1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Latar Belakan Belakang g
Istilah Istilah hukum hukum jamina jaminan n merupa merupakan kan terjem terjemaha ahan n dari dari istilah istilah security of law, zekerheidsstelling, atau sekerheidsrechten. Dalam Dalam keputu keputusan san Semina Seminarr Hukum Hukum Jamin Jaminan an yang ang disel diselen engg ggara araka kan n oleh oleh Bada Badan n Pemb Pembin inaa aan n Huku Hukum m Nasio Nasiona nall Departe Departemen men Kehaki Kehakiman man bekerja bekerja sama sama dengan dengan Fakult Fakultas as Hukum Hukum Unier Uniersita sitass !adjah "ana tanggal #$%% &ktober %#'( di )ogyakarta menyimpulkan* bah+a istilah ,hukum jaminan- itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut* pengertian hukum jaminan yang diberikan didasarkan kepada pembagian jenis lembaga hak jaminan* artinya tidak memberikan perumusan pengertian hukum jaminan* melainkan memberikan bentangan lingkup istilah hukum jaminan itu* yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan* tidak banyak literature yang merumuskan pengertian hukum jaminan. "enurut J.Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan$jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. /ingkasnya hukum jaminan adalah hukum hukum yang yang mengatur mengatur tentang tentang jaminan jaminan piutang piutang seseorang seseorang 0J.Satrio* 0J.Satrio* 1221345. 1221345. Sement Sementara ara itu* itu* Salim Salim HS member memberikan ikan perum perumusa usan n hukum hukum jamina jaminan n adalah adalah keselur keseluruh uhan an dari dari kaidah kaidah$kai $kaidah dah hukum hukum yang yang mengat mengatur ur hubung hubungan an antara antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan 6asilitas kredit 0Salim HS* 1227 385. % Dengan Dengan latar latar belaka belakang ng masala masalah h tersebu tersebut* t* kami kami memutu memutuska skan n untuk untuk lebih lebih mend mendala alami mi mater materii ini ini melal melalui ui maka makalah lah deng dengan an judu judull , Peng Penggo golo long ngan an Jaminan-
1
Keperdataan * Jakarta 3 Sinar !ra6ika* 1221. Hal.% /a9hmadi Usman* Hukum Jaminan Keperdataan
2
1.2 Rumusan Makalah
Berdasarkan pemahaman latar belakang yang diuraikan diatas* penulis merumuskan permasalahan dalam makalah ini sebagai berikut 3 %. :pa saja jenis$jenis jaminan; 1. Bagaimana syarat jaminan; 4. :pa saja man6aat dari jaminan; 7. Bagaimana si6at perjanjian dari jaminan;
1.3 Tujuan Makalah
%. Untuk mengetahui apa saja jenis jenis jaminan 1. Untuk mengetahui syarat jaminan 4. Untuk mengetahui apa saja man6aat dari jaminan 7. Untuk mengetahaui si6at perjanjian dari jaminan
3
BAB II PEMBAHAAN 2.1 Pengert!an "am!nan
Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan
Hukum
jaminan
adalah
hukum
mengatur
konstruksi
yuridis
yang
memungkinkan pemberian 6asilitas kredit* dengan menjaminkan benda$benda yang dibelinya sebagai jaminan .Peraturan demikian harus 9ukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga$lembga kredit* baik dari dalam negeri maupun luar negeri. :danya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar*dengan jangka +aktu lama dan bunga yang relati6 rendah. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soede+i "asjhoen So6+an ini merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang$undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan dating. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang$undangan yang berkaitan dengan jaminan. 2. " satr!#
Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan$jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. De6inisi ini di6okuskan pada pengaturan pada
hak$hak
kreditor
semata$mata*tetapi
tidak
memperhatikan
hak$hak
debitor.Padahal subjek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditor semata$mata*tetapi juga erat kaitannya dengan debitor.
4
3. al!m H.
Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah$kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebebanan jaminan untuk mendapatkan 6asilitas kredit. '. Pr#$. M. Al! Mans(ur
Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang berkaitan dengan pembebanan jaminan atas pemberian kredit. Dari pendapat diatas dapat ditarik benang merah bah+a hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jamianan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda$ benda sebagai jaminan.
