TUGAS RESUME AKUNTANSI FORENSIK Dosen Pengampu : Anis Chariri, Ph.D, Ak, CA
Di susun oleh : HILDA ANGGRAENI 12030117420074 MAGISTER AKUNTANSI Angkatan 38 Pagi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018
A. RINGKASAN UMUM KASUS HAMBALANG
Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, menuai kontroversial. Dalam audit BPK, ditulis bahwa proyek bernilai Rp1,2 tril iun ini berawal saat Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional hendak membangun Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (National Training Camp Sport Center). Kemudian, pada tahun 2004 dibentuklah tim verifikasi yang bertugas mencari lahan yang representatif untuk menggolkan rencana tersebut. Hasil tim verifikasi ini menjadi bahan Rapim Ditjen Olahraga Depdiknas untuk memilih lokasi yang dianggap paling cocok bagi pembangunan pusat olahraga tersebut. Tim verifikasi mensurvei lima lokasi yang dinilai layak untuk membangun pusat olahraga itu. Yakni di Karawang, Hambalang, Cariu, Cibinong, dan Cikarang. Tim akhirnya memberikan penilaian tertinggi pada lokasi desa Hambalang, Citeureup, Bogor. Tim melihat, lahan di Hambalang itu sudah memenuhi semua kriteria penilaian tersebut di atas. Sehingga lokasi tersebut dipilih untuk dibangun. Menindaklanjuti pemilihan Hambalang, Dirjen Olahraga Depdiknas langsung mengajukan permohonan penetapan lokasi Diklat Olahraga Pelajar Nasional kepada Bupati Bogor. Bupati Bogor menyetujui dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Bogor nomor 591/244/Kpes/Huk/2004 tanggal 19Juli 2004. Sambil menunggu menunggu izin penetapan lokasi dari Bupati Bogor tesebut, pada 14 Mei 2004, Dirjen Olahraga telah menunjuk pihak ketiga yaitu PT LKJ untuk melaksanakan pematangan lahan lah an dan pembuatan sertifikat tanah dengan kontrak No.364/KTR/P3oP/2004 dengan jangka waktu
pelaksanaan
sampai
dengan
9
November
2004
senilai
Rp4.359.521.320. Namun, ternyata lokasi Hambalang itu masuk zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sesuai dengan peta rawan bencana yang diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM. Sesuai dengan sifat batuannya, PVMBG menyarankan
untuk tidak mendirikan bangunan di lokasi tersebut karena memiliki risiko bawaan yang tinggi bagi terjadinya bencana alam berupa gerakan tanah. Selain itu, status tanah di lokasi dimaksud masih belum jelas, meskipun telah dikuasai sejak pelepasan/pengoperan hak garapan dari para penggarap kepada Ditjen Olahraga setelah realisasi pembayaran uang kerohiman kepada para penggarap sesuai Berita Acara Serah Terima Pelepasan/Pengoperan Hak Garapan tertanggal 19 September 2004. Sejak itulah area tanah tersebut diakui sebagai aset Ditjen Olahraga dan kemudian pada tanggal 18 Oktober 2005 diserahterimakan kepada organisasi baru yaitu Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) setelah Ditjen Olahraga berubah menjadi Kemenpora. Menpora saat itu, Adhyaksa Dault mengakui bahwa untuk membangun pusat olahraga pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp125 miliar. Karena proyek tersebut awalnya
bukan
untuk
pembangunan
pusat
olahraga.
Melainkan
hanya pembangunan sekolah olahraga. Secara kronologis, proyek ini bermula pada bulan Oktober Tahun 2009. Saat itu Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olah Raga) menilai perlu ada Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olah Raga pada tingkat nasional. Oleh karena itu, Kemenpora memandang perlu melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Bogor. Selain itu juga untuk mengimplementasikan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Akhirnya pada 30 Desember 2010, terbit Keputusan Bupati Bogor nomor 641/003.21.00910/BPT 2010 yang berisi Izin Mendirikan Bangunan untuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional atas nama Kemenpora di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup-Bogor. Atas keberlanjutan tersebut, maka Pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional mulai dilaksanakan tahun 2010 dan direncanakan selesai tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan konsultan perencana, untuk membangun semua fasilitas dan prasarana
sesuai dengan master plan yang telah disempurnakan, anggaran mencapai Rp 1,75 triliun yang sudah termasuk bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, extreme sport , panggung terbuka, dan voli pasir. Sejak tahun 2009-2010 Kementerian Keuangan dan DPR menyetujui alokasi anggaran sebagai berikut : 1. APBN murni 2010 sebesar Rp 125 miliar yang telah diajukan pada tahun 2009 2. APBNP 2010 sebesar Rp 150 miliar 3. Pagu definitif APBN murni 2011 sebesar Rp 400 miliar Pada 6 Desember 2010 keluar surat persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenkeu RI nomor S-553/MK.2/2010. Pekerjaan pembangunan direncanakan selesai 31 Desember 2012. Penerimaan siswa baru diharapkan akan dilaksanakan tahun 2013-2014.
