NAMA : ZAINAL ABIDIN NIM
: 12030117420103
Kelas
: B
ANALISA KASUS HAMBALANG
Proyek Hambalang awalnya bernama Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang yang dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2004. Namun namanya berubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional di tahun 2007 setelah ditangani Kemenpora. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dalam Republika (2012) menjelaskan tujuan dilaksanakannya proyek hambalang adalah atas dasar keinginan untuk meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia terus dilakukan berbagai sarana dan prasarana pun dibangun di bangun untuk membina atlet-atlet elit maupun komunitas komun itas sekolah olahraga olahra ga di tingkat nasional. Proyek Hambalang diawali pembangunan fisik berupa masjid, asrama, infrastruktur, turap lapangan sepak bola dan pagar dimulai pada 2006. Lanjutan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) mulai dilaksanakan tahun 2010. Adanya perubahan masterplan yang telah disempurnakan ini pun membuat anggaran proyek Hambalang membengkak dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,175 triliun. Berdasarkan penyelidikan KPK tahun tahu n 2012 20 12 anggaran proyek Hambalang sudah membengkak menjadi Rp 2,5 triliun. Menurut Sekretaris Kemenpora, Yuli Mumpuni dalam Republika (2012) menjelaskan bahwa membengkaknya anggaran proyek Hambalang dikarenakan adanya perubahan fungsi yang tadinya hanya untuk sekolah olahraga menjadi sarana untuk pembinaan dan latihan atlet Indonesia ke depan. Adapun tambahan venue yang akan berdiri di kompleks Hambalang antara lain GOR Serbaguna, tennis indoor, basket indoor, kolam renang, hall angkat besi dan angkat beban, hall senam dan gulat, gu lat, lapangan latihan atletik atlet ik hingga taman parkir. parkir . Sementara itu Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Forum Indonesia Untuk Transparancy (FITRA) Ucok Sky Khadafi dalam Republika (2012), mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki data kerugian k erugian bangunan proyek pro yek yang rubuh. Nilai kerugian mencapai mencap ai Rp 753 miliar dari total nilai proyek senilai Rp 1,2 triliun. Rp 253 miliar untuk pembangunan lanjutan fisik Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 2010 dan Rp 500 miliar pada 2011 untuk pengadaan sarana olahraga pendidikan, pelatihan pel atihan dan sekolah olahraga olah raga nasional Hambalang. Menurut Menur ut Ucok, kerugian keru gian itu merupakan uang negara yang sudah dikeluarkan sejauh ini dalam membangun Hambalang. Nazaruddin dalam kompas.com mengatakan bahwa ada aliran dana dari proyek Hambalang ke Anas. Menurut Nazaruddin dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dollar AS tersebut berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang. Selain itu, Nazaruddin juga mengungkapkan bahwa Anas membantu penyelesaian sertifikat lahan Hambalang yang sejak lama bermasalah. Berkat jasa Anas melobi Badan Pertanahan Nasional , Joyo Winoto, sertifikat lahan itu selesai diurus.
Berdasarkan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Jakarta Rimanews (2012), ditemukan beberapa kejanggalan pada kasus proyek hambalang. Kejanggalan tersebut antara lain: 1. Peningkatan skala proyek Hambalang dibuat tergesa-gesa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. Pada mulanya, rencana awal proyek Hambalang hanya bersifat sekolah olahraga nasional yang anggarannya telah disetujui DPR sebesar Rp 125 miliar di masa Adhyaksa Dault yang kala itu menjabat sebagai Menpora. Namun proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terkendala oleh masalah kepemilikan lahan, dan oleh karenanya, anggaran Rp 125 miliar itu pun kala itu tidak bisa dicairkan. 2. Di era Menpora Andi Alfian Malarangeng Proyek Hambalang akhirnya dapat dilaksanakan, namun dengan memperluas atau merubah rencana proyek yakni dari rencana semula sebagai sekolah olahraga Nasional diubah menjadi pusat olahraga Nasional dengan penambahan pen ambahan anggaran dari Rp 125 1 25 miliar menjadi Rp 1,2 triliun. triliu n. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa proyek Hambalang ini ternyata sudah membengkak menjadi Rp 2,5 triliun. Bukan lagi Rp 1,2 triliun seperti semula sebagaimana yang selama ini diberitakan. Bambang menjelaskan, dalam proyek Hambalang, KPK juga menelusuri dua poin penting. Pertama soal pengadaan barang, dan kedua soal konstruksi. Dari angka sebesar Rp 2,5 triliun itu, yang paling banyak tersedot untuk pengadaan barang, besarannya mencapai Rp 1,4 triliun. Sedangkan pengadaan konstruksinya hanya mencapai Rp 1,1 triliun. 