1. Putusan Hukum Kasus Hambalang Kontrovesi Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) menyeret beberapa tokoh negara ini. Ikut andilnya para elit negeri ke dalam pusaran panas megaproyek Hambalan menambah daftar panjang kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Setelah kronologi panjang penyelidikan kepada pihak terkait, KPK akhirnya menghasilkan temuan bahwa terdapat kerugian negara sedikitnya Rp 463 miliar akibat mega proyek tersebut. Berikut hasil putusan hukum untuk para pelaku korupsi mega proyek di Hambalang, Sentul, Bogor. a. Andi Alfian Mallarangeng Selaku Menteri Pemuda dan Olahraga pada saat itu (periode 2009-2014) tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyampaikan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan dan membiarkan SesKemenpora melampaui wewenang Menpora yaitu mengusulkan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan. Hakim menyatakan Andi terbukti dalam kasus Hambalang dengan menerima uang sebesar Rp2 miliar dan USD550 ribu. Semua uang itu diterima Andi melalui adiknya, Andi Zulkarnain Anwar atau yang akrab disapa Choel Mallarangeng. b. Annas Urbaningrum Berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi, KPK menyangkakan mantan ketua umum Partai Demokrat ini dalam kasus dugaan korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp 200 juta -Rp 1 miliar. Dalam surat dakwaan, Anas juga disebut menerima aliran dana sebesar Rp 2,21 miliar dari pelaksanaan proyek tersebut. dikaitkan dengan perusahaan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. KPK juga menyangkakan Anas dalam kasus tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25
tahun 2003 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai orang yang menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. c. Angelina Patricia Pingkan Sondakh Angelina Sondakh, Anggota DPR RI periode 2004-2009 dan sebagai anggota Banggar 2009-2014 dari partai Demokrat itu terbukti menerima uang sebesar 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar dari PT Group Permai. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Angelina Sondakh dengan 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250.000.000,00. Melakukan banding, putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 malah mendakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh dengan vonis 12 tahun dengan denda Rp500.000.000,00 subsidiair 6 bulan. Namun pada 2015, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali atas pengajuan Angelina Sondakh. Hukuman penjara terpidana kasus korupsi dalam pembangunan wisma atlet Kemenpora dan Kemendiknas itu berkurang menjadi 10 tahun dari sebelumnya 12 tahun. Uang tersebut kata Hakim merupakan fee 5 persen yang telah disepakati Anggie begitu Angelina Sondakh disapa dengan Mindo Rosalina Manulang, manajer di perusahaan milik Nazaruddin itu. Uang tersebut diserahkan secara bertahap sebanyak 4 kali. d. M. Nazaruddin dalam putusan M. Nazzaruddin berperan sebagai anggota Banggar DPR periode 2009-2014 dan pada tahun 2010 diangkat menjadi Bendahara Umum Partai Demokrat. Dari fakta persidangan, Nazaruddin terbukti menerima imbalan berupa 5 lembar cek senilai Rp 4,6 miliar dari pemenang proyek Hambalang, PT Duta Graha Indah (DGI). Dalam putusan Mahkamah Agung No. 2223 K/Pid.Sus/2012, M. Nazaruddin di vonis 7 tahun penjara dengan denda Rp300.000.000,00 subsidair 6 bulan dijatuhkan atas keterlibatannya dalam korupsi megaproyek Hambalang. Hukuman ini dua tahun dua bulan lebih berat dari vonis Pengadilan Tipikor yang menghukum Nazar empat tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta. e. Rahmat Yasin
Perannya sebagai Bupati Bogor yang menerbitkan Site Plan atas rencana pembangunan P3SON di Desa Hambalang, Bogor. Rachmat Yasin menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluar 2.754 hektar. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Rachmat Yasin dengan 5 tahun 6 bulan dan denda 300 juta. Rachmat Yasin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP. f. Terdapat beberapa tokoh lain yang terlibat dalam korupsi megaproyek Hambalang, diantaranya ada Wafid Muhara, selaku Sekretaris Kemenpora menerima aliran dana sebesar Rp6,55 miliar. Uang yang diterima Wafid tersebut untuk Kongres Partai Demokrat di Bandung sebesar Rp600 juta. Keterlibatan Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto yang terindikasi menerima uang Rp 3 milyar untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang, dengan didukung dokumen yang tidak sesuai kenyataan, di antaranya, berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak terdahulu yang diduga palsu. Kemudian ada Deddy Kusdinar, yang menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemenpora dan Pejabat Pembuat Komitmen didakwa melakukan korupsi dengan memperkaya orang lain dan korporasi dari proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Deddy Kusdinar tercatat menerima Rp1 miliar. Jumlah tersebut adalah uang yang dikeluarkan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya untuk memenangkan lelang pekerjaan fisik proyek Hambalang senilai Rp 14,6 miliar. 2. Pencegahan kasus korupsi serupa Kasus korupsi megaproyek Hambalang merupakan ujian terhadap akuntabilitas kekuasaan negara. Hal ini mencerminkan bahwa tindak kecurangan di pemerintahan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Kasus-kasus fraud yang terjadi telah banyak melibatkan oknum baik dijajaran lembaga legislatif, eksekutif
bahkan yudikatif. Berbagai usaha telah
dilakukan Pemerintah Indonesia baik dengan memberdayakan secara maksimal lembagalembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian. Bahkan dalam
dasawarsa terakhir Pemerintah juga telah membentuk dan memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun sayangnya hasil yang di dapat masih belum sesuai dengan harapan, di mana Indonesia masih menduduki 10 negara terkorup di dunia. Terjadinya kecurangan tersebut yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa dampak kerugian. Terlebih kecurangan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah yang sulit terdeteksi karena pelaku biasanya merupakan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan suatu proyek. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif agar kecurangan serupa tidak terjadi. Berikut skema terjadinya fraud: Prinsip fraud
Aktivit as Entitas
Pencegahan, Deteksi dan Investigasi
Kemungkina n fraud
Skema fraud Red flags
Pengukura n risiko fraud
Fokus terhadap pencegahan menjadi point penting dalam kasus ini. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 ( tiga ) tujuan pokok yaitu : keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku ( COSO: 1992).Untuk hal tersebut , kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut : 1) Membangun struktur pengendalian intern yang baik Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah
ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan. 2) Mengefektifkan aktivitas pengendalian a) Review Kinerja Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja priode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman. b) Pengolahan informasi Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi (application control). c) Pengendalian fisik Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali. 3) Meningkatkan kultur perusahaan Meningkatkan kultur perusahaan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. 4) Mengefektifkan fungsi internal audit Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga
diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saransaran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah Integrity risk, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik / reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan / prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya. Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Setelah proses pencegahan dianggap tidak berhasil, disinilah audit forensik berperan dalam mengungkap kecurangan yang ada, khususnya di Indonesia yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan. Audit forensik banyak diterapkan ketika Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan bukti-bukti hukum yang diperlukan untuk menagani kasus-kasus korupsi yang dilaporkan kepada instansi tersebut. Audit forensik juga digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian untuk menggali informasi selama proses pelaksanaan audit kecurangan (fraud audit) atau audit investigasi.
