RED FLAGS Sub bab yang dibahas:
r ed flags flags pada kasus Hambalang 1. C ommon re Speci fic fi c r ed flags flags pada kasus Hambalang 2. Spe 3. Model deteksi fraud yang bisa dirancang untuk untuk kasus Hambalang
F lags Kasus Hambalang A. C ommon R ed Flags Kasus hambalang bisa dikategorikan sebagai fraud korupsi. Adpaun Common Red Flags dari kasus Hambalang adalah : 1. Anomali dalam menyetujui vendor Pemilihan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya tidak sesuai prosedur yang ada yaitu meliputi: a. Menggunakan standar penilaian yang berbeda dalam mengevaluasi pra kualifikasi antara PT Adhi Karya/PT Wijaya Karya dengan rekanan lain b. Standar untuk PT Adhi Karya/PT Wijaya menggunakan nilai untuk pekerjaan sebesar Rp 1,2 triliun sedangkan rekanan lain senilai Rp 262 miliar. c. Pengumuman lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap Terdapat penyimpangan dalam hal pemilihan vendor lelang konstruksi. Dalam rangka pemilihan vendor seharusnya melalui otorisasi dari Menpora, namun dalma hal ini malah melalu SesKemenpora. Selain itu ada penetapan nilai proyek yang tinggi yaitu di atas Rp 50 miliar 2. Hubungan antara karyawan kunci dan vendor resmi Terjadinya pertemuan rahasia anatara peserta lelang dengan panitia pengadaan dalam rangka mengatur siapa yang menjadi pemenang lelang. 3. Anomali dalam pencatatan transaksi a. Anggaran untuk proyek hambalang yang semula dianggarkan sebesar Rp 125 miliar kemudian dirubah menjadi Rp 2,5 trilliun b. Ditetapkannya kontrak tahun jamak (multiyears) pada proyek Hambalang c. Izin penetapan lokasi, site plan dan izin mendirikan bangunan oleh Pemkab Bogor belum disertai adanya adan ya studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 4. Kelemahan Pengecekan Ulang Persetujuan a. Membiarkan Sekretaris Menpora pada saat itu yaitu Wafid Muharam melampaui wewenang dalam menandatangani surat permohonan kontrak tahun jamak (multiyears) terkait proyek hambalang tanpa memmperoleh pendelegasian dari Menpora. b. Pencairan dana proyek Hambalang yang menjadi wewenang Agus selaku Menteri Keuangan dan Anny Ratnawaty selaku Dirjen Keuangan dianggap menyalahi aturan karena pengajuan anggaran hanya ditanda tangani Sekretaris Menpora yang mana seharusnya ditanda tangani oleh 2 pihak yaitu Menteri pengguna anggaran dalam hal ini Menpora dan Menteri Pekerjaan Umum.
