HUKUM JAMINAN BAGIAN HUKUM PERDATA FAK HUKUM UGM
Literatur • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Buku : Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan) Hukum Perutangan Bagian A (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan) Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan) Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia (Mariam Darus Badrul Zaman) Bab-Bab Tentang Hypotheek (Mariam Darus Badrul Zaman) Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja) Seri Hukum harta Kekayaan : Hak Tanggungan (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja) Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (Subekti) Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Subekti) Jaminan Fidusia (Pilih karangan : Munir Fuadi atau Hanafi atau Sutan Remi Sjahdeini) Fidusia Sebagai Unsur-Unsur Jaminan Perikatan (Oey Hoey Tiong). Hukum Perbankan di Indonesia (Muhammad Djumhana)
• Peraturan Perundangan 1. 2. 3. 4.
KUHPerdata KUHDagang UU No. 42 Th. 1999 Tentang Fidusia UU No. 4 1996 Tentang Hak Tanggungan 5. UU No. 15 1999 Tentang Penerbangan 6. UU No. 21 1992 Tentang Pelayaran 7. UU No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Pengertian HK. Jaminan & Jaminan 1 Hukum jaminan Keseluruhan aturan yang membicarakan jaminan yang terdapat baik dalam KUHPerdata maupun yang di luar KUHPerdata.
2. Jaminan Segala sesuatu yang dipergunakan sebagai pengganti untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak melaksanakan kewajibannya.
Aturan ttg jaminan dalam KUHPerdata 1. Buku II, Bab 19 KUHPerd. ttg piutang-piutang istimewa; 2. Buku II, Bab 20 KUHPerd. ttg gadai; 3. Buku III, Bab 17 KUHPerd. ttg penanggungan hutang
Aturan ttg Jaminan di luar KUHPerdata 1. 2. 3. 4. 5. 6.
UU No. 15 Th. 1992 Ttg Penerbangan; UU No. 21 Th. 1992 Ttg Pelayaran; UU No. 4 Th. 1996 Ttg Hak Tanggungan; UU No. 42 Th. 1999 Ttg Jaminan Fidusia; UU No. 9 Th. 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Buku II, Bab 1 KUHD Ttg Kapal laut & muatannya.
Dapat berupa apa sajakah jaminan itu ? Adalah segala sesuatu yang dapat : 1. Berwujud benda, ini akan melahirkan jaminan kebendaan; 2. Berwujud kesanggupan seseorang untuk berprestasi, ini akan melahirkan jaminan perorangan. PR : Pelajari ttg penggolongan jaminan
Penggolongan Jaminan 1.
2. 3. 4.
5.
Ada jaminan yg ditentukan oleh UU (1131 & 1132 KUHPerd), ada jaminan yg ditetapkan dg suatu perjanjian (gadai, fidusia, hipotik, hak tanggungan, borgtocht, tanggung renteng,& garansi); Ada jaminan umum, ada jaminan khusus; Ada jaminan kebendaan, ada jaminan perorangan; Ada jaminan dg obyek benda tetap (hipotik & hak tanggungan), ada jaminan dg obyek benda bergerak (gadai & fidusia); Ada jaminan dg menguasai bendanya (gadai & hak retensi), ada jaminan dg tidak menguasai bendanya (Hipotik, credit verband, Fidusia dan privilegi).
Kreditur Konkuren dan Preferen • Kreditur konkuren adalah kreditur yg kedudukannya sama berhak dan tidak ada yg harus didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Kreditur ini muncul karena adanya jaminan umum dan jaminan khusus perorangan. • Kreditur preferen adalah kreditur yang pemenuhannya didahulukan dari piutangpiutang yang lain mis : pemegang hak privilegi, pemegang gadai, pemegang hipotik dan jaminan khusus kebendaan yg lain.
Macam Jaminan kebendaan & Jaminan Perorangan • Jaminan Kebendaan (menimbulkan hak kebendaan), macamnya : HIPOTIK, HAK TANGGUNGAN, GADAI, JAMINAN FIDUSIA, JAMINAN RESI GUDANG. • Jaminan Perorangan (menimbulkan hak perorangan), macamnya : BORGTOCHT, TANGGUNG RENTENG, GARANSI BANK atau GARANSI PERUSAHAAN.
Jaminan Kebendaan adalah jaminan yg berupa hak mutlak atas suatu benda Ciri-Ciri : 1. Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur; 2. Dapat dipertahankan terhadap siapapun; 3. Selalu mengikuti bendanya (droit de suite) 4. Dapat diperalihkan (ex : hipotik, gadai) 5. Menganut asas prioriteit (hak kebendaan yg lebih tua (lebih dahulu terjadi) lebih diutamakan daripada hak kebendaan yg terjadi kemudian)
Ciri lain dari Jaminan yg bersifat kebendaaan 1. Berlaku syarat specialiteit : adanya kewajiban bahwa benda yg menjadi jaminan ditunjuk secara khusus mengenai jenisnya, letaknya, luasnya, batasnya, terbukti dg surat ukur dll. 2. Syarat publisiteit : adanya kewajiban untuk mendaftarkan dalam registrasi
Jaminan Perseorangan adalah jaminan yg menimbulkan hak perseorangan Ciri-ciri : 1. Jaminan yg menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu; 2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; 3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya (ex : borgtocht) 4. Menganut asas kesamaan (Ps. 1131, 1132 KUHPerdata). Artinya : tidak membedakan mana piutang yg lebih dahulu terjadi dan piutang yg terjadi kemudian. Semuanya mempunyai kedudukan yg sama, tidak mengindahkan urutan terjadinya. Semua mempunyai kedudukan yg sama terhadap harta kekayaan debitur. Jika terjadi kepailitan, hasil penjualan benda-benda tsb dibagi antara semua krediturnya secara seimbang dg besarnya piutang masing-masing, kecuali UU menetapkan lain, maka asas kesamaan tsb dapat disimpangi.
Kasus • Tuan A mempunyai kreditur preferen 2 orang yaitu Tuan B (pemegang jaminan gadai atas cincin berlian untuk hutang 200 juta) dan Tuan C (pemegang jaminan fidusia atas mobil innova plat B XX DCG warna hitam untuk hutang 150 juta). Selain itu Tuan A juga mempunyai 3 orang kreditur konkuren yaitu Tuan D yang mempunyai tagihan 10 juta, Tuan E punya tagihan 20 juta, Tuan F mempunyai tagihan 30 juta. Tuan A juga bertindak sebagai penanggung hutang Tuan G kepada Tuan H sebesar 10 juta. • Hasil penjualan harta kekayaan Tuan A : • - mobil innova plat B XXDCG laku seharga 210 juta • - cincin berlian laku 180 juta • - jumlah harta yang lainnya masih 50 juta. • Bagilah harta kekayaan Tuan A pada sekalian krediturnya !
Kasus 1 • Maya membutuhkan dana untuk membuka usaha katering sebesar Rp. 10 juta. Ia mendatangi sebuah lembaga pembiayaan yang menawarkan padanya pinjaman tanpa jaminan. Setelah perjanjian hutangpiutang dibuat dengan sah, Maya memperoleh uang yang diinginkan. Setelah 2 tahun berjalan, usaha Maya jatuh bangkrut. Dia hanya mempunyai sebuah rumah dan sepeda motor yang dipakai oleh keluarganya. Pertanyaannya : Apakah Lembaga Pembiayaan tersebut dapat meminta pemenuhan piutangnya dengan menuntut penjualan rumah dan sepeda motor yang dimiliki Maya, mengingat hutang-piutang tersebut dahulu dibuat dengan tanpa jaminan ?
Kasus 2 A seorang kreditur pemegang jaminan gadai atas Mobil Toyota Innova debitur X. Seminggu kemudian X dengan memfidusiakan surat-surat (dokumen kendaraan) mobil Toyota Innova tersebut pada B. Dalam hal X wanprestasi terhadap A maupun B. Apa yg dapat dituntut oleh A maupun B terhadap X ? Usaha apa yg dapat dilakukan oleh A sebagai pemegang jaminan fidusia untuk menghindari hal-hal tersebut di atas sehingga kepentingannya secara hukum dapat terlindungi ?
Penggolongan Jaminan yang lain sebagai berikut : 1. Jaminan Regulatif dan Non Regulatif; 2. Jaminan Konvensional dan Non Konvensional; 3. Jaminan serah benda, jaminan serah dokumen, dan jaminan serah kepemilikan konstruktif.
