Materi 9 - Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 1.TEORI 1. TEORI AKUNTANSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Teori yang berkaitan dengan akuntansi keuangan adalah teori akuntansi. Teori akuntansi sektor publik sendiri masih dipertanyakan apakah ada teori tersebut. Tujuan dari mempelajari teori akuntansi adalah memahami praktik akuntansi, mengetahui kekurangan maupun kelebihan akuntansi, dan memperba memperbaiki iki praktik akuntansi yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan ada pula kendala-kendala yang dialami oleh akuntan itu sendiri yaitu : 1. Obje Objekt ktiv ivit itas as Adany Adan ya bent bentur uran an ter terhada hadap p kepe kepent ntin inga gan n manaj anaje emen deng dengan an stakeh stakehold older er.. Adanya Adanya sikap sikap membe membela la satu satu pihak pihak karen karena a ada kontra kontrak k tersendiri maka dari itu sulit adanya sikap s ikap yang objektiv. 2. Kons Konsis iste tens nsii Seorang akuntan harus konsisten dengan metode yang dipakai saat melaku melakukan kan pencat pencatata atan n agar agar dapat dapat menget mengetahui ahui perkem perkembang bangan an dari dari tahun ke tahun. 3. Daya Daya band bandin ing g Membandingkan laporan keuangan dengan instansi sektor publik yang lain. Jadi dapat diketahui kinerja organisasi satu dengan yang lain. 4. Tepa Tepatt wakt waktu u Laporan keuangan harus diselesaikan tepat waktu agar manajer dapat mengambil suatu keputusan yang terkait dengan organisasi tersebut. 5. Ekonomis Ekonomis dalam penyajian penyajian laporan laporan Adanya Adanya biaya biaya yang yang besar besar dalam dalam penyaj penyajian ian lapora laporan n keuang keuangan an harus harus memberikan manfaat yang besar pula bukan sebaliknya 6. Mate Materi rial alit itas as Informasi yang material adalah informasi yang dengan signifikan dapat mempengaruhi keputusan

Tekn eknik Akunta untans nsii - Lap Lapor ora an Keu Keua anga ngan - Au Audit Sekt Sekto or Pu Publi blik

Page age 1

2.STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntasi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan impilkasi negative berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, yaitu: a. Standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi b. Standar memberika petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati – hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. c. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variable yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan seta regulasi ekonomi dan penigkatan efisiensi ekonomi serta tujuan social lainnya. d. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Hal yang diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika: a. Standar terlalu banyak b. Standar terlalu rumit c. Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya

Teknik Akuntansi - Laporan Keuangan - Audit Sektor Publik

Page 2

d. Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum (general purpose standards), sehingga gagal dalam menyajikan pebedaan kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna. e. Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara: 1. Entitas publik dan entitas non publik 2. Laporan keuangan tahunan dan interim 3. Organisasi besar dan kecil 4. Laporan keuangan auditan dan non auditan f. Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau keduanya.

3.TEKNIK – TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 3.1 Akuntansi Anggaran Teknik yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang akrual dan pencatatan. Teknik ini dapat membandingkan antara pengganggaran dengan realisasi anggaran yang terjadi. 3.2 Akuntansi Komitmen Teknik yang mengakui adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran. Tetapi fokus pada pengeluaran. Order yang diterima akan diakui pendapatan saat sudah dikirimkan faktur. Tujuan utamanya adalah untuk pengendalian anggaran. 3.3 Akuntansi Dana Masalah utama yang dihadapi organisasi sektor publik yaitu pencariaan dana. Teori ini dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik,yaitu: 1. Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund): dicatat untuk mancatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (governmental funds). 2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (nonexpendable funds): untuk mencatat biaya pendapatan, aktiva,utang dan modal Teknik Akuntansi - Laporan Keuangan - Audit Sektor Publik

Page 3

untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis (proprietary funds).

3.4 Akuntansi Kas Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang actual, riil dan obyectif. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. 3.5 Akuntansi Akrual Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sector publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sector swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (proper matching cost against revenue).

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Laporan keuangan organisasi sector publik merupakan komponen penting untuk mencipatakan akuntabilitas sector publik. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sector publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi adalah alat untuk melaksanakan akuntabillitas sector publik secara efektif, bukan tujuan akhir sector publik itu sendiri.

1. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK


Page 4

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu

proses

pengumpulan,

pengolahan,

dan

pengkomunikasian

informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sekitar sector publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari system akuntansi organisasi. Informasi non

moneter seperti ukuran output pelayanan harus

juga dapat

dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

1.1

1.2

Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik Secara umum, fungsi laporan keuangan sector publik adalah: a) Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) b) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting) c) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and autorhization information d) Kelangsungan Organisasi (viability) e) Hubungan masyarakat (public relation) f) Sumber fakta dan gambaran ( source of facts and figures) Sumber Daya Finansial Jangka Pendek Kas merupakan contoh sumber financial jangka pendek yang siap digunakan. Bagian keuangan perlu mengetahui jumlah uang yang ada di tangan (cash on hand) dan yang berada di bank.

1.3

Kondisi Ekonomi Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki oleh

suatu

entitas

dengan total utang

yang menjadi

kewajibannya. Nilai ekonomi merupakan nilai bersih entitas (total asset – total utang). Nilai bersih di pemerintahan dapat mengetahui Teknik Akuntansi - Laporan Keuangan - Audit Sektor Publik

Page 5

kondisi perekonomian, maka pemerintah dapat mengambil keputusan dengan tepat.

1.4

Ketentuan Hukum, Kontraktual dan Ketentuan lainnya Kegiatan maupun aktivitas pemerintah dibatasi oleh perundangundangan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negara. Agar digunakan sesuai dengan kebutuhan.

1.5

Perencanaan dan Penganggaran Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Membuat anggaran dibutuhkan beberapa pertimbangan teknis akuntansi yang matang.

1.6

Kinerja Manajerial dan Organisasional Laba bukan merupakan ukuran kinerja yang relevan bagi unit pemerintah. Sampai saat ini belum terdapat ukuran standar dalam mengukur kinerja sektor publik. Ukuran tersebut biasanya diukur berdasarkan ekonomis, efektif, dan efisien.

2. PEMAKAI

LAPORAN

KEUANGAN

SEKTOR

PUBLIK

DAN

KEPENTINGANNYA Menurut Drebit et.al (1981) ada sepuluh kelompok memakai laporan keuangan yaitu: 1. Pembayar pajak 2. Pemberi dana bantuan


Page 6

3. Investor 4. Pengguna jasa 5. Karyawan/pegawai 6. Pemasok 7. Dewan legislatif 8. Manajemen 9. Pemilih 10. Badan pengawas

Menurut Anthony ada 5 klasifikasi pemakai laporan keuangan sektor publik, yaitu: 1. Lembaga pemerintah 2. Investor dan kreditur 3. Pemberi sumber daya 4. Badan pengawas 5. Konstituen

3. HAK DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN Hak pemakai laporan keuangan meliputi : a. Hak

untuk

mengetahui

baik

kebijakan

pemerintah

maupun

pengambilan keputusan pemerintah b. Hak untuk diberi informasi, maka adanya penjelasan terbuka mengenai permasalahan yang menjadi perdebatan publik c. Hak untuk di dengar aspirasinya Kebutuhan pemakai laporan keuangan, meliputi :


Page 7

a. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai biaya maupun harga serta informasi mengenai pembayaran pajak b. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko c. Parlemen

dan

kelompok

politik

untuk

melakukan

fungsi

pengawasan d. Manajer publik untuk sistem perencanaan dan pengendalian organisasi e. Pegawai

membutuhkan

info

perihal

gaji

dan

manajemen

kompensasi

4. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA Perbedaan Laporan Departemen pemerintah Fokus finansial dan politik

Laporan keuangan sektor swasta Fokus finansial

Kinerja diukur secara financial dan

Sebagian bsr kinerja diukur secara

nonfinansial

financial

Pertanggungjawaban parlemen

Pertanggungjawaban kepada

dan masyarakat luas Berfokus pada bag organisasi

pemegang saham dan kreditur Berfokus pada organisasi secara

Melihat ke masa depan secara

luas Tidak dapat melihat ke depan

detail

secara detail

Aturan pelaporan ditentukan oleh

Aturan pelaporan ditentukan oleh

dep.keuangan

undang – undang, standar akuntansi,pasar modal, dan praktik

Laporan diperiksa oleh Treasury

akuntansi Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen

Persamaan Teknik Akuntansi - Laporan Keuangan - Audit Sektor Publik

Page 8

Dokumen – dokumen sumber Berperan sebagai hubungan masyarakat (public relation)

Berikut di bawah ini merupakan tabel perbandingan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta:

Keterangan

Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan Keuangan Sektor Swasta

Bentuk

•

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

•

Laporan Realisasi Anggaran

•

Laporan Operasional

•

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

•

Laporan Perubahan Ekuitas

•

Laporan Arus Kas

Laporan Keuangan

Elemen

Keuangan)