B. Spesific Red F lags Kasus Hambalang
Dalam kasus hambalang secara spesifik masuk ke skema korupsi 1. Pemisahan tugas yang lemah dalam menentukan kontrak dan menyetujui faktur Dalam Red Flags hambalang terdapat kekurangan dalam hal kontrol antara atasan terhadap bawahan. Dalam hal ini Menpora dianggap lalai untuk mengawasi kinerja bawahannya diantaranya Andi Zulkarnaen dan mantan sekretaris menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Wafid Muharram dan mantan kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. 2. Transaksi dalam jumlah besar dengan vendor Diketahui para pelaku korupsi hambalamg telah memberikan sejumlah uang yang besar yang nilainya mencapai Rp 471.7 miliar diamna dana tersebut di berikan kepada diantaranya PT Ciriajasa Cipta Mandiri, KSO Adhi Karya dan Wijaya Karta. 3. Penemuan hubungan antara karyawan dan pihak ketiga yang tidak diketahui. Diketahui adanya hubungan dekat antara Choel Mallarangeng dengan pejabat Kemenpora yang bertujuan untuk memudahkan jalan PT Adhi Karya agar dapat menenangkan lelang dimana ini sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. C. Model Deteksi Fraud untuk Kasus Hambalang
Perlu digaris bawahi, model pendeteksian di atas hanya berlaku dan bisa diterapkan dalam pendeteksian Fraud yang belum terjadi, dan tidak dapat diterapkan dalam penanganan kasus yang sudah terjadi. 1. Mobil baru Anis Urbaningrum berupa Toyota Harrier bisa menjadi sebuah red Flags awal terjadinya fraud, serta dijetahui bahwa PT Dutasari Citalaras dimana Athiyyah Laila yang merupakan istri dari Anas merupakan komisaris dari perusahaan tersebut, serta menjadi subkontraktor Hambalang 2. Dari didapatkannya fakta tersebut dapat dilakukan penelusuran mengenai asal usul mobil tersebut dan serta mencari tahu bagaimana kronologi dari PT Dutasari Citralaras dapat menjadi subkontraktor hambalang padahal sebelumnya telah dipegang oleh PT Adikarya dan PT Waskita Karya 3. Dari data-data di atas, selanjutnya auditor yang dalam hal ini adalah BPK dapat mulai menelusuri adanya keterlibatan dari Anis Urbanibgrum sehubungan dengan gratifikasi berupa mobi yang diterimanya serta keterlibatannya istrinya sebagai ketua komisaris dari PT Dutasari Citralaras sebagai subkontraktor proyek hambalang 4. Dilakukannya lonfirmasi kebebereaoa pihak yang mengetahui adanya hubungan baik maupun hubungan yang kurang harmonis antara Anis Urbaningrum dengan kaderkader Demokrat lainnya. 5. Selanjutnya BPK dapat mulai membuat sebuah analisis mengenai ada atau tidaknya kejanggalan dari proyek Hambalang tersebut, mulai dari ijin pembangunan, ijin pembebasan lahan yang semula sulit menjadi sangat mudah, dan beberapa material proyek yang dibeli jauh lebih besar dari kebutuhan sehingga terjadi pembengkakan anggaran.
Setelah semua proses selesai maka dapat ditarik kesimpulan apakah Anas Urbaningrum memilii keterkaitan dengan korupsi di priyek Hambalang.
A. SKEMA FRAUD KASUS HAMBALANG
Dapat dikatakan dalam kasus hambalang ini terdapat 2 skema fraud yang terjadi. Yang pertama adalah skema korupsi dan yg kedua adalah skema laporan keuangan. 1. Fraudtser
Dalam kasus Hambalang ini melibatkan banyak pihak sebagai fraudster, baik pihak eksekutif, legislatif dan pihak KSO-AW. 2. Size of Fraud
Korupsi yang terjadi pada kasus Hambalang termasuk kategori besar karena mencapai Rp. 463,67 miliar atau sekitar $ 35 juta. 3. Frekuensi Kecurangan
Skema fraud korupsi termasuk kecurangan dengan frekuensi medium, yaitu sebesar 30%. 4. Motivasi
Motivasi yang dimiliki oleh para pelaku dalam kasus ini adalah personal pressure dan bisnis. Hal ini dapat dibuktikan dengan Anas Urbaningrum menggunakan uang hasil korupsi dan suap yang ia terima untuk membiayai upaya nya menjadi ketua umum Partai Demokrat. 5. Materialitas
Kecurangan korupsi pada kasus Hambalang termasuk material dikarenakan mencapai Rp. 463,67 miliar atau sekitar $ 35 juta. 6. Benefactor
Kecurangan korupsi dilakukan oleh fraudster dengan atas nama pihak fraudster dan perusahaan. 7. Ukuran Korban Perusahaan
Ukuran korban perusahaan pada kasus hambalang termasuk besar dikarenakan pihak KSO-AW merupakan perusahaan BUMN yang go public. A. Skema Korupsi
Kasus hambalang diidentifikasi sebagai kasus korupsi dan kegiatan yang dilakukan adalah : 1. Konflik Kepentingan
a)
Mengarahkan secara terus-menerus terkait keputusan (kebijakan/aturan, pembelian barang/jasa)
Pengurusan hak lahan, site plan, dan IMB Dalam hal pegurusan lahan tanah hambalang, anas memrintahlan
Ignatius Mulyono yang saat itu sebagai anggota dari Komisi II DPR dari Partai Demokrat yang diketahui memiliki hubungan yang baik dengan BPN untuk dapat mengurus permsalahan hak pakai tanah yang nantinya akan digunakan untuk membangun proyek Hambalang. Setelah Ignatius berhasil mengurus hak pakai tanah, kemudian SK Hak Pakia tanah tersebut langsung diserahkan kepada Anas. Selanjutnya disusul Rahmat Yasin selaku bupati Bogor menerbitkan Site Plan atas rencana pembangunan dari P3SON yang berlokasi di Desa Hambalang kabupaten Bogor.