Privilegi, retensi dan cessie • Hal-hal tersebut di atas merupakan hak-hak yang memberikan jaminan; • Dengan adanya figuur-figuur tersebut seorang kreditur sudah merasa terjamin haknya.
• Privilegi : suatu hak yg diberikan oleh UU kepada kreditur yang satu diatas kreditur lainnya semata-mata karena sifat dari piutangnya. Jadi privilegi merupakan hak yg memberi jaminan, tetapi bukan merupakan hak kebendaan. • Retensi : hak untuk menahan sesuatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda tersebut dilunasi. Hak Retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi. Hak Retensi tidak memberikan hak untuk memakai bendanya. Hak Retensi mempunyai ciri-ciri sbg perjanjian yg bersifat eccessoir, yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralih, hapus dan batalnya perjanjian pokok (Dijumpai dalam perjanjian sewa menyewa, gadai, bezzitter yg jujur, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian perburuhan dll). • Cessi : penyerahan piutang atas nama yg dilakukan dg cara membuatkan akte otentik atau akta dibawah tangan, dengan kewajiban adanya pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh juru sita kepada debitur dari piutang tersebut.
Arti Penting Pembicaraan ttg jaminan ? 1. Merupakan materi yang sifatnya universal; 2. Dilihat dari sisi hukum perikatan bahwa seorang debitur mempunyai kewajiban (schuld) dan tanggung jawab (haftung); 3. Dilihat dari isi ketentuan beberapa UU, misalnya UU No. 14 th. 1967, UU No. 7 Th. 1992 dan UU No. 10 Th. 1998, terdapat ketentuan yg mewajibkan bank dalam setiap pemberian kreditnya harus dengan suatu keyakinan yg timbul dari hasil analisis terhadap jaminan.
4.
Dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/Kep/Dir/28-2-1991 ditentukan bahwa bank dalam pemberian kredit harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah yg timbul dari penilaian yg seksama atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usahanya; 5. Dalam model-model perjanjian kredit bank selalu terdapat klausul tentang jaminan kredit disamping klausul mengenai asuransi barang jaminan. Misalnya dapat dilihat dalam model PK 1 Bank BNI 1946 dan Model SH 03 Bank BRI
Hubungan antara Jaminan & Hutang • Hubungan antara jaminan dan hutang sangat erat. Dalam setiap hubungan hutang piutang demi hukum ada jaminan yg ditentukan oleh UU, sering disebut jaminan umum. • Mengenai hubungan hutang piutang dengan jaminan khusus dapat digambarkan sebagai hubungan antara perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan (accesoir). Dalam perjanjian pokok harus ada uraian mengenai adanya jaminan yang disepakati para pihak, dan sebaliknya dalam perjanjian tambahan jg harus ada uraian tentang perjanjian pokoknya. Misalnya dalam perjanjian pokok para pihak sepakat adanya jaminan gadai. Uang baru akan diserahkan kepada pihak peminjam setelah jaminan gadai diadakan lebih dahulu dan dalam perjanjian gadai harus terdapat uraian tentang materi inti dari perjanjian pokok tersebut. PR : Pelajari ttg ciri-ciri hak kebendaan dan perseorangan
Kasus 3 • A seorang pengusaha garmen membutuhkan dana untuk memperbesar usahanya. Ia meminjam dana dari Bank BRI sejumlah Rp. 300 juta dengan jaminan hak tanggungan atas tanah dan rumah (taksiran obyek jaminan sebesar 1 milyar berlokasi di Jl. Parangtritis Bantul). Setahun kemudian A meminjam pada Bank Danamon Rp. 400 juta dengan jaminan hak tanggungan atas tanah yang sama. Selain itu A juga menjadi penanggung hutang atas Tuan Budi senilai Rp. 100 juta (hutang dibuat tahun 1995) dan Tuan Agung senilai 200 juta (hutang dibuat tahun 1997). Pada tahun 2006 terjadi gempa sehingga nilai jaminan turun menjadi 500 juta. Pada saat yang bersamaan terjadi penurunan omset perusahaan secara terus menerus sehingga usaha A jatuh. Harta yang ada saat itu tanah senilai 500 juta dan barang modal senilai 100 juta. Pertanyaannya : Dari beberapa kreditur A, siapa yang terlebih dahulu mendapatkan pemenuhan piutangnya ? Berikan penjelasan mengenai pendapat saudara !
GADAI (PAND) (Diatur dalam Buku II Bab 20 Ps. 1150-1160 KUHPerd.) • Gadai (Ps. 1150 KUHPerdata) : “ suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas
suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.
Beberapa pedoman ttg Gadai menurut rumusan Ps. 1150 KUHPerd. : 1. Gadai adalah hak kebendaan; 2. Obyek gadai adalah benda bergerak; 3. Benda gadai diserahkan oleh debitur kepada kreditur (inbezitstelling); 4. Fungsi gadai sebagai pelunasan hutang; 5. Pemegang gadai mempunyai hak didahulukan dalam pemenuhan piutangnya jika berhadapan dengan kreditur lainnya, kecuali atas biaya lelang dan biaya pemeliharaan barang gadai.
Ciri-Ciri Gadai 1. Accesoir; 2. Hak kebendaan yg memberikan jaminan; 3. Tidak dapat dibagi-bagi. Contoh : 2 orang ahli waris yg mempunyai kewajiban membayar hutang dg jaminan gadai, maka jika seorang telah membayar bagiannya tidak dapat meminta sebagian benda gadai untuk diserahkan padanya).
Pihak dalam Gadai • Pemberi gadai (debitur yg berhutang)
x
Pemegang gadai (Perum Pegadaian)
Dimungkinkan ada pihak lain sebagai pihak penyimpan dengan persetujuan kedua belah pihak.
Siapa yang dapat menggadaikan ? • Mereka yg mempunyai kewenangan bertindak atas suatu benda yg jadi obyek. • Bagaimana dg isi Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata yg menentukan bahwa ketidakwenangan bertindak pemberi gadai tidak dapat diajukan kepada penerima gadai. • Pasal ini seakan membuka peluang bagi pemakai, peminjam, penemu bahkan penyimpan untuk dapat menggadaikan benda yg berada dalam kekuasaannya.
Bagaimana cara menggadaikan benda bergerak yg berwujud ? 1. 2. 3. 4.
Harus ada perjanjian pokoknya; Harus ada perjanjian gadai; Bentuk perjanjiannya bebas; Isi perjanjian sesuai kesepakatan para pihak dg landasan kebebasan berkontrak; 5. Harus ada penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai atau benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai (inbezitstelling)
Cara menggadaikan benda bergerak tak berwujud (piutang atas nama) 1. 2. 3. 4.
Harus ada perjanjian pokok: Harus ada perjanjian gadai; Bentuk perjanjiannya bebas; Isinya sesuai dg kesepakatan para pihak dg landasan kebebasan berkontrak; 5. Pemberitahuan kpd debitur dari piutang yg digadaikan sifatnya harus, sebab tanpa pemberitahuan tidak ada perbuatan hukum gadai; * Berbeda dg cessie piutang atas nama. Pemberitahuan tidak merupakan syarat adanya perbuatan cessie, tetapi hanya sekedar perbuatan administratif saja; * Mengenai bentuk perjanjian antara gadai dengan cessie jg terdapat perbedaan yaitu : Untuk gadai sifatnya bebas artinya dapat tertulis maupun lisan, sedangkan dalam cessie harus tertulis dalam suatu akta, dapat akta otentik maupun akta dibawah tangan.
Mungkinkah gadai untuk hutang ke- 2 ? • Memperhatikan Pasal 1159 ayat (2) membuka peluang untuk adanya gadai untuk hutang ke 2. • “ Jika diantara si berutang dan berpiutang ada pula suatu utang ke dua, yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai, dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun tidak telah diperjanjikan untuk mengikatkan barang gadainya bagi pembayaran utang keduanya”.
Hal yg dapat ditarik dari ketentuan Ps. 1159 ayat (2) KUHPerd. : 1. Hutang kedua diadakan setelah pemberian gadai; 2. Pembayaran hutang kedua lebih dahulu dari hutang pertama atau bersamaan; 3. Pembayaran hutang kedua tidak menyebabkan pemegang gadai harus menyerahkan benda gadai pada pemberi gadai.
