AKUNTANSI FORENSIK PENCEGAHAN FRAUD KASUS CITIBANK
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Forensik Dosen Pengampu : Anis Chariri, SE, M.Com., M.Com., Ph.D.,Akt.,CA Ph.D.,Akt.,CA
Disusun oleh: Wulan Indri Widiar
12030117420068 12030117420068
Suhita Whini Setyahuni
12030117420059 12030117420059
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA & BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Pencegahan Fraud Fraud Studi Kasus Citibank” dengan baik dan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Forensik Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Tanpa bantuan dari semua pihak makalah ini tidak akan selesai tepat waktu. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada makalah ini. Oleh karena itu kami mengharapkan pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Semarang, 18 April 2018
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
Halaman Judul
.......................................... ................................................................ ....................................... ................. i
Kata Pengantar
.......................................... ................................................................ ....................................... ................. ii
Daftar Isi
.......................................... ................................................................ ....................................... ................. iii
BAB I A. Latar Belakang
.......................................... ................................................................ ....................................... ................. 1
B. Rumusan Masalah......................... Masalah............................................... ............................................ .................................. ............ 3 C. Tujuan
.......................................... ................................................................ ....................................... ................. 3
BAB II A. Kasus Citibank
.......................................... ................................................................ ........................................ .................. 4
B. Alur Penipuan oleh Malinda Dee
........................................... .............................................. ... 5
C. Tindakan Penipuan Uang ......................................... ............................................................... ............................. ....... 7 BAB III A.
Pelanggaran Hukum & Kode Etik Profesi
.................................. .................................. 8
B.
Pencucian Uang Oleh Malinda Dee
C.
Dampak Terhadap Profesi, Organisasi, dan Relasi
D.
Pencegahan Fraud
E.
Perubahan Yang Dilakukan Manajemen Citibank .............................. .............................. 23
........................................... .............................................. ... 11 ...................... 12
......................................... ............................................................... ............................. ....... 13
BAB IV A. Kesimpulan
.......................................... ................................................................ ........................................ .................. 25
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Malinda Dee ditangkap pada tanggal 23 Maret 2011 dengan tuduhan penggelapan uang nasabah kurang lebih l ebih Rp 40 Miliar. M iliar. Kabarnya puluhan nasabah tertipu olehnya dan tindakan kriminalnya sudah dimulai sejak tahun 2009. Kemampuan melayani Malinda yang membuat para nasabahnya merasa nyaman dan akhirnya memberikan kepercayaan besar pada dirinyalah yang memudahkan Malinda untuk menggelapkan uang mereka sedikit demi sedikit. Hasil uang yang didapatkannya ini kemudian dicuci ke beberapa perusahaan yang dimilikinya dengan partner-nya yang lain. Sebagai Relationship Manager dan menjabat dengan pangkat Vice President yang merupakan pangkat tertinggi untuk karyawan di Citibank tentunya rasa percaya yang didapatkan Malinda Dee dari para nasabahnya akan lebih besar daripada para karyawan lain karena integritas yang seharusnya dimiliki oleh profesi tesebut. Namun sayangnya kepercayaan keperca yaan ini disalahgunakan olehnya untuk memperkaya dirinya sendiri. Semakin tinggi jabatan seseorang dalam profesinya tentunya tanggung jawab yang dipikulnya juga akan lebih tinggi ti nggi daripada orang lain. l ain. Itulah mengapa integritas dan citranya juga akan lebih beresiko untuk hancur, tergantung cara berperilakunya di mata orang-orang yang berelasi dengan dirinya. Dengan tindakan kriminalnya Malinda Dee telah melakukan pelanggaran kode etik profesinya. Dalam dunia perbankan,Malinda Dee dikategorikan sebagai bankir yang menurut Kode Etik Bankir Indonesia memiliki pengertian sebagai seseorang yang bekerja di Bank dan sedang atau pernah berkecimpung dalam bidang teknis operasional dan non operasional perbankan. Bahkan Malinda Dee dapat disebut sebagai Bankir Profesional mengingat pengalaman kerjanya di dunia perbankan sudah lama dan jabatannya yang sudah sangat tinggi serta tanggung jawab sosialnya juga tinggi. Kode etik Bankir mengatur pemilik profesi bankir untuk berperilaku berperi laku sesuai pedoman-pedoman yang telah diatur di dalamnya
1
dan juga mengatur hubungan seorang bankir dengan sesama karyawan,pihak lain, dan lingkungan kerjanya. Dengan adanya kasus ini banyak pihak yang dirugikan baik secara finansial dan juga nama baik secara individual maupun organisasi. Citibank sebagai organisasi tempatnya bekerja akan mendapatkan imbas yang cukup besar dan para nasabah yang ditipu akan merasakan kerugian. Selain melangar kode etik profesinya,Malinda Dee juga melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan Money Laundry atau tindakan pencucian uang. Di Indonesia hukum mengenai Money Laundry dapat kita lihat pada Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adanya pelanggaran ini kesalahan yang dilakukan Malinda Dee telah berlapis-lapis dan tentunya akan menghancurkan kapasitasnya sebagai seorang bankir di mata publik. Motif Malinda untuk memperkaya diri sendiri yang memanfaatkan profesinya dengan melanggar beberapa hukum dan norma yang ada dapat kita lihat sebagai sebuah perilaku menyimpang. Robert Mz Lawang menyebutkan bahwa perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Dari kasus Malinda Dee kita dapat mengetahui apa saja bentuk pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya dan bagaimana imbas yang didapat oleh Malinda sendiri dan juga orang-orang yang berhubungan dengan dirinya bahkan organisasi tempatnya bekerja, serta bagaimana pencegahan fraud dalam li ngkup perbankan.
