MANAJEMEN PERPAJAKAN “Ta “Tax Planning atas PPh 23 dan PPh 26” (Pertemuan 10)
Di s u s u no l e h :
AdiNur hi daya Bet yNofit asar i St epaniPer mat asar i
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJA MADA !01" Pen#ert$an Withholding Tax System (S$%tem Pem&t&n#an Pa'a)
Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundangundangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerimaan penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran akti dalam sistem ini! dan iskus berperan dalam pemeriksaan pajak! penagihan! maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggran perpajakan! seperti halnya pada self assessment system. Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga diluar iskus yaitu! pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. "umlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut dibayarkan kepada negara melalui penyetoran pajak seperti pada akti#itas yang dilakukan di self assessment dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan $ndangundang. Nantinya jumlah yang disetorkan ke kas negara itu akan dapat diperhitungkan kembali oleh Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong atau dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan.
Manaat Withholding Tax System
Withholding Tax System
dapat memperlancar masuknya dana ke kas Negara tanpa
inter#ensi iskus dan juga dapat menghemat biaya administrasi pemungutan %administrative cost &! seperti pada sel assessment! wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya tidak terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu dengan adanya Withholding Tax System dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya! pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya! serta meningkatkan penerimaan pajak %optimalisasi perluasan objek pajak&.
Pa'a *en#+a%$,an Withholding Tax System
Penerapan withholding tax system di 'ndonesia seperti yang diatur dalam $ndang-undang Nomor ( tahun )*+, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan $ndang-undang Nomor , tahun //+! tidak hanya terbatas atas penghasilan dari pekerjaan %employment income& seperti gaji dan upah %PPh pasal )&0 penghasilan dari modal % passive income& seperti de#iden! bunga! sewa dan royalti %PPh pasal , dan &! tetapi juga diperluas terhadap penghasilan dari usaha %bussines income&. Bahkan! terhadap transaksi yang bukan penghasilan! seperti pembayaran kepada badan-badan pemerintah dan impor atau kegiatan usaha dibidang tertentu %PPh pasal &. Pengaturan atas jenis-jenis penghasilan dan transaksi yang dikenakan withholding ta1 tidak seluruhnya diatur oleh $ndang-undang PPh! tetapi banyak didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah! 2eputusan 3enteri 2euangan dan 2eputusan Direktur "enderal Pajak.
PP+ Pa%a, !Pen#ert$an PP+ Pa%a, !-
Pajak Penghasilan Pasal , mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal! penyertaan modal! penyerahan jasa! atau penyelenggaraan kegiatan! selain yang dipotong pajak penghasilan pasal ). Pemotong PPh Pasal ,4 PPh Pasal , merupakan salah satu jenis uang muka PPh yang dibayar selama tahun berjalan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan B$5 melalui sistem pemotongan oleh pihak lain. ). . ,. 6. 7.
Badan Pemerintah Subyek Pajak Badan dalam negeri Penyelenggara kegiatan Bentuk $saha 5etap %B$5& atau perwakilan perusahaan luar negeri Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak! yaitu4 a& 8kuntan! arsitek! dokter! notaris! PP85 %kecuali 9amat&! pengacara! konsultan! yang melakukan pekerjaan bebas. b& Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
Pener$ma Pen#+a%$,an .an# /$*&t&n# pada PPh pasal , yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap yang berasal dari modal!pemberian jasa! atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak
O'e Pa'a PP+ Pa%a, !-
Obyek Pemotongan PPh ! yaitu4 ).
De#iden! dengan nama dan dalam bentuk apapun! termasuk de#iden dari perusahaan
. ,. 6. 7.
asuransi kepada pemegang polis! dan pembagian hasil usaha koperasi. Bunga termasuk premium! diskonto! dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. :oyalti. ;adiah! penghargaan bonus! dan sejenisnya. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta! kecuali sewa tanah
.
dan
Bukan Obyek Pemotongan PPh Pasal , %Pasal , $ndang- $ndang Nomor )( 5ahun ///& ). .
Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
,.