Penganggaran Andi dan Wafid selanjutnya melakukan pertemuan di ruangan
Menpora dengan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang bertugas di Komisi X dan Badan Anggaran DPR, yaitu Mahyuddin (Ketua Komisi X), Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan Nazaruddin. Pokja Anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp150 miliar dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dan Kemenpora. Persetujuan penambahan anggaran ditandatangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya yakni Rully Chairul Azwar dan Abdul Hakam Naja. Selain itu, ditandatangani pula oleh anggota Pokja seperti Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Membatasi persaingan dengan mengatur proses prakualifikasi dan memberikan informasi penting dan rahasia sehingga walaupun dilakukan tender, akan dimenangkan oleh pihak yang diinginkan. 1) Sesmenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003. 2) Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora tersebut dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan seperti diatur dalam PP 60 Tahun 2008.
3) Proses evaluasi prakualifikasi dan teknis terhadap penawaran calon rekanan tidak dilakukan oleh panitia pengadaan, tetapi diatur oleh rekanan yang direncanakan akan menang. Hal itu diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003. 4) Wisler Manulu selaku Ketua Panitia Pengadaan Kemenpora memerintahkan Bambang Siswanto selaku Sekretaris untuk melakukan verifikasi secara formalitas hasil evaluasi prakualifikasi dan penawaran lelang pekerjaan P3SON Hambalang, dan membuat berita acara setiap tahap hasil pekerjaan lelang pekerjaan P3SON Hambalang. 5) Bambang Siswanto melakukan verifikasi seluruh hasil evaluasi baik prakualifikasi maupun penawaran sesuai
dengan arahan dan perintah
KetuaPanitia Lelang
2. Skema Suap
Kecurangan dilakukan oleh peserta lelang hambalang dengan memeberikan hadiah dan sejumlah uang untuk dapat memenangkan lelang 1) Deddy Kusdinar bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan itu Choel menyampaikan bahwa abangnya Andi Mallarangeng, sudah satu tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apa-apa. 2) Maksud ucapan Choel diperjelas oleh Mohammad Fakhruddin staf khusus Menpora yang menanyakan ke Wafid tentang kesiapan memberi fee sebesar 18% kepada Choel untuk pekerjaan pembangunan proyek Hambalang," 3) Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fakhruddin dan Arief dari PT Adhi Karya.