3. Sebagian anggota Komisi Olahraga DPR mengaku tak mengetahui peningkatan skala proyek Hambalang dari sekolah atlet senilai Rp 125 miliar menjadi pusat olahraga bernilai Rp 1,2 triliun dengan anggaran multi-tahun. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng membengkaknya dana sudah disetujui oleh DPR. 4. Ada pembicaraan soal Hambalang antara Menteri Andi Alfian Mallarangeng dan terpidana Wisma Atlet M. Nazaruddin, Koordinator Anggaran Komisi Olahraga Angelina Sondakh, serta Ketua Komisi Olahraga Mahyudin pada 10 Januari 2010. Namun pengakuan Nazarudin ini telah dibantah oleh semua yang hadir pada pertemuan tersebut. 5. Lahan Hambalang yang labil dipaksakan menopang proyek besar. Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi dalam Republika (2012) mengatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPK 2009 seharusnya pembangunan dilakukan di Sentul, tetapi entah mengapa pembangunan tersebut justru dipindahkan dipindahk an ke Hambalang. 6. Pengurusan sertifikat melibatkan Anas Urbaningrum yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat meminta anggota Komisi Pemerintahan Ignatius Mulyono, yang dekat dengan Kepala BPN Joyo Winoto. Hasilnya, dalam waktu kurang dari sebulan, sertifikat selesai padahal surat tanah ini tidak selesai diurus sejak 2004. 7. Diduga ada kolusi dalam subkontrak pemegang proyek PT Adhi Karya dengan PT Dutasari Citralaras karena PT Dutasari Citralaras dimiliki kader Demokrat Munadi
Herlambang, Atthiyah Laila (istri Anas), dan orang dekat Anas, Machfud Suroso. KPK meragukan PT Dutasari Ciptalaras memiliki kemampuan menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam menggarap proyek pembangunan komplek olahraga terpadu di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun seharusnya disubkontrakkan kepada perusahaan yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus. 8. Adhi Karya mensubkontrakkan sebagian pekerjaan ke Dutasari untuk pekerjaan yang bukan keahlian Dutasari, sehingga Dutasari mensubkannya lagi ke PT Bestindo Aquatek Sejahtera yang mendapatkan proyek pengolahan air limbah domestik di lahan Hambalang dari tender yang digelar oleh PT Dutasari Citralaras. Dan PT. Kurnia Mutu, yang menyuplai pipa tembaga untuk pendingin ruangan di kompleks Hambalang. 9. Nazar beberapa kali menyatakan ada fee Rp 100 miliar dari Adhi Karya yang mengalir ke DPR dan untuk membiayai pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat di Kongres Bandung. 10. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Keuang an (PPATK) telah menyerahkan 10 Laporan Hasil Analisis (LHA) proyek Hambalang kepada KPK. Dari 10 LHA tersebut, PPATK banyak mencatat transaksi mencurigakan yang terjadi dalam proyek tersebut. Bahkan dari data terakhir PPATK menemukan 23 transaksi mencurigakan dalam 10 LHA tersebut. Menurut peneliti ICW, Febri Diansyah, kejanggalan lainnya apabila ditinjau dari aspek profesionalitas dunia konstruksi adalah diduga adanya kualitas spesifikasi konstruksi bangunan di bawah standar. Hal ini terjadi karena pengerjaan proyek Hambalang yang dikerjakan oleh KSO PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya, disubkontrakkan hingga beber apa lapis. Subkontraktor diketahui mencapai 17 perusahaan, termasuk PT Dutasari Citralaras yang mensubkan lagi ke PT Bestido dan PT Kurnia Mutu. Pensubkontrakan berlapis ini akan mengakibatkan inefisiensi dan menyulitkan dalam koordinasi pekerjaan. Serta diragukan bahwa standar prosedur dan hasil kerja yang ditetapkan oleh kontraktor utama akan sampai pada subkontraktor pada p ada lapis paling bawah. Owner untuk pekerjaan proyek pemerintah hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Yang ada, mungkin adalah “subkontraktor “subkontraktor titipan” (yang tidak dikenal secara legal). Semua subkontraktor yang bekerja dibawah kendali kontraktor utama adalah spesialis di bidangnya. Jadi sebenarnya hanya sedikit yang dikerjakan langsung oleh kontraktor utama. Tetapi kontraktor utama tetap bertanggung jawab penuh kepada owner atas semua pekerjaan, termasuk yang dikerjakan oleh subkontraktor. Sedangkan pada proyek Hambalang, seorang petugas keamanan proyek Adhi Karya, Apay, menyatakan PT Dutasari merupakan subkontraktor di Bukit Hambalang. “Dutasari itu mer upakan upakan subkontraktor seluruh proyek Hambalang,“ kata Apa y. Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan adalah tindakan yang tidak ti dak dapat dibenarkan dalam dunia professional konstruksi. Hal ini berlaku, baik bagi kontraktor utama maupun subkontraktor. Baik itu di proyek pemerintah maupun di proyek swasta. Hal ini berkaitan dengan etika profesionalisme dalam pekerjaan konstruksi. Pihak yang mensubkontrakkan pekerjaan secara keseluruhan tak ubahnya seperti broker, yang tidak mempunyai keahlian spesifik di bidangnya.
