TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
A. PENDAHULUAN
Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.
B. TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Suatu teori perlu didukung oleh berbgai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu : 1) Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada ( the ability of explain ) 2) Kemampuan untuk memprediksi ( the ability of predict ) 3) Kemampuan mengendalikan fenomena ( the ability to control given phenomena). Pada dasarnya terdapat tiga tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu : 1) Untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada 2) Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan 3) Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Suatu disiplin ilmu dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok, yaitu ilmu murni, ilmu deskriptif, ilmu derivative, ilmu sinoptis, dan ilmu terapan. Ilmu terapan adalah disiplin ilmu yang secara khusus terpisah dari disiplin ilmu yang lain, namun bisa juga kombinasi dari berbagai prinsip yang diambil dari disiplin ilmu lain yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis ilmu tersebut, contohnya ilmu akuntansi. Jika dikaitkan dengan bangunan dari suatu ilmu ( body of language), akuntansi sektor publik dikatakan memiliki teori yang mapan apabila terpenuhi beberapa persyaratan. Bangunan ilmu terdiri atas konsep dasar ( basic concept ) sebagai landasan ilmu tersebut
( philosophical foundation), postulat, teori, konsep, prinsip, standar dan praktik aplikasi. Akuntansi sektor publik sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi. Oleh karena itu, pengembangan teori akuntansi publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalakan (reliable). Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala ( constraints) yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah :
Obyektifitas
Obyektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi.
Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan teknik akuntansi yang bisa menginformasikan laporan keuangan secara lebih baik sebagai ukuran kinerja organisasi. Oleh karena itu, teknik akuntansi yang digunakan manajemen harus memiliki derajat objektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder.
Konsistensi
Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturutturut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang ( going concern) sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya.
Daya banding
Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan obyektifitas karena semakin obyektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingannya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda
Tepat waktu
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan.
Ekonomis dalam Penyajian laporan
Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam Penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.
Materialitas
Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif ( subjective judgement ), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangn yang digunakan merupakan professional judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu.
C. PERLUNYA SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasilhasilnya. Masisi (1978) dalam Glynn (1993) menjelaskan aturan dasar sistem akiuntansi keuangan sebagai berikut : 1. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. 2. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi ( timing of recognition). Pada prinsipnya suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahap tertentudari proses operasi. Misalnya, ketika barang diterima atau pada waktu pemesanan. 3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas Sistem pengendalian ini memiliki dua komponen, yaitu komponen formal dan substansial. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan: kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisis debit. Komponen substansial merupakan mekanisme konflik kepentingan :kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga.
4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi.
Baik akuntansi sektor publik maupun swasta direkomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akuntansi transaksi. Dan keduanya sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi.
D. STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntasi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian yang telah ditetapkan, sistem akuntasi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitasndan objektifitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi antara lain : a) Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. b) Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya c) Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variable yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
d) Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload . Standar yang overload terjadi ketika : a) Standar terlalu banyak b) Standar terlalu rumit c) Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya d) Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum ( general-purpose standards) sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna e) Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara:
f)
Entitas publik dan non0publik
Laporan keuangan tahunan dan interim
Organisasi besar dan kecil
Laporan keuangan auditan dan non-auditan
Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks atau kedua-duanya.
E. TEKNIK-TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Terdapat lima teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik. Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Berikut adalah teknik-teknik akuntansi tersebut :
1. Akuntansi Anggaran Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan ( double entry). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut
direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk mmenekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.
2. Akuntansi Komitmen Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersamasama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggara, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran ( Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran ( overcommit ). Manajer yang teliti akan tahu bahwa akun-akun tidak memasukkan order yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anngaran. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum (legal liability) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan.