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

•

Laporan Laba Rugi

•

Laporan Perubahan Ekuitas

•

Laporan Arus Kas

•

Catatan atas Laporan Keuangan

•

Catatan atas Laporan Keuangan

•

Aset

•

Aset

•

Kewajiban

•

Kewajiban

•

Ekuitas

•

Ekuitas

•

Pendapatan

•

Pendapatan

•

Belanja

•

Biaya

•

Transfer

•

Gains

(Kandungan Informasi

•

•

Surplus/Defisit

•

Losses

•

Penerimaaan Pembiayaan

•

Laba

•

Pengeluaran Pembiayaan

•

Pembiayaan Neto


Page 9

•

Standar

SiLPA/SiKPA

PSAP, IPSAS

PSAK, IFRS

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Stakeholder

Masyarakat, DPR/DPRD, Investor, Donor,

Pemegang Saham (Investor) dan

Utama

Kreditur

Kreditur

Sistem

•

Akuntansi Badan Penyusun Standar Akuntansi

Akuntansi

Banyak Pilihan (Akuntansi kas, akrual, anggaran, komitmen, dan dana)

•

•

Menggunakan Akuntansi Akrual

•

Double Entry

Bisa Single Entry maupun double entry (Catatan sampai Tahun 2014) PP no 71 Tahun 2010

AUDIT SEKTOR PUBLIK Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, sebagai pertanggungjawaban maka diperlukan pihak lain yang independen dan obyektif untuk melakukan penilaian atas kelayakan tersebut

1. KHARAKTERISTIK VALUE FOR MONEY AUDIT Kharakteristik Audit Kinerja : Ekonomi Audit Manajemen 3E Audit kinerja

Efisiensi

(VFMA) Efektifitas

Audit program


Page 10

Ada tiga Katagori kegiatan ”VALUE FOR MONEY AUDIT” : 1) 2) 3)

By-product VFM work ; An Arrangement Review, dan Performance Review.

2. PRASYARAT YG HARUS DIPENUHI DALAM AUDIT KINERJA : 1. Auditor (orang / lembaga), auditee (pihak yg diaudit) dan recipient (pihak yg menerima hasil audit). 2. Hubungan akuntabilitas antara auditee (subordinate) dan audit recipient (otoritas yg lebih tinggi), 3. Independensi antara auditor dan auditee, 4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktifitas yg mwnjadi tanggungjawab auditee oleh auditor untuk audit recipent. 3. SYARAT-SYARAT MENJADI AUDITOR SEKTOR PUBLIK (ASP) 1) Seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan (audit): a. Memiliki pemahaman tentang akun-akun yg ada serta mentaati perundang-undangan yg berlaku, b. telah diakui kemampuannya dlm melakukan praktek audit, c. harus dapat memahami apakh klien telah memanfaatkan sumberdaya yg dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif ?. 2) Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku, 3) Seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab, karena terdorong kesadaran bahwa audit akan dilaksanakan pada organisasi sektor publik dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Dua prosedur utama dalam melakukan praktek audit kinerja : 1) Management and Technical Review, meliputi : a. rencana yg matang, b. terdapat struktur yg memadai, c. manajemen secara jelas mengkomunikasikan, d. pelaksanaan diawasi dan dievaluasi 2) Special Studies, sesuai permintaan untuk : a. penelitian tentang dugaan adanya kesalahan/kecurangan, b. menilai kecukupan pengendalian internal


Page 11

c. konsultasi dg manajemen yg berkaitan dengan keuangan khusus atau kinerja d. mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yg akan berpengaruhn pada operasional dimasa yang akan datang.

4. STANDAR AUDIT SEKTOR PUBLIK Standar audit sektor publik diterbitkan BPK melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN dimaksud memuat persyaratan profesional auditor, mutu pelaksanaan audit, dan persyaratan laporan audit yang profesional. Pelaksanaan audit yang didasarkan pada standar audit akan menjamin kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa Apabila auditor melaksanakan pekerjaannya dengan mengikuti standar audit dan melaporkan hasilnya sesuai dengan standar audit maka hasil pekerjaannya diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara serta pengambilan keputusan Pemerintah.

5.TANGGUNGJAWAB ORGANISASI AUDITOR SEKTOR PUBLIK ;. Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa: 1.

independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap penugasan

2.

pertimbangan profesional ( professional judgment ) digunakan

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

pekerjaan

dan

pelaporan hasil pekerjaan 3.

pekerjaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan

4.

peer-review yang independen


Page 12

REFRENSI Soeratno.2009. Modul Akuntansi Sektor Publik.Jakarta Mardiasmo.2009. Akuntansi SektorPublik .Jakarta:SalembaEmpat


Page 13


Page 14

Materi 9 - Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Recommend Documents