Data tentang PT Dutasari Ciptalaras sendiri susah ditemukan. PT Dutasari Ciptalaras bergerak di bidang apa juga tidak diketahui. Beberapa rekanan subkontraktor subkontrakto r tingkat nasionalpun tidak memiliki database datab ase PT. Dutasari Ciptalaras. PT. Dutasari Ciptalaras pun tidak memiliki website perusahaan di internet.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad membantah tudingan lembaganya kesulitan menangani kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, pihaknya sekadar menginginkan bukti-bukti yang dimiliki lengkap, sehingga status penanganan kasus Hambalang naik ke tingkat penyidikan. Anas Urbaningrum membantah tudingan bahwa dia terlibat dalam kasus Hambalang. Ia mengatakan hal itu setelah melantik pengurus Partai Demokrat Aceh. Anas meminta agar kader Demokrat tidak terpengaruh (Koran TEMPO, 2012). A. PRINSIP FRAUD 1. Segitiga Fraud a. Tekanan atau Dorongan
Tekanan atau dorongan (motivasi) mengacu pada sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi seseorang sehingga mengakibatkan orang tersebut memiliki kebutuhan yang sangat mendesakyang akhirnya mendorong seseorang tersebut untuk melakukan fraud . Kelangsungan hidup sosial dan politik juga memberikan dorongan dalam bentuk motif egosentris dan ideologis. Terkadang seseorang melakukan kecurangan untuk bertahan hidup secara politis po litis atau untuk kekuasaan. kekuas aan. Anas Urbaningrum yang mengikuti pemilihan ketua partai Demokrat membutuhkan dana yang cukup banyak untuk mengikuti pemilihan tersebut. Selain itu, Anas juga memiliki keinginan untuk mendapat posisi yang bergengsi sebagai anggota DPR. Kedua hal tersebut, diduga menjadi motivasi Anas untuk memperoleh uang dengan jumlah yang cukup besar dengan waktu yang cepat. Anas Urbaningrum menggunakan uang tersebut untuk membayar hotel, sewa mobil para pendukungnya, membeli handphone BlackBerry, jamuan para tamu, dan untuk hiburan dalam kongres demokrat. b. Kesempatan (Opportunity )
Menurut penelitian Cressey, pelaku fraud selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Pelaku biasanya memiliki pengetahuan mengenai kelemahan dari perusahaan dan kesempatan yang diperoleh karena pelaku berada dalam posisi yang dipercaya. Sehingga ketika motivasi diiringi dengan peluang, maka potensi terjadinya fraud akan semakin meningkat. Ide pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) sudah direncanakan sejak zaman Menteri Menter i Pemuda dan Olahraga yang dijabat oleh Adhyaksa Daily, dimana pembangunan sulit terealisasi karena persoalan sertifikasi tanah. Namun pada saat Menpora dijabat Andi Alfian Malarangeng proyek hambalang terealisasi. Tender yang dimenangkan oleh PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya sudah diatur oleh Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin, dan Angelina Sondakh. Andi Mallarangeng berada dalam posisi yang dipercaya sebagai Menpora, tetapi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan beberapa oknum lain. Andi dengan
sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menpora dalam pengurusan proyek Hambalang. Hambalan g. Dimana sebagai Menpora, Andi adalah pengguna pen gguna anggaran an ggaran sekaligus sekal igus pemegang otoritas kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran. c. Rasionalisasi Kebanyakan pelaku fraud tidak tidak memiliki catatan kriminal. Bahkan penjahat kerah putih biasanya memiliki kode etik pribadi. Pelaku membenarkan tindakan yang secara obyektif bersifat kriminal dengan membenarkan kejahatan mereka dipengaruhi keadaan mereka. Anas urbaningrum berusaha membenarkan atas tindakan yang salahdengan memberikan alasan-alasan yang masuk akal untuk kepentingan partai. Menpora Andi Mallarangeng telah memberi keleluasaan terhadap adiknya Choel Mallarangeng untuk berhubungan dengan den gan pejabat Kemenpora. Sehingga Choel ikut terlibat dalam pengurusan pengur usan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON). Kemudahan akses tersebut seperti adanya keleluasaan bagi ba gi Choel untuk menggunakan ruang kerja Andi di lantai 10 gedung Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan pejabat Kemenpora dan calon pemenang. Akibatnya, anggaran proyek Hambalang yang semula Rp 125 miliar terus bertambah. Hingga tahun 2010, anggaran tersebut meningkat meningk at mencapai Rp 275 miliar. Namun, pada akhirnya anggaran tersebut membengkak drastis menjadi menjad i total Rp 2,5 triliun, sehingga negara mendapat kerugian keuangan negara senilai Rp 464,391 miliar. 2. Profil Pelaku Fraud Dalam kasus Hambalang, beberapa pelaku kunci yang terlibat dalam korupsi ini,
antara lain : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Muhammad Nazarrudin : bendahara umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum : Ketua Umum DPP Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng : Menteri Pemuda dan Olah Raga (MENPORA) Wafid Muharram : Sekretaris MENPORA Deddy Kusdinar : Kepala Biro Keuangan Rumah Tangga Menpora Andi Zulkarnain Mallarangeng : pejabat PT. Adi Karya
B. SKEMA FRAUD 1. Karakteristik Karakteristik Kategori Skema
Analisis karakteristik skema fraud dari kasus Hambalang adalah sebagai berikut : 1. Pelaku Fraud Dalam skema korupsi, pelaku fraud bisa siapa saja tetapi setidaknya selalu ada dua pihak yang terlibat. terlib at. Dalam kasus ini, skema korupsi dilakukan oleh banyak b anyak pihak baik dari pihak eksekutif, legislatif, dan pihak-pihak lain dari perusahaan yang bekerjasama dalam proyek.