B. PELAKU KASUS HAMBALANG
a) Pelaku Utama 1) Andi Alfian Mallarangeng
Seorang pengamat politik Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara Kepresidenan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 2) Wafid Muharam
Sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sekmenpora) dan sebagai tangan kanan Menpora Andi Alfian Mallarangeng
3) Deddy Kusdinar
Sebagai Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
4) Lisa Lukitawati
Sebagai Direktur dari CV Rifa Medika 5) Choel Mallarangeng
Sebagai Presiden Direktur PR FOX Indonesia. 6) Anas Urbaningrum
Sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tahun 2009. Sempat mempimpin Divisi Otonomi Politik dan Daerah sebelum menjadi Ketua Umum DPP partai Demokrat. Pada tahun 2001-2005 bergabung menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasca mundurnya beliau dari Ketua Umum Partai Demokrat, pada tahun 2013 ia mendirikan organisasi masyarakat yang bernama Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). 7) Muhammad Nazarudin
Muhammad Nazaruddin dipilih sebagai anggota Banggar DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat dan pada tahun 2010 diangkat Bendahara Umum Partai Demokrat.
b) Pelaku lainnya No
1
2
Nama Pelaku PT
Metaphora
Global (PT MSG)
Mahyuddin NS
Diskripsi Solusi
Perusahaan
yang
bergerak
dibidang
arsitektur dan memenangkan konsep masterplan dari proyek Hambalang. Menjabat sebagai ketua komisi X DPR RI Anggota DPR RI periode 2004-2009 dan
3
Angelina Sondakh
2009-2014 sebagai Badan Anggaran (Banggar) dari partai Demokrat Sukses menduduki Anggota DPR untuk
4
Mirwan Amir
periode Banggar.
2009-2014
sebagai
anggota
Sebagai anggota komisi X dari Fraksi 5
Wayan Koster
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
6
7
Kahar Muzakir
Juhaeeni Alie
Anggota DPRD komisi X wilayah Sumatera Selatan II Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Sebagai anggota komisi X DPR RI dan
8
Mardiyana Indra Wati
anggota Kelompok Kerja (Pokja) Proyek Hambalang. Seorang
9
Saul Paulus David Nelwan
pengusaha
dalam
kasus
hambalang hanya menjadi saksi karena meminta uang Rp 600 juta dari PT Adhi Karya
10
Ida Bagus Wirahadi
11
Poniran
Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional -
a. Teuku
Bagus
Mukhamad
Noor
(sebagai Kepala Divisi Konstruksi Jakarta I) b. M Arief Taufiqurahman (sebagai Manajer 12
PT Adhi Karya
Fasilitator
Pemasaran dari
Teuku
sekaligus Bagus
Mokhamad Noor) c. Muhammad Tamzil (Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor dan M Arief Taufiqurahman) d. Indrajaja Manopol ( Sebagai Direktor Operasi)
Perusahaan 13
PT Wijaya Karya
BUMN
yang
bergerak
dibidang konstruksi yang bekerja sama (KSO) dengan PT Adhi Karya.
14
Mohammad Fakhruddin
Sebagai staf khusus Menpora
15
Mahfud Suroso
Direktur PT Dutasari Citralaras
16
PT Grup Permai
Perusahaan milik M Nazaruddin Perusahaan
17
subkontraktor
untuk
PT Global Daya Manunggal pekerjaan struktur, arsitektur asrama (GDM)
junior putra-putri dan Gedung Olah Raga (GOR) Serbaguna.
18
PT Duta Graha Indah (DGI)
Perusahaan
milik
Nazaruddin
yang
bergerak dibidang konstruksi Direktur Marketing PT Anak Negeri
19
Mindo Rosalina Manulang
yang kemudian menjadi rekanan PT Duta Graha Indah (DGI) Direktur PT MSONS Capital sekaligus
20
Munadi Herlambang
Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat.
