BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tindak kecurangan di pemerintahan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Bila kita sering membaca surat kabar atau melihat televisi, maka maka kita kita akan akan disugu disuguhi hi banya banyak k berita berita tentan tentang g kasus-ka kasus-kasus sus fraud fraud yang yang telah telah melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik dijajaran lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif. yudikatif. Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indone Indonesia sia baik baik dengan dengan memberd memberdaya ayakan kan secara secara maksim maksimal al lembag lembaga-le a-lemb mbaga aga penegak hukum, seperti ejaksaan, Pengadilan, dan epolisian. Bahkan dalam dasawa dasawarsa rsa terakhi terakhirr Pemerin Pemerintah tah juga juga telah telah memben membentuk tuk dan member memberday dayakan akan omisi Pemberantasan orupsi !P" untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. #amun sayangnya hasil yang di dapat masih belum sesuai dengan harapa harapan, n, di mana mana Indone Indonesia sia masih masih mendud menduduki uki $% negara negara terkoru terkorup p di dunia. dunia. &engapa hal ini terjadi' Terjadi erjadiny nyaa kecura kecuranga ngan n tersebu tersebutt yang yang tidak tidak dapat dapat terdetek terdeteksi si oleh oleh suatu suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. (danya kecurangan berakibat serius dan membawa dampak kerugian. kerugian. (pabila (pabila dilihat dilihat dari peran akuntan akuntan publik, publik, fenomena fenomena kecurangan kecurangan ini menjadi masalah yang serius karena menyangkut citra akuntan publik terutama auditornya. ecu ecuran ranga gan n
yang dilak dilakuk ukan an oleh oleh oknu oknumm-ok oknu num m
peme pemerin rinta tah h
suli sulitt
terdeteksi terdeteksi karena pelaku biasanya biasanya merupakan merupakan orang-orang orang-orang yang dipercaya dipercaya untuk menjala menjalanka nkan n suatu suatu proye proyek. k. )leh karena karena itu, itu, audito auditorr lapora laporan n keuang keuangan an harus harus mempunyai keahlian untuk mendeteksi kecurangan ini. *ntuk tindak lebih lanjut, audito auditorr lapora laporan n keuang keuangan an ini hanya hanya dapat dapat mendet mendeteks eksii saja sedang sedangkan kan untuk untuk pengungkapannya pengungkapannya
diserahkan
pada auditor forensik yang
lebih
berwenang.
(uditor forensik inilah yang nantinya akan menggunakan suatu aplikasi audit lain
1
sela selain in audi auditt bias biasaa
yang ang
digu diguna naka kan n
para para audi audito torr
lapo lapora ran n keua keuang ngan an untu untuk k
mengungkapkan kecurangan yaitu (udit forensik. 1.2 Rumusan Masalah
$. Bagaimanakah kronologis kasus hambalang' +. Pasal berapa sajakah yang telah dilanggar dalam kasus hambalang' . enis korupsi apakah kasus hambalang tersebut' . /ukuman apakah yang telah di vonis untuk (ndi &allarangeng dalam kasus hambalang' 0. Bagaimanakah cara pencegahan korupsi terkait kasus hambalang' 1.3 Tujuan
$. *ntuk mengetahui kronologis dari kasus hambalang. +. *ntuk mengetahui pasal berapa saja yang telah dilanggar dalam kasus hambalang. . *ntuk mengetahui jenis korupsi pada kasus hambalang. . *ntu *ntuk k meng menget etah ahui ui huku hukuma man n yang ang tela telah h di voni voniss kepa kepada da (ndi ndi &allarangeng dalam kasus hambalang. 0. *ntuk mengetahui cara pencegahan korupsi kasus hambalang.
