PERENCANAAN PERENCANAAN PAJAK PPH PS 22,23,24,25 KELOMPOK 8
AGENDA •
PPh Pasal 22
•
PPh Pasal 23
•
PPh Pasal 24
•
PPh Pasal 25
•
Perencanaan Pajak
•
Surat Keterangan Bebas
•
Rekonsiliasi Fiskal
DEFINISI PPH PS 22 •
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, MERUPAKAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH, INSTANSI ATAU LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGALEMBAGA NEGARA LAIN,BERKENAAN LAIN, BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN ATAS ATAS PENYERAHAN BARANG DAN BADAN-BADAN TERTENTU BAIK BADAN PEMERINTAH MAUPUN SWASTA BERKENAAN DENGAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR AT ATAU KEGIAT KE GIATAN AN USAHA U SAHA DI BIDANG LAIN
PEMUNGUT PPH PS 22 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 . PEMUNGUT PPH PASAL 22 ADALAH:
BANK DEVISA DEVIS A DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI,AT CUKAI,ATAS IMPOR BARANG
BENDAHARA PEMERINTAH DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN DENGAN MEKANISME UANG PERSEDIAAN (UP)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) ATAU PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR MEMBAYAR YANG DIBERI DELEGASI OLEH KPA
BADAN USAHA YANG BERGERAK DALAM BIDANG USAHA INDUSTRI SEMEN, INDUSTRI KERTAS, INDUSTRI BAJA DAN INDUSTRI OTOMOTIF
PRODUSEN ATAU IMPORTIR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS DAN PELUMAS
INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR KEHUTANAN, PERKEBUNAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
OBYEK PPH PASAL 22 •
•
•
•
IMPOR BARANG PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PEMERINTAH DAN K KUASA UASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN DENGAN MEKANISME UANG PERSEDIAAN (UP) OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA YANG DILAKUKAN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) ATAU PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR
•
INDUSTRI BAJA DAN INDUSTRI OTOMOTIF
•
PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK, GAS DAN PELUMAS
•
PENJUALAN HASIL INDUSTRI DALAM NEGERI
•
PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI PEDAGANG PENGUMPUL OLEH INDUSTRI DAN EKSPOTIR
ATAU
EKSPOR
DARI
TATA CARA PEMUNGUTAN & PENYETORAN PPH PASAL 22
PEMUNGUTAN PPH PS 22 ATAS IMPOR BARANG DILAKSANAKAN DGN CARA PENYETORAN OLEH IMPORTIR YG BERSANGKUTAN ATAU DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KE KAS NEGARA MELALUI KANTOR POS, BANK DEVISA, ATAU BANK YG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN.
PEMUNGUTAN PPH PS22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH PEMUNGUT PAJAK (BENDAHARA PEMERINTAH, KPA, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENERBIT SPM) WAJIB DISETOR OLEH PEMUNGUT KE KAS NEGARA MELALUI KANTOR POS, BANK DEVISA, ATAU YG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN, DGN MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK YG TELAH DI ISI ATAS ATAS NAMA REKANAN SERTA SERTA DITANDA DITANDAT TANGANI OLEH OLEH PEMUNGUT PAJAK. PAJAK.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK, GAS DAN PELUMAS, DAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN, INDUSTRI KERTAS, INDUSTRI BAJA DAN INDUSTRI OTOMOTIF, WAJIB DISETOR OLEH PEMUNGUT KE KAS NEGARA MALALUI KANTOR POS, BANK DEVISA, ATAU BANK YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK.
TATA CARA PEMUNGUTAN & PENYETORAN PPH PASAL 22
PEMUNGUT PPH PS22 ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UTK KEPERLUAN INDUSTRI AT ATAU EKSPOR OLEH BADAN USAHA USAHA INDUSTRI ATAU EKSPORTIR EKSPORTIR YG BERGERAK BERGERAK DLM SEKTOR KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN & PERIKANAN WAJIB DISETOR OLEH PEMUNGUT KE KAS NEGARA MELALUI KANTOR POS , BANK DEVISA, AT ATAU BANK YG DITUNJUK DITUNJUK OLEH MENTERI MENTERI KEUANGAN DGN MENGGUNAK MENGGUNAKAN AN SURAT SURAT SETORAN PAJAK.
PENYETORAN PPH PASAL 22 OLEH IMPORTIR, DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DAN PEMUNGUT MENGGUNAKAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK YG BERLAKU SBG BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK.
PEMUNGUTAN PAJAK PAJAK WAJIB MENERBITKAN MENERBI TKAN BUKTI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 DLM RANGKA 3 (TIGA),YAITU: a. LEMBAR LEMBAR KESATU KESATU UNTUK WAJIB PAJAK( PAJAK(PEMB PEMBELI/P ELI/PEDAG EDAGANG ANG PENGUMPUL) PENGUMPUL) b. LEMBAR KEDUA SEBAGAI LAMPIRAN LAPORAN BULANAN KEPADA KEPADA KANTOR PELAY PELAYANAN ANAN PAJAK(DILAMPIRKAN PADA SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH PASAL 22) c. LEMBAR KETIGA SEBAGAI ARSIP PEMUNGUT PEMUNGUT PAJAK PAJAK YANG YANG BERSANGKUT BERSANGKUTAN. AN.
