A. DASAR HUKUM KEUA KEUANGAN NGAN SEKT SEKTOR OR PUBLIK PUBLIK 1. Dasar Hukum Keuangan Negara Wujud pelaksanaan keuangan negara tersebut dapat diiden dii dentifi tifikas kasika ikan n seb sebaga agaii seg segala ala ben bentuk tuk kek kekaya ayaan, an, hak hak,, dan kew kewajib ajiban an nega ne gara ra ya yang ng te terca rcant ntum um da dalam lam APB PBN N da dan n la lapo pora ran n pe pela laks ksan anaa aann nnya ya.. Pela Pe laks ksan anaan aan ke kewa wajib jiban an ata atau u tu tuga gast stug ugas as pe peme meri rint ntah ah da dapa patt be beru rupa pa pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. !alam ""! 1#$% Amandemen &', secara khusus diatur mengenai (euangan Negara, yaitu pada BAB '&&& pasal )* yang yang berbunyi sebagai berikut + a. Angg Anggaran aran pendapa pendapatan tan dan belan belanja ja ditetapkan ditetapkan setiap setiap tahun tahun dengan dengan "ndang "ndang "ndang. Apabila !ewan Perwakilan akyat tidak menyetujui anggaran yang yan g diu diusul sulkan kan Pem Pemerin erintah tah,, mak makaa Pem Pemerin erintah tah men menjala jalanka nkan n ang anggar garan an tahun lalu. b. -egala pajak untuk keperluan negara berdasarkan "ndang"ndang "ndang"ndang c. enis dan harg hargaa mata mata uang uang ditetapk ditetapkan an dengan dengan "ndan "ndang"nd g"ndang ang d. /al keuang keuangan an negara negara selanjutny selanjutnyaa diatur diatur dengan dengan "ndang "ndangundan undang g e. "n "ntu tuk k me meme meri riks ksaa tan tangg ggun ung g jaw jawab ab te tenta ntang ng ke keua uang ngan an ne nega gara ra di diad adak akan an suatu Badan Pemeriksa (euangan, yang peraturannya ditetapkan dengan "ndang "nd ang"n "ndan dang. g. /as /asil il pem pemerik eriksaan saan itu dib diberit eritahu ahukan kan kep kepada ada !ew !ewan an Perwakilan akyat. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, ditetapkan "ndangundang tentang APBN untuk tahun anggaran bersangkutan. Penyusunan APBN bukan hanya untuk memenuhi ketentuan konstitusional yang dimaksud pada pasal )* ayat 01 ""! 1#$%, tetapi juga sebagai dasar rencana kerja kerj a yan ang g di dila laks ksan anak akan an ol oleh eh pe peme meri rint ntah ah da dala lam m ta tahu hun n an angg ggar aran an yan ang g bersangkutan. 2leh karena itu, penyusunannya didasarkan atas encana -trategi dalam "" Propenas, dan pelaksanaannya dituangkan dalam "" yang harus dijalankan oleh Presiden3Wakil Presiden dan 4enterimenteri serta pimpinan 5embaga 6inggi Negara 5ainnya.
). Dasar Hukum Keuangan Daerah Berdas Ber dasark arkan an pasa pasall 17 ""! 1#$ 1#$%, %, tuju tujuan an pem pemben bentuk tukan an dae daerah rah otonom oto nom adal adalah ah men mening ingkat katkan kan day dayaa gu guna na peny penyelen elengga ggaraa raan n pem pemerin erintah tah untuk untu k melay melayani ani masyara masyarakat kat dan melaksa melaksanakan nakan program pemba pembangun ngunan. an. !alam rangka penyelenggaraan daerah otonom, menurut penjelasan pasal 8$ "ndangundang No. % tanhun 1#9$, fungsi penyusunan APB! adalah untuk + a. 4en 4enent entuka ukan n jumlah jumlah pajak yang yang dibebank dibebankan an kepada kepada akyat akyat !aerah !aerah yang bersangkutan b. 4ewujudkan otonomi yang yang nyata dan bertanggung jawab