2
BAB II PEMBAHAAN
2.1 !r"n"l"g#s !asus Ham$alang
Proyek /ambalang dimulai sekitar tahun +%%. 1ecara kronologis, proyek ini bermula pada )ktober Tahun +%%2. 1aat itu emenpora !ementerian Pemuda dan )lah 3aga" menilai perlu ada Pusat Pendidikan 4atihan dan 1ekolah )lah 3aga pada tingkat nasional. )leh karena itu, emenpora memandang perlu melanjutkan dan menyempurnakan pembanugnan proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di /ambalang, Bogor. 1elain itu juga untuk mengimplementasikan ** #omor Tahun +%%0 tentang 1istem eolahragaan #asional. Pada
%
5esember
+%$%,
terbit
eputusan
Bupati
Bogor
nomor
6$7%%.+$.%%2$%7BPT +%$% yang berisi I8in &endirikan Bangunan untuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi )lahraga #asional atas nama emenpora di desa /ambalang, ecamatan 9iteureup-Bogor. (tas keberlanjutan tersebut, maka Pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi )lahraga #asional mulai dilaksanakan tahun +%$% dan direncanakan selesai tahun +%$+. Berdasarkan hasil perhitungan konsultan perencana, untuk membangun semua fasilitas dan prasarana sesuai dengan master plan yang telah disempurnakan, anggaran mencapai 3p $,:0 triliun yang sudah termasuk bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, e;treme sport, panggung terbuka, dan voli pasir. asus /ambalang adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak terlibat, diantaranya para elite Partai 5emokrat, (nas *rbaningrum< Istri dari (nas *rbaningrum == komisaris PT 5utasari 9itralaras< &enteri Pemuda dan )lah 3aga 3I, (ndi &alarangeng< &ahfud 1uroso, 5irektur PT 5utasari 9itralaras< dan lain sebagainya. 5iketahui, tender proyek ini dipegang oleh kontraktur dimana mereka merupakan B*&#, yaitu PT (dhi arya dan PT >ijaya arya yang diduga men-
3
subtenderkan sebagian proyek kepada PT 5utasari 9itralaras senilai %%&. P menyatakan, dalam penyelidikan /ambalang ada dua hal yang menjadi konsentrasi pihaknya. ?akni, terkait dengan pengadaan pembangunan dan terkait dengan kepengurusan sertifikat tanah /ambalang. omisi Pemberantasan orupsi !P" telah menyatakan bahwa penyelidikan proyek pembangunan sarana olahraga di /ambalang, Bogor mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dari banyaknya informasi mengenai kasus itu yang masuk ke P yang datang dari sejumlah orang yang pernah dimintai keterangan oleh lembaga anti korupsi tersebut mengenai proses sertifikasi tanah /ambalang. &odus operandi korupsi asus proyek hambalang merupakan kejahatan korupsi @berjamaahA yang terorganisasi. Tahapan korupsi dilakukan sejak dalam penganggaran, lelang, hingga pelaksanaan kegiatan pengadaan. amak diketahui bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara tidak pernah luput dari prakti suap menyuap. &unculnya istilah fee atau uang lelah dikalangan 5P3 memperkuat dugaan praktek ini terjadi. orupsi proyek /ambalang adalah korupsi terstruktur. 1emua pihak uang disebutkan didalam audit menjalankan peranannya masing-masing. 5imuali dari penyiapan lahan untuk pembangunan, termasuk peri8inan, persetujuan teknis pengadaan !lelang dan kontrak tahun jamak", pencairan anggaran, hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan diluar prosedur baku. orupsi secara bersama-sama dalam Proyek /ambalang menunjukan tipe korupsi yang terorganisasi. elompok penguasa berkolaborasi dengan kepentingan bisnis melakukan kejahatan. &odus kejahatan korupsi semacam ini hanyalah modifikasi dan replikasi kejahatan korupsi )rde Baru. 5ari data diketahui tercatat total loss atau jumlah kerugian negara dalam kasus mega proyek di Bukit /ambalang, 1entul, Bogor mencapai 3p 6,66 &iliar.
4
Proses pengusutan Terkait proyek senilai 3p$,$ triliun ini, (ndi pernah memberikan keterangannya saat bersaksi untuk terdakwa & #a8aruddin dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. &enurutnya, proyek /ambalang tak kunjung selesai sejak tahun +%% lantaran terkendala masalah sertifikat tanah seluas 0.%%% hektar yang belum ada. #amun, (ndi membantah melibatkan #a8aruddin terkait pembuatan sertifikat tanah tersebut. Terkait hal ini, terdakwa sendiri menuding ada uang dari proyek /ambalang yang mengalir ke (ndi &allarangeng. Pada awal juni Teka-teki adanya pembengkakan anggaran proyek /ambalang dari 3p $+0 miliar menjadi 3p $,$:0 triliun mulai terkuak. &eski sejumlah anggota omisi )lahraga 5ewan Perwakilan 3akyat berkukuh mengatakan tidak tahu, ementerian Pemuda dan )lahraga ternyata telah memberitahukan kebutuhan total proyek itu sejak anuari +%$%. 5isebutkan ementerian pernah mengirim surat ke omisi )lahraga 5P3 pada ++ anuari +%$%. Isinya pemberitahuan alokasi anggaran proyek di Bukit /ambalang, 1entul, Bogor, dengan dana 3p +,0: triliun. 1urat itu ditujukan kepada >akil etua omisi, 3ully 9hairul (8war, dan diteken >afid &uharam, 1ekretaris ementerian. 5eputi /armonisasi dan emitraan ementerian Pemuda dan )lahraga 4alu >ildan membenarkan adanya surat ters ebut. 1urat itu mengindikasikan bahwa proyek tersebut adalah proyek tahun jamak !multiyears project, dananya tidak sekaligus, namun diturunkan beberapa tahap dalam beberapa tahun anggaran". #amun, anggota omisi dari Partai 5emokrasi Indonesia Perjuangan, Irsal ?unus, mengatakan bahwa anggota omisi )lahraga tidak pernah dilibatkan jika itu proyek tahun jamak. etua omisi )lahraga 5P3 &ahyuddin mengakui proyek /ambalang beberapa kali dibahas omisi 5P3. 1etelah mendapat 3p $+0 miliar, pada +%$%, ementerian kembali mengajukan anggaran 3p 6+0 miliar. @5ana yang disetujui hanya 3p $0% miliar, sehingga total dana /ambalang pada +%$% 3p +:0 miliar,A kata politikus Partai 5emokrat ini.