2. Ukuran Kecurangan Statistik RTTN pada tahun 2008 menunjukkan rata-rata kerugian akibat kecurangan korupsi adalah $250.000 dan termasuk kategori medium. Namun, dalam kasus ini kerugian yang terjadi cukup besar karena kerugian yang ditanggung mencapai Rp 463,67 miliar atau sekitar $35 juta. 3. Frekuensi Kecurangan Beberapa fraudster terkadang terkadang melakukan lebih dari satu jenis kecurangan. Skema fraud korupsi termasuk kecurangan dengan frekuensi medium, yaitu sebesar 30%. Namun, untuk kasus ini frekuensinya cukup besar. 4. Motivasi Kecurangan korupsi sering didorong oleh motif bisnis (ekonomi), seperti skema suap untuk mendapatkan akses ke pasar yang sulit diakses. Motif politik juga bisa dikaitkan dengan kecurangan korupsi. Motivasi pihak eksekutif, legislatif, dan pihak KSO-AW adalah personal pressure dan bisnis. Personal pressure diantaranya tercermin pada tindakan Anas Urbaningrum yang menggunakan hasil korupsi untuk memuluskan jalan dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Untuk bisnis terlihat pada tindakan pemberian tidak sah oleh pihak KSO-AW, yaitu Teuku Bagus Mukhamad Noor (sebagai Kepala Divisi Konstruksi Jakarta I) dan M Arief Taufiqurahman (sebagai Manajer Pemasaran sekaligus Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor). 5. Materialitas Kategori kecurangan berbeda dalam hal materialitas. Korupsi bisa menjadi fraud dengan kategori material, terutama untuk kecurangan di atas biaya rata-rata kecurangan korupsi. Namun, bisa juga tidak material tergantung pada ukuran organisasi. Kecurangan korupsi pada kasus Hambalang termasuk material dikarenakan mencapai Rp 463,67 miliar atau sekitar $35 juta. 6. Benefactor Kecurangan korupsi menguntungkan pelaku kecurangan dan diklasifikasikan sebagai kecurangan orang dalam terhadap organisasi. 7. Ukuran Perusahaan Korban Ukuran korban pada kasus Hambalang termasuk besar karena kasus ini merugikan negara dalam jumlah yang besar, serta merugikan banyak pihak. 2. Skema Korupsi Dalam kasus Hambalang, fraud yang terjadi dikategorikan sebagai skema korupsi. Skema korupsi terbagi dalam 4 sub kategori yaitu konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi. a. Konflik Kepentingan Konflik kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomi atau pribadi yang dirahasiakan dalam suatu transaksi sehingga berdampak negatif terhadap perusahaan. Beberapa hal yang yang terkait dengan konflik kepentingan dalam kasus ini diuraikan sebagai berikut.
Anas mempunyai kepentingan menjadi ketua umum fraksi demokrat Perusahaan pelaksana tender (Adhi Karya) memiliki hubungan dekat dengan Anas.
Membatasi persaingan dengan mengatur proses pra-kualifikasi dan memberikan informasi penting dan rahasia sehingga walaupun dilakukan tender, akan dimenangkan oleh pihak yang diinginkan. - Sesmenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi konstruk si dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003. - Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora tersebut dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan seperti diatur dalam PP 60 Tahun 2008. - Proses evaluasi pra-kualifikasi dan teknis terhadap penawaran calon rekanan tidak dilakukan oleh panitia pengadaan, tetapi diatur oleh rekanan yang direncanakan akan menang.
b. Penyuapan Penyuapan didefinisikan sebagai menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi keputusan bisnis/tindakan seseorang. Skema suap yang terdapat dalam kasus Hambalang tergolong dalam kecurangan lelang (bid rigging ). ). Kecurangan lelang (bid rigging ) adalah kecurangan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu yang dilatarbelakangi akan adanya pemberian sesuatu yang bernilai dari penyedia yang dimenangkan.