TARIF PPH PS 22 •
•
•
•
•
Tarif 2,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
Tarif 0,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
Tarif 7,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
Tarif 7,5% dari harga jual lelang diterapkan untuk impor yang dikuasai. Tarif 1,5% dari harga pembelian untuk pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan pejabat penerbit Suarat Perintah
TARIF PPH PS 22 •
•
•
•
•
Tarif 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina
Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan pertamina dan Non SP BU
Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar gas
Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan pelumas
Tarif 0,1% dari DPP PPN untuk penjualan kertas hasil produksi di dalam negeri oleh industri kertas
TARIF PPH PS 22 •
•
•
•
Tarif 0,25% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis semen hasil produksi di dalam negeri oleh industri semen
Tarif 0,45% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih didalam didalam negeri oleh industry otomotif otomotif
Tarif 0,3% dari DPP PPN untuk penjualan baja di dalam negeri oleh industry baja
Tarif 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN PP N untuk pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor oleh badan usaha industry atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.
Contoh Perhitungan
Contoh 1: Menghitung PPh Pasal 22 atas impor PT Perdana adalah importir barang-barang elektrik yang mempunyai API, pada bulan Mei 2011 melakukan impor barang Jepang dengan harga faktur US $100,000.00. Biaya asuransi yang dibayar diluar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 2% dan 5% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea msuk tambahan masingmasing sebesar 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah US $1.00 = Rp 8.500,00. Hitunglah PPh pasal 22!
a) Menentukan Nilai Impor -Harga faktur (cost) US $ 100,000.00 -Biaya asuransi (insurance): 2% x US $100,000,00 US $ 2,000.00 -Biaya angkut (freight): 5% x US $ 100,000.00 US $ 5,000.00 CIF (cost,insurance,freight)
US $
107,000.00
Kurs US $1,00 = Rp8.500,00 CIF (dalam rupiah): US $107,000.00 x Rp8.500,00 =
Rp 909.500.000,00
Ditambah: - Bea masuk:
20% x Rp 909.500.000,00 - Bea masuk tambahan: 10% x Rp909.500.000,00
Nilai impor
Rp 181.900.000,00 Rp 90.950.000,00
Rp1.182.350.000,00
b) Menghitung PPh pasal 22-impor
2,5% x Rp1.182.350.000,00 =
Rp 29.558.750,00
Jika importir yang bersangkutan tidak mempunyai API, besarnya PPh Pasal22 adalah: 7,5%x Rp1.182.350.000,00 = Rp 88.676.250,00
DEFINISI PPH PS 23 •
PAJAK PENGHASILAN PENGHASI LAN (PPH) ( PPH) PASAL 23 ADALAH PAJAK YANG DIPOTONG DI POTONG AT ATAS PENGHASILAN YANG BERASAL DARI MODAL, PENYERAHAN JASA, ATAU HADIAH DAN PENGHARGAAN, SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPH PASAL 21.
PEMOTONG DAN PENERIMA PENGHASILAN PENGHASILAN •
•
PEMOTONG PPH PS 23 •
BADAN PEMPERINTAH;
•
SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI;
•
PENYELENGGARAAN KEGIATAN;
•
BENTUK USAHA TETAP (BUT);
•
PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA; LAINNYA;
•
WP OP DN TERTENTU, YANG DITUNJUK OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PS 23 •
WP DN;
•
BUT.
TARIF PPH PS 23 (SEKILAS) •
15% DARI JUMLAH BRUTO ATAS: •
•
•
•
•
DIVIDEN KECUALI PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA ORANG PRIBADI DIKENAKAN FINAL, BUNGA, DAN ROYALTI; HADIAH DAN PENGHARGAAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPH PASAL 21.
2% DARI JUMLAH BRUTO ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN. 2% DARI JUMLAH BRUTO ATAS IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN. BANYAK LAGI
BUKAN OBYEK PPH PS 23 •
•
•
PENGHASILAN PENGHASILA N YANG DIBAY D IBAYAR AR ATAU ATAU TERUTANG T ERUTANG KEPADA BANK; SEWA YANG YANG DIBAY D IBAYAR AR ATAU ATAU TERUT TERU TANG SEHUBUNGAN SEH UBUNGAN DENGAN SEWA S EWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; DIVIDEN ATAU BAGIAN LABA LA BA YANG YANG DITERIM D ITERIMA A ATAU ATAU DIPEROLEH DIPE ROLEH PERSEROAN TERBATAS TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI, KOPERASI, BUMN/BUMD, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DENGAN SYARAT:
DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YANG DITAHAN;
BAGI PERSEROAN TERBATAS, TERBATAS, BUMN/BUMD, KEPEMILIKAN SAHAM PADA PADA BADAN YANG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25% ( DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI JUMLAH MODAL YANG DISETOR;
BAGIAN LABA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI TERMASUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF;
SHU KOPERASI YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTANYA;
PENGHASILAN PENGHASI LAN YANG DIBAY DIB AYAR AR ATAU ATAU TERUTANG KEPADA KE PADA BADAN USAHA US AHA ATAS ATAS JASA KEUANGAN KEUA NGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN.