5
Tahun berikutnya mengalir 3p :0 miliar. Pada +%$+, turun lagi 3p +0 miliar. Itu baru bujet konstruksi. 5itambah duit untuk membeli peralatan, bujet total proyek mencapai 3p +,0: triliun. Tersangka dalam kasus Pada 5esember +%$+ P menjadikan tersangka (ndi (lfian &allarangeng dalam posisinya sebagai &enpora dan pengguna anggaran. 1elain itu, P juga mencekal ulkarnain &allarangeng, adik (ndi, dan &. (rif Taufikurrahman, pejabat PT (dhi arya. 5isusul dengan dijadikannya (nas *rbaningrum sebagai tersangka pada ++ Cebruari +%$. (nas diduga menerima gratifikasi berupa barang dan uang, terkait dengan perannya dalam proyek /ambalang. 1aat &enpora dijabat (ndi (lfian &allarangeng, proyek /ambalang terealisasi. Tender pun dilakukan. Pemenangnya adalah PT (dhi arya dan PT >ijaya arya. (nas *rbaningrum diduga mengatur pemenangan itu bersama &uhammad #a8aruddin, (ngelina 1ondakh, dan teman dekat (nas, &ahfud 1uroso. &asalah sertifikasi juga berhasil diselesaikan. Pemenangan dua perusahaan B*&# itu ternyata tidak gratis. PT 5utasari 9itralaras menjadi subkontraktor proyek /ambalang dan mendapat jatah senilai 3p 6 miliar. Perusahaan yang dipimpin &ahfud itu dikomisarisi oleh (thiyyah 4aila, istri (nas. 1elain itu, PT (dhi arya juga menggelontorkan dana terima kasih senilai 3p $%% miliar. 1etengah dana itu dipakai untuk pemenangan (nas sebagai etua Partai 5emokrat dan sisanya dibagi-bagikan oleh &ahfud kepada anggota 5P3 3I, termasuk kepada &enpora (ndi &allarangeng. 1elain itu, (nas juga mendapatkan gratifikasi berupa mobil Toyota /arrier dari #a8ar. 2.2 Pasal %ang D# Langgar Dalam !asus Ham$alang
$. Pasal yang 5ilanggar Berdasarkan Temuan BP atas Penyimpangan a. Penyimpangan dalam pemberian i8in lokasi, site plan, dan I8in &endirikan, pasal yang dilanggar adalahD $" Pasal ++ ** #o. + tahun +%%2 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 4ingkungan /idup yang menyatakan bahwa setiap
6
kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki (mdal. +" Perda ab Bogor #omor $+ tahun +%%2 tanggal $% (gustus +%$% tentang Bangunan Eedung pasal +0 yang menyatakan bahwa persyaratan tata bangunan meliputi adanya pengendalian dampak lingkungan. Terkait masalah ini, Teuku Bagus meminta tolong &ahfud 1uroso dari PT 5utasari 9italaras, yang dekat dengan istri mantan (nas *rbaningrum etua Partai 5emokrat (ttiyah 4aila, karena &ndo &engganggu. Terkait masalah ini, Teuku Bagus meminta tolong &ahfud 1uroso dari PT 5utasari 9italaras, yang dekat dengan istri mantan (nas *rbaningrum etua Partai 5emokrat (ttiyah 4aila, karena &ndo &engganggu. 1aat itu (nas menyampaikan kepada #a8aruddin agar mundur dan tidak mengambil proyek konstruksi pembangunan P1)# /ambalang. 1aat itu (nas menyampaikan kepada #a8aruddin agar mundur dan tidak
mengambil
proyek
konstruksi pembangunan
P1)#
/ambalang. aksa mencatat (nas mendapat 3p +,+$ &iliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai 5emokrat +%$% yang diberikan secara bertahap pada $2 (pril hingga 6 5esember +%$%. *ang diserahkan Teuku Bagus melalui &unadi /erlambang, Indrajaja &anopol !5irektur )perasi PT (dhi arya" dan etut 5armawan !5irektur )perasi PT Pembangunan Perumahan" atas permintaan &uchayat. aksa mencatat (nas mendapat 3p +,+$ &iliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai 5emokrat +%$% yang diberikan secara bertahap pada $2 (pril hingga 6 5esember +%$%. *ang diserahkan Teuku Bagus melalui &unadi /erlambang, Indrajaja &anopol !5irektur )perasi PT (dhi arya" dan etut 5armawan !5irektur )perasi PT Pembangunan Perumahan" atas permintaan &uchayat. (nas membantu untuk mengurus permasalahan tanah /ambalang di Badan Pertanahan #asional. (nas memerintahkan Ignatius &ulyono selaku etua omisi II 5P3 dari Partai 5emokrat yang mempunyai mitra