Mohammad Fakhruddin staf khusus Menpora menanyakan ke Wafid tentang kesiapan memberi fee sebesar 18% kepada Zulkarnaen Mallarangeng untuk pekerjaan pembangunan proyek Hambalang. Hamba lang. Penyuapan sertifikat tanah ke BPN, yang semula sulit diurus, kemudian dengan cepat diselesaikan.
c. Gratifikasi Ilegal Gratifikasi ilegal serupa dengan penyuapan, tetapi pada gratifikasi ilegal tidak ada maksud untuk mempengaruhi keputusan bisnis, misalnya orang yang berpengaruh dapat diberi hadiah, liburan gratis, dan sebagainya atas pengaruhnya dalam negosiasi atau kesepakatan bisnis tetapi hadiah itu diberikan setelah kesepakatan kesep akatan selesai. Dalam kasus ini, Anas menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier dari Nazarrudin. Selain itu, ditetapkann ya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang, Andi Mallarangeng menerima gratifikasi berupa sejumlah uang sebesar Rp 4 miliar dan $550.000 melalui adiknya Zulkarnanin Mallarangeng.
LAG S C. RED F LAGS F lags gs Umum 1. R ed Fla 1. Anomali menyetuji vendor Pemilihan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya tidak sesuai prosedur yang ada yaitu meliputi: - Penggunaan standar penilaian yang berbeda dalam mengevaluasi pra kualifikasi antara PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dengan rekanan lain dimana standar
-
2.
3.
4. -
-
untuk PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya menggunakan nilai untuk pekerjaan sebesar Rp 1,2 Triliun sedangkan rekanan lain senilai Rp 262 miliar. Pengumuman lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap. Penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang konstruksi dimana SesKemenpora melampaui wewenang nya dengan menetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan bernilai diatas Rp 50 miliar tanpa mendapat pemeilihan wewenang dari menpora sebagai pejabat yang berwenang menetapkan. Hubungan antara karyawan kunci dan vendor resmi Adanya sejumlah pertemuan antara peserta lelang dengan panitia pengadaan untuk menentukan pemenang lelang, Anomali dalam pencatatan transaksi - Anggaran untuk proyek Hambalang yang semula dianggarkan sebesar Rp 125 miliar kemudian dirubah menjadi Rp 2,5 trilliun.. - Ditetapkannya kontrak tahun jaman (multi-years) pada proyek Hambalang. - Izin penetapan lokasi, site plan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemkab Bogor belum disertai adanya studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Kelemahan Pengecekan Ulan Persetujuan Pembiaran terhadap Sekretaris Menpora, yaitu Wafid Muharran melampauian wewenang nya dalam menandatangani surat permohonan kontrak tahun jamak (multi years) terkait proyek hambalang tanpa mendapat pendelegasian dari Menpora. Pencairan dana proyek Hambalang yang menjadi wewenang Agus selaku Menteri Keuangan dan Anny Ratnawaty selaku Dirjen Keuangan dianggap menyalahi aturan karena pengajuan anggaran hanya ditanda tangani Seretaris Menpora yang mana seharusnya ditanda tangani oleh 2 pihak yaitu menteri pengguna anggaran dalam hal ini Menpora dan Menteri Pekerjaan Umum.
F lags gs Khusus 2. R ed Fla Red flags khusus dalam kasus ini, antara lain :
a. Pemisahan tugas yang lemah dalam menentukan kontrak dan menyetujui faktur. fakt ur. Tidak terlaksananya fungsi kontrol yang baik terhadap staf, bawahan dan fungsi pengawasan. Andi terbukti menyalahgunakan kewenangannya karena lalai mengontrol dan mengawasi adiknya Zulkarnaen Mallarangeng dan stafnya yaitu mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram dan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar. b. Transaksi dalam jumlah besar dengan vendor. Membayarkan dana kepada PT Yodya Karya selaku konsultan Perencana (Rp12,58 miliar), PT Ciriajasa Cipta Mandiri selaku konsultan manajemen konstruksi (Rp5,85 miliar), KSO Adhi Karya dan Wijaya Karta sebagai pelaksana jasa kontruksi (Rp453,27 miliar). D. PENILAIAN RISIKO FRAUD 1. Faktor Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Laporan Tahunan KPK 2004-2011, 2004-20 11, dari 235 kasus TPK yang di berbagai instansi, 38,7% di antaranya terjadi di Kementrian dan 11,4% terjadi di DPR RI.
2. Faktor Internal
Gagal menciptakan budaya kejujuran Gagal mengartikulasikan dan mengkomunikasikan standar minimum kinerja dan perilaku pribadi. gkat kinerja atau perilaku pribadi berada di bawah standar. Ambiguitas dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Kurangnya audit, inspeksi, dan tindak lanjut tepat waktu atau periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap tujuan, prioritas, kebijakan, prosedur entitas, serta peraturan pemerintah.
3. Faktor Kecurangan Untuk kecurangan laporan keuangan, para eksekutif dari entitas adalah calon pelaku yang paling mungkin melakukan kecurangan, karenanya penilaian risiko mencakup orangorang tersebut. Untuk penyalahgunaan aset, seorang karyawan dalam posisi yg dipercaya berpotensi pula menjadi pelaku. Begitupun dengan korupsi ko rupsi yang juga mencakup men cakup seseorang seseor ang di luar entitas yang bekerja dengan seseorang di dalam.
chemes Che C heckli cklist st 4. F r aud S chem F raud Sche Scheme
I nher nher ent Risk
Konflik kepentingan
Para pelaku rata-rata menduduki jabatan yg tinggi.