3. Pemberian Tidak Sah
Dengan dipilihnya KSO-Adhi-Wika sebagai pemenang tender Hambalang, total dana suao yang diterima oleh Andi Rp 4 miliar B. Skema laporan keuangan
1. Kewajiban Tersembunyi Terdapat kewajiban tersembunyi antara Adhi Karya dengan Wika, dimana wika memberikan sejumlah uang terhadap Adhi Karya yang dicatat oleh Wika sebagai
piutang namun Adhi Karya mencatat transaksi tersebut sebagai pendapatan diterima di muka. 2. Pengungkapan yang tidak benar Diketahui KSO telah mengeluarkan sejumlah uang yang disalurkan kepada pihak pihak
tertentu
untuk
kepentingan
lelang
namun
pengeluaran
tersebut
disembunyikan dan tidak di munculkan dalam transaksi keuangan KSO. Sebagai contoh, pengeluaran yang dilakukan Adhi Karya untuk kepentingan kas di masukkan ke dalam akun bon, sedangkan akun kas tidak berkurang sama sekali. Kedua, Wika mencatat pengeluaran sebagai pengeluaran terhadap KSO lain, dan bukan terhadap Hambalang. Mekanisme bon yang diterapkan oleh Adhi Karya bertujuan agar transaksi tidak harus di munculkan dalam laporan keuangan perusahaan FRAUD RISK ASSESSMENT
Fraud yang terjadi dalam kasus hambalang ini erat kaitannya dengan Modul korupsi. Berikut di jabarkan Fraud Risk Assasment mengenai modul korupsi terkait dengan kasus Hambalang. 1. Penyuapan : PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya memberikan sejumlah uang untuk memuluskan jalan mereka agar bisa memenangkan lelang. 2. Kickback : hampir serupa dengan penyuapan, kickback merupakan pemberian uang terhadap karyawan untuk mempermudah dalam memenangkan vendor. 3. Pengaturan tender : yaitu pengaturan hasil tender secara ilegal oleh Andi Mallarangeng, Wafid Muharam, Deddy Kusnidar, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Mahyuddin NS, Mirwan Amir dan Mardiyana Indra Wati secara bersama-sama mengatur hasil tender dan mengatur sebuah vendor sebagai pemenangnya 4. Pungutan/ Pemerasan : dalam hal ini pihak-pihak yang disebutkan di atas tadi melakukan pungutan ilegal kepada vendor tertentu untuk memuluskan jalan vendor tersebut memenangkan tender 5. Gratifikasi Illegal : serupa dengan pungutan, namun dalam hal ini vendor secara sukarela memberikan hadiah tertentu kepada pihak yang terkait lelang untuk memudahkan vendor terseut memenangkan lelang
Pengukuran resiko fraud dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagia berikut : •
Adakah kebijakan perusahaan mengenai penerimaan hadiah, diskon, jasa, dan sejenisnya, baik dari pelanggan maupun supplier?
•
Adakah kebijakan perusahaan mengenai proses tender atau bidding pembelian?
•
Apakah dilakukan review pada proses pembelian untuk mengidentifikasi supplier atau vendor yang selalu diprioritaskan (favored vendor)?
•
Apakah
dilakukan
review
pada
proses
pembelian
untuk
mengidentifikasi
penggelembungan harga atau pemahalan (mark up)? •
Apakah dilakukan review pada dokumen penawaran tender untuk mengidentifikasi adanya syarat-syarat yang menghambat kompetisi?
•
Apakah dilakukan penomoran dan pengontrolan atas dokumen penawaran tender?
•
Apakah komunikasi antara perusahaan yang mengikuti tender dan panitia tender dibatasi?
•
Apakah dokumen penawaran yang masuk dijaga kerahasiaannya?
•
Apakah dilakukan review terhadap kualifikasi peserta tender?
•
Apakah pemenang tender ditentukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya (predetermined criteria)?
•
Apakah dilakukan rotasi pada penanggung jawab proses pembelian?
•
Apakah dilakukan survei secara periodik terhadap vendor atau supplier terkait dengan proses pembelian yang dilakukan dengan perusahaan?
PENCEGAHAN FRAUD A. PENCEGAHAN LINGKUNGAN
1. Pelaksanaan lelang proyek hambalang haruslah dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat secara langsung mengawasi prosesnya karena proyek Hambalang ini tergolong kasus yang besar.
