BAB I PENDAHULUAN I. LATAR BELAKANG
Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan menyediakan informasi informasi baik untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Di sini kami membahas tentang bagaimana siklus akuntansi di sektor publik serta bagaimana laporan keuangannya. Hal-hal yang kami bahas di sini antara lain tentang proses pencatatan, proses pelaporan, analisis laporan keuangan sektor publik, dan etika penyusunan laporan keuangan sektor publik. Seperti yang sudah diketahui secara umum, bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Langenderfer (1973) dalam Glynn, J. J. (1993) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki tiga aspek, yaitu : (1) sifat informasi yang diberikan ; (2) kepada siapa informasi
1
tersebut diberikan ; dan (3) tujuan informasi tersebut diberikan. Lebih lanjut Langenderfer menyataka bahwa : Akuntansi Akuntansi merupakan merupakan suatu sistem pengukuran pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Langenderfer, 1973, p.50).
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation. II. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah siklus pencatatan akuntansi? 2. Bagaimanakah bentuk pelaporan keuangan pada sektor publik? 3. Bagaimana analisis keuangan laporan keuangan sektor public serta apa saja yang ada di dalamnya? 4. Bagaimana etika penyusunan laporan keuangan?
2
BAB II PEMBAHASAN I. PROSES PENCATATAN SIKLUS AKUNTANSI
Akuntansi pada dasarnya terdiri dari tiga proses aktivitas, yaitu : mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari sebuah organisasi atau perusahaan. Proses pertama
adalah identifikasi, yaitu aktivitas memilih kegiatan yang termasuk kegiatan ekonomi. Proses kedua adalah pencatatan, yaitu semua kejadian ekonomi tersebut dicatat untuk menyediakan sejarah dari kegiatan keuangan dari organisasi tersebut. Proses ketiga adalah komunikasi, yaitu informasi yang telah didapat dari identifikasi dan pencatatan tidak akan berguna bila tidak dikomunikasikan, informasi ini dikomunikasikan melalui persiapan dan distribusi dari laporan akuntansi, yang paling umum disebut laporan keuangan. Siklus Akuntansi adalah kegiatan bertahap yang harus di lalui dalam proses akuntansi yang berjalan terus menerus dan berulang.
3
1. PROSES PENCATATAN PADA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Ketika melakukan pencatatan akuntansi, basis akuntansi dan fokus pengukuran merupakan dua hal yang penting. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui atau dicatat, sedangkan fokus pengukuran menentukan aset atau kewajiban apa saja yang akan diakui dalam neraca. Kedua hal ini juga saling berkaitan. Ketika basis kas dipilih, maka transaksi dicatat pada saat kas diterima dan dibayarkan sehingga hanya akun kas dan ekuitas yang dilaporkan dalam Meraca. Lain halnya ketika basis akrual yang digunakan, transaksi akan dicatat jika secara ekonomi telah terjadi, tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayarkan. Akibatnya, dengan basis akrual ini, akun-akun yang dilaporkan dalam Neraca tidak sebatas akun kas saja, namun semua sumber daya yang dimiliki, utang, dan ekuitas. Keunggulan penggunaan basis akrual ini adalah informasi yang disajikan dalam Neraca akan lebih komprehensif karena mempresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki entitas. Sayangnya, basis akrual sepenuhnya ini belum bisa diterapkan oleh semua entitas akuntansi. Entitas pemerintah merupakan entitas yang memiliki karakteristik unik dalam basis akuntansinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang digunakan entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual ( cash toward accrual ). Dengan basis ini, aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat dengan berbasis akrual sedangkan komponen Laporan Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Konsekuensi dari penggunaan basis kas menuju akrual ini adalah dibutuhkannya penggunaan jurnal korolari. Untuk memudahkan pemahaman, penulis akan memberikan bagaimana jurnal korolari ini digunakan. Contoh pertama , misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 100.000.000 secara
tunai. Karena segala pengeluaran yang melibatkan kas harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas, maka transaksi ini akan dicatat dengan cara: Dr. Belanja Kendaraan
Rp100.000.000
Cr. Kas
Rp 100.000.000
4