Penyuapan
Nilai proyek yang sangat besar.
Control Assesm Assesme ent
Residual Risk
Business Process
Pemisahan fungsi Pihak yang Pengesahan dan wewenang mengotorisasi proyek dan yang jelas dengan transaksi dan pemilihan KSO kontrol yang pelaksanaan yang menangani ketat. kegiatan juga ikut proyek. bekerjasama dalam fraud.
R ed F lags lags
Berubahnya rencana, lokasi, dan anggaran awal proyek Hambalang. Pemilihan KSO milik kerabat dari para petinggi yg terlibat dalam fraud. Izin tanah yang semula sulit diurus, dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat. Subkontraktor berlapis yg terlibat dalam proyek.
Otorisasi Beberapa Pengurusan izin transaksi dan perusahaan yang dan surat-surat seleksi pemenang mengikuti tender yang terkait tender atas merupakan dengan proyek. proyek dilakukan perusahaan yang dengan ketat. komisaris dan pejabat tingginya memiliki hubungan dengan pelaksana proyek. Gaya hidup Inventarisasi dan Tekanan ekonomi Penyelesaian Penambahan harta dan audit terhadap atas pemenuhan permasalahan pribadi milik kebutuhan aset dan harta kebutuhan yang Hak Pakai tanah. fraudster berupa para pelaku yang dimiliki tinggi dan terusaset maupun uang terbilang pihak-pihak yg menerus dan juga dalam waktu yang mewah. terlibat dalam tekanan politik. singkat dan proyek. berdekatan dengan proses pengesahan proyek.
Gratifikasi Ilegal
E. PENCEGAHAN FRAUD 1. Lingkungan Pencegahan a. Struktur Tata Kelola Organisasi
Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan memperbaiki tata kelola perusahaan mencakup pemilihan anggota dewan yang aktif, berkualitas, dan independen terutama komite audit. Dalam kasus Hambalang, hal ini dapat dilakukan dengan memilih pemimpin menggunakan menggun akan sistem sis tem yang lebih l ebih ketat, keta t, seperti (kejujuran tanggungjawab dan sikap sik ap yang baik) agar setelah menjabat tidak melakukan praktik-praktik melanggar hukum seperti korupsi dan tindakan lainnya yang merugikan negara.
at the Top Top)) b. Berperilaku Secara Etis ( T one at Adanya upaya sinergi kelembagaan secara simultan merupakan hal yang penting memperkuat KPK dalam memerangi korupsi tentu merupakan upaya yang penting. Namun melakukan sinergi kelembagaan yang relevan dengan segala upaya penanganan korupsi, termasuk di dalamnya penguatan BPK sebagai satu-satu nya institusi negara yang memiliki tanggung jawab melakukan pemeriksaan keuangan negara-akan menjadi lebih strategis. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Menpora Andi Mallarangeng dapat dicegah dengan melakukan pemisahan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas dan serta pengawasan atas hal tersebut. c. Kebijakan dan Prosedur
Kebijakan menentukan tujuan dan prinsip entitas, sedangkan prosedur menentukan tindakan yang diambil entitas untuk memastikan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, fondasi untuk budaya antifraud dan lingkungan untuk setiap entitas yang serius mencegah kecurangan adalah kebijakan kecurangan dan prosedur yang dibuat dengan hati-hati berdasarkan kebijakan. kebijak an. Entitas harus mempertimbangkan elemen manusia pada budaya organisasi. Manusia adalah komponen budaya yang besar. Membangun budaya anti kecurangan yang sesuai dengan manusia, operasi bisnis, dan organisasi secara keseluruhan akan memastikan bahwa kecurangan dapat dikurangi hingga tingkat yang dimungkinkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain : Diminimalisisr adanya sistem kerja yang melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan terkait agar tindak kerjsama atau persengkokolan dalam melakukan tindak korupsi tidak terjadi. Sikap pemimpin harus mempunyai integritas yang tinggi untuk tidak terlibat dan membudayakan tindakan anti fraud .