DEFINISI PPH PS 24 •
PAJAK PENGHASILAN PENGHASI LAN PASAL 24 MERUPAKAN PAJAK YANG TERUTANG AT ATAU DIBAYARKAN DIBAYARKAN DI LUAR LU AR NEGERI NE GERI ATAS ATAS PENGHASILAN PEN GHASILAN YANG DITERIMA D ITERIMA AT ATAU DIPEROLEH DARI LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG ATAS SELURUH PENGHASILAN WAJIB PAJAK DALAM NEGERI. PENGKREDITAN PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI TERSEBUT DILAKUKAN DALAM TAHUN PAJAK DIGABUNGKANNYA DIGABUNGKANNYA PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI DENGAN PENGHASILAN DI DALAM NEGERI.
CONTOH 1 PT. LOLA di Madiun dlm thn pajak 1997 menerima & memperoleh penghasilan netto dari sumber luar negeri sbb : a. Hasi Hasill usaha di Singapur Singapura a dalam tahun tahun pajak 1995 1995 sebesar sebesar Rp. 800.000.00 800.000.000 0 b. Deviden atas pemilikan saham pada "IJB Ltd" di Australia Australia sebesar Rp. 200.000.000 200.000.000 yaitu sebesar dari keuntungan tahun 1992 yg ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 1996 dan baru dibayar pada tahun 1997 c. Devi Deviden den atas penyertaan penyertaan saham saham sebanyak sebanyak 70% pada pada "AAM Ltd" Ltd" di Hongkong Hongkong yg sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp. 75.000.000, yaitu berasal dari keuntungan saham 1996 yg berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh pada tahun 1996. d. Bunga kwartal kwartal IV tahun tahun 1995 sebesar sebesar Rp. 100.000.000 100.000.000 dari dari "Iqbal Corpal" Corpal" di Kuala Kuala Lumpur yang baru akan diterima pada bulan mei tahun 1997.
Penghasilan dari sumber luar negeri yg digabungkan dgn penghasilan dlm negeri dalam tahun pajak 1996 adalah penghasilan pada huruf a, b, dan c, sedangkan penghasilan pada huruf d, digabungkan dgn penghasilan dalam negeri tahun pajak 1997.
CONTOH 2 PT. SAMUDERA PASAI MEMILIKI SAHAM MOSCOW INC. YANG BERKEDUDUKAN DI RUSSIA. SELAMA TAHUN 2013, MOSCOW INC. MEMPEROLEH LABA SEBELUM PAJAK SEBESAR $ 300.000,00, DI MANA SEPARUHNYA DIAKUMULASIKAN SEBAGAI LABA DITAHAN. TARIF TARIF PAJAK YG BERLAKU DI RUSSIA ADALAH 15% UNTUK PPH BADAN (CORPORATE INCOME TAX) DAN 10% UNTUK PAJAK DIVIDEN. BERAPAKAH NILAI KREDIT PAJAK YG DIPEROLEH PT. SAMUDERA PASAI?
JAWABAN : •
LABA SEBELUM PAJAK MOSCOW INC
$ 300.000,00
•
PPH BADAN (CORPORATE INCOME TAX)
•
LABA SETELAH PAJAK
•
DIVIDEN DIBAGIKAN
$ 127.500,00
•
PAJAK ATAS ATAS DIVIDEN DIVIDE N
$ 12.750,00 12.750, 00
•
DIVIDEN YANG DIKIRIM KE INDONESIA
$ 114.750,00
$ 45.000,00 45.000, 00 $ 255.000,00 255.000, 00
PPH YANG BOLEH DIKREDITKAN ATAS SELURUH PPH TERUTANG PT. SAMUDERA PASAI ADALAH PAJAK YG LANGSUNG DIKENAKAN ATAS PENGHASILAN YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DI LUAR NEGERI, YAKNI SEBESAR$ SEBESAR $ 12.750. ADAPUN PPH BADAN ATAS MOSCOW INC. TIDAK DAPAT DIKREDITKAN KARENA TIDAK DIKENAKAN LANGSUNG ATAS ATAS PENGHASILAN YG DITERIMA ATAU ATAU DIPEROLEH PT. PT. SAMUDERA PASAI PASAI DI LUAR NEGERI.