2
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan berbagai masalah antara lain sebagai berikut : 1. Apa saja bentuk kecurangan dan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Malinda Dee? 2. Apa saja bentuk hukuman yang didapatkan oleh Malinda Dee dalam pelanggaran kode etik profesi yang dilakukannya? dilakukannya? 3. Bagaimana imbas atau dampak yang didapatkan oleh profesi Bankir, organisasi, dan individu lain yang memiliki relasi dengan Malinda Dee dari adanya kasus tersebut? 4. Bagaimana cara pencegahan fraud di perbankan?
C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui bentuk kecurangan dan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Malinda Dee sebagai pelaku kecurangan. 2. Untuk mengetahui bentuk hukuman yang didapatkan oleh pelaku kecurangan
dalam
pelanggaran
kode
etik
profesi
bankir
yang
dilakukannya. 3. Untuk mengetahui dampak yang didapatkan oleh profesi Bankir, organisasi, dan individu lain yang memiliki relasi dengan Malinda Dee dari adanya kasus kecurangan yang dilakukan. 4. Untuk mengetahui cara pencegahan fraud di sebuah perusahaan atau organisasi khususnya dalam lingkup perbankan.
3
BAB II PEMBAHASAN A. Kasus Citibank
Malinda Dee menjadi karyawan di Citibank sejak Agustus 1989. Saat ditangkap polisi, Malinda menduduki jabatan Relationship Manager Citibank di Kantor Cabang Citibank Landmark, Jakarta Selatan, dengan pangkat Vice President. Pangkat tersebut merupakan pangkat yang tertinggi untuk karyawan Citibank. Sejak diterima, Malinda dikenal sebagai salah satu aset yang berharga di Citibank karena prestasi Malinda Dee dalam pekerjaannya terbilang bagus, yakni kemampuannya dalam membawa nasabah kaya untuk menggunakan jasa Citibank, hal tersebut membuatnya diberi keleluasaan oleh pihak Citibank dalam mencari nasabahnya sendiri. Pada 25 Maret 2011, Mabes Polri mengungkap kasus penggelapan dana nasabah di Citibank atas laporan para nasabah. Delapan penyidik dari Direktorat Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkap Malinda di apartemennya
kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Polisi menyita menyita
sejumlah barang bukti, antara lain dokumen-dokumen transaksi, uang tunai dan 1 unit mobil merek Ferari. Tersangka Malinda Dee diserahkan dari penyidik Polri kepada Kejari Jakarta Selatan pada pukul 09.45 WIB. Malinda diduga sudah melakukan aksinya aksinya sejak tahun 2009 lalu. Dari tiga perusahaan yang yang menjadi nasabah Citibank, Malinda Malinda dapat mencuri uang dari para nasabah tersebut hingga hingga Rp17 miliar. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Malinda melakukan penggelapan dan pencucian uang dalam kurun waktu 22 Januari 2009 hingga 7 Februari 2011 melalui 117 transaksi, dimana 64 transaksi di antaranya dalam bentuk pecahan rupiah senilai Rp27,36 miliar dan 53 transaksi senilai 2,08 juta dolar AS. Jaksa menuntut Malinda atas kejahatan yang telah dilakukannya selama ini dengan pasal berlapis, yaitu pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertama, dia dijerat Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 4
dan pasal 65 KUHP.Kedua, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 KUHP. Ketiga, Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang ancamannya adalah dipenjara selama 15 tahun.
B. Alur Penipuan oleh Malinda Dee
Selama ini Malinda Dee melakukan pembobolan dana nasabah dengan cara
meraih kepercayaan terhadap nasabah tersebut dan menyalahgunakan
kepercayaan para nasabah yang kaya terhadap dirinya. Malinda terlebih dahulu memperlakukan mereka secara istimewa, yang salah satu contohnya adalah dengan melayani para nasabah yang kaya di ruang khusus di kantor Citibank. Perlakuan ini tidak hanya diberikan Malinda dalam waktu singkat, tetapi hingga puluhan tahun sampai para nasabah sangat percaya terhadap Malinda karena perlakuan istimewanya tersebut. Dari hal tersebut Malinda mencermati
pola transaksi nasabah yang yang
bersangkutan, kemudian mengajukan blanko kosong untuk ditandatangani agar memudahkan transaksi. Blanko inilah inilah yang dia gunakanan untuk menarik dana dengan mencuri uang tersebut sedikit-demi sedikit tanpa disadari oleh pemilik rekening melalui persekongkolan jahat dengan bawahannya, Dwi Herawati, Novianty Iriane dan Betharia Panjaitan selaku Head Teller Citibank. Malinda memerintahkan bawahannya mentransfer uang ke beberapa perusahaan miliknya. Malinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah, sehingga nasabah seolaholah datang ke bank untuk melakukan transaksi. Lalu Malinda meminta teller Citibank yang bernama Dwi untuk membantu melakukan pencatatan palsu terhadap beberapa transfer uang, yang nilainya antara Rp1 miliar hingga Rp 2 miliar. Catatan tersebut
merupakan manipulasi transfer transfer uang dari rekening
nasabah ke beberapa rekening milik Malinda di dalam maupun di luar Citibank. Rohly Pateni, merupakan salah satu nasabah Citibank yang menjadi korban dari Malinda. Menurut Rohly Pateni, dia sangat percaya kepada Malinda
5
karena sudah 18 tahun menjadi nasabah dari Citibank dan ditangani Malinda. Rohly Pateni jarang mengecek rekening banknya karena sibuk bekerja, yang membuat Malinda memanfaatkan hal tersebut. Untuk menghilangkan bukti kejahatannya, Dia membuat perusahaan pribadinya yang dialiri dana nasabah Citibank atas nama orang lain. Malinda mengalirkan dana dana nasabah yang yang berhasil dicuri ke empat perusahaan miliknya yaitu, PT Sarwahita Global Manajemen, PT Porta Axell Amitee, PT Qadeera Agilo Resources, dan PT Axcomm Infoteco Centro. Keempat perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang didirikannya bersama dengan Reniwati,