21
Ketut Darmawan
Direktur
Operasi
PT
Pembangunan
Perumahan Wakil Presiden Komisaris Utama Bank Mandiri yang pernah menjabat sebagai
22
Muchayat
Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Anggota Fraksi Partai Demokrat yang 23
Ignatius Mulyono
menduduki kursi di Komisi II DPR RI. Dalam tugasnya, ia membidangi proses pengaturan kebijakan negara khususnya,
Pemerintahan Dalam Negeri, Aparatur Negara, Otonomi Daerah, dan Agraria.
C. MODUS DALAM KASUS HAMBALANG
Kasus
proyek
Hambalang
merupakan
kejahatan
korupsi
“berjamaah” yang terorganisasi. Tahapan korupsi dilakukan sejak dalam
penganggaran, lelang, hingga pelaksanaan kegiatan pengadaan. Dampak negatif yang timbul akibat kejahatan ini bagi perekonomian Indonesia setidaknya berkisar pada dua hal, yaitu : Aspek kerugian keuangan negara dan buruknya infrastruktur publik yang dihasilkan. Kedua dampak tersebut harus diterjemahkan sebagai kerugian bagi publik, karena yang dikorupsi merupakan hasil penerimaan negara dari publik (pajak). Korupsi proyek Hambalang adalah korupsi terstruktur. Semua pihak uang disebutkan didalam audit menjalankan peranannya masing-masing. Dimuali dari penyiapan lahan untuk pembangunan, termasuk perizinan, persetujuan teknis pengadaan (lelang dan kontrak tahun jamak), pencairan anggaran, hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan diluar prosedur baku. Korupsi secara bersama-sama yang terjadi pada kasus proyek Hambalang menunjukan tipe korupsi yang terorganisasi. Kelompok penguasa berkolaborasi dengan kepentingan bisnis melakukan kejahatan. Modus kejahatan korupsi semacam ini hanyalah modifikasi dan replikasi kejahatan korupsi Orde Baru. Dari data diketahui tercatat total loss atau jumlah kerugian negara dalam kasus mega proyek di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor mencapai Rp 463,66 Miliar.
D. ALUR KORUPSI KASUS HAMBALANG Oktober 2009 Sesmenpora Wafid Muharam menyampaikan status tanah bermasalah karena belum ada sertifikat.” Andi lalu memerintahkan Wafid agar segera menyelesaikan masalah status tanah tadi.
Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fachruddin, dan Arief dari PT Adhi Karya. Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang. Total dana yang diperoleh Andi Rp 4 Miliar dan US$ 550.000
Desember 2009 Wafid menyampaikan perkiraan anggaran proyek sekitar Rp 2,5 T dana, ada hambatan saat proses anggaran, namun Andi menanggapi dengan mengatakan komisi X merupakan temantemannya
Atas persetujuan DPR tsb, Wafid melalui Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp 500 juta kepada PT Adhi Karya melalui Ida Bagus Wirahadi dan Rp 100juta dari Poniran, sehingga seluruh jumlah Rp 600juta. Uang tersebut diserahkan kepada Mahyudin saat kongres Partai Demokrat Di Bandung.
Akhir 2009 Andi memperkenalkan adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Choel kepada Wafid. Andi menyatakan adiknya akan banyak membantu urusan Kemenpora
Awal tahun 2010, terkait proses pengajuan bahan anggaran pembangunan hambalang, Andi diminta wafid untuk berkordinasi dengan Komisi Xdan Kementerian PU. Andi dan Wafid selanjutnya mengadakan pertemuan di ruangan Menporan dengan anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang bertugas di Komisi Xdan Badan Anggaran DPR, yaitu Mahyudin (ketua komisi X), Angelina Sondach, Mirwan Amir dan Nazaruddin
Deddy Kusnidar bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan tsb Choel menyampaikan bahwa abangnya Andi Mallarangeng sudah satu tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apaa a.
Kemenpora lalu mengajukan usulan penambahan anggaran proyek Hambalang sebesar Rp 625 M dalam APBN-P 2010. Pokja anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 M dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dan Kemenpora
Persetujuan penambahan anggaran ditandatangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, yakni Rully Chairul Azwardan dan Abdul Hakam Naza. Selain itu, ditandatangani oleh anggota Pokja seperti Angelina Sondach, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Dengan demikian anggaran tersedia menjadi Rp 275 M.
LANJUTAN
Agustus 2010, proyek Hambalang menjaddi ajang rebutan antara PT Duta Graha Indah (DGI) yang dimiliki muhammad Nazaruddin dan Perusahaan BUMN PT Adhi Karya.