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK PPH PS 24 •
•
•
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK TIDAK BOLEH MELEBIHI NILAI PAJAK TERUTANG SESUAI PASAL 17. JIKA TARIF ACUAN PENGENAAN PAJAK DI LUAR NEGERI (LN) LEBIH KECIL DARIPADA DI DALAM NEGERI (DN); ATAU JIKA TENGAH WP MENGALAMI RUGI FISKAL DALAM NEGERI (KERUGIAN USAHA) MAKA NILAI PAJAK DIKREDITKAN DALAM HAL INI = BEBAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG DI LUAR NEGERI. JIKA TARIF ACUAN PENGENAAN PAJAK DI LUAR NEGERI (LN) LEBIH BESAR DARIPADA DI DALAM NEGERI (DN), MAKA KREDIT
Penghas P enghasila ilan _ Negara Negara _ X PKP
xBeban _ Pajak Paj ak _ Sesuai _ Pasal P asal _ 17
KETENTUAN PPH PS 24 •
•
•
•
•
•
•
UNSUR PENGHASILAN YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENAMBAH PENGHASILAN DALAM NEGERI. KERUGIAN DI LUAR NEGERI TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN TOTAL.
JIKA TERJADI PENGURANGAN ATAU PENGEMBALIAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI SEHINGGA BESARNYA PAJAK YANG DIKREDITKAN DI INDONESIA MENJADI LEBIH KECIL DARI PERHITUNGAN SEMULA, MAKA SELISIHNYA DITAMBAHKAN PADA PPH YANG TERUTANG SESUAI KETENTUAN. JIKA BEBAN PAJAK YANG DIBAYARKAN DI LUAR NEGERI MELEBIHI NILAI YANG BOLEH DIKREDITKAN, MAKA ATAS SELISIH LEBIH DARI KREDIT PAJAK YANG DIPERBOLEHKAN TIDAK DAPAT DIKOMPENSASIKAN DI TAHUN FISKAL MENDATANG. SAAT MENERIMA PENGHASILAN DARI LN, PENDAPATAN AKAN DIAKUI SEBESAR SELURUH PENDAPATAN. PAJAK YANG YANG TELAH DIBAYAR DIBAYAR DIANGGAP DIA NGGAP SEBAGAI PAJAK DIBAYAR DIBAYAR DI MUKA. SAAT AKHIR TAHUN, PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN AKAN DIBEBANKAN, WALAUPUN YANG BOLEH DIKREDITKAN MUNGKIN LEBIH KECIL DARI JUMLAH YANG DIBAYARKAN.
DEFINISI PPH PS 25 •
PPH PASAL 25 ADALAH PAJAK YANG DIBAYAR DIBAYAR SENDIRI SEN DIRI OLEH WAJIB PAJAK SELAMA TAHUN TAHUN BERJALAN BERJA LAN YANG YANG MERUPAKAN ANGSURAN ANGSURA N DARI PAJAK YANG AKAN TERHUTANG TERHUTANG UNTUK SATU SATU TAHUN TAHUN PAJAK/BAGIAN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAHUN PAJAK PAJAK
KETENTUAN PPH PS 25 BESARNYA ANGSURAN ANGSURA N PAJAK PAJAK DALAM TAHUN TAHUN PAJAK BERJALAN YANG YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK UNTUK SETIAP BULAN ADALAH SEBESAR PAJAK PENGHASILAN PENGHASI LAN YANG YANG TERUTANG MENURUT SURAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK YANG LALU DIKURANGI DENGAN:
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 21 DAN PASAL 23 SERTA PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 22; DAN
PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DLUAR NEGERI YANG BOLEH DIKREDITKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 24,
SELANJUTNYA SELANJU TNYA DIBAGI 12 (DUA (DU A BELAS) AT ATAU BANY BAN YAKNYA BULAN DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK.
CONTOH 1 •
PPH TERUTANG CFM SPT TAHUNAN PPH 2009 RP 50.000.000. 50.000.00 0. DIKURANGI : •
PPH YG DIPOTONG PEMBERI KERJA (PPH PASAL 21)
•
PPH YG DIPUNGUT DIPUNGU T PIHAK LAIN (PPH PASAL 22)
RP 10.000.000. 10.000.000 .‐
•
PPH YG DIPOTONG PIHAK LAIN
( PPH PASAL 23)
RP 2.500.000. 2.500.000 .‐
•
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPH PASAL 24)
•
JUMLAH KREDIT PAJAK
•
SELISIH
RP 15.000.000. 15.000.00 0.‐
RP 7.500.000. 7.500.000 .‐
RP 35.000.000. 35.000.00 0. ‐ RP 15.000.000. 15.000.0 00. ‐
•
•
BESARNYA ANGSURAN YG HARUS DIBAYAR DIBAYAR SENDIRI SENDIR I SETIAP BULAN B ULAN UNTUK
•
TAHUN 2010 RP 1.250.000. ‐(RP 15.000.000 : 12)
PPH PS 25 UNTUK WP OP •
•
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS (WPOP KARYAWAN) YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN SELAIN DARI SATU PEMBERI KERJA, BAIK KARENA BEKERJA PADA LEBIH DARI SATU PEMBERI KERJA MAUPUN MEMILIKI PENGHASILAN LAIN SELAIN DARI PEKERJAAN DAN PENGHASILAN LAIN TSB BUKAN MERUPAKAN OBYEK PPH FINAL, MAKA SELAIN DIWAJIBKAN UNTUK MELAPORKAN SPT TAHUNAN TAHUNAN (SPT 1770-S) JUGA MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR DAN MELAPORKAN PPH PASAL 25 SETIAP BULAN. BESARNYA PPH PASAL 25 YANG HARUS DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK DIHITUNG BERDASARKAN PPH YANG TERUTANG DALAM SPT TAHUNAN TAHUN SEBELUMNYA SETELAH DIKURANGI DENGAN PEMOTONGAN YANG DILAKUKAN PIHAK LAIN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN DIBAGI 12 (DUA BELAS). JATUH TEMPO PEMBAYARAN PPH PASAL 25 ADALAH TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA. JIKA JATUH TEMPO PEMBAY PE MBAYARAN ARAN JATUH PADA HARI LIBUR, LIBUR , MAKA MAK A PEMBAYARAN PEMBAYARAN DAPA DA PAT T DILAKUKAN DILAKUK AN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA. PEMBAYARAN ANGSURAN PPH PASAL 25 INI, WAJIB DILAPORKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR PALING LAMBAT TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA. APABILA JATUH TEMPO PELAPORAN JATUH PADA HARI LIBUR MAKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 25 HARUS DILAKUKAN PADA HARI KERJA SEBELUMNYA.