Roy
Sanggilawang, dan Gesang Timora. Reniwati merupakan Citigold Executive Head di Citibank Landmark. Landmark. Selain itu, Malinda juga telah menggunakan dana nasabah untuk menyicil angsuran mobil super mewah seperti Ferrari. Kemudian dari keempat perusahaan ini, Malinda kembali menarik uang untuk kepentingan pribadinya, Andhika suami sirinya,
maupun adiknya, Visca Lovitasari serta
suami Visca, Ismail bin Janim. Andhika menampung uang curian itu dengan membuka banyak rekening dengan identitas berbeda karena menggunakan KTP palsu. Dia juga diseret ke muka pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima dan menampung uang yang diduga hasil tindak pidana istri sirinya. Andhika didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, d, f UU Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 5 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Adapun Visca ditetapkan diadili setelah menampung dana dari Melinda senilai lebih dari Rp 8 miliar, dalam kurun waktu 24 Januari 2007 sampai tanggal 19 Oktober 2010. Tahap pertama Melinda menyetor sebesar Rp2.063.723.000. Rp2.063.723.000. Lalu, Malinda mengirim lagi Rp.5.429.199.000 Rp.5.429.199.000 dan selanjutnya Rp 66juta, dan terakhir Rp 401.480.000. Jaksa mengatakan, dari tiap transaksi itu, Visca mendapat imbalan sebesar Rp 5 juta. Sedangkan suaminya, Ismail yang juga diadili didakwa menampung uang dari Melinda sekira Rp 20,4 miliar sejak bulan Januari 2010 hingga hingga Oktober 2010 dalam 51 kali kali transaksi.
6
Selain orang – orang tersebut, terdapat keterlibatan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Marsekal Madya TNI Rio Mendung Thalieb. Dia menjadi Komisaris Utama PT Sarwahita Group Managemen, yakni salah satu perusahaan milik Malinda. Dia mengaku tak melakukan bisnis dalam perusahaan tersebut, tidak jelas apakah pengakuan ini benar atau tidak karena tidak pernah ada pemeriksaan terhadap Rio Mendung Thalieb. Lalu pihak lain yang juga terlibat adalah 50 orang pejabat negara yang menjadi nasabah Malinda yang uangnya berasal dari pencucian uang hasil korupsi, yang merupakan dugaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
C. Tindak Pencucian Uang
Secara harafiah, money loundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Sebenarnya Sebenarn ya tidak ada definisi definis i yang umum untuk dapat menjelaskan tindak pidana tersebut, namun baik dari negara-negara maju maupun berkembang telah memiliki definisi tersendiri untuk masing-masing negara berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat untuk mendefinisikan money laundering sebagai tindak pencucian uang (Sutedi Adrian, 2010). 2010). Tindak pencucian uang menurut Sutan Remy Sjahdeini, merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, atau uang yang berasal dari kejahatan dengan
maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang, kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam suatu sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Di Indonesia, tindak pencucian uang telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Undang-udang tersebut tindak pencucian uang dibedakan menjadi 3 macam, seperti : a. Tindak pidana pencucian uang aktif (setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
7
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana), b. Tindak pidana pencucian uang pasif (setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini). (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010), c. Mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang (setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yaitu hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling b anyak 10 miliar rupiah.
8
BAB III ANALISIS A. Pelanggaran Hukum dan Kode Etik Bankir
Kasus
Malinda
Dee
merupakan
kasus
pelanggaran
ganda,
yaitu
pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai bankir dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai seorang karyawan Citibank, sudah seharusnya Malinda mengikuti kode etik profesi Bankir dan kode etik yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Namun karena kepentingan pribadinya, Malinda mengesampingkan kode etik yang ada dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari 9 pilar kode etik bankir, ada 3 kode etik yang dilanggar oleh Malinda, yaitu : 1. Setiap bankir harus patuh dan taat kepada ketentuan perundangundangan dan peraturan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan adanya dukungan dari Undang - Undang , yang tercantum dalam UU No. 7 tahun 1992 yang telah disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 49 ayat 2b.
Malinda terbukti tidak patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku karena ia melakukan penggelapan dan pencucian uang, dimana tindakan tersebut bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
Malinda
melanggar
kode
etik
ini
karena
dia
telah
terbukti
menyalahgunakan wewenangnya sebagai Relationship Manager Citibank (dengan pangkat Vice President) dengan mengajukan men gajukan blanko kosong untuk ditandatangani nasabah. Blanko inilah yang Malinda gunakan untuk mencuri uang nasabahtanpa disadari oleh pemilik rekening. Selain itu, Malinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah, meminta teller 9
Citibank membantu melakukan pencatatan palsu terhadap beberapa transfer uang, danmemerintahkan bawahannya mentransfer uang ke empat perusahaan miliknya. Dana nasabah juga digunakan Malinda untuk kepentingan pribadinya, seperti membeli mobil mewah, serta membiayai kehidupan suami dan adiknya. 3. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya dan lembaga.