2. Persepsi Deteksi Persepsi deteksi berada di bagian atas daftar langkah-langkah pencegahan kecurangan. Para ahli kejahatan mengatakan pencegahan terbaik terhadap kejahatan termasuk kecurangan adalah persepsi deteksi, karena penjahat kerah putih yang melakukan kecurangan cenderung memiliki kode etik pribadi. Teknik ini bahkan lebih efektif dalam mencegah kecurangan daripada kejahatan di jalanan.Beberapa cara untuk meningkatkan persepsi deteksi
meliputi : pengawasan, petunjuk anonim, audit kejutan, penuntutan, penegakan kebijakan etika dan kecurangan, dan Catch Me If You Can ! Dalam kasus ini, beberapa cara untuk meningkatkan persepsi deteksi meliputi:
Sur vei llanc llance e) a. Pengawasan ( Surv Idealnya, strategi atau sistem pencegahan melalui mekanisme pengawasan yang efektifmulai bisa diberlakukan sejak proses perencanaan proyek, kelayakan, penghitungan anggaran proyek, tahap lelang, pelaksanaan atau realisasi proyek hingga tahap memonitor spesifikasi material proyek. Mekanisme pencegahan sekaligus pengawasan ini sudah bisa diterapkan berkat dukungan teknologi informasi. Sejumlah perusahaan besar swasta asing menggunakan teknologi dimaksud sejak perencanaan proyek, kalkulasi anggaran hingga pengontrolan spesifikasi spesif ikasi material proyek. pro yek. Kasus proyek Hambalang mencerminkan lemahnya pengawasan lintas instansi. Lemahnya koordinasi pengawasan lintas instansi mendorong perilaku tidak peduli pada aspek kehati-hatian. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yakin proyek itu layak walau tidak didukung penelitian geologi yang kuat. Akibatnya, kendati proyek itu sarat risiko, anggaran proyeknya disetujui dan dicairkan. Pada tahap menyetujui dan mencairkan anggaran proyek ini, jelas bahwa aspek kehati-hatian diabaikan. Kalau saja pengawasan lintas instansi terkoordinasi dengan efektif, kasus proyek Hambalang pasti tidak pernah ada.
A nony nym mous Tip Ti ps) b. Masukan atau Saran Tanpa Nama ( Ano Petunjuk telah terbukti menjadi metode terbaik dalam mendeteksi kecurangan dan juga langkah pencegahan. Praktik terbaik untuk program petunjuk anonim mencakup keterlibatan manajemen yang tepat, penanganan keluhan secara independen oleh pihak ketiga, dan menggunakan beberapa metode komunikasi dengan sistem yang mudah, ringan, dan nyaman bagi para karyawan untuk memberikan petunjuk. Pada kasus proyek Hambalang yang bermasalah, KPK menermukan beberapa modus. Bahkan KPK berinisiatif untuk menyatakan bahwa untuk meneruskan proyek Hambalang, pemerintah diminta memperhatikan memp erhatikan pendapat pakar. Selama peradilan kasus ini, ini , dimunculkan beberapa catatan dari para ahli tentang kejanggalan proyek ini. Misalnya, lokasi proyek Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah, terjadi kegagalan system management design dan konstruksi proyek yang telah menyebabkan kegagalan proyek. Selain itu, proses pembahasan di DPR mengandung sejumlah kejanggalan. 3. Pendekatan Pendekatan Klasik
Tinjauan atas pendekatan klasik terhadap pengurangan pencurian, kecurangan, dan penggelapan sangat membantu dalam mengembangkan program pencegahan dan pengendalian kecurangan yang efektif. Berikut adalah beberapa pendekatan klasik: Pendekatan direktif bersifat konfrontatif dan otoriter. Pendekatan pencegahan.
Pendekatan detektif. Pendekatan observasi bergantung pada observasi fisik aset dan karyawan. Pendekatan investigatif menindaklanjuti ketidaksesuaian.
Pendekatan asuransi. Pencurian karyawan dapat tetap terjadi bahkan jika entitas mengadopsi semua pendekatan klasik k lasik ini. Dua D ua jenis kecurangan kecu rangan selalu dapat terjadi yaitu kolusi antara dua orang dan manajemen mengabaikan kontrol. Selain itu, sifat kecurangan ini dapat berlanjut dalam skala besar tanpa terdeteksi. Dalam kasus ini, pendekatan klasik yang dilakukan adalah pendekatan detektif yaitu pelaksanaan audit. Tahapan pelaksanaan ini dilakukan oleh BPK saat melaksanakan audit investigasi terhadap proyek Hambalang. Tahapan tersebut terdiri dari: a. Perencanaan Tim Audit Investigasi kasus Hambalang haruslah terdiri dari auditor-auditor yang berkompeten dan paham mengenai peraturan terkait pelaksanaan proyek seperti: keputusan hak pakai, lokasi dan site plan, izin mendirikan bangunan, teknis, kontrak tahun jamak, pelelangan, pencarian anggaran, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.Tim Investigasi harus menentukan jenis-jenis penyimpangan yang terjadi, sebab-sebab penyimpangan, modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, unsur-unsur kerjasama,dan estimasi besarnya kerugian negara atau daerah akibat kasus ini. b. Pelaksanaan Bukti audit ini dapat diperoleh Tim Audit Investigasi melalui observasi, inspeksi, konfirmasi, analisa, wawancara, pemeriksaan bukti tertulis, review analitis, perhitungan kembali, penelusuran, dll. c. Pelaporan Dugaan pelanggaran terjadi karena adanya kesalahan dalam prosedur pelaksanan dan pemenuhan syarat protokoler dalam mengeluarkan surat keputusan padahal pihak yang berwenang menyetujui belum melakukan pengujian maupun persetujuan. Pihak yangberwenang pun dinilai melakukan pembiaran bawahannya melakukan pelanggaran.