Kedudukan pemegang gadai sebagai pemegang hak kebendaan • Dengan memperhatikan Pasal 1152 ayat (3), Pasal 1977 ayat (2), Pasal 582 dapat disimpulkan bahwa : “ Apabila benda jaminan hilang dicuri dapat menuntut dalam jangka waktu 3 tahun tanpa membayar apapun juga, kecuali benda tersebut dibeli oleh seseorang yang jujur, maka dapat dituntut dari orang tersebut dengan membayar harga pembelian, asalkan saja pembelian tersebut ditempat tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 582 KUHPerdata, misalnya dalam pelelangan umum.”
Adakah perlindungan thd pemilik barang yang telah digadaikan ? • Memperhatikan Pasal 1152 ayat (4) dapat diperoleh pedoman bahwa pemilik yang sesungguhnya dari suatu barang yg telah digadaikan dapat menuntut kembali hak miliknya dengan gugat revindikasi. • Bagaimana nasib penerima gadai dalam hal gugat revindikasinya dikabulkan ?
KASUS 4 •
Tuan Ridwan meminjam uang pada Tuan Harun sejumlah Rp. 90 juta dengan jaminan gadai atas sebuah mobil sedan merek Baleno tahun 2005. Karena ketidak hatia-hatiannya, Mobil yang sedang diparkir di komplek pertokoan Malioboro tersebut hilang. Sebulan kemudian Tuan Ridwan mengetahui bahwa mobilnya telah dikuasai oleh seseorang di kota Solo. Tuan Ridwan berusaha mengambil mobil tersebut dengan melakukan gugatan revindikasi. Oleh hakim, gugatan tersebut dikabulkan, sehingga mobil kembali pada Tuan Ridwan. Pertanyaan : 1. Apakah Tuan Harun telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam kedudukannya sebagai penerima jaminan gadai ? 2. Apabila piutang Tuan Harun sudah dapat ditagih apakah ia dapat meminta pemenuhan piutangnya dengan menuntut penjualan mobil tersebut ? 3. Jika Tuan Ridwan pailit dan ternyata ia mempunyai lebih dari 2 kreditur apakah Tuan Harun mempunyai prioritas untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya ?
Kewajiban Pemegang gadai Bertanggung jawab terhadap hilangnya benda gadai Bertanggung jawab terhadap merosotnya nilai benda gadai.
Hak Pemegang Gadai 1. Berhak menjual barang gadai atas kekuasaan sendiri dan dilakukan di muka umum; 2. Dengan perantaraan hakim, benda gadai dapat dijual menurut cara-cara yang ditentukan hakim; 3. Berhak menahan benda gadai sampai semua hutang dibayar lunas; 4. Berhak untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu dari hasil penjualan benda dibandingkan dengan kreditur lainnya.
EKSEKUSI BENDA GADAI A. Dapat dilakukan dengan penjualan di muka umum melalui kantor lelang dalam rangka melaksanakan sendiri haknya, apabila telah sampai suatu jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak atau setelah diberikan teguran untuk melaksanakan kewajiban kepada kreditur tetapi debitur tidak melaksanakannya. Setelah benda dijual kemudian hasil penjualan diperhitungkan untuk membayar hutang debitur, apabila berlebih dikembalikan.
B. Dalam hal debitur tidak melaksanakan kewajiban kepada kreditur dan setelah ditegur tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya, maka kreditur dapat meminta pada hakim untuk menjual benda jaminan sesuai aturan di pengadilan dan hasil penjualan diperhitungkan langsung dengan semua kewajiban debitur kepada kreditur.
C. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka kreditur dapat meminta kepada hakim agar benda jaminan tetap berada dalam kekuasaan kreditur, sampai debitur membayar lunas semua kewajibannya.
Bagaimana kalau bank yg membeli benda tersebut ?
Bagaimana cara menggadaikan saham mnrt ketentuan yg ada skrg ini ? • Pasal 24 UU No. 1 th. 1995 menetapkan 2 bentuk saham yg dikeluarkan suatu perseroan terbatas yaitu : • Saham atas nama (saham yg ada namanya) dan saham atas tunjuk (saham tanpa nama) • Pasal 44 UU No. 1 Th. 1995 menentukan bahwa bukti kepemilikan untuk saham berbeda-beda, yaitu : • Untuk saham atas tunjuk cukup dengan surat saham sedangkan saham atas nama dengan surat kolektif saham. • Saham dengan surat kolektif saham yaitu saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif. Untuk saham seperti ini maka penjaminnya dengan gadai.
Adapun mekanisme penjaminannya adalah : • Ada perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur dengan kesediaan debitur untuk menyerahkan surat kolektif saham sebagai jaminan untuk pelunasan hutang. • Setelah itu harus ada perjanjian kebendaannya yaitu perjanjian gadainya antara pemberi gadai dengan penerima gadai. • Setelah dilakukan perjanjian gadai tersebut harus diikuti dengan penyerahan surat kolektif saham kepada penerima gadai dalam rangka mewujudkan syarat inbezitstelling. • Setelah itu oleh pemegang gadai melalui pemberi gadai sebagai pihak yg menjadi pemegang rekening, mengajukan permohonan tertulis untuk pencatatan jaminan kepada KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan selanjutnya KSEI akan menerbitkan Surat Konfirmasi Jaminan sebagai tanda bukti adanya pencatatan jaminan.
Bagaimana untuk Saham Tanpa Warkat ? (Saham yg berada dlm penitipan kolektif yg berupa data elektronik yg diadministrasikan pd PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) •
1. 2. 3. 4.
Untuk saham seperti ini lembaga penjaminnya melalui jaminan fidusia dan mekanismenya adalah sebagai berikut : Tahap pertama dibuat perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit; Tahap kedua membuat perjanjian penjaminan fidusia antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, dengan akta notaris; Tahap ketiga dengan mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia dalam wilayah tempat tinggal pemberi jaminan fidusia; Setelah itu bank melalui pemberi jaminan fidiusia mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan pencatatan jaminan fidusia kepada kantor PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan selanjutnya PT tersebut akan menerbitkan surat konfirmasi jaminan sebagai tanda bukti adanya pencatatan jaminan fidusia.
Macam-macam Fidusia • Fidusia Cum Creditore Contracta (janji kepercayaan yg dibuat dg kreditur) Janji yg dibuat oleh debitur dg kreditur adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan untuk hutangnya dg kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengembalikan kepemilikan tersebut kepada debitur setelah hutang dibayar lunas oleh debitur.
• Fidusia Cum Amico Contracta (Janji kepercayaan yang dibuat dg teman) Dalam fidusia ini penyerahan benda oleh seseorang kepada orang lain sebagai teman dengan maksud untuk menitipkan satu benda atau semua kekayaan seseorang tersebut akan berhubung orang yg menitipkan tersebut akan melakukan perjalanan jauh atau lama. Tentu saja antara yg menitipkan dan yg dititipi ada kesepakatan bahwa setelah pihak yg menitipkan kembali dari perjalanannya maka semua benda akan dikembalikan kepada pemiliknya.
Perbedaan Gadai dan Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) • Dalam gadai benda yg digadaikan harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai (inbezitstelling) • Benda dalam FEO tetap dalam kekuasaan pemberi fidusia. Dan hak atas benda dialihkan kepada penerima fidusia. • Dasar memperalihkan hak dalam fidusia adalah kepercayaan diantara para pihak.
Timbulnya FEO • Berhubung gadai mensyaratkan benda harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai maka hal itu sangat menyulitkan bagi pemberi gadai, sebab tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya. Hambatan tersebut diatasi dengan mempergunakan lembaga Fiduciare Eigendoms Overdracht. Lembaga ini diakui oleh peradilan sejak adanya keputusan BIERBROUWERIJ ARREST yaitu tg 25 Januari 1929 dan ARREST HOOGGERECHTSHOF 18 Agustus 1932.
Bos dengan NV Heineken Bos dengan NV Inventaris warung dijual dg hak membeli kembali dg syarat inventaris tetap dikuasai Bos dg pinjam pakai. Pinjam pakai akan berakhir apabila Bos tidak membayar pada waktunya pada NV atau Bos dalam pailit. Bos pailit ….. Semua kekayaan diurus kurator termasuk inventaris milik Bos. NV menuntut revindikasi, kurator menolak dg alasan jual beli tidak sah, pura-pura menuntut pemutusan perjanjian.