Akhirnya, Ignatius berhasil mengurus SK Hak Pakai atas tanah Kemenpora di Hambalang, kemudian menyerahkan SK tersebut kepada Anas di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang disaksikan Nazaruddin. Salinan SK diberikan ke Nazaruddin.
Mindo Rosalina Manulang (PT DGI) dan Lisa Lukitawati (staf tim persiapan pembanguna proyek Hambalang) bertemu Arief Taufiqurrahman (manajer pemasaran PT Adhi Karya) dan meminta PT Adhi karya mundur dari ProyekHambalang, karena dia dan Nazaruddin yang akan mengerjakannya.
Anas membantu untuk mengurus permasalahan tanah Hambalang di Badan Pertanahan Nasional. Anas memerintahkan Ignatius Mulyono selaku Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat yang mempunyai mitra kerjanya BPN, untuk mengurus permasalahan hak pakai tanah untuk pembangunan Proyek Hambalang.
Arief selanjutnya melaporkan hal tersebut pada Kepala Divisi Konstruksi Jakarta 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor.
Terkait masalah ini, Teuku Bagus meminta tolong Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citalaras, yang dekat dengan istri mantan Anas Urbaningrum Ketua Partai Demokrat Attiyah Laila, karena Mndo Mengganggu.
Saat itu Anas menyampaikan kepada Nazaruddin agar mundur dan tidak mengambil proyek konstruksi pembangunan P3SON Hambalang.
Jaksa mencatat Anas mendapat Rp 2,21 Miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April hingga 6 Desember 2010. Uang diserahkan Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat.
E. ANALISIS KASUS HAMBALANG
Berdasarkan uraian kasus hambalang yang telah di uraikan diatas termasuk kedalam jenis kucurangan korupsi yang dilakukan secara berjamaah. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). Kasus yang melibatkan mantan menpora adalah kasus penyuapan yang mana penyuapan yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang bisa berupa uang atau yang lainnya. Andi dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai menpora dalam pengurusan proyek Hambalang, dimana sebagai Menpora Andi adalah pengguna anggaran sekaligus pemegang otoritas kekuasaan pengelolaan keuangan negara di Kemenpora serta memiliki kewajiban untuk melakukanpengawasan pelaksanaan anggaran.
Ciri
yang terkait dengan
kasus ini berbentuk suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
FRAUD TRIANGLE
Dalam kasus hambalang dapat dilihat fraud triangle yang melatarbelakangi terjadinya fraud, yaitu: 1. Presure (dorongan) Kedudukannya di kursi DPR pun membuat gaya hidupnya tinggi demi gengsi. Anas Urbaningrum pun menggunakan dana tersebut untuk berbagai kepentingan hiburan kongres demokrat 2010, jamuan para tamu dll. Angelina pun mengaku mendapat tekanan dari beberapa pihak, untuk membuat pengakuan yang memberatkan mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum tersebut, atau dirinya yang akan dijerat hukuman yang lebih berat.
2. Opportunity (kesempatan) Andi dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menpora dalam pengurusan proyek Hambalang. Dimana sebagai Menpora, Andi adalah pengguna anggaran sekaligus pemegang otoritas kekuasaan pengelolaan keuangan negara di Kemenpora serta memiliki kewajiban
untuk
melakukan
pengawasan
pelaksanaan
anggaran
(kekuasaan/kewenangan/dan pengawasan terpusat pada satu orang). Tender untuk menggarap proyek hambalang ini pun dimenangkan oleh PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya yang sudah diatur oleh Andi Malarangeng, Nazaruddin, dan Angelina Sondakh. Selain itu PT Dutasari Citralaras menjadi subkontraktor proyek hambalang, dan mendapat jatah senilai Rp 63 Miliyar, perusahaan yang dipimpin oleh Mahmud Djokosantoso dan istri Anas yaitu Athiyyah Laila , selain itu PT Adhi Karya juga melontarkan dana terima kasih sebesar Rp 100 Milyar. Aliran dana itu digunakan setengahnya untuk memenangkan Anas sebagai Ketua Partai Demokrat dan sisanya dibagikan oleh Mahfud kepada anggota DPR RI, termasuk anggota Menpora, Andi Malarangeng, selain itu ia pun mendapat ratifikasi berupa mobil Toyota Harrier dari Nazaruddin. 