c. 4embe 4emberi ri isi dan arti ke kepa pada da tanggu tanggung ng jawab jawab pe peme meri rinta ntah h da daera erah h umum um umny nyaa da dan n ke kepa pala la da daer erah ah kh khus usus usny nya, a, ka kare rena na an angg ggar aran an pendapatan dan belanja daerah itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah d. 4el 4elaksa aksanak nakan an pengawasa pengawasan n ter terhad hadap ap pemerinta pemerintahan han daerah daerah den dengan gan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. e. 4e 4eru rupa paka kan n su suat atu u pem pembe beria rian n ku kuasa asa ke kepa pada da ke kepal palaa da daera erah h un untu tuk k melaksanakan penyelenggaraan (euangan !aerah didalam batas batas tertentu B. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MEMASUKI ERA DESENTRALISASI (ebi (e bijak jakan an de desen sentr trali alisas sasii te tela lah h men mengu guba bah h si sifat fat hu hubu bung ngan an an anta tar r pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara B"4N dengan Pemerintah Pusat: antar Pemerintah dengan masyarakat, dan berbagai entitas lain dalam pemerintahan. pemerintahan. Perana Perananan nan laporan keuangan keuangan telah berubah dari posisi administrasi semata menjadi posisi akuntabilitas di tahun );;;. Pergeseran peranan laporan keuangan ini telah membuka peluang bagi posisi akuntansi sektor publik dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. adi tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan kualitas laporan keuangan dalam pertanggungjawaban publik. -ebagai perspektif baru, berbagai prasarana akuntansi sektor publik perlu dibangun, seperti+ 1. -t -tan anda darr Aku kunt ntan ansi si -e -ekt ktor or Pu Publ blik ik un untu tuk k Pe Peme meri rint ntah ahan an Pu Pusa sat, t, Pemerintahan !aerah, dan organisasi sektor publik lainnya ). Account Code Code untuk untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah !aerah, maupun organisasi sektor publik lainnya, dimana re
C. REGULA REGULASI SI YANG TE TERKA RKAIT IT DEN DENGAN GAN AK AKUNT UNTA ANSI SEK SEKTO TOR R PUBLIK . Regu Regu!as" !as" Aku Akun#a n#ans" ns" Sek#$r Sek#$r Pu%!" Pu%!"k k &" Era Pra Re'$r Re'$rmas" mas" Perjalanan akuntansi sektor publik di era pra reformasi didasari pada "" Nomor % 6a 6ahun hun 1#9$ tentang PokokPokok Pemerintahan di !aerah !ae rah.. Pen Penger gertia tian n dae daerah rah dal dalam am era pra ref reform ormasi asi adal adalah ah dae daerah rah tingkat & yang meliputi propinsi dan daerah tingkat && yang meliputi kotama kot amady dyaa atau kab kabupa upaten ten.. !isa !isampi mping ng itu itu,ad ,adaa beb beberap erapaa per peratu aturan ran pelaksanaan yang diturunkan dari perundangundangan, perundangundangan, antara lain+ a. Peratu Peraturan ran Pemerintah Pemerintah Nomo Nomorr % 6ah 6ahun un 1#9% 1#9% tentang tentang Penguru Pengurusan, san, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan (euangan !aerah b. Pemerintah Pemerintah Nomor 8 6a 6ahun hun 1#9% tentang Penyusunan APB!, Pelaksanaan 6ata "saha (euangan !aerah, dan Penyusunan Perhitungan APB! c. (e (epu putu tusan san 4ente 4enteri ri !a !alam lam Neger Negerii No No.. #; #;; ;;# ;## # 6ahu hun n 1# 1#7; 7; tentang 4anual Administrasi (euangan !aerah d. Pe Pera ratu tura ran n 4e 4ent nter erii !a !alam lam Negeri Negeri No. ) 6ahu hun n 1# 1##$ #$ tentan tentang g Pelaksanaan APB! e. "nd "ndang ang"n "ndan dang g Nomor Nomor 17 6ahun 6ahun 1##9 1##9 tentang tentang pajak pajak !aerah !aerah dan etribusi !aerah f. (ep (eputu utusan san 4endag 4endagri ri Nomor Nomor * 6ahun 6ahun 1### 1### tentan tentang g Bentuk Bentuk dan -usunan Perhitungan APB! (. Regu Regu!as" !as" Aku Akun#a n#ans" ns" Sek#$r Sek#$r Pu%!" Pu%!"k k &" Era Re'$ Re'$rmas rmas"" efo e form rmas asii po poli liti tik k di &n &ndo done nesi siaa te tela lah h me meng ngub ubah ah si sist stem em kehidupan negara. 