PERADILAN TINGKAT PERTAMA • Menolak gugatan NV • Memutuskan perjanjian jual beli tsb dg alasan adanya perbuatan pura-pura dalam perjanjian tsb. • Gadai tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan Ps. 1152 ayat (2) KUHPerdata. “Tidak sah adalah gadai atas segala benda yg dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berhutang atau si pemberi gadai, ataupun yg kembali atas kemauan si berpiutang”
PERADILAN TK BANDING • Membatalkan putusan pengadilan tk I • Mengadili sendiri dg pendapat bahwa jual beli dengan hak membeli kembali sah. Alasannya adanya kebebasan para pihak. Kurator harus mengembalikan inventaris Bos kepada NV.
PERADILAN KASASI • Kurator mengajukan kasasi • Setelah dilakukan penelitian yg seksama oleh MA diperoleh kesimpulan sebagai berikut : • Para pihak ingin mengadakan perjanjian jaminan inventaris Bos sebagai jaminan. • Ada sebab yg halal • Tidak ada keinginan menggadaikan • Tidak ada penyelundupan UU • Tidak bertentangan dg kesusilaan
• Jadi para pihak bermaksud mengadakan perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan dengan dasar kepercayaan. Kurator harus menyerahkan inventaris Bos pada NV
Pedro Clynett dengan BPM Pedro pinjam uang kpd BPM • Pedro menyerahkan hak atas mobil pada BPM sebagai jaminan. Pedro tetap menguasai mobil dengan alasan pinjam pakai. Pinjam pakai akan berakhir apabila pedro wanprestasi dan mobil akan diambil BPM • Pedro wanprestasi. BPM menuntut mobil dari Pedro. Pedro menolak dg alasan perjanjian tidak sah. Alasannya perjanjian antar keduanya adalah gadai, tetapi gadainya sendiri tidak sah karena benda gadai masih dalam kekuasaan debitur bertentangan dg Ps. 1152 ayat (2) KUHPerd.
HGH Berpendapat : • Menolak alasan Pedro, sebab perjanjian antara Pedro dan BPM bukan gadai, tetapi yg benar adalah perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan dengan Dasar kepercayaan. Hal ini telah dibenarkan dalam yurisprudensi tahun 1929. • Memerintahkan Pedro harus menyerahkan mobil sebagai jaminan untuk di eksekusi.
Memperhatikan 2 kasus tsb dpt diambil sebagai pedoman bahwa : •
Penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan mempergunakan kaidah sbb : 1. Bahwa hak milik atas benda yg dijadikan jaminan diserahkan kepada penerima jaminan. Sedangkan benda yg dijadikan jaminan secara realita masih tetap dikuasai oleh pihak pemberi jaminan. Kepercayaan demikian disebut CONSTITUTUM POSSESSORIUM (dasar kebebasab para pihak) 2. Secara teknis perjanjian dapat dirumuskan bahwa antara pemberi jaminan dg penerima jaminan ada kesepakatan terlebih dahulu.
3. Bahwa pemberi jaminan dg ini menyerahkan hak milik atas benda-benda tertentu kepada penerima jaminan untuk dijadikan jaminan 4. Penyerahan ini diterima oleh penerima jaminan dan sekaligus menyerahkan kembali bendabenda tersebut kpd pemberi jaminan dg kuasa penerima jaminan 5. Selanjutnya benda-benda tersebut akan disimpan atau akan dipakai oleh pemberi jaminan.
Kedudukan Pemegang Fidusia (FEO) A…………………….1……………………. B A…………2………….B Apakah B dalam gambar ke 2 sebagai pemilik sempurna atau hanya sekedar sebagai pemegang saja ? 1. Ada pendapat yg mengatakan bahwa B dalam gambar ke 2 di atas adalah sebagai pemilik yang sempurna, tidak berbeda dengan kedudukan pembeli dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Pendapat ini membawa konsekwensi bahwa kreditur dapat berbuat bebas dengan benda yang menjadi obyek jaminan selama hutang belum dilunasi.
2. Pendapat yg lain mengatakan bahwa B dalam gambar ke 2 di atas tidak sebagai pemilik yang sempurna tetapi hanya sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik. • Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 1500/K/SIP/1978 • Keputusan tsb ttg perkara BNI 1946 dg FA Megaria. FA Megaria wanprestasi sebab tidak dapat membayar hutang pada BNI 1946.
• BNI 46 menurut MA sebagai pemegang jaminan berhak untuk menjual benda jaminan dan akan memperhitungkan hasil penjualan tersebut dengan piutangnya. Dalam hal ada kelebihan harus dikembalikan dan jika ternyata ada kurang kreditur berhak menagih hutang kepada FA Megaria. • Kelihatannya pemegang fidusia seperti seorang pemilik karena benda yang dijaminkan merupakan obyek dari hak milik. Kreditur (B) dalam gambar ke 2 sebagai pemegang hak milik atas bendanya tetapi hanya terbatas sebagai pemegang hak milik sebagai jaminan saja.
• Secara realita benda obyek jaminan fidusia berada ditangan debitur, maka kreditur dapat melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan debitur, misalnya : Pengawasan thd perbuatan debitur thd benda inventaris atau benda perdagangan dg cara setiap waktu tertentu semua benda yg dijaminkan harus masih dalam kondisi 130-140% dari sisa kreditnya. Apabila terbukti tidak seperti yg diharapkan maka B dapat melakukan tindakan sepihak misalnya pemutusan perjanjian kreditnya sesuai aturan standar yg terdapat dalam perusahaan B.
Dapatkah Debitur Memperalihkan Benda Obyek Fidusia Dalam Masa Penjaminan Fidusia ? 1.
2.
Jiaka dilihat dari esensi perjanjian antara debitur dg kreditur, maka sebenarnya debitur tidak dapat memperalihkan benda obyek fidusia kepada pihak ke 3. Namun demikian jika sampai terjadi benda yg telah dijaminkan dengan fidusia dijual oleh debitur kepada seorang pembeli, maka pembeli yg demikian dalam berhadapan dengan pemegang fidusia akan menghadapi kesulitan. Andaikata benda yg dijual diminta kembali oleh pemegang fidusia, maka pembeli dapat menuntut pengembalian harga pembelian dari penjual benda tersebut (Pasal 1977 dan 582 KUHPerdata)
3. Bagaimana jika sampai terjadi fidusia ke- 2 ? Berhubung dalam fidusia pertama telah diserahkan hak milik atas benda tersebut oleh pemberi fidusia kepada pemegang fidusia dan selama berlangsungnya jaminan pemberi fidusia tidak lagi sbg pemilik hanya sebagai pemakai atau penyimpan, maka kedudukan pemegang fidusia 2 kurang mendapatkan perlindungan hukum.
Dapatkah kreditur memperalihkan hak milik atas benda jaminan kepada pihak ke-3 ? 1. Dilihat dari tujuan dan esensi perjanjian antara pemberi fidusia dg penerima fidusia, maka pemegang fidusia baru mempunyai hak untuk menjual benda jaminan dalam hal debitur telah dinyatakan wanprestasi. 2. Jika seandainya terjadi penjualan benda oleh pemegang fidusia, sedangkan pemberi fidusia belum dinyatakan wanprestasi, maka dalam hal ini kedua belah pihak tidak mendapat perlindungan hukum.
Membicarakan FEO dg dasar yurisprudensi belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yg berkepentingan Oleh karena itu perlu dibentuk UU ttg jaminan fidusia.
1. Pengertian fidusia tidak sama dengan pengertian jaminan fidusia. memperhatikan ketentuan otentik dalam UU No. 42 th 1999, yaitu Ps. 1 butir 1 dapat diketahui bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yg kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Dengan ketentuan Ps. 1 butir 1 UU No. 42 th 1999 tsb dapat diketahui bahwa fidusia dimaksudkan sbg cara untuk memperalihkan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dg tetap menguasai benda yg dialihkan dlm kekuasaan pemilik benda. Dengan demikian fidusia diidentikkan dengan cara penyerahan yang CONSTITUTUM POSSESORIUM
• Jaminan Fidusia adalad : Hak jaminan atas benda bergerak baik yg berwujud maupun yg tdk berwujud dan benda tdk bergerak khususnya bangunan yg tdk dpt dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 4 th 1996. Benda yg dijaminkan tetap berada dlm penguasaan pemberi fidusia, sbg jaminan pelunasan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan diutamakan kpd penerima jaminan fidusia dibandingkan dg kreditur lainnya.