7
kerjanya BP#, untuk mengurus permasalahan hak pakai tanah untuk pembangunan Proyek /ambalang. (nas membantu untuk mengurus permasalahan tanah /ambalang di Badan Pertanahan #asional. (nas memerintahkan Ignatius &ulyono selaku etua omisi II 5P3 dari Partai 5emokrat yang mempunyai mitra kerjanya BP#, untuk mengurus permasalahan hak pakai tanah untuk pembangunan Proyek /ambalang. " 5# selaku rekanan PT 91 tidak melaksanakan pekerjaan berupa studi (mdal meskipun telah menerima pembayaran. b. Penyimpangan 5alam Penerbitan 1 /ak Pakai dan 1ertipikat /ak Pakai atas Tanah /ambalang sebagai berikutD $" epala BP# !>" menandatangani 1 /ak Pakai bagi emenpora atas tanah seluas $+.F m+ dengan didukung dokumen yang tidak sesuai kenyataan berupaD !i" surat pelepasan hak dari Probosutedjo selaku pemegang hak sebelumnya yang diduga palsu< dan !ii" 1urat Pernyataan 1es emenpora yang menyatakan bahwa pada pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara berdasarkan 4/P BP 3I adalah tidak sesuai kenyataan. Pernyataan bahwa dalam pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara, ternyata tidak pernah dimuat dalam 4/P BP 3I dimaksud. +" &elanggar prosedur yang diatur dalam eputusan epala BP# #o. $ tahun +%%0 yang telah diperbarui dengan Peraturan epala BP# #o. $ tahun +%$% yang menyatakan bahwa 1 tersebut hanya dapat c.
diserahkan kepada instansi pemohon atas kuasa yang ditunjuknya. Penyimpangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak sebagai berikutD $" 1es emenpora !>&" mengajukan surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dengan mengatasnamakan &enpora tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari &enpora. +" 1es emenpora !>&" bersama epala Biro Perencanaan emenpora7PP !5" menyajikan data dan dokumen yang tidak benar sebagai syarat kelengkapan persetujuan kontrak tahun jamak dan revisi 3(-4 tahun +%$% yaitu sebagai berikutD
8
a" &enafsirkan ementerian
secara P*
sepihak
bahwa
pernyataan
@pembangunan
5irektur
PB4
tersebut
dapat
dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran untuk beberapa bangunan yang pelaksanaan konstruksi fisiknya diperkirakan lebih dari $+ bulanA. Tanpa konfirmasi kepada ementerian P*, 1es emenpora menafsirkan bahwa yang dimaksud pernyataan tersebut adalah seluruh pembangunan fisik gedung dan lapangan serta infrastruktur dilaksanakan melalui satu kontrak tahun jamak. b" 5alam rangka revisi 3(-4, menyajikan data volume keluaran yang tidak sesungguhnya yaitu yang seharusnya volume yang akan dibangun turun dari semula $%F.00 m+ menjadi $%%.2F m+, tetapi justru menyajikan volume itu seolah-olah naik dari semula $%F.00 m+ menjadi $+$.%2: m+. " 5irektur enderal (nggaran !(3" setelah melalui proses berjenjang dari asie II G- !3/", asubdit II G !1" dan 5irektur II !5P/" memberikan masukan, data dan informasi yang tidak benar kepada pejabat di atasnya dalam proses pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi 3(-4 emenpora tahun +%$% dan dalam proses persetujuan kontrak tahun
jamak.