Tindakan penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Malinda jelas merupakan suatu perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesi bankir dan lembaga (Citibank). Selain melanggar 9 pilar kode etik bankir, Malinda juga melanggar salah satu dari kode etik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu : Pegawai dilarang menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan atau fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia .Namun kode etik tersebut hampir sama dengan salah satu
kode etik bankir, seperti yang sudah dijelaskan di poin kedua di atas. Dari kasus pelanggaran kode etik bankir di atas, menunjukkan bahwa Malinda juga melanggar prinsip – prinsip kode etik profesi pada umumnya. Malinda tidak memiliki prinsip tanggung jawab terhadap dana nasabah yang seharusnya ia kelola dengan baik, dan
tidak melakukan pertimbangan
professional dalam semua kegiatan yang dia lakukan. Malinda juga mengabaikan prinsip kejujuran karena ia telah menipu nasabah – nasabahnya. Selain itu, Malinda tidak memiliki prinsip integritas karena ia tidak memilik kejujuran dan komitmen dalam menjalankan profesinya serta tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Pelanggaran kode etik bankir yang dilakukan Malinda Dee sudah t ermasuk dalam aspek kriminalitas, sehingga kasus ini juga merupakan pelanggaran hukum. Malinda melanggar ketentuan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 55 ayat 1 dan pasal 65 KUHP; Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang Pasal 65 KUHP; dan UU Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
10
Berdasarkan tiga macam jenis pencucian uang yang ada menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 , Malinda termasuk ke dalam jenis “Tindak pidana pencucian pencucian
uang
aktif”,
karena
Malinda
mentransfer,
membelanjakan,
membayarkan, dan menghibahkan dana nasabah untuk keperluan pribadinya, dan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana karena uang 50 orang pejabat negara yang menjadi nasabah Malinda berasal dari pencucian uang hasil korupsi, yang merupakan m erupakan dugaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sementara itu, suami, adik, adik ipar, dan para petinggi perusahaan Malinda yang dialiri dana hasil cu rian Malinda termasuk ke dalam jenis “Mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang”. Pihak – pihak tersebut masuk ke dalam jenis ini karena mereka
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
B. Pencucian Uang oleh Malinda Dee
Bankir yang profesional adalah bankir yang memiliki integritas pribadi, keahlian dan tanggungjawab sosial yang tinggi serta wawasan yang luas agar mampu
melaksanakan
manajemen
bank
yang
profesional
pula.
Dalam
melaksanakan pekerjaannya, seorang Bankir harus berpedoman pada kode etik profesi yang ada.
Kode etik tersebut menjadi pijakan dalam berperilaku dan
bertindak agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Malinda Dee melakukan pekerjaannya sebagai Relationship Relationship Manager tanpa memperhatikan kode etik profesi seorang bankir. Konsekuensi dari perilaku menyimpang yang ia lakukan adalah harus menerima sanksi seperti yang telah diatur dalam Ikatan Bankir Indonesia. Karena pelanggaran yang dilakukan Malinda termasuk pelanggaran kode etik berat, maka dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Pimpinan Pusat berupa pemberhentian sebagai Bankir. Selain karena pelanggaran kode etik berat, pemberhentian tersebu tjuga dikarenakan Malinda telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuataan hukum
11
yang tetap karena melakukan tindak pidana. Citibank pun memberikan sanksi terhadap Malinda dengan memberhentikannya sebagai karyawan. Di lain pihak, pandangan atau respect masyarakat terhadap Malinda akan menurun, karena pelanggaran etika akan menimbulkan ketidaksukaan dari suatu kelompok tertentu, dan tentunya Malinda akan merasa tersisih dari masyarakat sekitar.
C. Dampak Terhadap Profesi, Organisasi dan Relasi
Kasus Malinda Dee tidak hanya melibatkan dirinya dan pihak - pihak lain yang ikut membantu tindak kriminalnya, namun namun juga ikut melibatkan profesi yang digelutinya dan organisasi atau lembaga tempatnya bekerja. Dalam hal ini, profesi yang ikut terkena dampak negatif adalah profesi bankir, dan organisasi atau lembaga yang ikut terkena imbas perbuatan Malinda adalah Citibank. Selain itu, kasus besar ini tentunya juga akan memberikan kerugian terhadap orang – orang terdekat Malinda, seperti keluarganya. Jadi, meskipun tidak ikut terlibat namun secara teori dan fakta, profesi sejenis, organisasi tempat bekerja, dan keluarga juga akan ikut merasakan imbas dari perbuatan tercela yang dilakukan Malinda. Secara lebih rinci, dampak yang ikut dirasakan oleh pihak – pihak lain yang bersangkutan dengan Malinda namun tidak ikut membantu tindak kriminalnya, antara lain: a. Profesi Bankir Dengan adanya kasus Malinda Dee, mau tidak mau profesi Bankir akan mendapatkan imbasnya juga. Dari kasus ini, kepercayaan masyarakat terhadap seorang bankir akan berkurang dan citra profesi seorang bankir akan menurun. Selain itu, prosedur perbankan menjadi lebih diperketat sehingga akan lebih membatasi ruang gerak bankir. b. Citibank Citibank sebagai tempat Malinda bekerja, akan dilanda krisis reputasi dan krisis kepercayaan dari masyarakat. Dengan adanya kasus yang melibatkan beberapa karyawannya, reputasi perusahaan pasti akan menurun. Masyarakat akan menjadi ragu untuk menyimpan uang nya di Citibank, dan apakah uangnya akan benar – benar aman, karena Bank ini
12
tidak dapat mengontrol dan mengawasi perilaku karyawannya dengan baik. Jika tidak mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjamin keamanan dana nasabahnya, Citibank bisa dilanda krisis keuangan. c. Keluarga Perbuatan tidak beretika seorang pegawai senior yang seharusnya menjadi panutan para juniornya ini dapat menurunkan reputasi dan nama baik keluarga di mata masyarakat.