Dari pengertian tersebut dapat dicermati beberapa unsur dari jaminan fidusia adalah : Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda. (adapun yg dimaksud benda adalah segala sesuatu yg dapat dimiliki dan dialihkan berwujud dan tidak berwujud, terdaftar dan tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak sepanjang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan dan hipotik).
Obyek Jaminan Fidusia 1. Pada mulanya dg mengikuti hukum Romawi yg menjadi obyek fidusia adalah benda bergerak atau benda tetap; 2. Memperhatikan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdata, maka obyek fidusia adalah benda bergerak; 3. Memperhatikan beberapa yurisprudensi, misalnya Yurisprudensi HR 1929, yurisprudensi HGH 1932, putusan MA RI 1970 dapat disimpulkan bahwa obyek fidusia adalah benda bergerak.
4. Disertasi Sri Soedewi mengatakan bahwa dalam praktek obyek fidusia tidak hanya benda bergerak tetapi juga benda tetap berupa bangunan-bangunan yg terdapat di atas tanah hak pakai dan sewa. 5. Pasal 1 butir 2 dan 4 UU No. 42/99 menentukan bahwa obyek fidusia benda bergerak dan tetap khususnya bangunan yg tidak dapat jadi obyek hak tanggungan. Semuanya harus dapat dijadikan obyek hak milik dan dapat dialihkan. Ingat : Pasal 4 ayat (2) UU 4/96 Pasal 12 ayat (1b) UU 16/85 Pasal 1 butir 4 UU 42/99
Subyek Jaminan Fidusia (Berdasar PS 1 Butir 5 UU 42/99 perseorangan atau korporasi mjd pemilik benda yg akan dijadikan obyek jaminan fidusia)
• Dapat pemilik itu manusia, badan usaha yg berbadan hukum atau badan usaha yg tidak berbadan hukum.
Apakah pemberi jaminan fidusia itu harus sudah nyata-nyata sbg pemilik suatu benda yg akan diikat dg jaminan fidusia yaitu pada saat perjanjian pemberian jaminan atau dapat pada waktu yg lain ? • Menjawab hal itu perlu dilihat ketentuan-ketentuan dalam UU 42/99 yaitu : Pasal 1 butir 5, Pasal 9 serta Pasal 1334 KUHPerdata. • Pasal 1 butir 5 menentukan : Bahwa pemberi jaminan fidusia adalah pemilik benda obyek jaminan fidusia. Jadi pada saat membuat perjanjian pemberian jaminan fidusia benda obyek harus sudah milik pemberi jaminan fidusia.
• Pasal 9 menentukan : Jaminan fidusia dapat diberikan thd satu atau lebih satuan benda baik yg telah ada pada saat pemberian maupun yg akan diperoleh kemudian. Pasal ini memberi makna bahwa ada kemungkinan pemberi jaminan fidusia pd saat pemberian jaminan fidusia belum menjadi pemilik benda obyek jaminan fidusia. • Pasal 1334 KUHPerdata menentukan : Barangbarang yg baru akan ada dikemudian hari dapat dijadikan obyek suatu perjanjian. Pasal ini membuka peluang bahwa ada kemungkinan seseorang pada waktu menutup perjanjian belum nyata-nyata menjadi pemilik suatu benda.
• Secara umum dari gambaran diatas dapat ditetapkan bahwa dapat saja seseorang menjadikan suatu benda menjadi obyek jaminan fidusia walaupun orang tersebut pada saat tersebut belum nyata-nyata menjadi pemilik. • Walaupun terbuka kemungkinan bahwa benda yg akan dijadikan jaminan fidusia, namun perlu kiranya ditetapkan kapan sebaiknya benda yg telah dijadikan jaminan fidusia benar-benar harus sudah jadi milik pemberi jaminan fidusia ?
Pasal 30 UU 42/99 menentukan “Pemberi jaminan fidusia wajib menyerahkan benda yg menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.” • Memperhatikan isi pasal tsb diatas dapat disimpulkan bahwa obyek jaminan fidusia harus sudah nyata-nyata menjadi milik pemberi jaminan fidusia pada saat benda akan diserahkan untuk dieksekusi oleh peneraima jaminan fidusia berhubung pemberi jaminan fidusia wanprestasi.
Siapakah penerima jaminan Fidusia itu ? Berdasarkan Pasal 1 butir 6 dapat diketahui bahwa penerima jaminan fidusia adalah orang perorangan maupun korporasi. Penerima jaminan fidusia harus mempunyai piutang terhadap pemberi jaminan fidusia.
Ciri-Ciri Jaminan Fidusia 1. • •
•
•
Salah satu ciri jaminan fidusia adalah sebagai perjanjian accesoir atau perjanjian ikutan : Lahirnya, berakhirnya dan berpindahnya tergantung dg perjanjian pokoknya. Dalam perjanjian jaminan fidusia harus menggambarkan isi essensi dari perjanjian pokoknya; Pasal 4 UU 42/99 menentukan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yg menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Dapat berupa apa sajakah perjanjian pokok itu ? Apakah hanya terbatas pada perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit saja atau dapat meliputi perjanjian lainnya ?
Mengingat ujud prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu maka segala macam perjanjian yg dapat melahirkan ujud prestasi tersebut, sepanjang dapat dinilai dengan uang, maka dapat menjadi perjanjian pokok dan dapat pula dijamin fidusia.
Dapatkah perjanjian penjaminan fidusia dikatakan sebagai perjanjian bersyarat ? • Mengingat fungsi jaminan fidusia sebagai jaminan untuk perjanjian pokoknya, maka dg selesainya kewajiban dalam perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan fidusia tidak lagi ada fungsinya; • Oleh karena itu sesuai dg sifatnya yg accesoir, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian dengan syarat batal, artinya : setelah debitur melunasi hutangnya maka benda yg merupakan obyek jaminan fidusia akan kembali kepada pemberi fidusia secara demi hukum.
Apakah perjanjian pokok tsb harus perjanjian timal balik ? • Mengenai hal ini tidak ada ketentuan dalam UU yg melarang atau membolehkan. Dalam praktek banyak terjadi pengakuan hutang secara sepihak. Apakah terhadap pengakuan hutang ini tidak boleh dijamin dengan jaminan fidusia ? Tentang hal seperti ini tidak ada ketentuan yang melarang.
Bentuk, Isi dan Lahirnya Jaminan Fidusia • Bentuk jaminan fidusia. Sesuai fungsinya jaminan fidusia sebagai jaminan ikutan terhadap perjanjian pokoknya, maka sebaiknya perlu dipertanyakan dulu perjanjian pokoknya. * Dalam hal perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit, maka berdasarkan surat Keputusan BI No. 23/69/Kep/Dir/28-2-91, ditentukan bahwa dalam rangka mewujudkan sikap hati-hati maka setiap pemberian kredit harus dibuat dalam bentuk tertulis, dapat berupa akta baik akta otentik atau akta dibawah tangan. * Bagaimana bentuk perjanjian dalam penjaminan fidusia ? Pasal 5 UU 42/99 menentukan bahwa : Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Apakah akta notaris suatu keharusan ? • Dalam pasal tersebut tidak ada katakata yang mengharuskannya. Selanjutnya dalam penjelasannya hanya berisi keterangan “sudah jelas”. Dalam peraturan peralihan juga tidak ada keharusan untuk menyesuaikan dengan akta notaris (lihat Ps. 37 ayat 2 UU 42/99)
• Ada satu ketentuan yg berhubungan dg UU No. 42/99 yaitu PP No. 86/2000 dalam Bab IV Ps. 12 butir 4 menentukan bahwa mengenai kewajiban penyesuaian bagi akta jaminan fidusia yg dibuat setelah tg 30 september 2000 berlaku ketentuan dalam UU dan peraturan pelaksanaannya. • Dari hasil wawancara dg petugas pendaftar diperoleh informasi bahwa kantor pendaftaran fidusia berpendapat bahwa pendaftaran fidusia hanya dapat diterima jika aktanya dibuat dengan akta notaris. • Selama kehendak itu tidak diikuti berarti tidak dapat mendaftar fidusia. Akibat lebih lanjut maka tidak akan pernah ada jaminan fidusia yang melahirkan hak preferensi bagi penerima jaminan fidusia.