Pemberian
masukan
dilakukan
dengan cara
menyampaikan #ota 5inas. #ota 5inas tersebut berisi antara lainD @&engingat permohonan persetujuan ontrak Tahun amak !multiyears contract" tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan P1)# dalam rangka pembinaan atlit !olahragawan" yunior maupun senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat dipertimbangkan untuk disetujui. &engingat revisi perubahan volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga !karena pertimbangan 5B dan E1B" berhubungan dengan persetujuan kontrak tahun jamak, maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui.A #ota 5inas dengan isi yang sama juga disampaikan secara berjenjang dari asubdit II
9
G kepada 5irektur (nggaran II, dari 5irektur (nggaran II kepada 5irjen (nggaran dan dari 5irjen (nggaran kepada &enteri euangan. " &enteri euangan !(5>&" setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari asie II G-, asubdit II G, 5irektur II
dan
5irjen
(nggaran,menyetujui
pemberian
dispensasi
keterlambatan pengajuan usulan revisi 3(-4 emenpora +%$%, meskipun Pasal +% !$" P& $F%7+%$% tentang Tata 9ara 3evisi (nggaran
Tahun
+%
%$menetapkan
bahwa
@Batas
akhir
penerimaan usul revisi anggaran untuk (PB# T( +%$% ditetapkan tanggal $0 )ktober +%$% untuk revisi anggaran pada 5(.A 1ebagai syarat pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak kepada &enteri euangan, 3( 4 P1)# harus diubah untuk menunjukkan adanya kegiatan lebih dari satu tahun anggaran. (tas dasar itu, 1es emenpora harus mengajukan usulan perubahan 3(4. #amun karena batas waktu pengajuan revisi telah dilampaui,
maka
1es
emenpora
meminta
dispensasi
keterlambatan pengajuan revisi 3( 4 dimaksud pada tanggal $6 #ovember +%$%. &enteri euangan menyetujui permintaan dispensasi ini pada tanggal $ 5esember +%$% dengan disposisi @1elesaikanA pada surat usulan dimaksud. &enteri euangan !(5>&" menyetujui hal tersebut setelah mendapat masukan secara berjenjang dari asubdit II G, 5irektur (nggaran II, dan 5irjen (nggaran berupa #ota 5inas yang berisi antara lainD @&engingat revisi perubahan volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga !karena pertimbangan 5B dan E1B" berhubungan dengan persetujuan kontrak tahun jamak,maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujuiA. 0" &enteri euangan !(5>&" setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari asie II G-, asubdit II G, 5irektur II dan 5irjen (nggaran, menyetujui kontrak tahun jamak meskipun persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 0, dan Pasal $+ P& 067+%$% tidak terpenuhi.
10
a" &enteri euangan !(5>&" menyetujui kontrak tahun jamak meskipun permohonan persetujuan kontrak tahun jamak ditandatangani oleh >& selaku 1es emenpora dengan
mengatasnamakan
&enpora
tanpa
ada
pendelegasian wewenang dari &enpora. b" &enteri euangan !(5>&" tidak mengetahui dan tidak membaca surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak yang diajukan emenpora karena surat tersebut didisposisi oleh 1ekjen ementerian euangan !&P#" langsung kepada 5irjen (nggaran. c" &enteri euangan !(5>&" menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan emenpora meskipunD !i" tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 0 !+" P& 067+%$% yaitu adanya rekomendasi dari instansi teknis fungsional yang menyatakan kelayakan atas kontrak tahun jamak yang akan dilakukan< !ii" tidak memenuhi Peraturan &enteri Pekerjaan *mum #o 0 tahun +%%: pada B(B III.(.$.f
yang
mensyaratkan
bahwa
@Pembangunan
Eedung #egara yang pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai
kontrak
tahun
jamak
!multiyears
contract",
program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari &enteri euangan setelah memperoleh Pendapat Teknis dari &enteri Pekerjaan *mumA. *ntuk memenuhi persyaratan tersebut, yang ada hanyalah pendapat teknis yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu 5irektur Penataan Bangunan dan 4ingkungan ementerian Pekerjaan *mum. 1esuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan &enteri Pekerjaan *mum 07P3T7&7+%%: pejabat yang berwenang memberikan Pendapat Teknis adalah &enteri Pekerjaan *mum. d" Pada tanggal $ 5esember +%$%, &enteri euangan !(5>&" menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan
11
emenpora sebelum memastikan bahwa persyaratan revisi 3(-4 sebagaimana dimaksudkan dalam pasal $+ !+" P& 067+%$% dan sejalan dengan pasal $ ** #o. $:7+%%,
telah
menunjukkan
terpenuhi.