2. Seharusnya dalam proses pelelangan tidak boleh melibatkan orang-orang yang berada di partai yang sama, namun harus melibatkan juga partai-partai lain sehingga dapat meminimalisir kecuranga yang dilakukan secara berkelompok. 3. Proses otorisasi haruslah dilakukan secara berlapis dengan melibatkan pihak auditor yang dalam hal ini BPK untuk dapat melakukan analisis terlebih dahul mengenai kewajaran keputusan pemenang lelang sebelum akhirnya benar-benar ditetapkan pemenangnya.
B. PERSEPSI DETEKSI
Beberapa cara untuk meningkatkan persepsi deteksi meliputi: Pengawasan ( Surveillance)
Idealnya, strategi atau sistem pencegahan melalui mekanisme pengawasan yang efektif itumulai bisa diberlakukan sejak proses perencanaan proyek, kelayakan, penghitungan anggaran proyek, tahap lelang, pelaksanaan atau realisasi proyek hingga tahap memonitor spesifikasi material proyek. Mekanisme pencegahan sekaligus pengawasan ini sudah bisa diterapkan berkat dukungan teknologi informasi. Sejumlah perusahaan besar swasta asing menggunakan teknologi dimaksud sejak perencanaan proyek, kalkulasi anggaran hingga pengontrolan spesifikasi material proyek. Pada kasus proyek Hambalang yang bermasalah, KPK tentu menemukan beberapa modus. Bahkan KPK mau berinisitiatif untuk menyatakan pendapat yang dialamatkan kepada pemerintah; bahwa untuk meneruskan pembangunan proyek Hambalang, pemerintah diminta memperhatikan pendapat pakar. Apalagi setelah tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meneliti dan menyatakan lokasi proyek itu di zona rawan. Pertanyaannya adalah mengapa proyek yang telah menghabiskan anggaran Rp2,7 triliun itu bisa lolos dalam tahap usulan dan pembahasan anggarannya? Di mana letak kelemahan pengawasannya sehingga proyek itu disetujui kendati dibangun di lokasi yang rawan bencana? Selama peradilan kasus ini, dimunculkan beberapa catatan dari para ahli tentang kejanggalan proyek ini. Misalnya, lokasi proyek Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sebagaimana Peta Rawan. Pendapat lainnya menegaskan, terjadi kegagalan system management design dan konstruksi proyek yang telah menyebabkan kegagalan proyek. Selain itu, proses pembahasan di DPR pun mengandung sejumlah kejanggalan.
Dengan melihat fakta di atas dapat dikatakan proyek hambalang sangat lemah pengawasan. Banyak aspek yang diputuskan seakan secara gegabah tanpa perhitungan dan pertimbangan. Sehingga mekipun proyek ini dinilai rawan, anggaran tetap dikeluarkan. Pada tahap menyetujui dan mencairkan anggaran proyek ini, jelas bahwa aspek prudent diabaikan. Kalau saja pengawasan lintas instansi terkoordinasi dengan efektif, kasus proyek Hambalang pasti tidak pernah ada. C. PENDEKATAN KLASIK
Tinjauan pendekatan klasik terhadap pengurangan pencurian, penipuan, dan penggelapan sangat membantu dalam mengembangkan program pencegahan dan pengendalian kecurangan secara efektif. Jadi beginilah pendekatan klasiknya : 1. Pendekatan Perintah / Instruksi Sebenarnya dalam hal ini, para pejabat yang terlibat dalam kasus Hambalang telah disumpah untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan jujur dan menjauhi tindakan suap dan korups, namun hal ini tetap tidak menghentikan mereka untuk tidak berbuat curang. Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam hal ini telah berkali-kali menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pemerintahan harus dilakukan secara jujur dan jauh dari suap dan korupsi 2. Pendekatan Pencegahan Perlu dilakukannya kajian menyeluruh mengenai pejabat pemerintahan yang terlibat dalam pengadaan lelang Proyek Hambalang dengan peserta lelang. Perlu dipastikan bahwa tidak ada hubungan khusus antara peserta lelang dengan pejabat penyelenggara lelang. 3. Pendekatan detektif Sedari awal haruslah melibatkan BPK dalam proses penyelenggaraan lelang mengingat bahwa proyek ini bernilai besar, melibatkan banyak pihak serta proses yang rumit sehingga rawan terjadi fraud. 4. Pendekatan Observasi BPK yang sedari awal harus dilibatkan dapat memantau perubahan gaya hidup dari pejabat penyelenggara lelang. Apabila ada perubahan secara signifikan yang tidak wajar seperti contoh mobil yang dimiliki Anas Urbaningrum untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum kerugian fraud menjadi semakin besar. 5. Pendekatan Investigasi
Investigasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari ketidakwajaran yang terjadi di dalam kasus Proyek Hambalang, sebagai contoh adanya hubungan khusus antara penyelenggara lelang dengan peserta lelang Proyek Hambalang. D. UKURAN PENCEGAHAN LAINNYA
1. Pemeriksanaan Latar Belakang Seperti yang sudah dipaparkan di atas sebelum di lanjutkannya proses lelang hambalang, perlu dilakukan pemeriksaan latar belakang oleh BPK terkait ada tidaknya hubungan khusus antara pejabat yang terkait penyelenggaraan proyek hambalang dengan peserta lelang. Pemeriksaan ini berguna untuk mencegah terjadinya kolusi didalam lelang sehingga pemenang lelang ditetapkan dengan cara yang tidak sah. 2. Hasil Audit Reguler Kasus Hambalang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Hadi Purnomo memaparkan
sejumlah hasil audit terhadap kasus Hambalang ke DPR. Menurutnya laporan audit investigasi kasus Hambalang dilakukan dua tahap. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus Hambalang tahap I dilakukan pada 30 Oktober 2012. Hasilnya telah disampaikan ke DPR. Dalam LHP tahap I, BPK menyimpulkan ada
indikasi
penyimpangan
terhadap
peraturan
perundang-undangan
atau
penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan tahun jamak, proses pelelangan, proses pelaksanaan konstruksi, dan dalam proses pencarian uang muka yang dilakukan pihak terkait dalam pembangunan Hambalang yang mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 263,66 miliar. Artinya, LHP tahap I dan II merupakan satu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Keduanya
secara
komprehensif
menyajikan
berbagai
dugaan
penyimbangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Hambalang. Dalam LHP tahap II, terang Hadi, BPK menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang mengandung penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan proyek hambalang. Penyimpangan wewenang itu terjadi pada proses pengurusan hak atas tanah, proses izin pembangunan, proses pelelangan, proses persetujuan RAK K/L dan persetujuan tahun jamak, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pembayaran, dan aliran dana yang di ikuti dengan rekayasa akuntasi dalam proyek Pusat Pendidiakn Pelatihan dan Sekolah
Olahraga Nasional (P3 SON), Hambalang.. Dalam LHP tahap II ini BPK kembali menemukan adanya penyimpangan dalam proses pengajuan dan kerugian negara mencapai Rp471 miliar.
Berikut kesimpulan LHP tahap II BPK soal Hambalang;
1) Bahwa permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan atas proyek pembangunan P3 SON Hambalang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, sehingga selayaknya permohonan tersebut tidak dapat disetujui Menteri Keuangan. 2) Bahwa pihak-pihak terkait secara bersama-sama diduga telah melakukan rekayasa pelelangan untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proses pemilihan rekanan pelaksana proyek pembangunan P3 SON Hambalang. 3) Bahwa pihak Kemenpora selaku pemilik proyek tidak pernah melakukan studi amdal maupun menyusun DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) terhadap proyek pembangunan P3 SON Hambalang sebagaimana yang diamanatkan UU Lingkungan Hidup. Persyaratan adanya studi amdal terlebih dahulu sebelum mengajukan izin lokasi, site plan, dan IMB kepada Pemkab Bogor tidak pernah dipenuhi oleh Kemenpora. Terkait dengan persetujuan RAK K/L dan persetujuan tahun jamak, BPK juga menemukan adanya pencabutan Peraturan Menteri Keuangan No 56/2010 yang diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No 194/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan No 194/2011 patut diduga bertentangan dengan Pasal 14 UU No 1/2004. Peraturan tersebut diduga untuk melegalisasi dugaan penyimpangan
yang
56/2010,mengindikasikan
telah adanya
terjadi.