CONTOH 2 •
TRIO SETIAWAN SEORANG SUPERVISOR PERUSAHAAN TEXTILE, NAMUN PADA HARI SABTU DAN MINGGU JUGA BERPROFESI BERPROFESI SEBAGAI MARKETING PROPERTY. PROPERTY. PADA SPT TAHUNAN 2007 MENUNJUKKAN MENUNJU KKAN DATA DATA BAHWA PPH TERUTANG ADALAH SEBESAR RP15.000.000, SEMENTARA PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN SELAMA TAHUN 2007 (PPH PASAL 21,22,23 DAN 24) ADALAH SEBESAR RP.1 RP.11.500.000. 1.500.000. MAKA BESARNYA PPH PASAL 25 TAHUN 2008 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
•
PPH TERUTANG BERDASAR SPT TAHUNAN 2007
= 15.000.000
•
KREDIT PAJAK PPH PASAL 21,22,23 DAN 24
= 11.500.000
•
SELISIH : 15.000.000
•
PPH PASAL PASAL 25 TAHUN 2008/BULAN= 3.500.000 : 12 = 291.667
–
11.500.000
= 3.500.000
DEFINISI SKB DAN PERUNTUKANNY PERUNTU KANNYA A •
SKB BERFUNGSI SBG SURAT KETERANGAN YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM BAHWA WP YG MEMEGANG SURAT SURAT TSB TERBEBAS DARI KEWAJIBAN PERPAJAKAN. PERPAJAKAN. TENTU TIDAK SEMUA PAJAK SERTAMERTA BEBAS SEMUA. HANYA JENIS PAJAK YANG TERCANTUM DALAM SKB SAJA YG TERBEBASKAN. JENIS SKB INI BERAGAM, ANTARA LAIN SKB PPN, SKB PPH 21, SKB PPH 22 IMPOR, SKB PPH 23, SKB PPH 4 (2) ATAU PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK (KEP192/PJ./2002). UNTUK MEMPEROLEH SKB INI WP HARUS MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN DG BAHASA INDONESIA (SEBUTKAN JENIS PAJAK YG INGIN DIBEBASKAN), SERTA LAMPIRAN PENDUKUNG KE KPP PRA P RAT TAMA DIMANA WP TERDAFTAR.
WP YG BERHAK MENGAJUKAN SKB SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PER-1/PJ/2011, TATA CARA PENGAJUAN SKB BERLAKU UNTUK PPH PS 21, PASAL 22 IMPOR, PASAL 22 SELAIN IMPOR, DAN PASAL 23. •
•
•
•
WP YANG DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DAPAT MEMBUKTIKAN TIDAK AKAN TERUTANG PAJAK PENGHASILAN KARENA MENGALAMI KERUGIAN FISKAL, DALAM HAL: •
WP YANG BARU BERDIRI DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DAN MASIH DALAM TAHAP INVESTASI;
•
WP BELUM SAMPAI PADA TAHAP PRODUKSI KOMERSIAL; ATAU
•
WP MENGALAMI SUATU PERISTIWA YG BERADA DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEUR).