D. Pencegahan Fraud
Efektifitas pengendalian fraud dalam dalam bisnis, pada prosesnya merupakan tanggung jawab pihak manajemen. Diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang fraud oleh manajemen, sehingga dapat memberikan arahan dan menumbuhkan awareness untuk pengendalian risiko fraud pada Bank. Strategi anti fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian fraud . Strategi ini
menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian dapat diimplementasikan secara efektif dan d an berkesinambungan. fraud dapat Beberapa langkah fraud prevention yang dapat diterapkan oleh manajemen Citibank adalah sebagai berikut : 1. Lingkungan Pencegahan 1.1 Good Corporate Governance
Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan fraud telah dilaksanakan oleh Bank, antara lain pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Penerapan GCG dengan menerapkan 3 elemen : a. Prinsip GCG
Dalam dunia perbankan dimana kepercayaan menjadi salah satu key success factor,pelaksanaan good corporate governance menjadi suatu kebutuhan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat celah dalam sistem pengendalian internal bank yang memungkinkan terjadinyafraud seperti
13
pada kasus Citibank Indonesia. Manajemen Perusahaan perlu menerapkan mene rapkan prinsip GCG di seluruh jajaran manajemen citibank, yaitu Transparency, Accountability,
Responsibility,
Independency,
dan
Fairness.
Terwujudnya good corporate governance sendiri tidak dapat dipisahkan dengan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. b. Struktur GCG
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk: a. Komite audit b. Komite Pemantau Risiko c. Komite Remunerasi dan Nominasi (boleh secara terpisah) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Peraturan ini mewajibkan bank untuk menugaskan salah satu anggota direksi atau anggota pimpinan kantor cabang (untuk kantor cabang bank asing) sebagai Direktur Kepatuhan. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank mewajibkan bank untuk: a. Menyusun Piagam Audit Intern. b. Membentuk
Satuan
Kerja
Audit
Intern
(SKAI),
yang
bertanggungjawab langsung kepada direktur utama. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama Bank dengan persetujuan dari dewan komisaris. c. Menyusun panduan audit intern. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999, piagam audit disusun oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Namun dalam pelaksanaannya di Citibank tidak demikian. Piagam audit disusun dan disetujui oleh Manajemen (Direksi).
14
Citibank tidak memiliki komite remunerasi dan nominasi seperti yang diwajibkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Pasal 12 ayat 1. Posisi SKAI masih berada dibawah kewenangan langsung pihak top manajemen dan tidak memiliki hubungan langsung dengan komite audit. Hal ini dapat menjadi salah satu kelemahan apabila top manajemen melakukan fraud. 1.2 Tone at The Top
Citibank harus menerapkan keteladanan yang berasal dari top manajemen untuk menjadi role model bagi seluruh karyawan Citibank. Budaya jujur dan sikap antifraud harus terus digaungkan oleh top manajemen dalam usaha melakukan pencegahan fraud. Not everyone is honest , sebuah fakta yang menyedihkan. Pada kondisi integritas yang rendah, kontrol yang lemah, akuntabilitas yang rendah, dan tekanan yang tinggi, peluang seseorang menjadi tidak jujur akan semakin besar. Dan bank-bank di Indonesia saat ini dihadapkan pada dua dua pilihan sederhana: menciptakan lingkungan dengan potensi fraud yang rendah ( low fraud environment ) atau menyusul kerugian-kerugian atas tindakan fraudster bank-bank terdahulu. Low fraud environment environment bisa diciptakan dengan adanya dukungan dari
budaya kejujuran yang tinggi, keterbukaan, dan program khusus bantuan kepada personel. Untuk menciptakan dukungan tersebut, paling tidak bank harus mempekerjakan orang-orang yang jujur dan selalu memberikan pelatihan kepada mereka mengenai kesadaran akan fraud, menciptakan lingkungan kerja yang positif, membuat dan melakukan diseminasi atas kode perilaku yang miudah dimengerti, serta membuat program bantuan kepada para personel. Pada praktiknya, Citibank belum sepenuhnya usaha menciptakan budaya antifraud yang berkesinambungan, mengingat kasus Malinda Dee dilakukan oleh orang yang mempunyai posisi kunci di perusahaan. Kasus
15
Malinda Dee mencerminkan belum adanya keteladanan dari jajaran manajemen, baik top manajemen, maupun middle manajemen. 1.3 Kebijakan dan Prosedur
Tujuan penyusunan kebijakan dan prosedur penerapan strategi anti fraud berkutat pada 4 pilar yakni pencegahan, deteksi, investigasi-pelaporan, sanksi. Fokus pembahasan pada makalah ini ialah pada pencegahan fraud. Berikut tujuan pencegahan fraud, yakni : 1. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh Bank dalam melakukan enforcement , kontrol dan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak
kejahatan yang dapat merugikan Bank secara financial maupun dapat mempengaruhi kinerja operasional Bank secara keseluruhan 2. Sebagai bentuk penegasan dari Bank dan untuk disadari dan dipahami secara menyeluruh pada setiap level organisasi Bank bahwa fraud merupakan bentuk tindak kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral khususnya dalam organisasi perbankan. 3. Untuk memberikan arahan dalam internalisasi budaya anti fraud , peningkatan kewaspadaan maupun peningkatan kesadaran risiko fraud pada tiap aktifitas kegiatan Bank 4. Sebagai panduan dalam melakukan pengendalian tindak fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud .
Pedoman dan kebijakann antifraud minimal harus meliputi : •
Definisi fraud
•
Deskripsi komunikasi dan publikasi kebijakan.
•
Deskripsi implementasi pengendalian antifraud.
•
Deskripsi pelatihan (untuk karyawan).
•
Deksripsi pengukuran audit fraud yang proaktif.
•
Deskripsi pengujian pengendalian antifraud.
•
Deskripsi kebijakan dan prosedur investigasi.
16
•
Deskripsi analisis bukti.
•
Deksripsi resolusi untuk fraud
•
Deskripsi prosedur pelaporan kejadian/insiden.
Citibank belum mempunyai kebijakan dan prosedur yang efekti f.
2. Persepsi Deteksi
Berdasarkan teori fraud triangle (segitiga kecurangan), tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang datang secara bersamaan akan memperbesar peluang terjadinya fraud. Namun, jika salah satu saja dari elemen segitiga tersebut hilang, fraud tidak akan terjadi. Pada sisi bank, menghilangkan kesempatan terjadinya fraud adalah yang paling mungkin ditindaklanjuti. Berikut disajikan perihal usaha yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya fraud di bank. 2.1 Pengawasan
Para pelaku fraud biasanya menggunakan hasil jarahannya untuk mendukung gaya hidup yang mahal. Dengan mengawasi gaya hidup setiap personel dan fasilitas-fasilitas fasilitas-fasili tas pribadi di sekelilingnya, bank bisa melakukan langkah pencegahan. Sebab, para personel yang berpotensi melakukan fraud seakan-seakan merasakan terus diawasi. Dalam kasus Malinda Dee, seharusnya manajemen dapat lebih peka melihat “changes in behavior” pada Malinda, perubahan gaya hidup mewahnya sudah tampak sebelum kasusnya terungkap. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara pertama, manajemen Citibank mengamati gaya hidup
dan
tindak
tanduk
MD.
Jika
gaya
hidupnya
melampaui
pendapatannya harus diklarifikasi dan diinvestigasi asal usul sumber pendapatan lainnya apakah terkait t erkait jabatannya j abatannya atau tidak. Kedua, jika hasil investigasi ada kecurigaan maka harus segera diambil tindakan tertentu yang dapat mencegah akibat dari perbuatan tersebut lebih meluas. Dengan mengembangkan sikap peduli dan curiga dari pimpinan, akan menciptakan fraud prevention yang bisa mencegah atau mendeteksi dini terjadinya fraud.
17
2.2 Anynomous Tip
Adanya Mekanisme untuk memantau kegiatan yang mencurigakan pada rekening dan transaksi, sehingga apabila diperlukan, kegiatan yang berpotensi
mencurigakan
tersebut
dapat
dilaporkan
kepada
pihak
pemerintah berwenang yang bersangkutan sesuai undang-undang yang berlaku. Pelaporan tersebut harus mempunyai sebuah platform yang aman, sehingga para pelapor merasa terlindungi dan tidak terancam oleh pelaku fraud. Citibank perlu membangun sistem whistle blower sebagai upaya pencegahan terjadinya fraud, sehingga siapa saja yang melihat atau menyaksikan kejadian fraud dapat segera melapor ke jajaran manajemen melalui sistem tersebut. 2.3 Penuntutan
Ketakutan akan hukuman jelas akan mengurangi perilaku tidak jujur. Hukuman yang tegas dan konsisten akan membuat para personel berpikir seribu kali sebelum memastikan siap terlibat melakukan fraud. Jika hanya diberhentikan, terkadang tidak cukup kuat untuk mencegah fraud. Hukuman yang lebih berarti, misalnya, memberi tahu kepada keluarga atau orang-orang terdekat mengenai perilaku tidak jujur yang dilakukan seorang personel. Malinda Dee diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda 10 Miliar rupiah. Konsekuensi hukum yang diterima Malinda Dee akan menjadi sinyal yang kuat dan membuat karyawan lain yang berpotensi melakukan fraud berfikir dua kali sebelum melakukan fraud. Hal ini akan memperkuat persepsi deteksi dan meningkatkan pencegahan fraud. 2.4 Surprise Audit
Sering kali, investigasi terhadap fraud dilakukan setelah ada korban, yang artinya bersifat reaktif. Audit yang bersifat pro-aktif diharapkan akan membangun kesadaran para personel bahwa apa yang mereka lakukan setiap saat bisa saja “di-review”. Hal ini akan memberikan para personel
18
rasa takut akan tertangkap jika melakukan fraud, sehingga diharapkan akan mengurangi perilaku kecurangan di bank. Dalam kasus Malinda Dee bisa dipastikan tidak ada pengecekan atau audit rutin, dan jika prosedur audit tahunan yang diterapkan menggunakan sampling akan gagal mendeteksi kecurangan yang dilakukan Malinda. Malinda juga menggunakan tanda tangan asli pada slip penarikannya, sehingga proses penelusuran menjadi lebih sulit. Dengan diterapkan surprise audit yang rutin, diharapkan potensi perekayasaan transaksi lebih cepat terungkap, karena auditor dapat datang kapan saja tanpa te rjadwal. 2.5 Pelaksanaan Kebijakan Etika dan Fraud
Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan prosedur fraud penting untuk menciptakan iklim antifraud. Mempunyai sederet peraturan jika tidak dilaksanakan akan sia-sia. Dalam kasus Malinda Dee, pembuatan kebijakan fraud belum maksimal dan penerapannya juga belum efektif. Longgarnya suatu kebijakan dan tidak adanya pengawasan akan menciptakan opportunity yang dapat mendorong seseorang melakukan fraud. 2.6 Catch Me if You can!