Biaya Pembuatan akta Notaris (Berapa besar biaya pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia ?) • Lihat dalam PP 86/2000. Pasal 11 menentukan bahwa pengenaan biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang besarnya ditentukan sesuai katagori yang ditetapkan peraturan, yaitu : Untuk nilai penjaminan sampai lima puluh juta , dikenakan biaya Rp. 50.000,• Mengenai biaya sebesar ini ada yg pro dan kontra. Mengapa harus dipatok nilai penjaminannya sampai 50 juta rupiah ? • Bagi mereka yg membutuhkan kredit kecil, sebenarnya nilai penjaminannya sebetulnya tidak sampai 50 juta, tetapi harus membayar Rp. 50 ribu rupiah dan kalau sampai didaftarkan pada kantor pendaftaran harus juga membayar Rp. 25 ribu. • Oleh karena secara kongkrit dalam hal seorang butuh kredit Rp. 5 juta dengan nilai penjamianannya hanya Rp. 15 juta, maka harus mengeluarkan biaya pembuatan akta Rp. 50 rb ditambah deng biaya pendaftaran Rp. 25 rb, maka bagi pelaku bisnis kecil menengah merasa berat.
Akta Jaminan Fidusia •
1. 2. 3.
4. 5.
Apa isi akta jamainan fidusia ? Pasal 6 UU 42/99 menentukan bahwa akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ps. 5 sekurangkurangnya memuat : Identitas pihak pemberi dan penerima jaminan fidusia; Data perjanjian pokok yg dijamin; Uraian mengenai benda yg menjadi obyek jaminan fidusia; Nilai penjaminan; Nilai benda yg menjadi obyek jaminan fidusia.
Beberapa komentar thd isi Ps. 6 tersebut adalah : 1.
2. 3.
Kalimat “sekurang-kurangnya” dari rumusan pasal tsb bermakna bahwa akta jamaainan fidusia harus memuat seperti yg ditentukan Pasal 6 ini. Artinya isi wajib akta jaminan fidusia spt Ps. 6 tsb, dan para pihak masih bebas untuk menentukan isi yg tidak wajib, misalnya adanya janji-janji tertentu, seperti janji tentang asuransi. Identitas para pihak. Mengenai hal ini mengikuti tanda pengenal diri yg terdapat dalam kartu tanda pengenal diri dari pemerintah daerah setempat (KTP). Mengenai data perjanjian pokok disebutkan isi yg essensi dari perjanjian pokok, dalam hal isi essensi sulit untuk disebutkan, cukup disebutkan nomor perjanjian kreditnya dengan pihaknya.
4. Mengenai uraian benda yg menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilihat dalam bukti kepemilikannya atau faktur atau surat pernyataan dari debitur pemilik benda tersebut. Ini dilakukan seperti TIU untuk memenuhi asas publisitas. 5. Mengenai nilai penjaminan terhadap benda sangat tergantung pada keinginan penerima jaminan fidusia.Nilai penjaminan menentukan bahwa penerima jaminan mempunyai hak preferensi thd yg menjadi jaminan sebesar nilai penjaminan tersebut. 6. Mengenai nilai benda yg menjadi jaminan para sarjana berpendapat hal ini tidak perlu.
Hutang yg bagaimana yg dapat dijaminkan dg jaminan fidusia ? • 1. 2. 3.
4.
Untuk menjawab hal ini ada beberapa pedoman : Hutang yg sudah pasti jumlahnya pada saat diadakan perjanjian penjaminan fidusianya; Hutang yg akan timbul kemudian yg jumlahnya telah tertentu; Hutang yg timbul dlm hal bank garansi benar-benar terlaksana karena adanya perbuatan-perbuatan pihakpihak yg dijamin yg tidak dilaksanakan dan menyebabkan bank harus memenuhi garansinya; Hutang yg pada saat akan dilaksanakan eksekusi thd benda jaminan berhubung debitur wanprestasi baru ditetapkan secara pasti jumlahnya berdasarkan perhitungan dalam perjanajaian pokok.
Pendaftaran Benda Jaminan Fidusia • Apakah pendaftaran merupakan suatu keharusan ? • Pasal 11 UU 42/99 menentukan bahwa : Benda yg dibebani dg jaminan fidusia wajib didaftarkan. • Bagaimana konsekwensinya jika tidak didaftarkan ? Lihat pasal 14 dan 15 UU 42/99. • Dalam pasal tersebut dapat diperoleh pedoman bahwa jaminan fidusia yg tidak didaftarkan tidak akan tercatat di kantor pencatatan fidusia dan sekaligus penerima fidusia tidak akan memperoleh hak untuk menjual benda yg menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri, karena penerima jaminan fidusia tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yg sama dg keputusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap.
Apa yg harus didaftar ? Bendanya atau Akta pembebanannya ? • Kalau mengikuti ketentuan Ps. 11 ayat 1 maka disitu ditentukan bahwa benda yg dibebani dg jaminan fidusia wajib didaftarkan; • Kalau mengikuti ketentuan yg ini maka bendanya yg harus didaftarkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan “Bagaimana kalau nanti jangka waktu penjaminan telah berakhir, apakah benda akan kembali tidak terdaftar lagi ? Hal ini tidak ada penjelasan lebiah lanjut. • Kalau memang yg didaftar adalah bendanya, bagaimana dg nasib janji-janji yg diadakan oleh para pihak, pasti tidak dapat mengikat pihak ke tiga karena tidak didaftar. • Oleh karena itu ada yg berpendapat bahwa yg didaftar adalah perjanjian penjaminan fidusianya, dalam hal ini akta pembebanan jaminan fidusianya. Dengan pendaftaran akta jaminan fidusianya telah meliputi pendaftaran thd bendanya dan thd janji-janji yg diadakan oleh para pihak. Sehingga dapat mengikat pihak ketiga.
Kapan saat lahirnya jaminan fidusia ? • Mengikuti ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 UU No. 42/99, dapat diketahui bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.
Eksekusi Jaminan Fidusia (Ps. 29 UUJF) 1. Dengan pelaksanaan titel eksekutorial; 2. Dengan pelelangan umum; 3. Dengan penjualan di bawah tangan.
Hak Milik Atas Jaminan Fidusia (Apakah hak milik seorang penerima jaminan Fidusia sempurna atau terbatas ? Ada 2 aliran 1. Aliran/pendirian kuno : Hak milik fiducia adalah sempurna, karena perjanjian pembebanan jaminan fidusia bersifat obligatoir. * Dianut jaman Romawi, Tokohnya Jarolimek. * Kr.A.Veenhoven setuju dg pendirian tsb dg catatan : hak milik sempurna tp terbatas, krn digantungkan pada suatu syarat (Syarat putus bagi pemilik fidusia, syarat tanggug bagi pemberi fidusia) * Jika pemilik fidusia pailit, maka seluruh harta kekayaan termasuk jaminan fidusia masuk pada boedel pailit. * Kurator kepailitan dapat menuntut benda fidusia yg berada dalam kekuasaan pemberi fidusia untuk dijual sbg pembayar hutang pemberi fidusia. 2. Aliran/pendirian modern : Perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia hanya sebagai jaminan (hak milik terbatas), bukan melahirkan hak milik. * Jika penerima fidusia pailit, benda jaminan fidusia tidak masuk dalam boedel pailit. * kurator kepailitan tidak berhak menuntut benda fidusia dari kekuasaan pemberi fidusia. * Benda fidusia hanya dapat dilelang dalam batas-batas sbg benda jaminan untuk melunasi hutang pemberi fidusia kepada pemilik fidusia.
HIPOTIK (Hypotheca/onderzetting/pembebanan
• •
Pasal 1162 KUHPerdata “Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan”.
Ps. 1171 KUHPerd. • Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. • Begitu juga dengan pembuatan kuasa memberikan hipotik, harus dibuat dengan akta otentik. • Barang siapa yang, berdasarkan UU atau persetujuan, diwajibkan memberikan hipotik, dapat dipaksa untuk itu dengan putusan hakim, yang mempunyai kekuatan yg sama seolah-olah ia telah memberikan persetujuannya untuk hipotik itu, dan yg dengan terang akan menunjuk benda-benda atas mana akan dilakukan pembukuan. • Seorang perembpuan bersuami, yg dalam perjanjian kawin kepadanya telah diperjanjikan suatu hipotik, boleh tanpa bantuan suaminya atau kuasa hakim melaksanakan pembukuan-pembukuan hipotik tersebut serta memajukan gugatan-gugatan yg diperlukan untuk itu
Hal-hal lain tentang Hipotik • Hipotik adalah hak kebandaan • Hipotik adalah perjanjian accessoir • Hipotik mempunyai hak didahulukan (droit de preference) • Mudah dieksekusi (Ps. 1178 ayat (2) KUHPerdata
Hal-hal ttg hipotik (lanjutan) • Hak hipotik hanya berisi hak untuk melunasi hutang tidak memberi hak untuk menguasai bendanya (memiliki). • Hipotik hanya dapat dibebankan pada benda milik orang lain dan tidak atas benda milik sendiri (Jika hipotik dan hak milik berada di satu tangan, maka hipotik dengan sendirinya batal). • Menganut asas spesialitas • Hipotik dapat beralih atau dipindahkan.