3. Rasionalisasi Andi Malarangen selaku Menpora merasa memiliki kewenangan dalam proyek Hambalang, sehingga dalam pelaksanaannya, Andi Malarangen merasa benar dan wajar dalam melakukan perombakan atau pembaruan dari rencana awal proyek Hambalang tersebut. Akibatnya, anggaran proyek Hambalang yang semula Rp 125 miliar terus bertambah. Hingga tahun 2010, anggaran tersebut meningkat mencapai Rp 275 miliar. Akhirnya anggaran tersebut membengkakdrastis menjadi total Rp 2,5 triliun, sehingga negara mendapat kerugian keuangan negara senilai Rp 464,391 miliar. Pembengkakan yang terus terjadi ini karna rasa pembenaran atas keputusan yang diambil Andi Malarangeng selaku Menpora sudah tepat. Andi Malarangeng merasa bahwa perbuatan fraud -
nya tidak dilakukan sendirian atau bersamasama bahkan pihak-pihak elite politik pun terlibat, seperti Anas Urbaningrum, Ibas Yudhoyono, Angelina Sondakh,dll. RED FLAGS
Red flags adalah sidik jari atau jejak atau indikasi atau tanda-tanda yang dapat memberikan petunjuk apakah ada atau terjadinya fraud. Dalam kasus hambalang, red flag yang terjadi yaitu common red flags dan spesifik red flags. 1. Common Red Flags
Tergolong dalam Skema Korupsi. Common red flags yang berkaitan dengan korupsi adalah: a. Anomali dalam menyetujui vendor Pemilihan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya tidak sesuai prosedur yang ada yaitu meliputi: 1. Menggunakan
standar
penilaian
yang
berbeda
dalam
mengevaluasi pra kualifikasi antara PT Adhi Karya/PT Wijaya Karya dengan rekanan lain 2. Standar untuk PT Adhi Karya/PT Wijaya menggunakan nilai untuk pekerjaan sebesar Rp 1,2 triliun sedangkan rekanan lain senilai Rp 262 miliar. 3. Pengumuman lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap. Penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang konstruksi yaitu SesKemenpora telah melampaui wewenangnya dengan menetapkan pemenang lelang untu kpekerjaan bernilai diatas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora sebagai pejabat yang berwenang menetapkan. b. Kelemahan Pengecekan Ulang Persetujuan 1. Membiarkan Sekretaris Menpora pada saat itu yaitu Wafid Muharam melampaui wewenang dalam menandatangani surat
permohonan kontrak tahun jamak (multiyears) terkait proyek hambalang tanpa memmperoleh pendelegasian dari Menpora. 2. Pencairan dana proyek Hambalang yang menjadi wewenang Agus selaku Menteri Keuangan dan Anny Ratnawaty selaku Dirjen Keuangan dianggap menyalahi aturan karena pengajuan anggaran hanya ditanda tangani Sekretaris Menpora yang mana seharusnya ditanda tangani oleh 2 pihak yaitu Menteri pengguna anggaran dalam hal ini Menpora dan Menteri Pekerjaan Umum. c. Hubungan antara karyawan kunci dan vendor resmi Adanya sejumlah pertemuan antara peserta lelang dengan panitia pengadaan untuk menentukan pemenang lelang.
2
Spesific Red Flags
Dalam kasus hambalang secara spesifik masuk ke skema korupsi, yaitu: a. Pemisahan tugas yang lemah dalam menentukan kontrak dan menyetujui faktur.
Tidak terlaksananya fungsi control yang baik terhadap staf, bawahan dan fungsi pengawasan. Andi terbukti menyalahgunakan kewenangan karena lalai mengontrol dan mengawasi adiknya Andi Zulkarnaen Anwar alias Choel Mallarangeng dan stafnya yaitu mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram dan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. b. Transaksi dalam jumlah besar dengan vendor.
Membayarkan dana kepada PT Yodya Karya selaku konsultan Perencana (Rp12,58 miliar), PT Ciriajasa Cipta Mandiri selaku konsultan manajemen konstruksi (Rp5,85 miliar), KSO Adhi Karya dan Wijaya Karta sebagai pelaksana jasa kontruksi (Rp453,27 miliar).
c. Penemuan hubungan antara karyawan dan pihak ketiga yang tidak diketahui .