WP YANG DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DAPAT MEMBUKTIKAN TIDAK AKAN TERUTANG PAJAK PENGHASILAN KARENA BERHAK MELAKUKAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL , DIMANA BESARNYA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL ADALAH KERUGIAN TAHUN-TAHUN PAJAK SEBELUMNYA YG MASIH DAPAT DIKOMPENSASIKAN YG TERCANTUM DLM SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PEN GHASILAN ATAU ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK. PAJAK. WAJIB PAJAK YG DPT MEMBUKTIKAN PAJAK PENGHASILAN YG TELAH & AKAN DIBAYAR LEBIH BESAR DARI PAJAK PENGHASILAN YG AKAN TERUTANG. PAJAK BERSIFA B ERSIFAT T FINAL. FIN AL. WAJIB PAJAK YANG ATAS ATAS SELURUH PENGHASILANNYA PENGHASILAN NYA DIKENAKAN DIKENAKA N PAJAK
SYARAT PENGAJUAN SKB •
•
•
•
PERMOHONAN DIAJUKAN SCR TERTULIS KPD KA KPP SETEMPAT WP TERDAFTAR GN MENGGUNAKAN FORMULIR YG TELAH DITETAPKAN. SATU PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SETIAP JENIS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH PS 21, PS 22 IMPOR, PS 22 SELAIN IMPOR, & PS 23. SETIAP PERMOHONAN DILAMPIRI DGN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YG DIPERKIRAKAN AKAN TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK DIAJUKANNYA PERMOHONAN, KECUALI BAGI WAJIB PAJAK YG ATAS SELURUH PENGHASILANNYA DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YG DIPERKIRAKAN AKAN TERUTANG TERUTANG PALING PALING SEDIKIT HARUS MEMUAT MEMUAT:
PEREDARAN USAHA & LUAR USAHA TAHUN BERJALAN SERTA PERKIRAAN PEREDARAN USAHA & LUAR USAHA DLM 1 THN PAJAK;
BIAYA BIAYA FISKAL TAHUN TAHUN BERJALAN BERJALA N & PERKIRAAN PERKIRAA N BIAYA BIAYA FISKAL DALAM SATU SATU TAHUN PAJAK, PAJAK, KECUALI BA GI WAJIB PAJAK PAJAK YG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO;
PERKIRAAN PAJAK PENGHASILAN YG AKAN TERUTANG DALAM SATU TAHUN PAJAK;
PAJAK PENGHASILAN YG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT DAN/ATAU DIBAYAR SENDIRI DLM TAHUN BERJALAN; DAN
PERKIRAAN PAJAK PENGHASILAN YG AKAN DIPOTONG/DIPUNGUT DAN/ATAU DIBAYAR SENDIRI DLM TAHUN BERJALAN.
WAJIB PAJAK TELAH MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK TERAKHIR SEBELUM TAHUN DIAJUKAN PERMOHONAN, KECUALI BAGI WAJIB PAJAK WAJIB PAJAK YG BARU BERDIRI.
PENOLAKAN,PENERBIT PENOLAKAN ,PENERBITAN,LEGALITAS AN,LEGALITAS & MASA BERLAKU SKB WP DAPAT DAPAT MENGAJUKAN KEMBALI PEMOHONAN UTK MEMPEROLEH SKB, & MENUNGGU KEMBALI LAMA •
PENGERJAAN DAN PEMBERIAN KEPUTUSAN YAITU YAITU 5 (LIMA) HARI KERJA. BILA JANGKA WAKTU 5 (LIMA) HARI TERLEWATI, WP HRS SEGERA KE KPP UTK PENGURUSAN SKB TSB (UMUMNYA BILA TDK ADA SURAT PENOLAKAN, BERARTI PERMOHONAN DITERIMA). •
•
•
•
•
KEPALA KPP HRS MEMBERIKAN KEPUTUSAN DGN MENERBITKAN SKB SKB ATAU ATAU SURAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENOLAKAN PERMOHONAN SKB DLM JANGKA WAKTU PALING LAMA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP. WAJIB PAJAK YG TELAH MENDPT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SKB SEHUBUNGAN DGN TDK TERPENUHINYA TERPENUHI NYA PERSYARATAN, PERSYARATAN, DAPAT MENGAJUKAN KEMBALI PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN. APABILA DALAM JANGKA WAKTU 5 HARI HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP, LENGKAP, KEPALA KPP BELUM MEMBERIKAN KEPUTUSAN, PERMOHONAN WP DIANGGAP DITERIMA. DLM HAL PERMOHONAN WP DIANGGAP DITERIMA, KEPALA KPP WAJIB MENERBITKAN SKB DLM JANGKA WAKTU 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH JANGKA WAKTU 5 HARI KERJA TERSEBUT TERLEWATI. DLM HAL WP,YG TELAH MENDAPAT SKB MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN LEBIH DARI SATU PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PAJAK MAKA WAJIB PAJAK DPT MENGGUNAKAN FOTOKOPI SKB YANG TELAH DILEGALISASI OLEH KPP YG MENERBITKAN SKB, DGN CARA:
WAJIB PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KEPALA KPP YG MENERBITKAN SKB DENGAN MENCANTUMKAN NAMA DAN NPWP PEMOTONG DAN/ATAU DAN/ATAU PEMUNGUT PAJAK
KEPALA KPP KPP HARUS MELAKUKAN L EGALISASI DLM JANGKA WAKTU PALING LAMA 1 (SATU) HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN LEGALISASI DITERIMA.
TAX TREATY •
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ADALAH PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG PERPAJAKAN ANTAR KEDUA NEGARA GUNA MENGHINDARI PEMAJAKAN GANDA AGAR TIDAK MENGHAMBAT PEREKONOMIAN KEDUA NEGARA DENGAN PRINSIP SALING MENGUNTUNGKAN ANTAR ANTAR KEDUA NEGARA NEGARA DAN DILAKSANAKAN OLEH PENDUDUK ANTAR ANTAR KEDUA NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN TERSEBUT.