Upaya pengusutan kasus fraud yang terjadi di tubuh perusahaan secara tuntas merupakan persepsi deteksi yang sangat ampuh. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak main-main dalam memerangi kasus fraud dan akan meningkatkan fraud prevention. Citibank melalui pengacaranya Otto Hasibuan, melakukan penuntutan hukum terhadap Malinda Dee dan mempublikasikan kejahatan yang dilakukanny dilakukannya. a. Citibank juga terus melakukan investigasi terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan Malinda. Semua pihak yang diduga terlibat dalam internal Citibank juga diperiksa. diperiksa . Upaya yang ditempuh Citibank telah tepat, karena tanpa upaya yang serius untuk mengusut kasus, akan memperlemah persepsi deteksi dan meningkatkan peluang terjadinya fraud .
19
3. Pendekatan Klasik 3.1 Preventive Approach
Preventive approach dilakukan dengan mendesain sistem yang dapat mengurangi terjadinya fraud atau minimal jumlah kerugian tidak material apabila perusahaan tidak melakukan pengawasan. Pemisahan fungsi merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya fraud. Dalam kasus Malinda Dee, Citibank telah melakukan pemisahan fungsi, namun karena Malinda melakukan koalisi kejahatan dengan fungsi lainnya di perusahaan dan juga lemhanya pengendalian atas kas, kejahatan tetap terjadi. 3.2 Detective Approach
Dalam detective approach, manajemen akan membuat pengendalian akuntansi dan fungsi internal audit untuk mengawasi potensi terjadinya fraud. Internal audit secara periodik akan memverifikasi legitimasi (kesesuaian dengan aturan) transaksi dan mengkonfirmasi keberadaan aset. Manajemen bergantung pada pengendalian akuntansi untuk mendeteksi potensi kejahatan yang mungkin terjadi. Dari sini dapat ditelaah, bahwa Citibank mempunyai kelemahan pada fungsi internal audit dan pengendalian internal, dimana kasus Malinda Dee tetap aman selama 3 tahun lamanya. 3.3 Observation Approach
Observation approach bergantung pada observasi fisik atas aset dan karyawan. Manajemen mengawasi karyawan yang melakukan aktivitas yang mencurigakan atau perilaku yang tidak biasa. Barang-barang yang bernilai dan mudah dipindahkan seperti : kas, persediaan, dan aset lainnya juga akan diawasi, salah satunya dengan menggunakan menggunakan kamera. Malinda Dee mempuyai ruangan khusus untuk rapat private dengan para nasabah eksklusif. Melalui pendekatan Observation approach, seharusnya Citibank mengawasi gerak-gerik Malinda dan apa yang dilakukan di ruangan khusus tersebut dengan memasang CCTV atau perekam suara jika perlu. Jadi setiap manajer yang hendak meeting dengan nasabah dapat
20
diawasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan yang berujung pada fraud. 3.4 Investigative Approach
Investigative approach merupakan action perusahaan setelah ditemukan adanya bukti-bukti yang mencurigakan atas sebuah kasus fraud. Perusahaan harus menindaklanjuti bukti-bukti tersebut dengan cepat sebelum mengarah kepada fraud. Jelas dalam kasus Malinda Dee, perusahaan terlambat mengambil langkah dan baru bergerak setelah setel ah fraud terjadi. 4. Pengukuran Pencegahan Lainnya
Selain
pendekatan-pendekatan
umum
yang
dijelaskan
sebelumnya,
pencegahan fraud dapat juga dilakukan dengan pendekatan spesifik , yaitu : 4.1 Pengecekan Background Karyawan Employee melalui pengendalian s ystem rekrutmen, proses mutasi dan
rotasi karyawan dan kebijakan cuti wajib (block leave). Sistem rekrutmen dengan memperhatikan catatan kriminal dan riwayat hutang. Perusahaan sebaiknya tidak menerima karyawan baru yang memiliki indikasi tersebut. Pemberian cuti dan rotasi kerja juga harus dilakukan secara rutin. Apabila ada indikasi menolak cuti dan rotasi, perusahaan perlu mencurigai dan menindaklanjuti hal tersebut. Dalam kasus Malinda Dee, tidak adanya rotasi kerja merupakan kelemahan manajemen Citibank yang membuat Malinda merasa mempunyai power dan opportunity untuk melakukan fraud. 4.2 Internal Control
Menciptakan internal kontrol yang baik adalah salah satu langkah yang bisa ditempuh bank dalam mencegah terjadinya fraud. Semua berharap, fraud (penipuan/ kecurangan) pada sistem perbankan kita setidaknya mereda. Sebab, memang fraud tidak mungkin bisa dihilangkan hingga nihil. Namun, tentu harapan berkurangnya fraud ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing bank untuk mencegahnya. mencegahnya. 1. Menciptakan kontrol internal yang baik
21
Kontrol internal yang bagus, paling tidak harus mencakup kontrol lingkungan yang bagus, sistem akuntansi yang bagus, dan kontrol prosedur (aktivitas) yang juga bagus. Becermin Bec ermin dari sebuah pernyataan pern yataan Committee
of
Sponsoring
Organization
(COSO) “the
control
environment sets the tone of the organization, and is largely responsible for employees being conscious (and therefore vigilant) about
controls”.