%capital lease&. Di#iden yang dibayarkan atau terutang kepada Perseroan 5erbatas %P5&! 2operasi! =ayasan atau sejenisnya! B$3N dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha akti di luar kepemilikan saham
tersebut 6. Bunga obligasi yang dibayar atau terutang kepada reksa dana selama 7 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. 7. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh 2operasi kepada angotanya. . Bunga simpanan 2operasi yang tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh 3enteri 2euangan %:p 6/.///!//& yang dibayar oleh 2operasi kepada anggotanya. Per+$tun#an PP+ Pa%a, !-
Dalam ketentuan baru $ndang-undang Pajak Penghasilan! struktur tari PPh pasal , adalah4 ). 5ari )7> 1 Penghasilan Bruto dan bersiat tidak inal dikenakan terhadap penghasilan berupa di#iden! bunga! royalti dan hadiah! penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong PPh Pasal ). . Sebesar > %dua persen& dari jumlah bruto atas4 a& Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta! kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat %&0 dan b& 'mbalan sehubungan dengan jasa teknik! jasa manajemen! jasa konstruksi! jasa konsultan! dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ). Berdasarkan Pasal , ayat %)a& $ndang-undang Pajak Penghasilan yang baru! Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal , dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak %NPWP&! maka besarnya tari pemotongan PPh Pasal , adalah lebih tinggi )//> %seratus persen& daripada tari PPh Pasal , umumnya.
Penatatan Auntan%$ ata% Pa'a D$*&t&n#2D$*un#ut PP+ Pa%a, !-
PPh pasal , adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu %seperti de#iden! bunga! royalti! sewa! dan jasa& yang diterima WP badan dalam negeri dan B$5. "urnal Pencatatan PPh Pasal , oleh pemotong pajak adalah sebagai berikut4 Pada saat pemotongan %dilakukan pada saat pembayaran imbalan jasa& Beban "asa
111 $tang PPh Pasal ,
111
2as
111
Pada saat penyetoran ke kas Negara $tang PPh Pasal ,
111
2as
111
Sedangkan jurnal PPh Pasal , oleh penerima imbalan jasa adalah sebagai berikut4 2as
111
Pajak dibayar dimuka %PPh Pasal ,& 111 Pendapatan "asa
xxx
PP+ Pa%a, !3 Pen#ert$an PP+ Pa%a, !3
Pajak Penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri %orang pribadi maupun badan&! selain bentuk usaha tetap dalam PPh pasal adalah pajak atas penghasilan yang bersumber dari 'ndonesia. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal berdasarkan 2eputusan ini adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 'ndonesia atau berada di 'ndonesia tidak lebih dari )+, hari dalam jangka waktu ) bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 'ndonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari 'ndonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Pemotong PPh Pasal 4 ). . ,. 6. 7. .
Badan Pemerintah Subjek Pajak dalam Negeri Penyelenggaran kegiatan Bentuk $saha 5etap Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal
Pener$ma Pen#+a%$,an .an# /$*&t&n# pada PPh pasal yaitu Wajib Pajak luar negeri dari
'ndonesia.
O'e Pa'a PP+ Pa%a, !3
Obyek Pemotongan PPh ! yaitu4 ). De#iden! bunga termasuk premium diskonto! dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang! royalti! sewa! dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta! imbalan sehubungan jasa! pekerjaan dan kegiatan! hadiah dan penghargaan!pensiun dan pembayaran berkala lainnya! prem! keuntungan karena pembebasan utang. . Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di indonesia. ,. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. 6. Penjualan atau pengalihan saham antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa
dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 'ndonesia atau Bentuk $saha tetap di 'ndonesia. 7. Penghasilan 2ena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di 'ndonesia pajak sebesar />! kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di 'ndonesia! yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 3enteri 2euangan
Per+$tun#an PP+ Pa%a, !3
). Dikenakan PPh Pasal ? /> dari jumlah bruto penghasilan wajib pajak luar negeri berupa4 Di#iden Bunga! termasuk premium! diskonto! dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang :oyalti! sewa! dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta 'mbalan sehubungan dengan jasa! pekerjaan! dan kegiatan ;adiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun Pensiun dan pembayaran berkala lainnya . Dikenakan PPh Pasal ? /> dari Perkiraan Penghasilan Netto atas penghasilan wajib pajak luar negeri berupa4 Penghasilan dari penjualan harta di 'ndonesia Penghasilan berupa premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri! yaitu4 /> 1 7/> 1 Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di @uar • •
Negeri /> 1 )/> 1 Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi @N oleh
•
perusahaan asuransi yang berkedudukan di 'ndonesia /> 1 7> 1 Premi yang dibayarkan kepada perusahaan reasuransi @N oleh
perusahaan asuransi yang berkedudukan di 'ndonesia Dikenakan PPh Pasal sebesar /> dari @aba Neto setelah pajak dari suatu B$5 di
'ndonesia %Branch Proit 5a1&! kecuali jika ditanamkan kembali di 'ndonesia. Dalam hal telah dilakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah :' dengan negara lain %treaty partner &! penghitungan besarnya PPh Pasal didasarkan pada 5a1 5reaty tersebut %dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal atau dikenakan PPh Pasal dengan tari yang lebih rendah&
.