TUJUAN P3B [TAX TREATY] •
MENCEGAH TERJADINYA PENARIKAN PAJAK BERGANDA YANG DAPAT MEMBERATKAN IKLIM DUNIA USAHA KEDUA NEGARA;
•
MENINGKATKAN INVESTASI MODAL DARI LUAR NEGERI KE DALAM NEGERI;
•
MENINGKATKAN SUMBER DAYA DAYA MANUSIA;
•
•
MENGADAKAN PERTUKARAN PE RTUKARAN INFORMASI GUNA MENCEGAH TAX EVASION EVASION DAN TAX AVOIDANCE; AVOIDANCE; MENCIPTAKAN KEDUDUKAN YANG SET SE TARA DALAM HAL PENARIKAN PAJAK ANTAR DUA NEGARA.
METODE METODE TAX TREATY
•
PEMBEBASAN / PENGECUALIAN
•
MENJADIKAN KREDIT PAJAK
•
METODE LAIN
PERENCANAAN PAJAK
•
TINDAKAN PENSTRUKTURAN YANG TERKAIT DENGAN KONSEKUENSI POTENSI PAJAK YANG TEKANANNYA KÉPADA PENGENDALIAN SETIAP TRANSAKSI YANG ADA KONSEKUENSI PAJAKNY PAJAKNYA. A. SEDANGKAN TUJUANNYA TUJUANNYA ADALAH BAGAIMANA PENGENDALIAN ITU DAPAT MENGEFISIENSIKAN JUMLAH PAJAK YANG AKAN DIBAYAR DIBAYAR KEP K EPADA ADA NEGARA. NEG ARA.
KARAKTERISTIK PERENCANAAN PAJAK •
•
•
•
LEGAL, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERPAJAKAN PERPAJAKAN YANG YANG BERLAKU VALID, DIDUKUNG DENGAN BUKTI-BUKTI YANG MEMADAI, MISALNYA: AGREEMENT, AGREEMENT, INVOICE DAN ACCOUNTING TREA TREATMENT TMENT.. CASH FLOW, FLOW, BERHUBUNGAN BERHUB UNGAN DENGAN KEGIAT KEGIATAN MENGENDALIKAN CASH FLOW. NET PRESENT VALUE, MEMAKSIMALKAN NET PRESENT VALUE.
TAHAPAN PERENCANAAN PAJAK
•
ANALISA INFORMASI (DAT (DATA) YANG YANG ADA
•
BUAT SATU MODEL ATAU LEBIH RENCANA BESARNYA PAJAK
•
EVALUASI EVALUASI ATAS ATAS PERENCANAAN PERENCA NAAN PAJAK
•
•
MENCARI KELEMAHAN DAN KEMUDIAN MEMPERBAIKI RENCANA PAJAK MEMUTAKHIRKAN RENCANA PAJAK
HOW TO PERENCANAAN PEREN CANAAN PAJAK Memaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek Pajak
Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan
Memindahkan (Menggeser/Menunda) Subyek/Obyek Pajak
Percepatan Pembebanan Biaya
Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan
Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai
Biaya-Biaya yg dpt dikaitkan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan
Pengelolaan Transaksi Transaksi yang Berkaitan Dengan
Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Terbatas Dalam Negeri : dari Laba ditahan dll
Withholding Tax Income Spreading
Transaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa
Piutang TakTertagih akTertagih
Bunga Pinjaman Pinjama n dan Deposito
Penyetaraan (Ekualisasi) SPT
Biaya Entertainment
STRATEGI STRATEGI PERENCANAAN PAJAK
•
•
•
•
MEMAHAMI KETENTUAN YANG MENGATUR PPH PASAL 23 DAN TARIF PEMOTONGANNYA. MEMAHAMI SAAT TERUTANGNYA PAJAK, YAITU SAAT MANA YANG LEBIH DULU ANTARA ANTARA TERUTANG TERUTANG (ACCRUAL BASIS) ATAU DIBAY DIBAYARKAN (CASH BASIS), YANG MERUJUK PADA KETENTUAN PASAL 23 UU PPH. PEMISAHAN ANTARA TAGIHAN MATERIAL DAN JASA WASPADAI PENAGIHAN DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA (LABOR/MANPOWER SUPPLIER).
DEFINISI REKONSILIASI FISKAL F ISKAL (KOREKSI) (KOREKSI)
•
•
REKONSILIASI FISKAL ADALAH PROSES KOREKSI ATAS PENGHASILAN YANG HARUS DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN, UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU. KOREKSI TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN KOREKSI POSITIF DAN KOREKSI NEGATIF.