Lanjutan • Hipotik bersifat Individualiteit (pembayaran sebagian hutang tidak menyebabkan hipotik hapus, Ps. 1209-1210 KUHperd.) • Hipotik bersifat totaliteit (Ps. 1165 KUHPerd.) • Hipotik tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid, Ps. 1163 KUHPerd.) • Sifat berjenjang dari hipotik (Ps. 1181 KUHPerd.) • Hipotik harus diumumkan (Asas publisitas, Ps.1179 KUHPerd.)) • Hipotik mengikuti bendanya (droit de suite, Ps. 1163 KUHPerd) • Hipotik Bersifat mendahului (Droit de preference, Ps. 1132, 1133, 1134 KUHPerd)
Obyek Hipotik • Benda tetap • Bukan obyek hak tanggungan (hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai Atas tanah Negara) • Mis : kapal Laut, pesawat terbang
Pihak-pihak dalam Hipotik • Pemberi Hipotik (hypotheekgever) • Penerima Hipotik (hypotheeknemer)
Hapusnya Hipotik • Karena hapusnya perikatan pokok (Lihat Pasal 1381 KUHPerdata); • Karena pelepasan hipotiknya oleh kreditur; • Karena penetapan hakim.
Lembaga Jaminan di Luar Negeri 1.
2. 3. 4.
5. 6.
Pledge or pawn; pand : Lembaga jaminan spt yg kita kenal dg gadai di Indonesia. Semua tertuju pada benda-benda bergerak; Lien; retentirecht; droit de retention : Lembaga jaminan yg kita kenal dg retensi ialah hak untuk menguasai bendanya sampai hutang yg bertalian dg benda tersebut dibayar lunas; Mortage with possession : Semacam hipotik atas benda-benda bergerak dg menguasai bendanya. Lembaga jaminan ini belum di kenal di Indonesia. Hire Purchase; huurkoop : Lembaga jaminan yg banyak terjadi dalam praktek di Indonesia, namun sampai kini belum mendapat pengaturan dalam UU. Perjanjian sewa beli : perjanjian di mana hak milik dari barang tersebut baru beralih kepada si penyewa beli jika harga dari barang tersebut telah dibayar lunas; Conditional sale : Pembelian bersyarat. Perjanjian jual beli dg syarat bahwa perpindahan hak atas barang baru terjadi setelah syarat dipenuhi, misalnya : jika harga telah dibayar lunas. Credit Sale; Koop op Afbetaling : Jual beli dg menyicil (kredit, mengangsur) : jual beli dimana peralihan hak telah terjadi pada saat penyerahan meskipun harga belum dibayar lunas.
Hak Tanggungan • Pengertian Pasal 1 butir 1 UU No. 4 Tahun 1996 • Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
Obyek Hak tanggungan UUHT (4/96) • Hak milik (Ps. 4 ayat 1) • Hak Guna Usaha (Ps. 4 ayat 1) • Hak Guna Bangunan (Ps. 4 ayat 1) • Hak Pakai atas tanah negara (Ps. 4 ayat 2) • Tanah beserta bangunan, tanamanan, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
Sfat-sifat Hak Tanggungan • • • • • • • • • • •
Bersifat acessoir; Bersifat memaksa; Dapat beralih atau dipindahkan; Bersifat Individualiteit; Bersifat Totaliteit; Hak Tanggungan Tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitbaarheid); Bersifat Berjenjang; Asas Publisitas; Droit de suite; Droit de Preference; Hak Tanggungan sebagai Jura In Re Aliena (yang terbatas)
Hak tanggungan • Syarat Subyektif 1. Kesepakatan; 2. Kecakapan • Syarat Obyektif 1. Hal Tertentu; 2. Sebab yang halal.
Pembebanan Hak Tanggungan Melalui Akta Pembebanan Hak Tanggungan : a. Langsung (Ps. 8 UUHT) b. secara tidak langsung dengan SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan, perhatikan Ps. 15 ayat (1) UUHT).
• Pembebanan Hak Tanggungan pd tanah hak milik : Ps. 25 Ps. 4 Ps. 44 • Pembebanan Hak Tanggungan pd HGU : Ps. 33 Ps. 4 • Pembebanan Hak Tanggungan pd HGB : Ps. 39 Ps. 4 Ps. 33
Hapusnya Hak Tanggungan (Ps. 18 UUHT) a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan; c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
Lahirnya Hak Tanggungan • Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal dicatatnya akta hak tanggungan pada buku tanah Hak Tanggungan (pada saat pendaftaraan hak tanggungan pada buku tanah hak atas tanah yang dibebankan dengan hak tanggungan). • Ps. 13 UUHT
SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN • Ps. 14 UUHT • Titel Eksekutorial : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
Eksekusi Hak Tanggungan (Pasal 20 UUHT) 1. Melalui pelelangan umum dalam rangka melaksanakan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan; 2. Penjualan di bawah tangan : Syarat : a. disepakati para pihak; b. Diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak; c. telah diberitahukan kepada pihak2 berkepentingan oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan minimal 1 bulan sebelumnya. d. diumumkan sedikitnya 2 kali dalam harian daerah; e. tidak ada yang berkeberatan;
Pasal 20 ayat (3) “Setiap
janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), batal demi hukum.”
Dapatkah debitur menghentikan proses lelang dan berkehendak memenuhi perikatannya ?
Pasal 20 ayat (4) UUHT : “ Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan”.
Roya/Pencoretan • Pencoretan pendaftaran Hak Tanggungan adalah perbuatan perdata yang mengikuti hapusnya hak tanggungan. • Diatur dalam Pasal 18 jo 22 UUHT • Pencoretan dapat dilakukan oleh debitur sendiri (ps 22), dengan atau tanpa pengembalian sertifikat hak tanggungan dan dicatat dalam buku tanah Hak Tanggungan • Sertifikat diberi catatan atau disertai keterangan tertulis dari kreditur tentang hapusnya hak tanggungan (krn hutang pokok lunas atau ada pembebasan dari kreditur.
HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG • UU No. 9 Tahun 2006 • Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang (Pasal 1 poin ke 2); • Hak Jaminan Atas Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain.
Lembaga Terkait 1.
2.
3.
Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan resi gudang. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri (perdagangan) yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gugang. Pusat Registrasi Resi Gudang adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindhbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi
RESI GUDANG • Resi Gudang merupakan surat berharga (bukti kepemilikan atas suatu barang yg disimpan dalam suatu gudang); • Resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas; • Resi gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat; • Resi gudang terdiri atas Resi Gudang atas nama dan resi gudang atas perintah; • Resi gudang dapat dialihkan, dijaminkan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang; • Resi gudang dapat dijadikan jaminan utang tanpa disyaratkan adanya agunan lain. • Pembuatan resi gudang dengan akta perjanjian hak jaminan.
Yg harus ada dalam resi gudang : • Judul Resi Gudang; • • • • • • • • • •
Jenis resi gudang; Nama dan alamat pemilik barang; Lokasi gudang tempat penyimpanan; Tanggal penerbitan; Nomor penerbitan; Waktu jatuh tempo; Deskripsi barang; Biaya penyimpanan; Tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang; Nilai barang
Penerbitan Resi Gudang • Setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh resi gudang; • Pengelola gudang menerbitkan resi gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya. • Dalam hal resi gudang rusak atau hilang, maka pengelola gudang wajib menerbitkan resi gudang pengganti atas permintaan pemegang resi gudang. • Resi gudang yang hilang atau rusak dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan resi gudang pengganti; • Resi gudang pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Resi Gudang yang diganti
Pengalihan Resi Gudang • Pengalihan resi gudang atas nama dilakukan dengan akta otentik; • Pengalihan resi gudang atas perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan resi gudang; • Pihak yang mengalihkan resi gudang wajib melaporkan kepada pusat registrasi; • Peralihan resi gudang dapat terjadi karena : pewarisan, hibah, jual beli dan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan UU, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan pemegang resi gudang. • Setiap resi gudang hanya dapat dibebani satu jaminan hutang.