6untutan good 6untutan good governance diterjemahkan sebagai terbebas terbeb as dari tindak tindakan an ((N. Pemisahan kekua kekuasaan saan antarek antareksekuti sekutif, f, yud udik ikat atif if,, da dan n le legi gisl slat atif if di dila laks ksan anak akan an.. -e -ela lain in it itu, u, pa part rtis isip ipas asii masyarakat masya rakat akan mend mendorong orong praktik demok demokrasi rasi dalam pelak pelaksanaan sanaan akuntabilitas publik yang sesuai dengan jiwa otonomi daerah. "ndang"ndang Nomor )) 6ahun 1### tentang Pemerintahan !ae aera rah h da dan n "n "nda dan ng g"n "nda dang ng No Nomo morr )% ta tah hun 1# 1### ## te ten nta tang ng Perimbangan (euangan Pusat dan !aerah adalah dua undangundang yang berupaya mewujudkan etonomi daerah yang lebih luas. -ebagai penjabaran otonomi daerah tersebut di bidang administrasi keuangan daerah,berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional dalam era reformasipun telah dikeluarkan. Beberapa regulasi yang rele
a. "ndang "ndang"n "ndan dang g Nomor )7 tahun tahun 1### tentang tentang Penyelen Penyelengga ggaraan raan Negara =ang Bebas !ari (orupsi, (olusi, dan Nepotisme 05emba 05e mbaga ga Neg Negara ara ep epubl ublik ik &nd &ndone onesia sia 6ah ahun un 1## 1### # Nom Nomor or 9%, 6ambahan 6a mbahan 5embaran Negara epublik &ndonesia Nomor *7%1 b. Peraturan pemerintah Nomor )% 6a 6ahun hun );;; tentang (ewenangan Pemerintah !an (ewenangan Proara Pertanggungjawaban (epala !aerah ). Para Para&"gma &"gma Baru Baru Akun# Akun#ans" ans" Sek#$r Sek#$r Pu%!" Pu%!"k k &" Era Re'$r Re'$rmas" mas" Paradigma baru dalam ?eformasi 4anajemen -ektor Publik@ adal ad alah ah pe pene nera rapa pan n ak akun unta tans nsii da dala lam m pr prak akti tik k pe peme meri rint ntah ah gu guna na mewujudkan good mewujudkan good governance governance.. 5an and das asan an huk ukum um pel elak aksa san naa aan n reformasi tersebut telah disiapkan oleh Pemerintah dalam suatu Paket "" Bidang (euangan Negara yang terdiri dari "" (euangan Negara, "" Perbendaharaan Negara, dan "" Pemeriksaan 6anggung awab (euangan Negara yang pada saat ini telah disahkan oleh !P. 6erdapat 6e rdapat empat prinsi prinsip p dasar penge pengelolaan lolaan keuangan negar negaraa yang telah dirumuskan dalam * Paket "" Bidang (euangan Negara tersebut, yaitu + a. Aku Akunta ntabili bilitas tas berd berdasar asarkan kan hasil hasil atau atau kine kinerja rja b. (eterbukaan dalam setiap prinsip transaksi c. Pem Pember berday dayaan aan man manajer ajer pro profesi fesiona onall d. Ada Adanya nya lembag lembagaa pemeriksa pemeriksa intern internal al yang kuat, kuat, profesio profesional nal,, dan mend me ndiri iri se sert rtaa di dihi hind ndar ariny inyaa du dupl plik ikasi asi da dalam lam pe pelak laksan sanaan aan pemerintahan. Prin Pr insi sip ppr prin insi sip p te terse rsebu butt se sejal jalan an de deng ngan an pr prin insip sippr prin insi sip p desen de sentra trali lisas sasii da dan n ot oton onom omii da daer erah ah ya yang ng te telah lah di ditet tetap apka kan n da dalam lam "ndang"ndang No. )) 6ahun 1### tentang Pemerintahan !aerah dan "ndan "ndang"nd g"ndang ang No. )% 6a 6ahun hun Perimbangan Perimbangan (euan (euangan gan antara
). *. $. %. 8. 9. 7. D.