bahwa
3evisi
3(-4
pekerjaan yang
yang
diajukan akan
dibiayai lebih dari $ !satu" tahun anggaran baru disetujui oleh 5irjen (nggaran pada tanggal 6 5esember +%$%. &enteri euangan !(5>&" memberikan persetujuan kontrak tahun jamak setelah mendapat masukan secara berjenjang dari asubdit II G, 5irektur (nggaran II, dan 5irjen (nggaran, berupa #ota 5inas yang berisi antara lainD @&engingat permohonan persetujuan ontrak Tahun amak !multiyears contract" tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
pembangunan
P1)#
dalam
rangka
pembinaan atlit !olahragawan" yunior maupun senior, maka 6"
persetujuan
kontrak
tahun
jamak
dapat
dipertimbangkan untuk disetujui.A &elanggar ketentuan dalam Pasal : butir !$" huruf c P& $F%7+%$% tentang Tata 9ara 3evisi (nggaran Tahun +%$% bahwa revisi anggaran tidak boleh mengurangi volume keluaran !output" egiatan
Prioritas
#asional
atau
Prioritas
ementerian
#egara74embaga. :" Tidak sesuai dengan Peraturan &enteri Pekerjaan *mum #o 0 tahun +%%: pada B(B III.(.$.f yang menyatakan bahwa @Pembangunan
Eedung
#egara
yang
pelaksanaan
pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak !multiyears contract", program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari &enteri euangan setelah memperoleh Pendapat Teknis dari &enteri Pekerjaan *mumA. 5irektur PB4 ementerian P* !E/" menerbitkan Pendapat Teknis pembangunan P1)# /ambalang dengan pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran
12
pada
tanggal
++
)ktober
+%$%,
yang
tidak
menjadi
kewenangannya dan tidak pernah ada pelimpahan wewenang dari &enteri P*. F" Tidak sesuai dengan 4ampiran Peraturan &enteri Pekerjaan *mum #o 07P3T7&7+%%: tahun +%$%, yaituD !a" Pada B(B III, Bagian ( angka $ huruf eD Penyusunan pembiayaan bangunan gedung #egara didasarkan pada standar harga per-m+ tertinggi bangunan gedung negara yang berlaku. *ntuk penyusunan program dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung #egara yang belum ada standar harganya atau memerlukan penilaian khusus, harus dikonsultasikan kepada Instansi teknis setempat. !b" Pada B(B IH, Bagian BD 1tandar harga satuan tertinggi pembangunan gedung #egara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten7kota oleh Bupati7>alikota setempat, khusus untuk Provinsi 5I ditetapkan oleh Eubernur. +. Pasal yang dilangggar terkait hukuman yang diterima pelaku a. Pasal + ayat $ atau pasal *ndang-undang #omor $ tahun $222 sebagaimana diubah dengan ** #omor +% tahun +%%$ tentang Pemberantasan
Tindak
Pidana
orupsi
tentang
perbuatan
memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara< sedangkan pasal mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara. (ncaman pidana dari pelanggaran pasal tersebut adalah maksimal +% tahun penjara dengan denda paling banyak 3p$ miliar. b. Pasal $+ huruf a atau huruf b atau pasal $$ ** no $ tahun $222 sebagaimana telah diubah menjadi ** no +% tahun +%%$ tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 00 ayat $ ke-$ */P. Pasal tersebut mengatur tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat -+% tahun dan pidana denda 3p+%%-3p$ miliar.
13
c. Pasal $$ *ndang-*ndang Pemberantasan Tindak Pidana orupsi junto Pasal 6 ayat $ */P dan dia diganjar hukuman ,0 tahun penjara, denda 3p +0% juta atau diganti dengan 6 bulan kurungan. 2.3 &en#s !"ru's# Pa(a !asus Ham$alang asus yang melibatkan mantan menpora ini adalah kasus
penyuapan yang mana penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada
penyalahgunaan
wewenang
memungkinkan
dimasukkannya
penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan tujuan pribadi dan nepotisme ke dalam korupsi. /al ini dapat dibuktikan sebagai berikut D •
1ebab
hakim
ketua
menyalahgunakan
menilai
(ndi
kewenangannya
dengan
sebagai
sengaja
&enpora
telah dalam
pengurusan proyek /ambalang. 5imana sebagai &enpora, (ndi adalah pengguna anggaran sekaligus pemegang otoritas kekuasaan pengelolaan keuangan negara di emenpora serta memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran. •
(ndi &allarangeng, telah memberi keleluasaan terhadap adiknya 9hoel
&allarangeng
untuk
berhubungan
dengan
pejabat
emenpora.1ehingga 9hoel ikut terlibat dalam pengurusan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan 1ekolah )lah 3aga #asional !P1)#". 5alam kasus korupsi yang melibatkan mantan menpora ini maka ciri ciri korupsi yang terkait dengan kasus korupsi tersebut adalah sebagai berikut D •
&enurut )e( Husse#n Alatas mengungkapkan bahwa ciri ciri yang terkait dengan kasus ini berbentuk 1uatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. 1eseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang
menyalahgunakan
wewenangnya
golongan, atau kelompoknya.
14
untuk
kepentingan
pribadi,
•
5alam kasus korupsi yang melibatkan mantan menpora ini maka jenis korupsi ini tergolong kepada jenis D Mercenery corruption, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan ! Benveniste*.