Belanja kendaraan merupakan akun nominal yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan kas merupakan akun riil yang akan disajikan dalam Neraca. Akibatnya, apabila hanya jurnal tersebut yang dibuat, maka hanya akun kas yang disajikan sebagai bagian aktiva Neraca. Padahal, menurut SAP, Neraca pemerintah harus disajikan dengan basis akrual atau memperesentasikan semua sumber daya yang dimiliki dan tidak terbatas kas saja. Karena itulah, dibutuhkan jurnal tambahan yaitu jurnal korolari sebagai solusi penerapan basis kas menuju akrual ini. Masih mengacu pada transaksi di atas, maka pencatatan yang sebaiknya adalah: Dr. Belanja Kendaraan
Rp. 100.000.000
Cr. Kas
Rp. 100.000.000
Jurnal Korolari: Dr. Kendaraan
Rp. 100.000.000
Cr. Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap
Rp. 100.000.000
Dengan adanya jurnal korolari, belanja kendaraan telah sesuai dicatat dengan basis kas dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Disisi lain, Neraca telah disajikan dengan basis akrual karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dimana akun yang disajikan dalam Neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana, tetapi juga aset tetap seperti kendaraan. Contoh lain, misalnya Pemerintah Daerah melakukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp 50.000.000 yang akan jatuh tempo dalam lima tahun mendatang dengan bunga pinjaman 10% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tahun pada tanggal 15 januari. Jurnal yang akan dibuat pada akhir tahun berdasarkan basis akrual adalah pengakuan utang bunga yaitu sebesar Rp 5.000.000 (10%*Rp50.000.000). Jurnalnya sebagai berikut: Jurnal Korolari: Dr. Ekuitas dana yang harus disediakan untuk pembayaran bunga
Rp 5.000.000
5
Cr. Utang bunga
Rp 5.000.000
Sedangkan jurnal yang dibuat ketika pembayaran bunga (15 Januari) adalah: Dr. Belanja bunga
Rp 5.000.000
Cr. Kas
Rp 5.000.000
Dr. Utang bunga
Rp 5.000.000
Cr. Ekuitas dana yang harus disediakan untuk pembayaran bunga Rp 5.000.000
Pencatatan transaksi tersebut telah sesuai dengan SAP karena telah menyajikan akun Neraca dengan basis akrual dan menyajikan akun Laporan Reliasasi Anggaran dengan basis kas. Maka dapat disimpulkan, jurnal korolari ini penting supaya transaksi yang melibatkan akun riil selain kas bisa tetap disajikan dalam Neraca dan disisi lain komponen Laporan Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap dapat pula disajikan. 2. JENIS-JENIS JURNAL PADA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
6
II. PROSES PELAPORAN AKUNTANSI
Akutansi memiliki proses yang terdiri dari tahapan-tahapan untuk dapat menghasilkan laporan yang diinginkan dan dilakukan oleh akuntan. 1. Proses Mengklarifikasi Transaksi
Tahap yang awal ini adalah di mana dilakukan suatu pembagian transaksi suatu organisasi atau perusahaan ke dalam jenis-jenis tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh seperti membagi transaksi yang masuk ke dalam penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas dan lain sebagainya ke dalam masing-masing bagian. Sedangkan untuk transaksi yang jumlahnya kecil dan jarang terjadi bisa sama-sama dimasukkan ke dalam jenis kategori yang sama yaitu transaksi rupa-rupa. 2. Proses Mencatat Dan Merangkum
Setelah melakukan pengklarifikasian data selanjutnya adalah melakukan pencatatan. Masukkan transaksi yang ada ke dalam jurnal yang tepat sesuai urutan transaksi terjadi atau kejadiannya. sumber-sumber yang dapat dijadikan bukti adanya transaksi yaitu seperti kertaskertas bisnis semacam bon, bill, nota, struk, sertifikat, dan lain sebagainya. Jurnal yang umumnya ada pada jurnal akuntasi yaitu seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum. Setelah transaksi dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal yang ada, maka selanjutnya adalah memasukkan jurnal ke dalam buku besar secara berkala. Hasil pemindahan ke dalam buku besar tersebut akan terlihat dari rangkuman neraca percobaan. 3. Proses Menginterpretasikan Dan Melaporkan
Setelah kedua proses di atas dijalankan, maka proses yang terakhir adalah melakukan pembuatan kesimpulan dari kegiatan atau pekerjaan laporan keuangan sebelumnya. Segala hal
7
yang berhubungan dengan keuangan perusahaan diungkapkan pada laporan keuangan tersebut. Dari informasi laporan keuangan baik dalam bentuk laporan rugi laba, laporan modal dan neraca seseorang dapat mengetahui apa yang terjadi pada suatu perusahaan, apakah sudah sesuai dengan tujuan perusahaan dan informasi tersebut dapat menjadi acuan atau pedoman bagi manajemen untuk mengambil keputusan kebijakan pada organisasi perusahaan demi mencapai kondisi yang diinginkan.
