HAMBALANG DAN PELANGGARAN NILAI-NILAI PANCASILA Nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalamnya merupakan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai sumber acuan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia, sehingga sudah tentu menjadi ideologi yang tidak diciptakan oleh negara lain. Seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi ek sistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi Negara Pancasila. Dengan kata lain Pancasila tidak lagi dijadikan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kasus Hambalang pada khususnya, telah begitu lama penyelidikan kasus tersebut di lakukan, namun tak pernah ada hasil yang pasti hingga saat ini. Yang ada hanya saling melempar kesalahan sebagai alibi untuk menutupi kebohongan masing-masing. Mereka lupa akan adanya Pancasila senagai pedoman bernegara. Pelanggaran yang tetjadi : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Di sila kedua seharusnya memberikan nilai untuk mengakui persamaan derajat, persamaan hak asasi manusia dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Selain itu Bangsa Indonesia mempunyai nilai untuk mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan membela kebenaran serta keadilan. Namun dengan kasus korupsi hambalang ini, jelas-jelas sudah melanggar nilai pancasila sila kedua deng an mengambil hak-hak rakyat melalui uang korupsi. Memanfaatkan kedudukan sosial untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Melupakan kewajibannya untuk mengabdiakn diri pada negara. Bersikap apatis dan tidak mau disalahkan. Nilai pancasila sudah benar-benar terlupakan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan
Nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah untuk mengambil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Hal yang sangan bertentangan dengan butir sila keempat ini adalah para pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan semua pihak terhadap dirinya.
Sebelum seseorang memangku jabatannya, ia akan bersumpah menurut agama dan dan berjanji sungguh sungguh disaksikan oleh banyak orang. Kasus Hambalang masuk diantaranya. Dimana dalam proyek Hambalang senilai Rp. 1,2 Trilyun telah masuk ke saku Deddy dan pejabat lain yang mengutak-atik dana negara itu. Berikut isi surat “kecurangan” antara Kemenpora dengan PT. Adhi Karya: Kepada Yth Calon Penyedia Jasa Pemborong di Tempat Diberitahukan dengan hormat bahwa kegiatan Pelaksaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp 262.784.897.000 (Dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta depalan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Sampai dengan saat ini, anggaran masih dalam proses pengajuan pelaksanaan kontrak tahun jamak (multiyears) dengan total nilai kegiatan direncanakan sebesar Rp1.200.000.000.000 (Satu triliun dua ratus milyar rupiah)
Bilamana pengajuan tersebut tidak mendapatkan persetujuan maka anggaran kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor , Jawa Barat kembali ke anggaran semula dan pihak penyedia barang/jasa pemborong tidaka akan menuntut ganti ruhi kepada pengguna barang/jasa dalam bentuk apapun. Kebusukan ini terus menuai komentar dari pelaku itu sendiri, mereka saling menyangkal, melempar masalah ini ke pejabat lain, dan seterusnya. Sementara Indonesia tidak hanya terdiri dari Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lainnya dimana kemiskinan masih banyak ditemukan. Mari kita lihat wilayah seperti Sulawesi, Maluku, dan pulau pulau lain dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Bahkan di daerah snagta pelosokpun tidak memiliki sarana transportasi yang semestinya.