Intinya,
kontrol
lingkungan
harus
mencakup
integritas; nilai etika dan kompetensi sumber daya manusia (SDM); gaya dan filosofi manajemen; gaya manajemen dalam mengalokasikan wewenang, tanggung jawab, dan pengembangan SDM; serta perhatian dan arahan dewan direksi. Sementara, sistem akuntansi yang bagus harus memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu. Kontrol prosedur yang bagus harus mencakup kontrol fisik atas aset-aset, otorisasi yang tepat, segregasi tugas, pengecekan independen, dan dokumentasi yang lengkap. Perlu dicermati, tidak ada sistem kontrol internal yang kebal terhadap fraud serta efektivitasnya akan sangat bergantung pada kompetensi orang-orang di bank yang harus memastikan pelaksanaan internal kontrol yang tepat dan solid. Sistem kontrol internal hanyalah salah satu elemen program pencegahan fraud yang komprehensif. 2. Membangun rintangan bagi terjadinya kolusi. Jika fraud terjadi disertai dengan kolusi, akan lebih sulit untuk bisa mendeteksinya. Dan, karena kolusi biasanya dibangun dalam waktu yang tidak singkat, cara yang jitu adalah merotasi personel (job transfer) secara periodik. 3. Memberikan informasi kepada nasabah mengenai kebijakan bank . Contoh mudahnya adalah perilaku suap untuk memperoleh kucuran dana. Bank bisa membuat surat secara periodik kepada nasabah terkait yang menjelaskan mengenai kebijakan perusahaan yang tidak menerima segala jenis suap atau hadiah. Bank juga bisa memberikan syarat bahwa bank memiliki hak yang bisa digunakan sewaktu-waktu
22
untuk mengaudit laporan keuangan nasabah yang memperoleh pinjaman. Hal ini juga diharapkan akan mengurangi niat nasabah melakukan kecurangan.
E. Perubahan Yang Dilakukan Manajemen Citibank Setelah Kasus Malinda Dee
Setelah terjadinya kasus Malinda Dee dan beberapa kasus terkait penagihan kredit dengan customer, Citibank bekerja keras meraih kembali kepercayaan nasabah. Pasca kasus-kasus yang menimpa Citibank di tahun 2010-2011, Citibank menerima ujian berat. Selain sanksi dari BI berupa penghentian layanan kartu kredit selama 2 tahun dan juga penghentian penagihan kredit dengan jasa pihak ketiga, anggota komisi XI DPR juga beramai-ramai mengembalikan kartu kredit Citibank karena kecewa dengan pelayanan Citibank. Namun, Citibank kini telah banyak berbenah. Citibank mulai menerapkan Good Corporate Governance dan melaporkan Integrated Corporate Governance Report mulai periode 31 Desember 2015. Berdasarkan Integrated Report tentang Corporate Governance tanggal 31 Desember 2016, didapat data sebagai berikut : 1. Menerapkan
prinsip
GCG
Transparansi
yang
dibuktikan
dengan
mengungkapkan semua aktivitas keuangan dan non keuangan dalam annual report dan integrated report. 2. SKAI masih bertanggung jawab pada top manajemen dan belum dirubah pola pertanggungjawabannya ke komite audit. 3. Komite Audit dan Komite Pemantau resiko telah dibentuk sesuai dengan peraturan BI tentang prinsip GCG. 4. Belum mempunyai komite remunerasi di Indonesia, dengan alasan yang disebutkan dalam integrated report bahwa seluruh kebijakan HRD di Indonesia harus mendapat persetujuan dari HRD regional hingga Global International Benefit Unit.
23
5. Mempunyai kebijakan dan prosedur fraud yaitu Citi Fraud Management Standard, yang berisi diantaranya : anti bribery and corruption, anti money
laundering. 6. Mempunyai code of conduct (kode etik) dan menggaungkan prinsip integritas. 7. Mempunyai
aturan
tentang
suspicious
activity
reporting,
dimana
mewajibakan semua karyawan citibank untuk ikut melaporkan aktivitas yang mencurigakan dalam rangka usaha untuk melakukan pencegahan fraud.
24
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan
Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut sudah melanggar kode etik perbankan yang dapat merugikan pihak nasabah. Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undang yang berlaku. Menurut pasal 1 angka 28 undang-undang perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya Melinda Dee dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan dan atau pasal 6 UU No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU no 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian Uang dan pastinya pelaku dikenakan sanksi berupa denda dan hukuman penjara. Dari tindakan fraud tersebut dapat dicegah dengan beberapa tindakan 1)Sosialisasi Budaya Anti Fraud yang dilakukan tidak hanya kepada pihak intern Bank namun juga kepada pihak ekstern yang berhubungan dengan Bank, 2) Identifikasi Kerawanan (Vulnerability Identification) dilaksanakan oleh Pejabat Anti Fraud yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya fraud di unit kerja atau karyawan kar yawan yang menjadi tanggung jawabnya. 3) Pelaksanaan Know Your Employee melalui pengendalian system rekrutmen, proses mutasi dan rotasi karyawan dan kebijakan cuti wajib (block leave), 4) Penegakan Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct), 5) Peningkatan Efektivitas Supervisi.
25
DAFTAR PUSTAKA
Tomie W. Singelton, Aaron, J.2006. Fraud Auditing and Forensic Accounting Accounting Third Edition. John Wiley & Sons, Inc.
http://www.bankina.co.id/home1.php?id=362 https://mukhsonrofi.wordpress.com/2011/04/11/tujuh-langkah-mencegahkejahatan-perbankan/ http://feralufhidaranipranita.blogspot.co.id/2013/11/kasus-citibank.html Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Integrated Corporate Governance Report Konglomerasi Keuangan Citi Indonesia, 31 Desember 2016 Zabihollah Rezaee. 2007. Corporate Governance Post- Sarbanes Oxley Regulations, Regulations, Requirements, Requirements, and Integrated Integrated Processes. John Wiley & Sons, Inc.
26