Pencabutan
pembenaran
atas
Permenkeu
No
ketidakbenaran
atau
penyimpangan atas Pasal 14 UU No 1/2004. Berbagai indikasi penyimpangan yang dimuat dalam LHP tahap I dan II mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 463,67 miliar. Yaitu senilai total dana yang telah dikeluarkan oleh negara untuk
pembayaran proyek pada 2010 dan 2011 sebesar Rp 471, 71 miliar. Dikurangi dengan nilai uang yang masih berada pada KSO AW sebesar Rp 8,03 miliar. Kesimpulan tersebut, didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut. Kemenpora tidak pernah memenuhi persyaratan untuk melakukan studi amdal sebelum mengajukan izin lokasi. Kemudian, setplant dan izin mendirikan bangunan kepada pemkab Bogor atau menyusun dokumen evalusi lingkungan hidup mengenai proyek Hambalang. Permohonan persetujuan tahun jamak dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan atas proyek Pembangunan Hambalang, kata Hadi, tidak memenuhi persyaratan sebagai mana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Sehingga sudah seharusnya permohonan tersebut ditolak. E. Siklus Akuntansi
Fraud yang terjadi berkaitan dengan laporan keuangan adalah beberapa transaksi yang terjadi di dalam perusahaan Adhi Karya dan Wika tidak secara jujur ditampilkan di dalam laporan keuangan perusahaan. Adapun tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah memeriksa seluruh posisi laporan keuangan seluruh peserta lelang kemudian membandingkannya dengan posisin laporan keuangan perusahaan setelah lelang di tutup. Apabila terdapat pengeluaran kas atau cek dalam jumlah besar namun dengan catatan akuntansi yang tidak kuat, maka selanjutnyua auditor dapat segera melakukan audit investigasi untuk membuktikan apakah transaksi tersebut telah disajikam wajar atau tidak.
KESIMPULAN Publik digegerkan dengan mencuatnya kasus korupsi proyek Hambalang yang dengan nilai yang cukup fantastis dan menyeret berbagai nama ternama seperti ketua umum partai Demokrat Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh , Nazarudding dan berbagai nama lainnya. Kerugian negara pun di taksir lebih dari 100 miliar rupiah dimana dana tersebut telah di kantongi beberapa nama. Adapun motif terkuat dari terjadinya kasus ini adalah tekanan kebutuhan dan keserakahan. Apabila kita mau amati secara jeli, terdapat red flags yang cukup terlihat dalam kasus ini. Salah satunya adalah kepemilikian Toyota Harrier milik Anas Urbaningrum yang tidak jelas sumbernya, kemudian diketahui bahwa komisaris dari PT Dutasari Citralaras sebagai subkontraktor proyek hambalang adalah istri dari Anas Urbaningrum sendiri. Dengan nilai proyek yang sebesar ini seharusnya sedari awal sudah dilakukan berbagai macam pencegahan fraud, diantaranya : a. Melibatkan BPK sedari awal dalam hal pengawasar jalannya lelang b. Melakukan lelang secara terbuka yang bisa di ikuti oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa bertindak sebagai pengawas. Sebelum dilakukannya tindaka pencegahan, perlu rasanya memperhitungkan pula resiko besarnya kemungkinan terjadinya fraud, dengan begitu dapat segera di bentunk sebuah skema pengawasan serta pemisahan tugas dan tanggung jawab yang memadai untuk meminimalisir serta mencegah terjadinya fraud.