4. Ukuran Pencegahan Lainnya Di luar langkah-langkah pencegahan umum, langkah-langkah pencegahan khusus dapat digunakan untuk meminimalkan kecurangan. Karyawan kunci perlu menjadi objek tindakan pencegahan dan pencegahan kecurangan. Suatu entitas harus mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan penceg ahan yang tepat yang akan membuat karyawan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya. a. Audit Reguler Jika auditor menggunakan beberapa alat audit yang efektif dan teknik untuk mencari kecurangan secara agresif, maka hal itu akan berfungsi sebagai langkah pencegahan. Kunci untuk efektivitas audit kecurangan reguler adalah mengidentifikasi, meninjau, dan menganalisis anomali. Hasil audit reguler kasus Hambalang adalah sebagai berikut.
Laporan audit investigasi kasus Hambalang dilakukan dua tahap. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus Hambalang tahap I dilakukan pada 30 Oktober 2012. Dalam LHP tahap I, BPK menyimpulkan ada indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perundang-un dangan atau penyalahgunaan penyalahgun aan wewenang dalam proses persetujuan tahun jamak, proses pelelangan, proses pelaksanaan konstruksi, dan dalam proses pencarian uang muka yang dilakukan pihak terkait dalam pembangunan Hambalang yang mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian
negara sekurang-kurangnya Rp 263,66 miliar.LHP tahap I dan II merupakan satu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya secara komprehensifmenyajikanberbagaidugaanpenyimbangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Hambalang. Dalam LHP tahap II, BPK menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang mengandung penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan proyek Hambalang. Penyimpangan wewenang itu terjadi pada proses pengurusan hak atas tanah, proses izin pembangunan, proses pelelangan, proses persetujuan RAK K/L dan persetujuan tahun jamak, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pembayaran, dan aliran dana yang di ikuti dengan rekayasa akuntasi dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3 SON), Hambalang. Dalam LHP tahap II ini BPK kembali menemukan adanya penyimpangan dalam proses pengajuan dan d an kerugian kerugi an negara mencapai Rp471 miliar. Berikut kesimpulan LHP tahap II BPK soal Hambalang: - Permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan atas proyek pembangunan P3 SON Hambalang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, sehingga selayaknya permohonan tersebut tidak dapat disetujui Menteri Keuangan. - Pihak-pihak terkait secara bersama-sama diduga telah melakukan rekayasa pelelangan untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proses pemilihan rekanan pelaksana proyek pembangunan P3 SON Hambalang. - Pihak Kemenpora selaku pemilik proyek tidak pernah melakukan studi AMDAL maupun menyusun DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) terhadap proyek pembangunan P3 SON Hambalang sebagaimana yang diamanatkan UU Lingkungan Hidup. Persyaratan adanya studi AMDAL seharusnya terlebih dahulu sebelum mengajukan izin lokasi, site plan, dan IMB kepada Pemkab Bogor, namun tidak pernah dipenuhi oleh Kemenpora. - Terkait dengan persetujuan RAK K/L dan persetujuan tahun jamak, BPK juga menemukan adanya pencabutan Peraturan Menteri Keuangan No 56/2010 yang diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No 194/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Permohonan persetujuan tahun jamak dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan atas proyek Pembangunan Hambalang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya permohonan tersebut ditolak. d itolak.
b. Pengendalian Internal Aspek tekanan dan rasionalisasi terjadi dalam pikiran seseorang dan sulit untuk diamati secara langsung. Kegiatan pengendalian khusus dapat membatasi kesempatan untuk melakukan kecurangan dan lebih mudah diamati. Dengan demikian, lingkungan pengendalian khususnya aktivitas pengendalian anti kecurangan dapat berlaku sebagai
tindakan pencegahan preventif.Secara historis, kelemahan paling umum berkaitan dengan kecurangan dalam aktivitas kontrol adalah pemisahan tugas yang tidak memadai dan tidak terpantau. Kontrol internal lainnya termasuk: Prosedur otorisasi yang tepat; Dokumentasi yang memadai, catatan, dan jejak audit; Kontrol fisik atas aset dan catatan; Pemeriksaan independen terhadap kinerja; Pemantauan kontrol. Berdasarkan hasil audit reguler tersebut, kontrol internal yang dapat dilakukan dalam kasus ini antara lain : Prosedur otorisasi yang tepat. Penyimpangan wewenang yang terjadi pada beberapa proses perizinan dan pencairan dana harusnya diotorisasi tidak saja oleh satu orang tetapi dilakukan otorisasi berlapis agar celah-celah penyimpangan dapat diminimalisir. d iminimalisir. Kontrol fisik atas aset dan catatan. Pihak Kemenpora selaku pemilik proyek harusnya melakukan studi AMDAL maupun menyusun DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) terhadap proyek Hambalang sebagaimana yang diamanatkan UU Lingkungan Hidup. Persyaratan studi AMDAL seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan izin lokasi, site plan , dan IMB kepada Pemkab Bogor.
