbitan laporan keuangan. Untuk pengujian prediksi financial distress dua tahun setelah tahun penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah membuktikan bahwa variabel PERGW, LCO, LTDA dan DTR berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami financial distress.
6
2.4. Kerangka Pemikiran. Sebagai sebuah siklus, akuntansi sektor publik terangkai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini akan meliputi:
Perencanaan publik Penganggaran publik Realisasi anggaran publik Pengadaan barang dan jasa publik Pelaporan sektor publik Audit sektor publik Pertanggungjawaban publik
Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Jadi, proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program. Sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Pelaksanaanrealisasi anggaran diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa public, sehingga proses ini merupakan pembahasan dalam kerangka konseptual. Proses pengadaan barang danjasa yang baik akan berdampak terhadap pencapaian efektifitas dan efisiensi program. Laporan keuangan dan laporan kinerja organisasi sector publik disusun serta disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai.
7
BAB III – Pembahasan. 3.1. Gambaran Umum. Laporan keuangan sector public merupakan representasi posisi keuangan dari transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector public. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejmlah besar pemakai ( wide range users) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sector public adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara :
Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber
daya keuangan atau financial. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mandanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam
pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya Menyediakan informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan didalamnya Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidang jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
3.2. Pembahasan. KOMPONEN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Komponen laporan keuangan sector public yang lengkap meliputi : 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan kinerja keuangan 3. Laporan perubahan aktiva/ekuitas netto 4. Laporan arus kas 5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan Komponen laporan keuangan diatas dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan sector public
A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Sevara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pospos yang menyajikan jumlah berikut :
8
Properti, pabrik dan peralatan Aktiva-aktiva tak berwujud
Aktiva-aktiva financial Investasi yang diperlukan dengan
metode ekuitas Persediaan Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer
Piutang dari transaksi pertukaran Kas dan setara kas Hutrang pajak dan transfer Hutang karana transaksi pertukaran Cadangan (provision) Kewajiban tidak lancer Pertisipasi minoritas, dan Aktiva/ekuitas neto
B. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus/Devisit) Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan rugi laba, laporan operasi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut :
Pendapatan dari aktivitas operasi
Surplus atau devisit dari aktivitas operasi Biaya keuangan (biaya pinjaman)
Surplus atau devisit neto saham asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas
Surplus atau devisit dari aktivitas biasa Pos-pos luar biasa Saham partisipasi minoritas dari surplus atau devisit neto, dan
Surplus atau devisit neto untuk suatu periode.
C. Laporan Perubahan Dalam Aktiva/Ekuitas Neto Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto dari suatu entitas daiantara dua tanggal pelaporan menggambarakan peningkatan atau penurunan kekayaan, bedasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan total surplus/devisit neto untuk suatu periode, pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahandalam aktiva/ekuitas neto dan setiap kontribusi oleh, dan kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan dalam aktiva/ekuitas neto ini paling tidak meliputi :
Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemili dalam kapasitanya sebagai pemilik
Saldo untuk surplus dan devisit akumulasian pada awal periode dan pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode
Pengungkapan komponen aktiva/ekuitas neto secara terpisah, dan rekonsiliasi antara nilai tercatat dari setiap komponen aktova atau ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.
9
D. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar taksiran kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.
E. Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan laporan keuangan dari entitas harus: Menyediakan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta menetapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwaperistiwa penting lainnya Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sector public, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto, dan: Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap ditetapkan. Kebijakan akuntansi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu entitas untuk disajikan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
Pengakuan pendapatan Prinsip-prinsip konsolidasi, termasuk entitas pengendalian Investasi-investasi Pengakuan depresiasi/amortisasi aktiva berwujud dan tak berwujud Kapitalisasi biaya dan pengeluaran lain Persediaan yang dimiliki untuk dijual Aktiva bersyarat lain Kontrak-kontrak kontruksi Investasi property Instrument financial dan investasi Sewa guna usaha/lease Biaya penelitian dan pengembangan Persediaan untuk dikonsumsi Penyisihan Biaya manfaat pensun Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai (hedging)
Devinisi segmen-segmen dan dasar alokasi biaya antar segmen Akuntansi inflasi
Hibah pemerintah. 10
TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :
1. Kepatuhan dan Pengelolaan ( compliance and stewardship ) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif ( accountability and retrospective reporting ). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi ( planning and authorization information ) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan Organisasi ( viability ) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat ( public relation ) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemi lik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber Fakta dan Gambaran ( source of facts and figures ) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah : 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accontability) dan pengelolaan (stewardship). 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. 11
Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk : a. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan b. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi c. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya d. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Finacial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuanganpemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut:
“ Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purpose for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a “right to know,” a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government’s duty to be publicly accountable in a democratic society (par.56).” Laporan keuangan sebagai sumber informasi financial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis,oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut oleh pemakai. Dalam konteks akuntansi sector public, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja, sedangkan informasi financial itu sendiri adalah informasi yang diukur dengan satuan moneter. Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :
Memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.
Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan.
12
Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional.
Sumber Daya Finansial Jangka Pendek Sumber daya finansial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Kas merupakan contoh sumber financial jangka pendek yang siap digunakan. Bagian keuangan perlu mengetahui jumlah uang yang ada ditangan (cash on hand) dan yang berada di bank. Jika sumber financial tidak mencukupi untuk membiayai transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup kebutuhan financial jangka pendek tersebut, mungkin dengan menggunakan pinjaman.
Kondisi Ekonomi Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya.. Unit pemerintah dapat dipandang sebagai lembaga politik dan juga sebagai lembaga usaha. Sebagai lembaga politik, pemerintah merupakan alat untuk menyejahterakan konstituennya. Di sisi lain, pemerintah juga dapat di pnadang sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hokum untuk memmiliki kekayaan,melakukan kontrak, dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan swasta. Konsep nilai bersih lebih relevan untuk memandang pemerintah sebagai entitas usaha yang memiliki kekayaan dan utang. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi ekonomi pemerintah. Informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah tersebut penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik baik oleh pemerintah maupun konstituen pemerintah.
Ketentuan Hukum, Kontraktual, dan Ketentuan lainnya Unit pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hokum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan hokum yang mengikat, misalnya undang-undang,peraturan pemerintah, letter of intent (Lol), memorandum of understanding(MoU), dan sebagainya. Masyarakat pemilih,legislative,lembaga pengwasan,dan pemberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hokum dan perundang-undangan serta kontrak yang disepakati.
Perencanaan dan Penganggaran Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang di setujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sector public melibatkan 13
partisipasi banyak pihak, sehingga informasi financial sangat diperlukan agar public dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah. Membuat anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang matang. Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah.
Kinerja Manajerial dan Organisasional Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah memiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus yang diperoleh tidak berarrti menunjukakan kinerja unit pemerintah yang bagussebab harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tariff yang terlalu tinggi yang dibebankan kepada public,termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai. Laba bukan merupakan ukuran yang relevan bagi unit pemerintah. Akuntansi sector public berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sector public yang memadai. Ukuran kinerja sector public dapat berupa biaya program, efisiensi,dan efektivitas program. Akuntan sector public bertanggung jawab untuk menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas program. Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya, sehingga biaya pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain informasi biaya, pengukuran efisiensi memerlukan penghitungan output atau hasil. Akan tetapi, output pada sector public lebih banyak berupa intangible output, sehingga pengukuran efisiensi sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang kemudian dikembangkan adalah pengukuran efektivitas. Karena sulitanya mengukur secara tepat kinerja di sector public, maka analisis terakhir adalaha dengan mempertimabangkan seberapa jauh suatu program dan p elayanan memenuhi kebutuhan masyarakat relative terhadap biaya yang dikeluarkan.
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4 Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting ConceptsNo.4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectivesof financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah: 1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. 2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang 14
diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut. 3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspekkinerja lainnya. 4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. 5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. 6. Memberikan
informasi
mengenai
bagaimana
oganisasi
memperoleh
dan
membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. 7. Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalammemahami informasi keuangan yang diberikan.