3. Akuntansi Dana Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Disektor publik, dana kas cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana
kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik. Jadi, sistem akuntansi harus memprioritaskan pada pengelolaan dana kas. Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Saat ini dalam akuntansi dana, “dana” dimaknai sebagai
entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah, pertama perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana ( fund ) dan organisasi harus dilihat sebagai
satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana ( series of fund ), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi. Perbandingan antara akuntansi dana pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik dapat digambarkan sebagai berikut : Organisasi bisnis
A=U+B
Organisasi sektor publik Dana 1
Dana 2
A=U+SD
A=U+SD
Dana 3
Dana n
A=U+SD
Aktiva
A=U+SD
Utang jk Tetap
Panjang
Keterangan : A=Aktiva
KB=Kekayaan Bersih
SD= Saldo Dana
U=Utang = organisasi secara keseluruhabn yang mana laporan konsolidasi biasanya tidak tersedia
Sistem akuntansi pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana, memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi ( accounting entity) dan entitas anggaran (budget entity) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana
dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan apabila terdapat otorisasi dari dewan legislatif, pihak eksekutif, atau karena tuntutan peraturan perundangan. Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu : 1. Dana yang dapat dibelanjakan ( expendable fund ) : digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintah ( governmental funds). 2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan ( nonexpendable funds) : untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis ( proprietary funds).
4. Akuntansi Kas Sistem akuntansi ini hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Namun demikian, GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan ( revenue) bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (overstated ). Hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan anggaran ( unwise expenditure atau overspending).
5. Akuntansi Akrual Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya,
lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara proprietary fund ( full accrual) dengan governmental funds (modified accrual) karena biaya ( expense) diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditur difokusnya pada general fund. Expense adalah
jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam
aktiva tetap dan utang jangka panjang), expenditure yang diukur, bukan expense. Berbeda dengan governmental fund,yang menjadi kepentingan proprietary fund dan juga organisasi bisnis adalah net income. Full accrual accounting digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh ( earned ) pada saat terjadi ( incurred ). Dengan kata lain, biaya dicatat ketika utang terjadi tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan pada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (Proper matching cost againts revenue). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit oriented), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik ( public servicves oriented ). Perbedaan akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut. 1. Basis kas : penerimaan kas-pengeluaran kas =perubahan kas. 2. Basis akrual : Pendapatan (income)- biaya-biaya= rugi/laba(surplus/defisit) 3. Pendapatan (income) :penerimaan kas selama satu periode akuntansi-saldo awal piutang+saldo akhir piutang
4. Biaya : kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi- saldo awal utang+ saldo akhir utang. 5. Beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik di limgkungan mereka, terutama perubahan dari cash basis menjadi accrual basis. Tujuan pengenalan accrual basis ini adalah untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besar pada
organisasi pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Single Entry dan Doubled Entry Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama
demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakannya good governance yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, perubahan sistem single entry menjadi doubled entry dipandang sebagai solusi mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditujukan untuk menghasilkan laporan yang auditable dan traceable. Kedua hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem double entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat.
SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK A. Pengertian Siklus Keuangan Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan. Siklus ini dimulai dari transaksi yang harus didukung dengan bukti dan dicatat di Buku Jurnal, selanjutnya diposting ke Buku Besar dan Buku Besar Pembantu. Dengan klasifikasi di Daftar Saldo, Kertas Kerja serta Penyesuaian maka dihasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. Setelah tahap Penutupan dan dibuat Daftar Saldo Setelah penutupan serta Pembalikan, maka Neraca Awal dapat disusun dengan baik. B. Transaksi Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, bukti atau dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Pencatat transaksi akuntansi adalah sebagai berikut : 1. Pemegang Kas Bendahara Rutin (Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik) 2. Pemegang Kas Bendahara Proyek (Belanja Modal) 3. Pemegang Kas Bendahara Gaji 4. Pemegang Kas Bendahara Penerima Jenis Transaksi 1. Transaksi Kas, yaitu transaksi yang mengakibatkan pertambahan atau pengurangan kas. Contoh : Pencairan SPMU, Penerimaan Piutang, Pembayaran Belanja Gaji, dll. 2. Transaksi Nonkas, yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan pada aset, utang, pendapatan, belanja tetapi tidak mempengaruhi kas. Contoh : Penerimaan aktiva tetap dari donatur, pembebasan utang. Bukti Transaksi Bukti transaksi adalah semua media pendokumentasian dari transaksi atau kejadian ekonomi. Contoh : Kas Surat Tanda setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM) Piutang Daftar piutang Persediaan BA Penerimaan barang, daftar persediaan Aktiva BA Penerimaan inventaris, daftar aktiva Tetap Utang Surat perjanjian (Akad Kredit), dokumen penarikan
Pendapatan Belanja
pinjaman Surat Tanda Setoran (STS), Daftar Pembukuan Administratif (DPA) Surat Perintah Membayar (SPM), Daftar Pembukuan Administratif (DPA)
Bukti Jurnal Bukti jurnal adalah pendokumentasian bukti transaksi ke dalam alat/ media untuk melakukan pencatatan akuntansi. Bukti jurnal memuat kode serta sisi debet dan kredit perkiraan Buku Besar dari masing-masing transaksi, nama dan tanda tangan/paraf dari petugas/pejabat pembuat bukti, petugas/pejabat validasi bukti, dan petugas pembuku bukti. Bukti jurnal ini sebagai dasar melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal. Penggolongan Bukti Jurnal 1. Bukti Jurnal Kas Masuk (BKM), yaitu dokumen yang mendukung jurnal penerimaan kas. Pemegang kas pada satuan kerja perangkat daerah membuat BKM berdasarkan dokumen dasar berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti pemotongan/pemungutan pajak-pajak pusat/negara. Bendaharawan Umum Daerah/Pengelola Keuangan Daerah membuat BKM berdasarkan STS ke Kas daerah. 2. Bukti Jurnal Kas Keluar (BKK), yaitu dokumen yang mendukung jurnal pengeluaran kas oleh Bendaharawan atau Kas Daerah. Pemegang Kas pada satuan kerja perangkat daerah membuat BKK berdasarkan dokumen dasar berupa bukti-bukti pengeluaran anggaran. Pengelola Keuangan Daerah membuat BKM mendasarkan SPM (Surat Perintah Membayar). 3. Bukti Jurnal Nonkas/Memorial (BM), yaitu dokumen yang mendukung penambahan dan atau pengurangan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, ekuitas dari transaksi nonkas. C. Jurnal Jurnal merupakan metode yang dipakai untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan maupun data lainnya. Data yang dicatat meliputi : 1. Tanggal transaksi 2. Kode rekening 3. Uraian 4. Jumlah debet 5. Jumlah kredit Basis akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Perbedaan basis akan berpengaruh terhadap
proses akuntansi. Terdapat dua basis yaitu (1) basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. (2) basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak atau kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan. Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis modifikasian yang disebut dengan basis kas menuju akrual. Aset, kewajiabn, dan utang diakui menurut basis akrual sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas. Agar transaksi dapat dicatat atau muncul dalam akun neraca, maka digunakan mekanisme Jurnal Korolari dan/atau jurnal penyesuaian akhir tahun. Keguanaan jurnal korolari adalah untuk mencatat agar transaksi yang mempengaruhi akun neraca (selain kas) dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dicatat pada waktu yang sama. 1. Kas dan Bank Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Bank adalah tempat penyimpan kas daerah (Kasda) atau kas di pemegang kas (PK). 2. Piutang Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. 3. Persediaan Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. 4. Investasi Jangka Panjang Menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk : (1) penyertaan modal pemerintah BUMD, lembaga keuangan daerah, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah (2) pinjaman jangka panjang BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah pusat/daerah, dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang terus dipinjamkan (3) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga (4) investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki dengan maksud menghasilkan pendapatan. 5. Aset Tetap Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 6. Dana Cadangan
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. 7. Aset lain-lain Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Antara lain tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, bangunan dalam pengerjaan. 8. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. 9. Akuntansi Utang Jangka Panjang Utang jangka panjang merupaka utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode lebih dari satu periode akuntansi. Dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. 10. Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah utang, terdiri dari : a. Ekuitas Dana Lancar (EDL) Merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai utang/kewajiban lancar. Terdiri atas : siLPA Tahun Pelaporan, Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), cadangan untuk piutang, cadangan untuk persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. b. Akuntansi Ekuitas Dana yang Diinvestasikan (EDI) Merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Meliputi dana yang : diinvestasikan dalam investasi permanen, diinvestasi dalam aset tetap, diinvestasi dalam aset lainnya, dan sebagai rekening yang mengurangi (contra account) adalah dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. c. Akuntansi Ekuitas Dana yang Dicadangkan (EDC) Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Jadi rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. 11. Akuntansi Pendapatan
a. Pendapatan adalah peningkatan aktiva dan atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan akuntansi tertentu. b. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. c. Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan terdiri sebagai berikut : pendapatan asli daerah, transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. d. Saldo normal perkiraan buku besar pendapatan daerah adalah saldo kredit e. Pendapatan daerah diakui dalam periode berjalan. f. Pengakuan Pendapatan daerah diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas tang diterima. g. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto. h. Pengukuran pendapatan daerah menggunakan mata uang rupiah. i. Pendapatan daerah diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah. 12. Akuntansi Belanja a. Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi. b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu menjadi beban daerah. c. Belanja daerah terdiri dari bagian belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga. d. Saldo normal perkiraan buku besar bagian belanja daerah adalah saldo normal. 13. Akuntansi Pembiayaan a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. b. Saldo normal perkiraan buku besar penerimaan pembayaran adalah saldo kredit. D. Buku Besar Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau rekening yang dicatat dalam jurnal. Buku besar dibuat oleh : 1. Pemegang kas bendahara rutin 2. Pemegang kas bendahara proyek 3. Pemegang kas bendahara gaji
4. Pemegang kas bendahara penerima E. Format Buku Besar Bentuk T F. Format Buku Besar Bentuk Panjang G. Buku Besar Pembantu Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada dibuku besar, yaitu piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan utang. H. Buku Besar Pembantu Kas Buku besar pembantu kas berisi rincian pendapatan-pendapatan, misalnya pendapatan pajak reklame dan pendapatan retribusi parkir. Terdapat dua macam buku besar pembantu kas yaitu buku besar pembantu penerimaan kas dan buku besar pembantu pengeluaran kas. I. Daftar Saldo Daftar saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta daldo yang menyertainya dalam suatu periode tertentu. J. Kertas Kerja Merupakan kolom-kolom yang digunakan dalam proses akuntansi keuangan manual. Kertas kerja dibedakan untuk Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. K. Jurnal Penyesuaian Jurnal penyesuaian adalah jurnal jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan pengkaitan yang tepat antara pendapatan dan belanja/biaya. Jenis penyesuaian meliputi biaya dibayar dimuka, pendapatan yang ditangguhakn, pendapatan terhimpun, biaya terhimpun. L. Jurnla Eliminasi Jurnal eliminasi adalah jurnal dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi (menghilangkan) saldo semua rekening timbal balik antara Pemda dan dinas. Jurnal ini dibuat dengan mendebit rekening timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkredit rekening timbal balik yang bersaldo debit. M. Laporan Keuangan Laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan berdasarkan waktu : (1) laporan keuangan triwulan (2) laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan berdasarkan unit kerja : (1) laporan keuangan dinas/instansi (2) laporan keuangan konsolidasi Pemkab/Pemkot. N. Jurnal Penutup
Jurnal penutup merupakan jurnal yang dilakukan setelah laporan keuangan selesai disusun. Biasanya dilakukan hanya pada akhir periode anggaran tahunan. Penutupan ini menyebabkan saldo-saldo rekening menjadi nol sehingga rekening tersebut siap kembali menerima data akuntansi berikutnya.