8
III. ANALISIS KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai ( wide range users ) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. 1. KOMPONEN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Komponen laporan keuangan sektor publik yang lengkap meliputi : 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan kinerja keuangan 3. Laporan perubahan aktiva/ekuitas netto 4. Laporan arus kas 5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan Komponen laporan keuangan diatas dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Sevara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut : 1.
Properti, pabrik dan peralatan
2.
Aktiva-aktiva tak berwujud
3.
Aktiva-aktiva financial
4.
Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas
5.
Persediaan
6.
Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer
7.
Piutang dari transaksi pertukaran 9
8.
Kas dan setara kas
9.
Hutrang pajak dan transfer
10.
Hutang karana transaksi pertukaran
11.
Cadangan (provision)
12.
Kewajiban tidak lancer
13.
Pertisipasi minoritas, dan
14.
Aktiva/ekuitas neto
B. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus/Defisit)
Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan rugi laba, laporan operasi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut : 1.
Pendapatan dari aktivitas operasi
2.
Surplus atau devisit dari aktivitas operasi
3.
Biaya keuangan (biaya pinjaman)
4.
Surplus atau devisit neto saham asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas
5.
Surplus atau devisit dari aktivitas biasa
6.
Pos-pos luar biasa
7.
Saham partisipasi minoritas dari surplus atau devisit neto, dan
8.
Surplus atau devisit neto untuk suatu periode.
C. Laporan Perubahan Dalam Aktiva/Ekuitas Neto
Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto dari suatu entitas daiantara dua tanggal pelaporan menggambarakan peningkatan atau penurunan kekayaan, bedasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan total surplus/devisit neto untuk suatu periode, pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahan dalam aktiva/ekuitas neto dan setiap kontribusi oleh, dan kontribusi kepada pemilik dalam
10
kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan dalam aktiva/ekuitas neto ini paling tidak meliputi : 1.
Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemili dalam kapasitanya sebagai pemilik
2.
Saldo untuk surplus dan devisit akumulasian pada awal periode dan pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode
3.
Pengungkapan komponen aktiva/ekuitas neto secara terpisah, dan rekonsiliasi antara nilai tercatat dari setiap komponen aktova atau ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.
D. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar taksiran kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. E. Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan laporan keuangan dari entitas harus:
1.
Menyediakan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta menetapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting lainnya
2.
Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sektor publik, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto, dan:
3.
Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap ditetapkan.
Kebiajakan akuntansi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu entitas untuk disajikan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
11
1.
Pengakuan pendapatan
2.
Prinsip-prinsip konsolidasi, termasuk entitas pengendalian
3.
Investasi-investasi
4.
Pengakuan depresiasi/amortisasi aktiva berwujud dan tak berwujud
5.
Kapitalisasi biaya dan pengeluaran lain
6.
Persediaan yang dimiliki untuk dijual
7.
Aktiva bersyarat lain
8.
Kontrak-kontrak kontruksi
9.
Investasi property
10. Instrument financial dan investasi 11. Sewa guna usaha/lease 12. Biaya penelitian dan pengembangan 13. Persediaan untuk dikonsumsi 14. Penyisihan 15. Biaya manfaat pensun 16. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai ( hedging ) 17. Devinisi segmen-segmen dan dasar alokasi biaya antar segmen 18. Akuntansi inflasi 19. Hibah pemerintah. 2. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah : 1. Kepatuhan dan Pengelolaan ( compliance and stewardship ) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif ( accountability and retrospective reporting ).
12
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi ( planning and authorization information ) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 4. Kelangsungan Organisasi ( viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 5. Hubungan Masyarakat ( public relation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Suber Fakta dan Gambaran ( source of facts and figures ) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :
13
1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban ( accontability) dan pengelolaan (stewardship ).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk : a. membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan b. menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi c. membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya d. membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Finacial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari
pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuanganpemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut : …Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purpose for which they are used. Governmental accountability is based on the
belief that the citizenry has a “right to know,” a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays
a major role in fulfilling government’s duty to be publicly accountable in a democratic society (par.56).
Laporan keuangan sebagai sumber informasi financial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan 14
pragmatis,oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut oleh pemakai. Dalam konteks akuntansi sector public, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja, sedangkan informasi financial itu sendiri adalah informasi yang diukur dengan satuan moneter. Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah : 1. Memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional. Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang di setujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sector public melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi financial sangat diperlukan agar public dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah. Membuat anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang matang. Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi.