2.2 "en!s)"en!s "am!nan
Jenis jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dalam pasal 17 UU No. ' =h. %##1 tentang perbankan ditentukan bah+a> , Bank Umum dan Bank Perkreditan /akyat yang berbentuk hukum koperasi *kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang$undang tentang perkoperasian yang berlaku-. Jaminan dapat dibedakan 1 ma9am yaitu 1. "am!nan ke*en%aan
Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda* yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu* dapat dipertahankan terhadap siapapun*selalu mengikuti benda dimana berada dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan mempunyai 9irri$9iri -kebendaan, dalam arti mempunyai si6at melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan dimanapun berada (droit de suite) dan memberikan hak reindikasi.Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi ?0lima5 ma9am yaitu 3 a. !adai 0pand5 yang diatur dalam Bab 12 Buku II B@ b. Hipotik kapal yang diatur dalam Bab 1% Buku II B@
5
9. Credietverand yang diatur dalam Stb.%#2( no.?71 sebagaimana telah diubah dengan Stb. No.%#4' no.%#2 d. Hak tanggungan sebagaimana diatur dalam uu no.7 th.%##8 e. Jaminan 6idusia sebagaimana diatur dalam uu no.71 th.%###
2. "am!nan +er#rangan
Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu*yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu* terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya. Jaminan perorangan dapat digolongkan menjadi 4 0empat5 ma9am yaitu 3 a. Penanggungan 0borg5 adalah orang lain yang dapat ditagih b. =anggung menanggung*yang serupa dengan tanggung renteng 9. Perjanjian garansi
2.3 (arat %an Man$aat "am!nan
Syarat$syarat benda jaminan yang baik adalah %. Dapat se9ara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan 1.=idak melemahkan potensi 0kekuatan5 si pen9ari kredit untuk melakukan dan meneruskan usahanya. 4. "emberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bah+a barang jaminan setiap +aktu tersedia untuk dieksekusi* bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima.
Jaminan mempunyai kedudukan dan man6aat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi . "an6aat bagi kreditur adalah %.=er+ujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup. 1."emberikan kepastian hukum bagi kreditur
6
2.' !$at Perjanj!an "am!nan
Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian asesor (accesoir), tambahan* atau ikutan. Sebagai perjanjian asesor* eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokoknya. Pada umumnya biasanya perjanjian pendahuluan ini berupa perjanjian utang piutang* perjanjian pinjam meminjam uang* perjanjian kredit* atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Kehadirannya perjanjian utang piutang tersebut menjadi daasar timbulnya perjanjian jaminan* atau sebaliknya dengan berakhirnya perjanjian pendahuluan* berakhir pula perjanjian jaminanya. Dalam perjanjian utang piutang* diperjanjikan pula antara debitur dan kreditur bah+a pinjamnnya tersebut dibebani pula dengan suatu jaminan* yang selanjutnya diikuti dengan pengikatan jaminan* yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian asesor juga terlihat dalam ketentuan perjanjian jaminan di Inggris atau juga di :merika dalam ketentuan mortgage, yaitu bah+a mortgage selalu dikaitkan kepada perjanjian yang berkaitan dengan suatu pinjaman (loan) 0Djuhaendah Hasan* %##8 3 1485 Si6at asesor dari hak jaminan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu sebagai berikut 3 %. :da dan hapusnya perjajian jaminan itu tergantung dan ditentukan oleh perjanjian pendahuluannya 1. Bila perjanjian pendahuluannya batal* maka dengan sendirinya perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan juga menjadi batal 4. Bila perjanjian pendahuluannya beralih atau dialihkan* maka dengan sendirinya perjanjian jaminan ikut beralih 7. Bila perjanjian pendahuluannya beralih karena cessie maka perjanjian jaminan ikut beralih tanpa penyerahan khusus ?. Bila perjanjian jaminannya berakhir atau hapus* maka perjanjian pendahuluan tidak dengan sendirinya berakhir atau hapus pula .
7
Sebagai perjanjian ikutan* eksistensi perjanjian jaminan amat tergantung kepada perjanjian pendahuluannya yang menjadi dasar timbulnya pengikatan jaminan. :rtinya perjanjian jaminan dimaksudkan untuk mengubah kedudukan kreditur$krediturnya menjadi kreditur yang preferent sehingga kreditur akan merasa aman daan memperoleh kepastian hukum atas pelunasan pinjaman yang diberikan olehnya kepada debitur* karena diikuti dengan diperjanjikan pemberi jaminan oleh debitur kepada krediturnya. Untuk itulah dikatakan bah+a perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pendahuluannya* yaitu perjanjian yang akan lebih memperkuat perjanjian pendahuluannya.
8
DA,TAR PUTA-A
%. http3AAtesishukum.9omApengertian$hukum$jaminan$menurut$para$ahliA 1.
http3AAkuliahade.+ordpress.9omA12%2A27A%(Ahukum$jaminan$pengertian$ dan$ma9am$ma9am$jaminanA 4. http3AAkusdinard.blogspot.9omA12%7A24Apengertian$dan$konsep$teoritis$ hukum.html 7. /a9hmadi Usman* Hukum Jaminan Keperdataan* Jakarta 3 Sinar !ra6ika* 1221.
