BAB I PENDAHULUAN A. Lata Latarr B Bel elak akan ang g
Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehin sehingg ggaa dapa dapatt dipa dipaks ksak akan an,, deng dengan an tida tidak k mend mendap apat at balas balas jasa jasa secara secara langsung.1 Pajak digunakan digunakan untuk untuk membiayai membiayai berbagai keperluaan keperluaan negara negara dengan tujuan untuk kesejahteraaan bangsa dan negara. Sehubungan dengan penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima oleh WP dalam negeri dan BU diatur dalam UU !omor "# ahun ahun 2$$% 2&&'P().$"'2$$% tentang PPh pasal 2". Bisa Bisa dikatak dikatakan an dengan dengan berkem berkemban bangny gnyaa kondis kondisii usaha usaha bisnis bisnis baik baik ditingkat ditingkat nasional nasional maupun maupun internasiona internasional, l, maka penghasilan penghasilan yang diterima *ajib pajak badan dalam negri juga meningkat. meningkat. PPh pasal 2# adalah pajak yang dibayar atau terutang diluar negri atas penghasilan dari luar negeri yang diterim diterimaa atau atau dipero diperoleh leh *ajib *ajib pajak pajak dalam dalam negri. negri. PPh pasal 2& ini boleh boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak akan akan teta tetapi pi tida tidak k bole boleh h mele melebi bihi hi peng penghi hitu tung ngan an paja pajak k yang yang teru teruta tang ng berdasarkan UU no 1$ ahun ahun 1++&. Untuk itu harus dicari balas maksimum kredit pajak luar negerinya. alam makalah ini akan dibahas mengenai PPh pasal 2" dan 2&.
B. Rumu Rumusa san n Mas Masal alah ah
1. Bagaimana Bagaimana pengert pengertian ian dan dan penghi penghitunga tungan n PPh PPh pasal pasal 2" 2" 2. Bagaimana Bagaimana pengert pengertian ian dan dan penghi penghitunga tungan n PPh PPh pasal pasal 2& 2&
C. Tujuan juan
1. Untuk memahami memahami pengerti pengertian an dan penghitung penghitungan an PPh PPh pasal pasal 2&. 2&. 2. Untuk memahami memahami pengerti pengertian an dan penghitung penghitungan an PPh PPh pasal pasal 2&. 2&.
1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak diakses pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 19.26 WI. 1
BAB II PEMBAHASAN A. Pajak Penghasilan Pasal ! Pengertian Pajak Penghasilan Pasal ! )etentuan dalam PPh pasal 2" mengatur permohonan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk Usaha etap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong dalam PPh Pasal 21, yang dibayarkannya oleh badan dalan negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau per*akilan peruasahaan luar negeri. Pem"t"ng Pajak Penghasilan Pasal ! Pemotong PPh pasal 2" adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan,
yang terdiri atas 1. Badan pemerintah. 2. Subjek Pajak badan dalam negeri. ". Penyelenggara kegiatan. &. Bentuk usaha tetap. /. Per*akilan perusahaan luar negeri lainnya. #. 0rang pribadi Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari irektur endral Pajak untuk memotong PPh Pasal 2", yang meliputi a. kuntan, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat kts anah 3PP4 kecuali PP tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas. b. 0rang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuaan. #ang Dikenakan Pem"t"ngan PPh Pasal !
5ang dikenakan pemotongan PPh Pasal 2" adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha etap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
$%jek Pem"t"ngan PPh Pasal ! 2
(ardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016 , 35ogyakarta Penerbit !6, 2$1#4, hlm. 2%/-2%+.
2
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 2" adalah 1. e7iden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk de7iden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha koperasi8 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang8 ". 9oyalti8 &. :adiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan /. 6mbalan sehubngan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimakasud dalam Pasal 21. Penge&ualian $%jek Pem"t"ng PPh Pasal !
Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 2" adalah a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank8 b. Se*a yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan se*a guna usaha dengan hak opsi8 c. e7iden atau laba yang diperoleh P sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik !egara, atau badab usaha milik daerah, dari penyertaan
modal
pada
badan
usaha
didirikan
dan
bertempat
berkedudukan di 6ndonesia dengan syarat a. e7iden berasal dari cabang laba yang ditahan8 dan b. Bagi P, badan usaha milik !egara dan bada usaha milik daerah yang meneriama de7iden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan de7iden paling rendah 2/; dari jumlah yang disetor8 d. e7iden yang diterima oleh orang pribadi8 e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,
Tari' Pem"t"ngan
Besarnya PPh Pasal 2" yang dipotong adalah 1. Sebesar 1/; dari jumlah bruto atas a. e7iden8 b. Bunga8 c. 9oyalti8 d. :adiah8 2. Sebesar 2; dari jumlah bruto tidak ermasuk Pajak Pertambahan !ilai, atas a. Se*a dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, kecuali se*a tanah dan'atau bagunan8 dan b. 6mbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. alam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki !PWP, besarnya tari< pemotongan adalah lebih dari 1$$;. )epemilikan !PWP dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, dengan cara menunjukan )artu !PWP.
Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal !
1. =ara menghitung PPh pasal 2" atas e7iden PPh Pasal 23 15 ×Bruto C"nt"h P. Solusindo membayarkan de7iden kepada => Perkasa sebesar =
9p 2$$.$$$.$$$,$$ PPh Pasal 2" dipotong P Solusindo adalah PPh Pasal 23 15 × Rp 200.000 .000,00 Rp 30.000.000,00 2. =ara menghitung PPh pasal 2" atas Bunga PPh Pasal 23 15 ×Bruto C"nt"h( P. )arya Utama membayar bunga kepada P. 6ndo aya sebesar =
=
=
9p %$.$$$.$$$,$$ PPh Pasal 2" yang dipotong P. )arya Utama adalah PPh Pasal 23 15 × Rp 80.000 .000,00 Rp 12.000.000,00 ". =ara menghitung PPh Pasal 2" atas 9oyalti tas penghasilan yang berupa royalty akan dikenakan pemotongan PPh =
=
Pasal 2" sebesar 1/; dari jumlah bruto. PPh Pasal 23 15 ×Bruto C"nt"h( =>. Selera (akan membayar royalty kepada !y. Sulastri atas =
pemakaian merk yam ?oreng @Bu Aastri sebesar 9p. "$.$$$.$$$,$$. PPh pasal 2" yang dipotong =>. Selera (akan adalah "
PPh Pasal 23 15 × Rp 30.000 .000,00 Rp 4.500 .000,00 pabila !y. Sulastri belum memiliki !PWP, maka PPh Pasal 2" yang =
=
dipotong =>. Selera (akan adalah PPh Pasal 23 30 × Rp 30.000 .000,00 Rp 9.000 .000.000,00 &. =ara menghitung PPh Pasal 2" atas :adiah, Penghargaan, