Laporan Keuangan Sektor Publik

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Oleh : M. Soleiman Abdulah 1. PENDAHULUAN 2. KERANGKA ACUAN KONSEPTUAL

3. PRAKTIK PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 4. PENGEMBANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA

6. SIMPULAN DAN PENUTUP

PENDAHULUAN Perkembangan informasi berlanjut sangat cepat, dalam era globalisasi batasan dunia makin tidak jelas, hubungan antar organisasi tidak terbatas hanya dalam satu negara tetapi antar negara. Informasi-informasi dalam berbagai bentuk dibutuhkan makin cepat dan lengkap, antara lain adalah informasi yang diperoleh dari laporan-laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah, rakyat, pemegang saham, penanam modal dan kreditur untuk pengambilan keputusan-keputusan yang harus dilakukan dengan cepat berdasarkan informasi yang memadai. Karena itu baik sektor publik maupun sektor swasta semakin dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang diperlukan untuk menilai pertanggung jawaban dan pelaksanaan manajemen. Di sisi lain, kegiatan sektor publik maupun swasta semakin luas dan kompleks, terutama sektor publik yang melaksanakan berbagai program sesuai tuntutan masyarakat. Akibatnya makin sulit untuk menyajikan informasi-informasi dalam laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Makalah ini membahas mengenai laporan keuangan sektor publik, baik dari segi konsepsual teori mengenai bagaimana laporan keuangan sektor publik yang baik, maupun mengenai praktek pelaporan keuangan di beberapa negara yang dianggap baik dan di Indonesia sendiri. Di samping itu dibahas pula usahausaha yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, baik untuk keperluan intern pemerintah, DPR, kreditur maupun pemakai lainnya yang kompeten.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









KERANGKA ACUAN KONSEPTUAL LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK Dimaksudkan dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dilelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Berdasarkan independensi, kompleksitas maupun pertimbangan lainnya, unit-unit organisasi pemerintah tertentu perlu membuat lapporan keuangan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menilai kondisi keuangan dan pengelolaan unit tersebut. Pada saat ini sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, misalnya pada pemerintah Indonesia hal ini dapat dilihat dari jumlah APBN yang dikelola. Pada awal PJP I tahun anggaran 1969 /1970, APBN adalah sebesar Rp. 327 milyar, pada akhir PJP I tahun anggaran 1994 / 1995, jumlah APBN telah menjadi Rp. 69,749 trilyun, atau 213 kali lebih bessar. Pada tahun anggaran 1996 / 1997 ini, telah meningkat lagi menjadi Rp. 90,616 trilyun. Karena itu laporan keuangan sektor publik makin penting untuk menginformasikan pengelolaan kegiatan dan keuangan sebaik mungkin. 8000 7000 6000 5000

3-D Column 1

4000

3-D Column 2

3000

3-D Column 3

2000 1000 0 6970

9495

9697

LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK Sektor publik yang memegang peran utama dalam pemberian jasa dan









pelaporan yang ada dan praktek-praktek yang dikembangkan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah perlu dipertimbangkan sasaran dan lingkungannya. Dalam buku Governmental Accounting, auditing and Financial Reporting yang disusun oleh Governmental Financial Officers Association dikemukakan bahwa untuk dapat memahami model lapporan keuangan pemerintah dengan tepat, perlu mempertimbangkan tiga hal sebagai berikut : STRUKTUR PEMERINTAHAN

SIFAT SUMBER DAYA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

PROSES POLITIK

Struktur Pemerintahan Umumnya struktur pemerintahan diperlukan untuk melindungi dan melayani kebutuhan warga negaranya. Pada pemerintah yang demokratis biasanya dilakukan pemisahan fungsi, antara fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk pengecekan dan keseimbangan (checks and balances). Ketiga kelompok ini bisa mempunyai kesimpulan yang berbeda mengenai bagaimana warga negara dilindungi dan dilayani. Keberhasilan pemerintah diukur dengan pelayanan dan efisiensi penggunaan sumber daya, berbeda dengan sektor swasta yang pengukuran utamanya pada perolehan laba. Sifat sumber daya Di sektor swasta terdapat hubungan langsung antara barang / jasa yang yang diberikan dengan harga yang harus dibayar. Di sektor pemerintah, hal ini tidak ada, sangat sulit mengidentifikasikan hubungan pertukaran antara pajak yang dibayar seseorang dengan jasa yang diterma secara proposional.









Proses politik Politik memegang peranan penting dalam negara demokrasi rakyat melalui wakil-wakilnya dapat mempengaruhi pemerintah. Rakyat dapat menekan pemerintah agar memberikan jasa yang maksimum dengan pembayaran pajak yang minimum, termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas fasilitas-fasilitas umum yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan seperti taman, jalan dan bangunan umum lainnya. Hal-hal ini merupakan alasan perlunya akuntansi pemerintah tersendiri yang terpisah dari akuntansi komersial, baik dalam pelaporan maupun standar akuntansinya.

KONSEP PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Pada sektor publik sebagian besar unit organisasinya dibiayai dari pajak, transaksi-transaksi tertentu dan ada pula yang memperoleh pendapatan dari penggunaan fasilitas dan pelayanan. Agar kegiatan unit-unit pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya, maka harus ditetapkan cara pemerintah mempertanggungjawabkan kegiatannya. Cara untuk menunjukkan pertanggungjawaban antara lain adalah dengan menerbitkan laporan keuangan secara periodik kepada rakyat. Agar laporan dapat dimengeri dan disajikan sesuai dengan ketentuan, diperlukan adanya standar akuntansi yang umum. Tujuan laporan keuangan sektor swasta untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik lebih rumit karena menyangkut masalah-masalah hukum, ekonomi, sosial dan politik. Sulit untuk menilai apakah sektor publik telah memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada rakyatnya. Menurut GASB, tujuan laporan sektor publik adalah : 1. 2. 3. 4.

Mempertanggungjawabka n pelaksanaan fungsinya (Demonstrating Mempertanggungjawabkan (Demonstratin g accounibility) Melaporkan hasil operasi (Reporting operating results) Melaporkan kondisi keuangan (Reporting financial condition) Melaporkan sumber daya jangka panjang (Reporting long live resources)









baik untuk para manajemen pemerintah, politikus dan rakyat. Kebutuhan informasi tersebut dilatarbelakangi tujuan yang berbeda-beda, bisa untuk tujuan hukum, ekonomi, sosial dan politik. Tujuan pelaporan keuangan menurut GASB, dibagi dalam dua konsep dasar yaitu : konsep akuntabilitas ( accountibility concept ) dan konsep ekuitas antar periode (interperiod equity concept ). ). Dalam konsep akuntabilitas dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memberikan informasi pemakai dalam hal : a) Menetapkan akuntabilitas b) Membuat keputusan keputusan ekonomi, ekonomi, sosial dan politik politik Akuntabilitas digunakan secara dalam kebijakan publik, tetapi seringkali dalam konteks akuntansi pemerintah, akuntabilitas meliputi : ! ! !

Penyedia informasi mengenai keputusan dan tindakan yang telah diambil selama suatu periode ; Adanya pihak luar yang mereview informasi yang disajikan ; Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Sebenarnya akutabilitas mengandung arti yang lebih luas pada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya. Konsep ekuitas antarperiode merupakan suatu dasar tujuan pelaporan keuangan, dimana pendapatan yang dihasilkan selama periode tertentu, dapat mencukupi untuk menutup belanja selama periode tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh GASB, ekuitas antar periode adalah “Suatu ingkatan dimana jasa yang ada selama periode pelaporan tertentu, telah dibayar untuk jasa-jasa yang digunakan dalam periode tersebut”. Dinyatakan pula bahwa ekitas antarperiode dapat timbul karena : 1. Adanya permintaan anggaran berimbang; 2. Adanya permintaan bahwa setiap defisit yang terjadi dalam suatu periode ditutup pada tahun berikutnya ; 3. Adanya penentuan batas waktu waktu untuk persoalan-persoalan persoalan-persoa lan hutang.

MANFAAT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Manfaat laporan keuangan pemerintah menurut GASB, adalah :









2. Menentukan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan keputusan yang berhubungan dengan keuangan ; 3. Mengetahui kondisi keuangan dan hasil operasi ; 4. Untuk mengevalu mengevaluasi asi efisiensi efisiensi dan efektifitas Manfaat pertama dan kedua lebih menitikberatkan pada masalah akuntabilitas. Berapa banyak yang dapat dibalanjakan dalam hubungannya dengan jumlah yang disetujui ? Apakah operasinya telah sesuai dengan hukum dan peraturan ? Dua manfaat terakhir memungkinkan pemakai untuk mengevaluasi ekuitas antarperiode, seperti halnya kinerja yang dimiliki entitas pada saat ini. Dapat diinterprestasikan bahwa manfaat-manfaat tersebut memberikan dasar tujuan pelaporan keuangan yang nantinya akan memperluas batas-batas tanggungjawab yang ada. Laporan keuangan, dalam hal ini laporan keuangan tujuan umum (general purpose financial statement) bukan merupakan satu-satunya sumber informasi keuangan. Dalam banyak hal pemakai laporan perlu tambahan informasi lainnya. Untuk memuaskan kebutuhan informasi dari berbagai pihak secara individual, maka perlu untuk menggabungkan dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan. Seringkali dengan menggabungkan inormasi mengenai pemerintah dengan informasi mengenai aspek-aspek masalah nasional yang diperlukan ntuk menilai kegiatan pemerintah yang sedang direncanakan maupun yang lalu. Misalnya informasi mengenai jumlah orang yang bekerja setelah mengikuti program pendidikan tertentu, adalah merupakan informasi yang penting untuk menilai biaya pelatihan yang telah dikeluarkan pada waktu yang lalu maupun untuk perencanaan biaya peatihan yang akan datang.

PRAKTIK PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Praktik-praktik laporan keuangan sektor publik di beberapa negara selain mempunyai persamaan juga menunjukkan perbedaan-perbedaan. Belum dijumpai adanya negara-negara yang mempunyai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang sama. Standar akuntansi dikembangkan dan digunakan sesuai denngan kebutuhan masing-masing, dan mengikuti kespesifikan operasi keuangan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Namun demikian keseluruhan peraturan perundangundangan tersebut umumnya merupakan upaya untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang memenuhi pertanggungjawaban, serta mencerminkan upaya-











Ketentuan untuk menyajikan laporan keuangan untuk setiap entitas pelaporan dalam pemerintah federal diatur berdasarkan ketentuan the Chief Financial Officer Act tahun 1990. federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB) memberikan informasi kepada Office of Management Budget (OMB), Departement of Treasury dan General Accounting Office (GAO) yanng mengatur peryaratan dan standar pelaporan keuangan instansi-instansi pemerintah federal. Instansi tersebut mempunyai fleksibilitas dalam menetapkan entitas pelaporan keuangannya, agar dapat menyajikan informasi keuangan yang berdaya guna. Adapun format dan instrusi-instruksi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan lebih dimaksudkan untuk penyempurnaan laporan keuangan, agar lebih bermanfaat. Hal-hal penting yang harus diungkapkan adalah : ! Klarifikasi dan pengelompokan hutang berdasarkan adanya jaminan dana dan yang tidak ada jaminan dana. ! Kebutuhan pendanaan di masa depan. ! Pelaporan biaya operasi program. ! Laporan anggaran dan relasinya. Penyajian laporan keuangan tahunan merupakan manajemen instansi. Masing-masing laporan harus berisi : 1) 2) 3) 4)

tanggungjawab

Gambaran umum mengenai entitas yang menyajikan laporan Laporan keuangan pokok dan catatan atas laporan keuangan Laporan-laporan Laporan-lapora n gabungan (apabila diperlukan) Informasi tambahan

Format dan pedoman ditetapkan hanya untuk memberikan kerangka dan petunjuk secara garis besar, sehingga masing-masing instansi mempunyai fleksibilitas untuk memodifikasi dan mengembangkan laporan keuangannya sendiri sesuai dengan kondisi instansi agar informasinya dapat lebih bermanfaat.









!

Catatan atas laporan keuangan pokok, menguraikan kebijakankebijakan akuntansi yang penting, rincian saldo dan kas, serta penjelasan perkiraan yang dianggap penting.

Departement of Treasury bertanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi (Consolidated Financial Statement of US Gvernment), yang terdiri dari : ! ! ! ! ! !

Laporan posisi keuangan konsolidasi Laporan operasi konsolidasi Laporan arus kas konsolidasi Laporan penerimaan dan pengeluaran anggaran Laporan rekonsiliasi hasil operasi anggaran basis akrual terhadap basis kas Catatan atas laporan keuangan

Laporan Keuangan Negara Bagian Amerika Serikat – Kentucky Untuk tujuan pelaporan keuangan, pemerintah negara bagian Kentucky menyelenggarakan pencatatan untuk seluruh jenis dana, kelompok perkiraan, departemen atau instansi, perusahaan, perguruan tinggi dan badan-badan di lingkungan negara bagian dimana cabang-cabang eksekutif, legislatif dan judikatif melaksanakan fungsinya. Oleh karena cakupan laporan keuangan tersebut sangat luas, maka laporan keuangan disebut Coprehensive Annual Financial Report (CAFR). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan negara bagian Kentucky, pemerintah harus menyajikan CAFR dengan pengungkapan yang memadai agar pembaca laporan dapat memahami transaksi-transaksi keuangan negara bagian Kentucky dengan baik. laporan keuangan disajikan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum sebagaimana yang ditetapkan oleh GASB. Terhadap laporan keuangan perguruan tinggi disajikan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang ditetapkan oleh AICPA Audit Guide, Audit of









! ! ! !

Laporan arus kas gabungan Lapporan pendapatan, belanja dan perubahan-perubahan lainnya gabungan – universitas dan sekolah tinggi Laporan perubahan saldo dana gabungan – universitas dan sekolah tinggi Catatan atas laporan keuangan gabungan

Dalam CAFR, selain disajikan laporan keuangan tujuan umum, juga disajikan laporan keuangan per dana (individual fund financial statement) yang merupakan dana-dana yang berdiri sendiri. Laporan Keuangan Pemerintah Kanada Tujuan utama dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah Kanada adalah untuk memberikan informasi kepada parlemen, dengan cara memberikan perangkat untuk mengevaluasi dan memahami sifat dan besarnya sumber-sumber dan transaksi keuangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan pemerintah pada suatu saat, hasil operasi, serta perubahan-perubahan yang terjadi selama tahun pelaporan. Seperti yang tercantum dalam Costitution Acts (undang-undang dasar pemerintah Kanada) terdapat dua konsep dasar yang menjadi landasan sistem akuntansi pemerintah Kanada itu : 1. Semua penerimaan-penerimaan yang diterima oleh pemerintah (kecuali untuk propinsi), harus dicatat dalam satu dana pendapatan konsolidasi (Consolidated Revenue Fund) 2. Saldo atau jumlah, jumlah, harus di appropriasikan appropriasikan oleh parlemen. parlemen.

Penjabaran dari pada ketentuan konstitusi tersebut adalah adanya lima bentuk laporan serta catatan penjelasannya, yaitu :









Laporan Aset dan Kewajiban (Statement of Assets and Liabilities) . Laporan ini mengungkapkan saldo kas dan investasi pemerintah, jumlah yang dipinjam dan dipinjamkan oleh pemerintah. Laporan ini berbeda dengan laporan posisis keuangan di sektor swasta yang disebut neraca, karena tidak mencatat aset tetap yang dianggap sebagai belanja, dan pendapatan pajak dicatat atas dasar basis kas. Dengan demikian perbedaan antara total aset dan total kewajiban mencerminkan surplus atau defisit anggaran tahunan. Laporan Perubahan Posisi Keuangan (statement of Changes in Financial Position). Laporan ini memberikan informasi mengenai perubahan kas pemerintah untuk kegiatan operasi dan investasi serta bagaimana kegiatan tersebut dibelanjai. Laporan Keuangan Pemerintah Selandia Baru Berdasarkan the Public Finance Act 1989 yang diamandemen dengan the public Finance Act 1992, pemerintah harus menerbitkan laporan keuangan pemerintah tengah tahunan dan tahunan. Adapun yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan adalah apa yang disebut entitas pelaporan pemerintah (Crown reporting entity). Istilah ini menunjukkan instansi-instansi dimana laporan keuangannya digabungkan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Selandia Baru (Crown Financial Statements). Ketentuan tersebut menetapkan bahwa dalam laporan keuangan pemerintah hendaknya mencakup semua kantor Parlemen, badan usaha milik negara, semua entitas di lingkungan pemerintah dan the Reserve Bank of New Zealand. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan praktek-praktek akuntansi yang diterima umum, yang disahkan oleh asosiasi profesi akuntan Selandia Baru yang relevan dengan laporan keuangan di lingkungan pemerintah. Tujuan utama dari laporan adalah untuk membantu Parlemen dalam









perbendaharaan negraa atas penyusunan laporan keuangan dan ketaatannya kepada standar akuntansi yang lazim serta sistem pengendalian intern yang ada. Laporan Kinerja Keuangan (Statement of Financial Performance). Laporan ini menunjukkan sumber-sumber pendapatan yang utama, belanja, surplus/deficit kotor, dividen dan pembagian surplus selain dividen, surplus bersih yang dibagikan dan saldo dana operasi. Laporan Posisi Keuangan (statement of Financial Position). Laporan ini menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan saldo ekuitas dana pemerintah. Dalam saldo ekuitas dana disajikan akumulasi saldo dana operasi dan cadangan revaluasi, sampai diperoleh saldo ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Laporan arus kas (statement of cash flows). Laporan ini menunjukkan arus kas dari operasi seperti dari pajak langsung dan tidak langsung, denda dan pendapatan lain-lain serta penggunaaan kas sehingga diperoleharus kas bersih dari operasi. Arus kas bersih ini ditambah / dikurangi denngan penerimaan / pengeluaran kas dari investasi dan aktivitas keuangan lainnya, sehingga diperoleh saldo kas akhir tahun. Laporan pinjaman (statement of borrowings). Laporan ini menyajikan jumlah seluruh pinjaman pemerintah dengan surat-surat berharga dan deposito yang dimiliki sehingga jumlah pinjaman bersih. Laporan ini terdiri dari tiga jenis, yaitu laporan analisis pinjaman, laporan mutasi pinjaman dan laporan profil jatuh tempo pinjaman. Laporan perikatan (statement of commitments). Laporan ini menyajikan perikatan-perikatan modal dan operasional menurut jenis dan prasyaratnya masing-masing. Laporan kewajiban kontijennsi (statement of contigent liabilities) . Laporan ini menyajikan kewajiban kontinjensi yang dapat dikuantifikasikan seperti kewajiban jaminan, asuransi kerugian dan kewajiban yang berkaitan











jumlah yang tidak diapropriasikan yang perlu pengesahan lebih lanjut dari parlemen. Laporan pengeluaran atau belanja darurat (statement of emergency expenditures or expenses) . Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah dapat melakukan pengeluaran untuk keperluan-keperluan darurat atau bencana, baik untuk yang sudah diapropriasikan maupun tidak diapropriasikan oleh parlemen. Pengeluaran-pengeluaran ini, terjadi maupun tidak, harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan diteliti oleh parlemen sesuai dengan ketentuan. Laporan dana perwalian (statement of trust money). Laporan ini menyajikan posisi keuangan awal dan akhir, kontribusi, distribusi, pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh badan-badan perwalian milik pemerintah. Ditunjukkan keuangan masing-masing badan perwalian menurut kelompok kegiatannya, misalnya di bidang pertanian, perikanan dan kesehatan. Laporan atas kebijaksanaan akuntansi (statement of accounting policies). Dalam laporan ini disajikan kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Misalnya mengenai kesatuan akuntansi, kebijakan akuntansi umum dan khusus, basis penggabungan laporan keuangan, pengakuan pendapatan dan belanja, penilaian aset, kewajiban maupun perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan.









LPND yang terlambat menyampaikan PA, maka PAN tidak dapat disusun. Untuk menyusun PAN sesuai waktu yang ditentukan, maka departemen keuangan harus menggunakan data realisasi anggaran yang ada di departemen keuanngan sendiri, yang belum direkonsiliasikan dengan data dari bagian anggaran yang bersangkutan. Rancangan PAN sebelum disampaikan oleh pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat, terlebih dahulu diperiksa oleh bedan pemeriksa keuangan (Bapeka). UU PAN sendiri sebenarnya singkat, terdiri dari dua pasal. Pasal pertama menyebutkan total realisasi pendapatan, belanja, saldo anggaran lebih / saldo anggaran kurang (SAL / SAK) dan menyebutkan bahwa rinciannya terdapat pada lampiran. Pasal kedua menyebutkan tentang berlakunya UU PAN tersebut. Lampiran UU PAN memuat tentang : ! ! ! ! ! !

Perhitungan Perhitungan Perhitungan Perhitungan Perhitungan teknis Perhitungan teknis

anggaran negara (gabunngan) anggaran pendapatan rutin anggaran pendapatan pembangunan anggaran belanja rutin anggaran belanja pembangunan tanpa bantuan proyek / anggaran negara belanja pembangunan bantuan proyek /









Pencatatan terhadap pelaksanaan anggaran masih diselenggarakan secara tata buku tunggal, dan diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah-pisah dengan jenis akuntansi yang berbeda-beda pula. pelaporan keuangan masih sederhana yaitu untuk pertanggungjawaban saja, belum dapat menyajikan informasi untuk tujuan manajerial. Menyadari kelemahan-kelemahan yang ada, saat ini pemerintah sedang mengembangkan sistem akuntansi pemerintah yang baru. Dalam merancang sistem akuntansi pemerintah yang baru tersebut, pendekatan yang ditempuh adalah menempatkan pemerintah pusat sebagai suatu kesatuan akuntansi dan ekonomi tunggal, yang meliputi seluruh lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen termasuk unit-unit organisasi seperti kantor-kantor dan proyek-proyek yang berada di dalamnya (tidak termasuk BUMN), dimana presiden sebagai pengelola utama dan DPR sebagai penelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dengan perspektif tersebut, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dikembangkan sebagai sistem yang terpadu yang terdiri dari berbagai subsistem. Subsistemsubsistem dikembangkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga masukanmasukan, prosedur-prosedur dan keluaran-keluaran dari masing-masing subsistem konsisten dan merupakan bagian integral dari sistem yang menyeluruh. Untuk meningkatkan kecermatan digunakan sistem tata buku berpasangan (double entry) dan komputerisasi akuntansi.









Pemerintah pusat melalui departemen keuangan saat ini sedang mengembangkan suatu sistem akuntasi pemerinta untuk pengelolaan APBN, yang disebut sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP). SAPP ini dirancang selain untuk memenuhi fungsi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, juga untuk memenuhi fungsi manajerial (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan) bagi berbagai pihak yang bekepentingan bekepentingan di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Untuk kebutuhan informasi akuntansi dan pengawasan, baik untuk seluruh pemerintah pusat maupun instansi, dikembangkan dua sistem utama yang terpadu dalam SAPP, yaitu sistem akuntansi pusat yang diselenggarakan oleh BAKUN departemen keuangan dan sistem akuntansi instansi yang diselenggarakan oleh departemen / lembaga pemerintah non departemen. Sistem akuntansi pusat (SAP) terdiri dari beberapa sub sistem yang melaporkan secara terpusat perkiraan dan transaksi keuangan seluruh pemerintah pusat sebagai suatu entitas dan arus kas pemerintah pusat yang dikendalikan oleh unit-unit DJA. SAP ini didesentralisasikan pada kantor akuntan regional(KAR) yang merupakan perwakilan BAKUN di propinsi dan sistem kantor akuntansi regional khusus (KAR-K) di kantor pusat BAKUN. Laporan konsolidasi disusun di kantor pusat BAKUN berdasarkan arsip data komputer dari setiap KAR.









Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, akan diperkenalkan penggunaan standar akuntansi keuangan pemerintah. Standar akuntansi tersebut merupakan aturan main dalam proses akuntansi dan penyajian laporan. Dengan adanya pelaporan yang tertib, andal dan tepat waktu, maka pengurusan dan pengelolaan keuangan negara akan lebih transparan dan dapat memenuhi persyaratan akuntabilitas laporan sebagaimana diharapkan oleh DPR. Kondisi tersebut juga akan menciptakan situasi yang dapat mendorong berfungsinya pengawasan. Standar akuntansi Keuangan Pemerintah yang saat ini masih dalam pengumpulan data, direncanakan akan mengatur antara lain Standar Akuntansi Umum, mencakup entitas akuntansi pemerintah, akuntansi dana, perkiraanperkiraan anggaran, akuntansi basis kas, sistem tata buku berpasangan, struktur perkiraan dan bagan perkiraan standar; Standar Akuntansi Khusus, mencakup pengukuran hasil operasi keuangan/realisasi anggaran, pengukuran posisi keuangan/neraca dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari SAPP merupakan laporan keuangan tujuan umum. Unit-unit organisasi yang spesifik (seperti rumah sakit











Karena beragamnya program dan luasnya organisasi pemerintah pusat, dimana terdapat 30 Bagian Anggaran ( Departemen / LPND) yang mempunyai kantor-kantor wilayah tersebar pada 27 propinsi di seluruh Indonesia, serta terbatasnya sumber daya manusia di bidang akuntansi yang ada di sektor publik, maka implementasinya SAPP dilakukan secara paralel dan bertahap, artinya dalam pembuatan PAN masih menggunakan sistem lama dan sistem yang baru diimplementasikan secara bertahap. Sepanjang sistem akuntansi yang baru belum diterapkan sepenuhnya, sistem yang lama masih tetap dijalankan. Karena pelaksanaan implementasi dilaksanakan secara desentralisasi, maka pada propinsi-propinsi tertentu dibentuk kantor akuntansi regional (KAR), yang merupakan kantor perwakilan BAKUN. Pada tahun anggaran 1996 / 1997 SAPP telah diimplementasikan pada 17 bagian anggaran di 17 propinsi. Bagian anggaran dan propinsi ini secara bertahap akan ditambah pada setiap tahun









SIMPULAN DAN PENUTUP Mengamati konsep-konsep, peraturan dan praktik-praktik pelaporan keuangan sektor publik, dapat kita simpulkan bahwa : 1. Aktivitas sektor sek tor publik berbeda b erbeda dengan sektor s ektor swasta, sehingga s ehingga diperlukan sistem pelapporan keuangan yang berbeda pula dengan kespesifikakan sektor yang bersangkutan. 2. Tujuan utama laporan keuangan sektor publik adalah untuk u ntuk pertanggunjawaban (akuntabilitas) dan manajerial. Beban informasi yang harus disajikan dalam lapporan keuangan pemerintah lebih berat karena menyangkut menyangkut faktor-faktor hukum, ekonomi, sosial dan politik. 3. Pada umumnya, pelaporan keuangan sektor publik yang akuntansinya

Laporan Keuangan Sektor Publik

Recommend Documents