Terdakwa
tidak
mengontrol
dan
mengawasi
adiknya
Choel
Mallarangeng untuk berhubungan dengan pejabat Kemenpora dan memberikan sarana untuk memudahkan jalan sehingga Choel meminta 'fee' kepada Wafid Muharam dan Deddy Kusdinar yang dari fakta persidangan meminta 550 ribu dolar AS sebagai imbalan diloloskannya PT Adhi Karya dan Rp2 miliar dari PT Global Daya Manunggal (GDM) yang diserahkan Herman Prananto dan karena bisa memenangkan PT GDM sebagai subkontraktor PT Adhi Karya adalah perbuatan persifat koruptif. 3
Fraud Detection Model
Fraud Detection Model ini diterapkan hanya dalam kasus mendeteksi fraud yang belum terjadi (prefentive action), bukan dalam penanganan fraud yang sudah terjadi (repressive action), yaitu : 1. Mendeteksi fraud terjadi saat Anas Urbaningrum mendapatkan gratifikasi berupa mobil mewah Toyota Harrier dari Nazaruddin dan PT Dutasari Citralaras yang pada saat itu dikomisarisi oleh Athiyyah Laila (Istri
Anas)
menjadi
subkontraktor
proyek
Hambalang
(ikut
berkecimpung di dalam proyek). 2. Mengembangkan profil kecurangan dengan cara mencari tahu latar belakang pemberian mobil tersebut dan apa kaitannya dengan PT. Dutasari Citralaras yang menjadi subkontraktor proyek, padahal tender sudah diambil alih oleh PT. Adikarya dan PT. Waskita Karya. 3. Melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang memiliki hubungan baik dan tidak baik, dengan Anas Urbaningrum dan beberapa kader partai demokrat lainnya dalam menemukan informasi terkait. 4. Kemudian BPK dapat menganalisis bagaimana kesadaraan pihak pihak yang terlibat dalam proses pelaksaan proyek. Apakah ada di dalamnya terdapat kejanggalan tertentu seperti misalnya proyek tersendat, urusan pembebasan lahan yang tiba-tiba selesai padahal
sebelumnya sulit, dan material proyek yang dibeli tidak sesuai dengan anggaran yang dibuat, dsb. 5. Setelah semua proses selesai maka dapat ditarik kesimpulan apakah Anas Urbaningrum melakukan fraud atau tidak.
FRAUD TREE
J enis kecurangan Korupsi Konflik kepentingan, Andi Malarangeng selaku Menpora menyalahgunakan kewenangan, dan kedudukanya dlm menjalankan proyek hambalang (penggunaan dana proyek untuk kepentingan memperkaya diri dan kegiatan politik pribadi, member akses istimewa kepada keluarganya yaitu istri dan adiknya dalam keterlibatan kasus hambalang). Penggunaan
dana
proyek
untuk
kepentingan
kemenangan
Anas
Urbaningrum dalam kongres partai demokrat. Gratifikasi, dilakukan oleh PT Adhi Karya dengan memberikan uang terima kasih atas kemenangan tender yaitu sebesar Rp 100M kepada Andi Malarangeng. Pemenangan dua perusahaan BUMN (PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya) itu ternyata tidak gratis. PT Dutasari Citralaras menjadi subkontraktor proyek Hambalang dan mendapat jatah senilai Rp 63 miliar. Perusahaan yang dipimpin Mahfud itu dikomisarisi oleh Athiyyah Laila, istri Anas. Andi Malarangeng mendapatkan gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier dari Nazarudin
Pelaku Kecurangan Pihak petinggi negara dan pihak eksternal yang terlibat dalam hal ini pihak eksternal yang terlibat adalah adik dan istri Andi Malarangeng, PT Adhi Karya dan pihak dari pemerintahan yaitu Andi Malarangeng, Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Mirwan Amir, Jafar Hafsah, pimpinan Banggar
Melchias
Dondokambey dll.
Markus
Mekeng,
Tamsil
Linrung
dan
Olly
Motivasi Untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, adanya tekanan gaya hidup anggota DPR yang tinggi, tekanan dalam upaya pencalonan ketua democrat (memerlukan modal biaya besar)
Pi hak Yang Di Untungkan Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Nazaruddin.
Besarnya Kecurangan Membengkaknya dana realisasi proyek hambalang yang semula diperkirakan Rp 125M menjadi Rp 2,5T
Materialitas Kecurangan korupsi pada kasus Hambalang termasuk material dikarenakan mencapai Rp. 463,67 miliar atau sekitar $ 35 juta.