PEMAKAI LAPORAN KEPENTINGANNYA
KEUANGAN
SEKTOR
PUBLIK
DAN
Pemakai laopran keuangan sector public dapat diidentifikasikan dengan menelusursiapa yang menjadi stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi sector public telah diba has pada bab 2, pada bab ini akan dilakukan pengklasifikasian pengguna laporan keuangan dan kebutuhan masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan sector public tersebut. Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pamakai laporan keuangan tersebut adalah: 1. Pembayar pajak (taxpayers) 2. Pemberi dana bantuan ( grantors)
6. Pemasok (vendor )
3. Investor 4. Pengguna jasa ( fee-paying service
7. Dewan legislatif 8. Manajemen
recipients) 5. Karyawan/pegawai
9. Pemilih (voters) 10. Badan pengawas (oversight bodies)
Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material; dewan legislative dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya; dan 15
aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector public menjadi lima kelompok, yaitu: 1. Lembaga pemerintah ( governing bodies) 2. Investor dan kreditor 3. Pemberi sumber daya ( resource providers) 4. Badan pengawas (oversight bodies) 5. konstituen Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al. mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sector pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen; ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya; investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu. Sementara itu, Hanley et al. (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sector public menjadi 12 (dua belas) kelompok, yaitu: 1. Anggota terpilih (elected members)
7. Pesaing (competitors)
2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak 3. Pelanggan atau klien
8. Regulator 9. Pemberi pinjaman (lenders) 10. Donor dan sponsor
4. Karyawan/pegawai 5. Pelanggan dan pemasok
11. Investor atau patner bisnis 12. Kelompok penekan lainnya
6. Pemerintah
Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sector public menurut Borgonovi dan AnessiPessina (1997): 1. Masyarakat pengguna jasa public 2. Masyarakat pembayar pajak 3. Perusahaan dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input atas aktivitas organisasi 4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah 5. Badan-badan international, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB , dsb. 6. Investor asing dan Country Analyst 7. Generasi yang akan datang 8. Lembaga Negara.
16
HAK DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :
a. Hak untuk mengetahui (right to know).
Mengetahui kebijakan pemerintah Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu
b. Hak untuk diberi informasi ( right to be informed ). Meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan – permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
c. Hak untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to be listen to ). Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship). Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda – beda terrhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda – beda. Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut : 1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan. 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabil itas. 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. 17
LUAS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE ) YANG DIPERLUKAN Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan ( disclosure) dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan dapat memberikan atmbahan informasi untuk hal – hal sebagai berikut : 1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. 2. Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan Aktivitas. 3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. 4. deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam Laporan Aktivitas. 5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non – operasi. 6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan (notes) laporan keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi.
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan untuk memperoleh ukuran – ukuran dan hubungan – hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Analisa Laporan Keuangan mengkonversi data-data menjadi informasi. Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba serta Laporan Perubahan Modal, di mana Neraca menunjukkan/ menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan Perhitungan (laporan) Rugi Laba memperlihatkan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan Laporan Perubahan Modal menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan – alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikutsertakan kelompok lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaaan kas atau laporan arus kas, laporan sebab - sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar - daftar lainnya. Dalam Prinsip- prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta 1974) dikatakan bahwa laporan keuangtan ialah neraca dan perhitungan rugi laba serta segala keterangan – keterangan yang dimuat dalam lampiran – lampirannnya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana- dana. Untuk perusahaan yang banyak pemegang sahamnya,
18
maka disamping laporan keuangan(finansiil) ternaksud diatas sebgaiiknya ditambah keterangan – keterangan tentang:
Kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi Usaha – usaha yang lalu, sekarang maupun yang akan datang Luasnya produksi Kebijaksanaan- kebijaksanaan perusahan Penelitian dan pengembangan
Marketing dan advertising Rencana – encana dalam belanja modal dan pembelelanjaan di masa yang akandatang
Kebijaksanaan mengenai deviden dan sebagainya.