15
Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah. Kinerja Manajerial dan Organisasional
Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah memiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus yang diperoleh tidak berarrti menunjukakan kinerja unit pemerintah yang bagus sebab harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tariff yang terlalu tinggi yang dibebankan kepada public,termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai. Laba bukan merupakan ukuran yang relevan bagi unit pemerintah. Akuntansi sector public berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sector public yang memadai. Ukuran kinerja sector public dapat berupa biaya program, efisiensi,dan efektivitas program. Akuntan sector public bertanggung jawab untuk menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas program. Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya, sehingga biaya pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain informasi biaya, pengukuran efisiensi memerlukan penghitungan output atau hasil. Akan tetapi, output pada sector public lebih banyak berupa intangible output , sehingga pengukuran efisiensi sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang kemudian dikembangkan adalah pengukuran efektivitas. Karena sulitanya mengukur secara tepat kinerja di sector public, maka analisis terakhir adalaha dengan mempertimabangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat relative terhadap biaya yang dikeluarkan. 3. PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KEPENTINGANNYA
Pemakai laopran keuangan sector public dapat diidentifikasikan dengan menelusur siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi sector public telah dibahas pada bab 2, pada bab ini akan dilakukan pengklasifikasian pengguna laporan keuangan dan kebutuhan masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan sector public tersebut.
16
Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pamakai laporan keuangan tersebut adalah: 1. Pembayar pajak (taxpayers) 2. Pemberi dana bantuan (grantors) 3. Investor 4. Pengguna jasa (fee-paying service recipients) 5. Karyawan/pegawai 6. Pemasok (vendor) 7. Dewan legislatif 8. Manajemen 9. Pemilih (voters) 10. Badan pengawas (oversight bodies) Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material; dewan legislative dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya; dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. 4. HAK DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN
Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :
17
a. Hak untuk mengetahui ( right to know ), yaitu :
a suatu kebijakan dan keputusan tertentu b. Hak untuk diberi informasi ( right to be informed )yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan – permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. c. Hak untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to be listen to ). Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yangbharus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan ( accountability & stewardship ). Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda – beda terrhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda – beda. Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut : 1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah
18
melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan. 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. 5. PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Laporan keuangan pemerintahan dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis – jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Selain memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu kedua – duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta
PERBEDAAN Laporan Departemen Pemerintah
Laporan Keuangan Sektor Swasta
19
Fokus Finansial dan Politik
Fokus Finansial
Kinerja diukur secara finansial dan non-
Sebagian besar diukur secara finansial
finansial Pertanggungjawaban kepada pemegang saham Pertanggungjawaban kepada parlemen dan
dan kreditur
masyarakat luas Berfokus pada organisasi secara keseluruhan Berfokus pada bagian organiasasi Tidak dapat melihat masa depan secara detail Melihat ke masa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh undang – Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen
undang, standar akuntansi, pasar modal, dan
keuangan
praktik akuntansi.
Laporan diperiksa oleh Treasury
Laporan
keuangan
diperiksa
oleh
auditor
independen Cash Accounting Accrual Accounting
PERSAMAAN Dokumen – dokumen sumber Berperan sebagai hubungan masyarakat Laporan keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain : a.
Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik.
b.
Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi.
c.
Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
d.
Kualitas keputusan menjadi buruk.
e.
Laporan
keuangan
tidak
dapat
mencerminkan
kinerja
aktual. 20
IV. ETIKA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Agar pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim, dan di Indonesia prinsip akuntansi disusun oleh Ikatan Akutansi Indonesia. Unsur penyajian laporan keuangan yang layak terdiri dari empat kategori, yaitu:
1. Misstate (kecenderungan untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan)
Kecenderungan bagi setiap perusahaan di Indonesia yang sering mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi merupakan sesuatu problematika tersendiri. Dan hal ini merupakan sesuatu kondisi yang ada korelasinya memiliki keterkaitan antara penyusunan laporan keuangan dan sikap serta perilaku baik para penyaji maupun penggunanya. Hal ini memunculkan semacam kode etik yang terbentuk secara prosedural dan sistematis yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwewenang, yaitu IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Namun demikian masih terdapat perbedaan-perbedaan persepsi tentang penyajian laporan keuangan yang terbentuk dari sikap dan perilaku masingmasing individu. Oleh karena itu sifat manusia yang cenderung memiliki ketidakterikatan tentang suatu pemikiran. Bahkan di dalam naungan perusahaan yang sama pun akan terjadi perbedaan sikap dan persepsi diantara individu-individu yang berkepentingan terhadap penyajian laporan keuangan.