Pemerintah Pusat dan !aerah. !engan demikian, pelaksanaan tiga "" Bidang Bid ang (eu (euang angan an Neg Negara ara ter tersebu sebutt nan nantin tinya, ya, sel selain ain men menjad jadii acu acuan an dalam dal am pel pelaks aksana anaan an refo reforma rmasi si man manajem ajemen en pem pemerin erintah tah,, dih diharap arapkan kan akan memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di N(&. Paradigma baru regulasi Akuntansi -ektor Publik "" No. 19 6ahun );;* 6entang (euangan Negara "" No. 1 6ahun );;$ 6entang Perbenda Perbendaharaan haraan Negara "" No. 1% 6a 6ahun hun );;$ 6e 6entang ntang Pemeriksaan Pengelolaan (euangan Negara "" No. )% 6ah 6ahun un );;$ );;$ 6enta 6entang ng -istem -istem Perencana Perencanaan an dan Pembang Pembanguna unan n Nasional "" No. *) 6a 6ahun hun );;$ 6e 6entang ntang Pemerintahan !aerah "" No. ** 6ah 6ahun un );;$ );;$ 6ent 6entang ang Perimban Perimbangan gan (euangan (euangan An Antara tara Pemerintah Pemerintah Pusat dan !aerah PP No. )$ 6ahun );;% 6entang -tandar Akuntansi Pemeri Pemerintahan ntahan PP No. 91 6ahun );1; 6entang -tandar Akuntansi Pemeri Pemerintahan ntahan Pera#uran Pemer"n#ah N$m$r * Se%aga" Regu!as" Terk"n" &" In&$nes"a !alam "" 19 6ahun );;* );;* tentang (euangan Negara pasal pas al 1 angka 1*, 1$, 1%, dan 18, dap dapat at dili dilihat hat bah bahwa wa def defini inisi si pen pendap dapatan atan dan bel belanj anjaa neg negara3 ara3dae daerah rah berbasis akrual karena disana disebutkan bahwa + Pendapatan negara3daerah dalah hak pemerintah pusat3daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan Belanja negara3daerah adalah kewajiban pemerintah pusat3daerah yang diakui sebagai seb agai pen pengur gurang ang nil nilai ai kek kekay ayaan aan ber bersih sih.. Nam Namun un kit kitaa dip diperke erkenan nankan kan unt untuk uk transisi karena saat itu praktik yang ada adalah dengan menggunakan basis kas, dimana pendapatan dan belanja diakui saat uang masuk3keluar ke3dari kas umum negara3daerah. !ispensasi ini tercantum dalam Pasal *8 ayat 1 "" 19 6ahun );;* yang intinya ketentuan mengenai peng pengakuan akuan dan pengu pengukuran kuran pendapatan pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambatlambatnya dalam % 0lima tahun, artinya sampai dengan tahun tahun );;7. "ntuk "ntuk masa transisi itulah PP )$ tahun );;% );;% tentang -tandar Akuntansi Pemerintah terbit, dimana kita memakai basis (as 4enuju 4en uju Ak Akrua ruall 05a 05apor poran an ea ealisa lisasi si An Angga ggaran ran ber berdas dasark arkan an bas basis is kas, Ner Neraca aca berdasarkan basis Akrual. !alam pelaksanaan PP )$ 6ahun 6ahun );;% tersebut hingga 5aporan (euangan Pemerintah tahun );;7 selesai diaudit di tahun );;#, ternyata opin op inii ya yang ng di dida dapa patt pe peme merin rintah tah saa saatt it itu u ma masih sih me meny nyedi edihk hkan an.. "n "ntu tuk k it itul ulah ah,, Pemerintah akhirnya berkonsultasi dengan Pimpinan !P, dan disepakati bahwa basis akrual akan dilaksanakan secara penuh mulai tahun );1$. Pada Pa da tah tahun un ); );1; 1; ter terbi bitt PP 91 ta tahu hun n ); );1; 1; te tent ntan ang g -t -tan anda darr Aku kunt ntan ansi si Pemerintah sebagai pengganti PP )$ tahun );;%. !iharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturanaturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan
4enteri (euangan (euangan untu untuk k pemeri pemerintah ntah pusat maupu maupun n Peratu Peraturan ran 4enteri !alam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 91 tahun );1; ini dengan PPPP lain. !alam PP 91 tahun );1; terdapat ) buah lampiran. 5a mpiran & meru me rupa paka kan n -t -tan anda darr Aku kunt ntan ansi si Pe Peme meri rint ntah ah be berb rbas asis is Akr krua uall yan ang g ak akan an dilaks dil aksana anakan kan sela selamba mbatl tlamb ambatny atnyaa mul mulai ai tah tahun un );1 );1$, $, sed sedang angkan kan 5am 5ampir piran an && merupa mer upakan kan -ta -tanda ndarr Ak Akunt untans ansii Pem Pemeri erinta ntah h ber berbas basis is (as 4en 4enuju uju Ak Akrua ruall ya yang ng hanya berlaku hingga tahun );1$. 5ampiran & berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas 0strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh 4enteri (euangan dan 4enteri !alam Negeri, sedangkan 5ampiran && berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untu un tuk k me mene nerap rapka kan n -A -AP P Be Berb rbasi asiss Akr krua ual. l. !e !eng ngan an ka kata ta lai lain, n, 5a 5amp mpir iran an && merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP )$ tahun );;% tanpa perubahan sedikit pun. Perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara 5ampiran & dan 5ampiran && adalah sebagai berikut+ 5ampiran & 5a 5apo pora ran n Ang ngga gara ran n 0B 0Bud udge geta tary ry e epo port rts s++ 5a 5apo pora ran n e eal alis isas asii Ang ngga gara ran, n, 5aporan Perubahan -aldo Anggaran 5ebih 5a 5apo pora ran n (e (eua uang ngan an 0 0in inan anci cial al e epo port rts s++ Ne Nera raca ca,, 5a 5apo pora ran n 2p 2per eras asio iona nal, l, 5aporan Perubahan kuitas, 5aporan Arus (as, dan >atatan atas 5aporan (euangan 5ampiran && 5a 5apo pora ran n te terd rdir irii da dari ri Neraca, Neraca, 5apor 5aporan an ealis ealisasi asi Angg Anggar aran an,, 5a 5apo poran ran Aru Aruss (as, dan >atatan atas 5aporan (euangan. !engan perbedaan jenis 5aporan (euangan yang akan dihasilkan, otomatis penjelasan pada setiap s etiap Pernyataan -tandar Akuntansi Pemerintahan 0P-AP yang terkait dengan masingmasing 5aporan (euangan akan mengalami perubahan. Perbedaan daftar isi pada 5ampiran & dan 5ampiran && adalah sebagai berikut+ 5ampiran & (e (eran rangk gkaa (onsep (onseptu tual al Aku Akunt ntan ansi si Pemeri Pemerint ntah ahan an P-A P-AP P Nom Nomor or ;1 ;1 tenta tentang ng Peny Penyajia ajian n 5apo 5aporan ran (eu (euang angan: an: P-A P-AP P Nomo Nomorr ;) tenta tentang ng 5apo 5aporan ran eali ealisasi sasi An Angg ggaran aran Berb Berbasi asiss (as: PP-AP AP No Nomo morr ;* te tent ntan ang g 5ap 5apor oran an Aru russ (as: (as: P-A P-AP P Nom Nomor or ;$ ;$ tenta tentang ng >atat >atatan an atas atas 5apo 5aporan ran (eu (euang angan: an: PP-AP AP No Nomo morr ;% tent tentan ang g Aku Akunt ntan ansi si Perse Persedi diaa aan: n: PP-AP AP No Nomo morr ;8 tent tentan ang g Aku Akunt ntan ansi si &n
P-A -AP P No Nomo morr 1; te tent ntan ang g (o (ore rek ksi (e (esa sala laha han, n, Pe Peru rub bah ahan an (e (ebi bija jak kan Akun Ak untan tansi, si, Pe Peru ruba baha han n s sti tima masi si Aku kunt ntan ansi si,, da dan n 2p 2per erasi asi yang 6id idak ak !ilanjutkan: P-A P-AP P Nomo Nomorr 11 ten tentan tang g 5apor 5aporan an (euan (euangan gan (on (onsol solida idasian sian.. PP-AP AP No Nomo morr 1) tent tentan ang g 5apo 5aporan ran 2pe 2peras rasio iona nal. l. 5ampiran && (e (eran rangk gkaa (onsep (onseptu tual al Aku Akunt ntan ansi si Pemeri Pemerint ntah ahan an P-A P-AP P Nom Nomor or ;1 ;1 tenta tentang ng Peny Penyajia ajian n 5apo 5aporan ran (eu (euang angan: an: P-A P-AP P Nom Nomor or ;) ;) tenta tentang ng 5apo 5aporan ran eali ealisasi sasi An Angg ggaran aran:: PP-AP AP No Nomo morr ;* te tent ntan ang g 5ap 5apor oran an Aru russ (as: (as: P-A P-AP P Nom Nomor or ;$ ;$ tenta tentang ng >atat >atatan an atas atas 5apo 5aporan ran (eu (euang angan: an: PP-AP AP No Nomo morr ;% tent tentan ang g Aku Akunt ntan ansi si Perse Persedi diaa aan: n: PP-AP AP No Nomo morr ;8 tent tentan ang g Aku Akunt ntan ansi si &n