Hapusnya Jaminan Resi Gudang • Hapusnya hutang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan Resi Gudang; • Pelepasan hak Jaminan oleh penerima Jaminan resi gudang
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan resi gudang sebagai jaminan
:
• Konsep collateral managemen agreement (warehouse receipt financing) Pembiayaan kredit modal kerja yang diberikan kepada debitur berdasarkan nilai barang debitur yang ada di gudang. Warehouse receipt financing merupakan perjanjian tripartit antara kreditur, debitur dan pengelola gudang. Perjanjian kredit modal kerja (induk); perjanjian jaminan fiducia (ikutan); perjanjian managemen agunan antara pihak bank, debitur dan pengelola gudang.
• Konsep perjanjian kredit modal kerja dengan hak jaminan atas resi gudang yang sudah sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2006. Pembiayaan kredit/kredit dengan resi gudang yang dijaminkan atau diserahkan. Ada dua perjanjian : Perjanjian pemberian kredit (pokok) dan perjanjian jaminan sebagai assessoir.
Lembaga Jaminan Perorangan
Ada 2 hal yang dapat dijadikan obyek jaminan yaitu : 1. Berwujud benda, ini akan melahirkan jaminan kebendaan; 2. Berwujud kesanggupan seseorang untuk berprestasi, ini akan melahirkan jaminan perorangan.
Lembaga jaminan perorangan melahirkan apa yang dinamakan perjanjian penanggungan (Borgtocht/guarantee)
1. Dahulu : penanggungan karena hub. kekeluargaan & persahabatan; 2. Sekarang : lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi dan bisnis.
Siapa yang dapat melakukan penanggungan ? 1. Orang per orang (Jaminan kredit, kredit garansi, jaminan orang, personal quaranty) 2. Bank (Bank garansi : jaminan penawaran/tender garansi, jaminan pelaksanaan/performance bond, jaminan pemeliharaan) 3. Perusahaan (corporate quaranty) 4. Lembaga tertentu (mis : Lembaga Jaminan Kredit Koperasi, 5. Pemerintah ( Staatsgaransi)
Jaminan Orang (kredit garansi; jaminan kredit; penanggungan; borgtocht; personal guaranty)
• Pasal 1820 KUHPerdata “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.
Beberapa hal ttg jaminan kredit (Penanggungan) • Bersifat accesoir (Ps. 1821); • Tidak boleh lebih dari perikatan pokoknya (Ps. 1822); • Boleh untuk sebagian utang pokok (Ps. 1822); • Dapat dilakukan tanpa sepengetahuan maupun dengan persetujuan debitur atas permintaan kreditur (1823); • Perikatan pokok &akibat hutang termasuk biayabiaya gugatan thd terutang utama (Ps. 1825); • Penanggungan tidak dipersangkakan (Ps. 1824)
Akibat penanggungan antara Kreditur dan Penanggung •
Tidak wajib membayar sebelum debitur lalai berusaha melaksanakan kewajibannya; • Menuntut debitur lalai untuk dilelang sita barangbarangnya terlebih dahulu; Kecuali dalam hal : 1. Penanggung melepaskan hak istimewanya; 2. Mengikatkan diri bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggun menanggung; 3. Si berutang mengajukan tangkisan hanya mengenai dirinya secara pribadi; 4. Si berutang berada dalam keadaan pailit; 5. Apabila penanggungan tsb diperintahkan oleh hakim.
Bagaimana jika penanggung hutang lebih dari 1 orang ? • Pasal 1836 KUHPerdata • Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yg sama lagipula untuk hutang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh hutang. • Ada hak minta dipecahnya utang • (Jika para penanggung tidak melepaskan hak istimewa tsb diatas) pd pertama kali ia digugat dimuka hakim, dpt menuntut supaya kreditur lebih dahulu membagi piutangnya dan menguranginya sampai sebesar bagian masing-masing penanggung yg terikat secara sah.
Akibat Penanggungan antara Debitur, penanggung (1839-1840) • Penanggung (yg telah membayar) dpt menuntut kembali dari debitur utama; • Hal tsb diatas berlaku bg penanggungan yg diadakan dengan atau tanpa sepengetahuan debitur; • Penuntutan dapat berupa utang pokok beserta bunga dan biaya-biaya. • Penanggung mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. • Penanggung (yg telah membayar) demi hukum menggantikan segala kedudukan (hak) si perpiutang thd si berutang (subrogasi)
Bagaimana halnya dengan seorang penanggung yg menanggung hutang dari beberapa debitur utama yg bersama-sama memikul suatu hutang (tanggung renteng) ?
• Penanggung yg mengajukan dirinya sebagai penanggung mereka untuk mereka semuanya dapat menuntut kembali apa yg telah dibayarkan, dari masing-masing orang berutang tersebut (1841). Ia dapat menuntut masing-masing debitur tsb membayar seluruh jumlah yg telah dibayarkan.
Pembayaran untuk yg kedua kalinya ? • Penanggung yg telah membayar hutang tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur tidak dapat menuntut pengembalian dari debitur atas apa yg telah dibayarkannya kepada si berpiutang seandainya debitur sendiri telah melakukan pembayaran tersebut untuk kedua kalinya. • Dalam hal tsb diatas penanggung berhak menuntut pengembalian dari si berpiutang .
Hapusnya Penanggungan • Perjanjian penanggungan hapus karena sebabsebab yg sama dengan perikatan-perikatan yg lain. • Pasal 1381 (pembayaran, pembayaran tunai diikuti dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang/kompensasi, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yg terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, daluwarsa)
Bagaiamana jika terjadi percampuran hutang pada diri debitur dan penanggung utama ? (Ps. 1846 KUHPerd)
• Percampuran yg terjadi pada diri debitur & penanggung hutang tidak menghilangkan tuntutan seorang berpiutang terhadap seorang sub penanggung.
Perikatan Tanggung Menanggung • Tanggung renteng pasif, di mana dalam perutangan tersebut terdapat beberapa orang debitur yg wajib berprestasi. Ini yang menimbulkan jaminan bagi kreditur. Mengapa ? • Tanggung renteng aktiv, di mana dalam perutangan tersebut terdapat beberapa kreditur yang berhak atas prestasi.
Bank Garansi • • •
Bank garansi adalah suatu jenis penanggungan dimana yg bertindak sebagai penanggung adalah bank. Berdasarkan UU Perbankan, bank Umum dapat memberikan bank garansi. Bagaimana dengan bank yang lain ? Lazim digunakan dalam perjanjian pemborongan bangunan seperti : jaminan penawaran/tender garansi, jaminan pelaksanaan/performance bond, jaminan pemeliharaan. Juga pada pemberian kredit untuk pemeblian brg-brg dari luar negeri (import) yg dibayar secara mengangsur (mesin pabrik, mobil dll)
Jaminan Penawaran (Tender Garansi) • Bentuk perjanjian penanggungan di mana bank menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu untuk memenuhi syarat penawaran di dalam pelelangan pemborongan pekerjaan. • 1% sampai 3% dari harga perkiraan yg akan dilelangkan/harga penawaran (Kepres 14A th. 1979). • Pekerjaan yg dananya bersumber dari APBN, penanggungnya dpt diberikan oleh : Bank pemerintah, BPD, Bank Swasta Nasional dan Lembaga Keuangan non Bank yaitu Perum AK Jasa Raharja dalam bentuk Surety Bond (Keppres 14A 1980)
Hal-hal dlm Tender Garansi • Bank sbg penanggung baru bersedia memberikan jaminan penawaran jika : pemborong telah menyetorkan sejumlah uang tertentu kpd bank atau meminjam kredit pada bank sesuai jmlh yg harus dibayar atau pemborong telah punya rekrening dalam jumlah jaminan penawaran tsb sehingga bank tinggal memblokir). • Jika pemborong kalah, jaminan akan dikembalikan; • Jika menang tetapi tidak mengundurkan diri maka jaminan tsb menjadi milik negara; • Jaminan penawaran akan dikembalikan jika pemborong elah menandatangani kontrak dan membayar jaminan pelaksanaan • Fungsi jaminan penawaran adalah menjamin pemborong terikat dalam penawarannya dan jika menang dalam pelelangan terikat untuk melaksanakan pekerjaan yg telah ditawar