2. Disclosure (Pengungkapan Laporan Keuangan)
Laporan keuangan merupakan komponen sentral dari pelaporan keuangan dan memegang peran penting dalam mengkomunikasikan efek dari bergbagai transaksi serta kejadiankejadian ekonomi lain bagi para pengambil keputusan. Untuk itu laporan keuangan harus dapat menyediakan informasi mengenai perusahaan dan operasinya kepada pihak yang berkepentingan sebagai basis dalam pengambilan keputusan yang disajikan secara berfariasi sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang tercakup. Variasi tersebut antara lain meliputi informasi mengenai laba atau rugi terhadap investasi untuk mengidentifikasikan hubunganhubungan informasi tersebut, maka diperlukan analisis data yang dingkapkan dalam
21
perhitungan laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tersebut sebagai komponen laporan keuangan.
3. Cost & Benefit (beban persahaan untuk melakukan pengungkapan)
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan itu sendiri dibuat oleh pihak manajemen yang memiliki tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan sehingga menghasilkan informasi bagi pihak-pihak terkait. Adanya laporan keuangan sangat membantu setiap pihak yang berkepentingan demi mencapai tujuan.
4. Responsibility (tanggung jawab dalam penyajian laoran keuangan yang informatif bagi penggunanya)
Menurut IAI, Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi secara umum menggambarkan pengaruh keuangan informasi dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan. Pihak manajemen harus bertanggung jawab atas apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan artinya pihak manajemen harus membuat laporan itu sesuai dengan kenyataan sebenarnya sehingga laporan keuangan itu memberikan informasi yang dapat dipercaya bagi penggunanya.
22
BAB III PENUTUP
Berdasarkan data-data dan sumber yang kami dapatkan, maka kami menarik dasar kesimpulan sebagai berikut. Akuntansi pada dasarnya terdiri dari tiga proses aktivitas, yaitu : mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari sebuah organisasi
atau perusahaan. Ketika melakukan pencatatan akuntansi, basis akuntansi dan fokus pengukuran merupakan dua hal yang penting. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui atau dicatat, sedangkan fokus pengukuran menentukan aset atau kewajiban apa saja yang akan diakui dalam neraca. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang digunakan entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual (cash toward accrual ). Dengan basis ini, aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat dengan berbasis akrual sedangkan komponen Laporan Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Komponen laporan keuangan sektor publik yang lengkap meliputi : 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan kinerja keuangan 3. Laporan perubahan aktiva/ekuitas netto 4. Laporan arus kas 5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai ( wide range users ) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.
23
Laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim, dan di Indonesia prinsip akuntansi disusun oleh Ikatan Akutansi Indonesia agar pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas. Maka dari itulah terdapat 4 kategori dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan dapat dinyatakan layak dan sesuai dengan etika, yaitu misstatte, disclosure, cost and benefit, responsibility.
24
DAFTAR PUSTAKA
Noerdiawan, Dedi, 2012. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta. Sinaga , Jamason, 2012. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN . Jakarta
Anonim . “ Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ” , ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id. Diakses pada tanggal 30 April 2012 Sisawaktu.com, 2012 , “Pengantar Akuntansi Pemerintahan 2012”, http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=proses%20pencatatan%20akuntansi%20pu blik&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Faniunpad.files.wor dpress.com%2F2008%2F09%2Fpertemuan-ke-1.pdf&ei=oaqgT5SnFYrrAfStuD9CA&usg=AFQjCNE6kjHZF5lwlAAsC8JDGj4J0Ma6BA&cad=rja , diakses 30
April 2012. Anonim . 2005. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Transisi Laporan Arus Kas, http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050578/jurnal-
akuntansi-pemerintah/penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-dalam-masatransisi/laporan-arus-kas.html . Diakses pada tanggal 30 April 2012. Hardisaputra, MT., 2012 , “Pengantar Akuntansi ”, http://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/7217/pengantar_akuntansi , diakses
30 April 2012. Madi, M., 2012, “Tahap-tahap pelaporan akuntansi ”, http://pureliefde.wordpress.com/2010/01/27/tahap-tahap-pelaporan-akuntansi/ , diakses 30 April 2012. Jhyadi, Harris., 2012, “ Jurnal Akuntansi Pemerintahan ”, http://www.cipfa.org.uk/thejournal/download/jour_vol4_no1 , diakses 30 April 2012.
25