BEDA TETAP •
•
•
MENURUT AKUNTASI KOMERSIAL MERUPAKAN PENGHASILAN, SEDANGKAN MENURUT KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN BUKAN PENGHASILAN. MISAL: DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DARI PENYERTAAN MODAL SEBESAR RP 25% ATA ATAU U LEBIH PADA PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN BERKEDUDUKAN DI INDONESIA. INDONESIA. MENURUT AKUNTANSI KOMERSIAL MERUPAKAN PENGHASILAN, SEDANGKAN MENURUT KETENTUAN PPH TELAH DIKENAKAN PPH YANG BERSIFAT BERSIFAT FINAL. PENGHASILAN INI DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI (FINAL) SEHINGGA DIPISAHKAN DIPISAHKAN (TIDAK PERLU DIGABUNG) DENGAN PENGHASILAN LAINNYA DALAM MENGHITUNG PPH TERUTANG. MISAL: PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO ATAU TABUNGAN LAINNYA YANG TELAH DIPOTONG PPH FINAL OLEH BANK SEBESAR 20%. MENURUT AKUNTANSI KOMERSIAL MERUPAKAN BEBAN (BIAYA) SEDANGKAN MENURUT KETENTUAN PPH TIDAK DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (PASAL 9 UU 17/2000). MISAL: •
•
•
•
BIAYA-BIAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PAJAK ATAU PENGENAAN PAJAKNYA BERSIFAT FINAL. PENGGANTIAN/IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU ATAU JASA YANG YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN. SANKSI PERPAJAKAN BERUPA BUNGA,DENDA,DAN KENAIKAN. BIAYA-BIAYA YANG MENURUT KETENTUAN PPH TIDAK DAPAT DIBEBANKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT TERTENTU (MISALNYA: DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT, DAFTAR NOMINATIF
BEDA WAKTU
BEDA WAKTU MERUPAKAN PERBEDAAN METODE YANG DIGUNAKAN ANTARA AKUNTANSI AKUNTANSI KOMERSIAL DENGAN KETENTUAN FISKAL, MISAL: MISAL: •
METODE PENYUSUTAN
•
METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
•
PENYISIHAN PENYISIH AN PIUTANG P IUTANG TAK TAK TERTAGIH
•
RUGI-LABA SELISIH KURS.
DEDUCTABLE EXPENSES (DIAKUI SECARA FISKAL) PENGELUARAN-PENGE PENGELUA RAN-PENGELUARAN LUARAN YG MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN USAHA ATAU ATAU KEGIATAN KEGIATAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA (3M) PENGHASILAN YG MERUPAKAN OBJEK PAJAK •
•
BIAYA BIAYA PEMBELIAN BAHAN. BAHA N. BIAYA BIAYA BUNGA, BIAYA BIAYA SEWA, PREMI ASURANSI, BIAYA PENGOLAHAN PENGOLAHA N LIMBAH, BIAYA BERKENAAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA, TERMASUK UPAH, GAJI, HONORARIUM, BONUS, GRATIFIKASI, GRATIFIKASI, DAN TUNJANGAN YG DIBERIKAN DALAM BENTUK UANG.
•
BIAYA ROYALTY, BIAYA PERJALANAN, BIAYA ADMINISTRASI, DAN PAJAK, KECUALI PAJAK PENGHASILAN,
•
PENYUSUTAN & AMORTISASI ATAS PENGELUARAN YG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN,
•
PENGELUARAN DI MUKA, PEMBEBANANNYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI ALOKASI,
•
IURAN KPD DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN MENTERI KEUANGAN,
•
KERUGIAN KRN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA YG DIMILIKI & DIGUNAKAN DALAM PERUSAHAAN ATAU YANG DIMILIKI UNTUK MEKNDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN,
•
KERUGIAN KRN SELISIH KURS MATA UANG ASING,
•
BIAYA PENELITIAN & PENGEMBANGAN YG DILAKUKAN DI INDONESIA, BIAYA BEA SISWA, MAGANG & PELATIHAN,
•
PIUTANG YG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-238/PJ./2001 TANGGAL 28 MARET 2001)
KOREKSI FISKAL POSITIF •
BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ANGGOTA.
•
PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.
•
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.
•
•
•
•
•
•
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN.\ PAJAK PENGHASILAN DAN HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN. GAJI YANG DIBAY DI BAYARKAN ARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, PERSEKUTUA N, FIRMA ATAU ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM. SANKSI ADMINISTRASI DAN SELISIH SELISI H PENYUSUTAN KOMERSIAL KOMERSIA L DI ATAS ATAS PENYUSUTAN FISKAL. FISKAL . SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL & BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA LAINNYA
KOREKSI FISKAL NEGATIF •
SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL.
•
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL.
•
PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.
•
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA.
KELOMPOK 8 •
RIYA HASTUTI 43211120258 –
•
ANDREAS JIMAN - 43211 43211120277
•
ALWAN ALWAN ZAMRONI ZAMRONI 43213110379 –
•
RADEN MUHAMMAD TAUPIK 43213120048
•
NUR HIKMAH PUTRI 43213120267
•
GENDRO BUDI PURNOMO 43213120283
•
FITRIANI AYUNINGSIH 43213120297
•
RETNO EKAWATI EKAWATI 43213120302
–
–
–
–
–