Berkaitan kasus hambalang, adapun skema korupsi dan skema laporan keuangan meliputi : 1. Skema Korupsi
Kasus hambalang diidentifikasi sebagai kasus korupsi dan kegiatan yang dilakukan adalah : a. Konflik Kepentingan
Mengarahkan
secara
terus-menerus
terkait
keputusan
(kebijakan/aturan, pembelian barang/jasa)
Pengurusan hak lahan, site plan, dan IMB 1. Anas membantu untuk mengurus permasalahan tanah Hambalang di Badan Pertanahan Nasional. 2. Selanjutnya Anas memerintahkan Ignatius Mulyono selaku anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat yang mempunyai
mitra
kerjanya
BPN,
untuk
mengurus
permasalah hak pakai tanah untuk pembangunan proyek Hambalang.
3. Akhirnya, Ignatius berhasil mengurus SK Hak Pakai atas tanah Kemenpora di Hambalang, kemudian menyerahkan SK tersebut ke Anas di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang disaksikan Nazaruddin. Salinan SK diberikan ke Nazaruddin. 4. Rahmat Yasin Selaku Bupati Bogor yang menerbitkan Site Plan atas rencana pembangunan P3SON berlokasi di Desa
Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
b. Skema Suap
Kecurangan lelang (bid rigging ) kecurangan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu yang dilatarbelakangi akan adanya pemberian sesuatu yang bernilai dari penyedia yang dimenangkan. 1. Deddy Kusdinar bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan itu Choel menyampaikan bahwa abangnya Andi Mallarangeng, sudah satu tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apa-apa. 2. Maksud ucapan Choel diperjelas oleh Mohammad Fakhruddin staf khusus Menpora yang menanyakan ke Wafid tentang kesiapan memberi fee sebesar 18% kepada Choel untuk pekerjaan pembangunan proyek Hambalang," 3. Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fakhruddin dan Arief dari PT Adhi Karya.
c. Pemberian Tidak Sah
Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang, total dana yang diperoleh Andi Rp4 miliar dan US$550.000.
2. Skema laporan keuangan
1. Kewajiban Tersembunyi DK-1 Adhi Karya menerima dana sebesar Rp82,39 miliar dari KSO AW (Kerjasama Operasi Adhikarya dan Wijayakarya). Atas transaksi tersebut, KSO AW mencatat piutang ke Adhi Karya sebesar Rp82,39 miliar. Namun, di sisi lain, DK-1 Adhi Karya tidak mencatat transaksi tersebut sebagai utang ke KSO AW, melainkan sebagai: (i) akun pendapatan diterima dimuka sebesar Rp70 miliar 2. Pengungkapan yang tidak benar KSO telah mengalirkan dana yang diterima dari Kemenpora kepada pihak-pihak tertentu, di antaranya untuk berbagai pengeluaran yang telah dilakukan sebelum proyek diperoleh, yaitu, dana Rp12,3 miliar untuk mengganti pengeluaran yang telah dilakukan Adhi Karya sebelum proyek dimulai. Ada juga dana sebesar Rp6,92 miliar untuk mengganti pengeluaran yang telah dilakukan Wijaya Karya sebelum proyek dimulai, dan kas operasional KSO sebesar Rp13,22 miliar yang di antaranya untuk mengganti berbagai pengeluaran seperti upah, insentif, dan lain-lain.
PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
Penilaian resiko kecurangan dimaksudkan untuk dapat mengetahui besarnya dampak yang akan diterima ketika suatu fraud terjadi dalam organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat mengantisipasi besar dampak yang akan diterima dari efek fraud tersebut.
Pada kasus Hambalang terjadi karena adanya kegagalan dalam melaksanakan solusi untuk mencegah terjadinya resiko fraud. Solusi untuk mencegah terjadinya resiko fraud: -
Tingkatkan
pengendalian
intern
yang
ada
dalam
organisasi
(pemerintah Indonesia). -
Tingkatkan keandalan internal audit
-
Adanya imbalan yang memadai bagi seluruh pegawai dan adanya pembinaan rohani
-
Berikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan, dan berikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi Dalam pelaksanaan proyek Hambalang ada kegagalan yang terjadi
karena tidak adanya kebijakan tertulis tentang fair dealing sehingga proyek Hambalang terkesan jalan sesuai kepentingan pihak tertentu yang diuntungkan, Kementrian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa PU tak dilibatkan Hambalang
dalam sejak
proyek
pembangunan
perencanaan.
Kepala
kompleks Pusat
olahraga
terpadu
Komunikasi
Publik
Kementerian PU, Waskito Pandu menegaskan, sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan proyek strategis di Indonesia harus melibatkan PU sejak awal, hanya saja, kebiasaan selama ini untuk proyek APBN strategis, PU yang dianggap punya banyak ahli teknis, sering dimintai rekomendasi dan untuk proyek Hambalang, memang tidak dilibatkan.