Analisis laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam pel aporan yang ada, yaitu: 1. Laporan kinerja keuangan (Neraca) 2. Likuiditas pemerintah
14. Rugi surplus translasi keuangan
3. Komposisi investasi 4. Kekayaan pemerintah
15. Laporan arus kas 16. Komposisi arus kas
5. Komposisi kewajiban 6. Ravaluasi cadangan 7. Komposisi hutang pension
17. Tingkat panarikan pajak baik indivisual, organisasi maupun produk
8. Laporan kinerja keuangan (surplus/devisit)
18. Komposisi pajak tidak langsung 19. Komposisi likuiditas pendapatan
9. Efektifitas penarikan pajak 10. Tingkat pelanggaran peraturan
lain-lain 20. Komposisi pengeluaran kas
keuangan 11. Komposisi pendapatan 12. Komposisi pengeluaran
21. Komposisi pengeluaran investasi 22. Komposisi pencairan investasi 23. Komposisi likuiditas pertukaran
13. Beban bunga pinjaman
mata uang
Selain menganalisis laporan keuangan, pengukuran kinerja perekonomian dapat di lakukan melalui beberapa indikator, diantaranya:
I. Indikator pertumbuhan ekonomi
Pendapatan nasional bruto per kapita
Tingkat konsumsi per kapita Volume ekspor Harga-harga (tingkat inflasi
II. Indikator Structural Persentase tabungan domestic bruto terhadap pendapatan nasional bruto
Persentase domestic bruto terhadap PNB Persentase barang-barang primer terhadap total ekspor
Konsumsi energi per kapita 19
III. Indikator social
Tingkat kematian Tingkat kematian bayi Konsumsi kalori per kapita Tingkat pendidikan dasar Tingkat pendidikan menengah
PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Laporan keuangan pemerintahan dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis – jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Selain memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu kedua – duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan
Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta PERBEDAAN Laporan Departemen Pemerintah
Laporan Keuangan Sektor Swasta
Fokus Finansial dan Politik Kinerja diukur secara finansial dan
non-finansial Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas
Berfokus pada bagian organiasasi Melihat ke masa depan secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan
Laporan diperiksa oleh Treasury Cash Accounting
Fokus Finansial Sebagian besar diukur secara finansial Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur Berfokus pada organisasi secara keseluruhan Tidak dapat melihat masa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh undang – undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen Accrual Accounting
PERSAMAAN
Memiliki dokumen – dokumen sumber
Berperan sebagai hubungan masyarakat
Laporan keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain : a. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik. 20
b. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi. c. Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. d. Kualitas keputusan menjadi buruk. e. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Pemberi informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan baik bagi pemakai internal meupun pemakai eksternal.
BAB IV – Penutup. 4.1. Kesimpulan Analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan untuk memperoleh ukuran – ukuran dan hubungan – hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Analisa Laporan Keuangan mengkonversi data-data menjadi informasi. Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba serta Laporan Perubahan Modal, di mana Neraca menunjukkan/ menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan Perhitungan (laporan) Rugi Laba memperlihatkan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan Laporan Perubahan Modal menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan – alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikutsertakan kelompok lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaaan kas atau laporan arus kas, laporan sebab - sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar - daftar lainnya. Dalam Prinsip- prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta 1974) dikatakan bahwa laporan keuangtan ialah neraca dan perhitungan rugi laba serta segala keterangan – keterangan yang dimuat dalam lampiran – lampirannnya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana.
4.2. Saran. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship).
21
Daftar Pustaka. Wikipedia, “Laporan Keuangan”. http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
Pengertian Ahli, “Pengertian Laporan Keuangan Menurut Ahli ”. http://www.pengertianahli.com/2013/09/penger tian-laporan-keuangan-menurut-ahli
Artikel LLM, “Pengertian Sektor Publik”. http://artikellm.blogspot.com/2011/02/pengertian-sektor-publik
Matkul Akuntansi, “Teori dan Teknik Akuntansi Sektor Publik ”. http://matkulakuntansi-jami.blogspot.com/2013/10/teor i-dan-teknik-akuntansi-sektor-publik.htmls
Feriyanto16, “Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik ”. http://feriyanto16.wordpress.com/2013/10/30/kerangka-konseptual-akuntansi-sektor-publik/
Jurnal Ilmiah, “NILAI RELEVAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN TERKAIT FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH”. Oleh: Sutaryo, Bambang Sutopo, dan Doddy Setiawan. UNS. Jurnal Ilmiah, “PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH”. Oleh: Bambang Pamungkas. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor. 2012. Jurnal Ilmiah, “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM BERBASIS DU PONT SYSTEM & FUZZY LOGIC ”. Oleh: Achmad Zakki Falani. Universitas Narotama Surabaya. 2013. Jurnal Ilmiah, “PERANAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN, PENILAIAN PRINSIP 5C CALON DEBITUR DAN PENGAWASAN KREDIT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDITPADA PD BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG”. Oleh: Rosita Ayu Saraswati. UniversitasNegeri Yogyakarta. 2012. Jurnal Ilmiah, “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ”. Oleh: Hendry Anders Maith. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Ilmiah, “ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISA RASIO KEUANGAN PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”. Oleh: Silvi Junita, dan Siti Khairani. STIE MDP.
22