•
5alam kasus korupsi yang melibatkan mantan menpora ini maka tipe korupsi yang tergolong adalah sebagai berikut D &enurut )e( Husse#n Alatas
adalah
orupsi
transaktif
!transactive
corruption)
yaitu
menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua duanya. /al ini terbuktiD 5engan terjadinya hubungan timbal balik menguntungkan pihak lain dan dia sendiri dengan merugikan keuangan negara sebesar 3p 6,2$ miliar. •
&enurut +#t" Tan,# adalah orupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam !insiders information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan. /al ini terbuktiD 5alam hal ini (ndi sebagai pejabat memegang kekuasaan otoritas pengelolaan keuangan negara serta sebagai pengguna anggaran sehingga sebagai pejabat yang terkait dalam hal ini (ndi memiliki pengetahuan tentang bagaimana anggaran yang digunakan sehingga menguntungkan pihak lain dan dirinya sendiri dengan merugikan keuangan negara sebesar 3p 6,2$ miliar, seperti yang telah diuraikan pada pokok pembahasan masalah pada +.+. 5alam kasus korupsi yang melibatkan mantan menpora ini maka faktor
penyebab yang terkait dengan kasus ini adalah sebagai berikut D •
GONE Theory yang dikemukakan oleh &a-k B"ul"gne dibagi menjadi yaituD $. Greeds !keserakahan"D berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
15
+. Opportunities !kesempatan"D berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. . Needs !kebutuhan"D berkaitan dengan faktor faktor yang dibutuhkan oleh individu individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. . Exposures
!pengungkapan"D
berkaitan
dengan
tindakan
atau
konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. 2. Hukuman Untuk An(# Mallarangeng %ang Telah D# +"n#s Pengadilan Tindak Pidana orupsi !Tipikor" menjatuhkan vonis
hukuman tahun penjara, dan denda 3p +%% juta serta subsidar + bulan kurungan kepada mantan &enteri Pemuda dan )lahraga !&enpora" (ndi &allarangeng dalam
kasus
tindak pidana korupsi
proyek Pusat
Pendidikan Pelatihan dan 1ekolah )lahraga #asional !P1)#" di /ambalang, Bogor. &enurut hakim ketua /aswandi terdakwa (ndi &allarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama5alam putusan tersebut, hakim ketua menilai (ndi dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai &enpora dalam pengurusan proyek /ambalang.5imana sebagai &enpora, (ndi adalah pengguna anggaran sekaligus pemegang otoritas kekuasaan pengelolaan keuangan negara di emenpora serta memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran. (tas perbuatan tersebut (ndi telah menguntungkan
pihak
lain,Proyek P1)# telah merugikan keuangan negara 3p 6,2$ miliar.(ndi melanggar Pasal jo Pasal $F ** #o $ Tahun $222 tentang Pemberantasan Tindak Pidana orupsi sebagaimana diubah dengan ** #o +% Tahun +%%$ jo Pasal 00 ayat !$" ke $ jo Pasal 60 ayat !$" */Pidana. 1elain itu, &ajelis /akim menilai, mantan &enteri Pemuda dan )lahraga, (ndi &allarangeng, telah memberi keleluasaan terhadap adiknya
9hoel
&allarangeng
untuk
16
berhubungan
dengan pejabat
emenpora.1ehingga 9hoel ikut terlibat dalam pengurusan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan 1ekolah )lah 3aga #asional !P1)#". 5alam putusan juga disebutkan, bahwa (ndi telah memberikan kemudahan
akses
kepada
9hoel
&allarangeng
di
kantor
emenpora.emudahan akses tersebut seperti adanya eleluasaan bagi 9hoel untuk menggunakan ruang kerja (ndi di lantai $% gedung emenpora untuk melakukan pertemuan dengan pejabat emenpora dan calon pemenang.&ajelis hakim Pengadilan Tindak Pidana orupsi juga menyebutkan
membengkaknya
anggaran
proyek
pembangunan
/ambalang, disebabkan oleh keinginan (ndi &allarangeng untuk mengubah
konsep
bangunan
&ajelis
hakim
mengatakan
(ndi
&allarangeng telah memerintahkan 1esmenpora >afid &uharam untuk melakukan pemaparan proyek dengan desain master plan baru. emudian dilakukan pertemuan membahas perombakan design baru seperti konsep bangunan, luas tanah dan gedung, yang berlangsung di lantai $% Eedung emenpora. 5alam pertemuan tersebut dihadiri oleh >afid, 5eddy usdinar, 3io >ilarso, 4isa 4ukitawati Isa, &uhammad (rifin, (sep >ibowo dan (nggraeni 5ewi usumastuti.(kibatnya, anggaran proyek /ambalang yang semula 3p $+0 miliar terus bertambah. /ingga tahun +%$%, anggaran tersebut meningkat mencapai 3p +:0 miliar. #amun, pada akhirnya anggaran tersebut membengkak drastis menjadi total 3p +,0 triliun, sehingga negara mendapat kerugian keuangan negara senilai 3p 6,2$ miliar. 2./ 0ara Pen-egahan !asus !"ru's# Terka#t !asus An(# Mallarangeng 5irektur Pusat ajian (nti-orupsi !Pukat" *niversitas Eadjah
&ada !*E&" ainal (rifin &uchtar menyampaikan bahwa dalam menyikapi penetapan tersangka salah satunya P yang menjerat (ndi &allarangeng sewaktu menjabat &enteri Pemuda dan )lahraga yang berasal dari Partai 5emokrat. &enurut ainal, pendanaan tersebut biasanya digunakan untuk biaya operasional partai, terutama pada saat pemilihan umum. Pada saat itu, partai harus mengeluarkan anggaran besar untuk kampanye.