RISK ASSESSMENT FACTORS
Pengendalian manajemen dalam menilai faktor resiko kecurangan kasus proyek Hambalang tidak memadai sehingga mengakibatkan terjadinya kecurangan, korupsi dan penggelapan dana.
Faktor lingkungan perusahaan yang selalu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan pihak politik, faktor internal yang terjadi kegagalan dalam lemahnya pembagian tugas dan pengawasan terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam proyek Hambalang, yaitu Menpora Andi Malarangeng. Kecurangan yang berjalan dalam proyek Hambalang
diketahui dan dilaksanakan oleh berbagai elite politik dan pemerintahan yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi/kelompok.
LINGKUNGAN PENCEGAHAN
1
Tone at the Top Dari kasus hambalang diketahui bahwa para pihak eksekutif yang berperan aktif dalam proses keberlangsungan fraud korupsi. Dimana berbagai pihak yang memiliki kewenangan, kedudukan dan uang turut aktif melancarkan kecurangan proyek hambalang. Ketua umum partai demokrat yang saat itu dijabat oleh Anas Urbaningrum turut terlibat, Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin terlibat, Menpora saat itu Andi Malarangeng terlibat, bahkan putra SBY juga terlibat namun tidak diusut lebih dalam, hal ini lah yang memungkinkan semakin lancarnya kecurangan proyek hambalang terjadi,
bahkan pihak atas pun yang
seharusnya mampu amanah dan mengemban jabatan dengan baik malah asik
menjalankan
aksinya
dalam
upaya
memperkaya
dan
menguntungkan kepentingan pridadi, dan kelompok. Suara atas pun sudah menjalankan yang salah, apalagi dibawah yang hanya menjalankan perintah. Dilakukan pemilihan pemimpin dengan lebih difilter lagi, seperti (kejujuran, tanggungjawab, dan sikap yang baik) agar setelah menjabat tidak melakukan praktik praktik melanggar hukum seperti korupsi dan tindakan lainnya yang merugikan negara. Diminimalisir adanya sistem kerja yang melibatkan orang orang yang memiliki hubungan terkait agar tindak kerjasama atau persekongkolan dalam melakukan tindak korupsi tidak terjadi. Sikap pemimpin harus mempunyai integritas yang tinggi untuk tidak terlibat dan membudayakan tindakan anti fraud.
2
Corporate Gorvernence Structure Meningkatkan
kultur
perusahaan
dapat
dilakukan
dengan
mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Tercapainya GCG dalam sebuah organisasi, maka perlu menjunjung nilai-nilai
transparansi,
fairness,
independensi,
responsibility,
akuntabilitas. Kegagalan mengimplementasikan GCG dalam proyek Hambalang dapat dilihat dari ketidak transparansian, fairness proses pelaksanaan proyek hambalang, dimana dalam urusan pemenangan tender proyek hambalang diketahui bahwa pihak-pihak dari Menpora yang memberikan perlakuan khusus terhadap PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dengan memberitahukan nilai anggaran yang dicanangkan untuk melaksanakan proyek hambalang, adanya multiyears kontrak sebelum adanya penandatanganan dari Menkeu. Juga tidak adanya keindependensian dalam pelaksanaan proyek, dapat dilihat ketika pihak pihak yang telibat dalam pelaksanaan proyek memiliki hubunganhubungan khusus dengan pejabat Menpora dan Pemerintahan. 3
Membangun struktur pengendalian intern yang baik Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan.
4
Mengefektifkan fungsi internal audit Internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat
memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah
terjadinya
kecurangan.resiko
yang
dihadapi
perusahaan
diantaranya adalah Integrity risk, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik /reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan
internal
pencegahan/prevention
auditor untuk
untuk
menangkal
menyusun terjadinya
tindakan kecurangan
sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya. Dengan mengoptimalkan sistem pengendalian intern yang ada di kementrian terkait yang erat hubungannya dengan proyek proyek pemerintah sehingga proyek apapun yang dilakukan dapat termonitor dengan baik, mulai dari penganggaran, tander, hingga pelaksanaan di lapangan. Nuansa politik yang kental dengan kepentingan bisa dikurangi selagi ada pembahasan atau rencana sebuah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Adanya sebuah hukuman yang berat bagi pelaku kecurangan sehingga menimbulkan efek jera, serta adanya contoh yang baik dari pimpinan yang diharapkan bawahan dapat meniru contoh baik tersebut.