17
&enurut ainal, kasus tersebut menunjukkan pemerintah gagal dalam membangun sistem untuk mencegah pejabat negara melakukan korupsi dan penyusunan anggaran belanja negara yang terlalu longgar sehingga menjadi celah bagi parpol untuk memainkan anggaran. emudian, sistem pengawasan yang tidak baik. 1ampai ada upaya pemerasan itu menunjukkan pengawasan tidak dilakukan secara detail,J kata ainal saat dihubungi Kompas.com, amis !727+%$". 5ari pemaparan ainal, maka didapatkan cara mencegah kasus korupsi tersebut yang pertama pemerintahan harus berhasil dalam membangun sistem untuk mencegah pejabat negara melakukan korupsi, seperti halnya dari awal untuk memilih para menteri tidak berpatokan dari latar belakang partai politik saja namun lihatlah dari potensi sumber daya manusia yang dimilikinya dan dalam penyusunan anggaran belanja negara serta sistem pengawasannya harus diperketat baik dalam segi peraturan pengeluaran maupun pemasukan dana sehingga tidak terjadi permainan anggaran bahkan pemerasan yang terjadi.
BAB III PENUTUP 3.1 #m'ulan
asus korupsi di Indonesia memang sudah banyak ditemui. asus korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat yang memiliki jabatan penting di pemerintahan. 1alah satunya adalah mantan &enteri Pemuda dan )lah 3aga !menpora" yaitu (ndi &allarangeng. Pengadilan Tindak Pidana orupsi !Tipikor" menjatuhkan vonis hukuman tahun penjara, dan denda 3p +%% juta serta subsidar + bulan kurungan kepada mantan &enteri Pemuda dan )lahraga !&enpora" (ndi &allarangeng dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan 1ekolah )lahraga #asional !P1)#" di /ambalang, Bogor.(tas perbuatan tersebut (ndi telah menguntungkan
18
pihak lain,Proyek P1)# telah merugikan keuangan negara 3p 6,2$ miliar. (ndi melanggar Pasal jo Pasal $F ** #o $ Tahun $222 tentang Pemberantasan Tindak Pidana orupsi sebagaimana diubah dengan ** #o +% Tahun +%%$ jo Pasal 00 ayat !$" ke $ jo Pasal 60 ayat !$" */Pidana. 3.2 aran
5iharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran dari makalah yang telah penulis buat agar makalah ini dapat lebih baik lagi
DATAR PUTA!A
(yu, risna. +%$. asus orupsi /ambalang !)nline". (vailableD httpD77risnayucoratcoret.blogspot.co.id7+%$7%$7kasus-korupsi-hambalang.html. 5iakses pada tanggal $ (pril +%$: Pukul $6.+2 >IT(. Paguci, sutomo. +%$+. Pasal *ntuk (ndi &alarangeng !)nline". (vailableD httpD77www.kompasiana.com7sutomo-paguci7pasal-untuk-andimallarangengK00$Fc%2aa$$ac$%b602+f . 5iakses pada tanggal $ (pril +%$: Pukul $6.+2 >IT(. Icha 3astika. +%$+. P Tetapkan (ndi &allarangeng Tersangka /ambalang !)nline".
(vailableD
19
http://nasional.kompas.com/read/2012/12/06/19065844/KPK.Teta pkan.ndi.!allaran"en".Tersan"ka.#am$alan" . 5iakses pada tanggal $ (pril +%$:. Pukul $6.2 >IT(. /ahanusa, Eerlan. +%$. &akalah asus /ambalang !)nline". (vailableD httpsD77www.slideshare.net7gerlanhahanusa7makalah-fi;-kasus-hambalang. 5iakses pada tanggal $ (pril +%$: Pukul $6.0 >IT(. >ardah,
Cathiyah.
+%$.
(ndi
&alarangeng
di
vonis
tahun
penjara. httpD77www.voaindonesia.com7a7andi-mallarangeng-divonis--tahun penjara-7$26%0$.html. 5iakses pada tanggal $ (pril +%$: Pukul $6.00 >IT(
20
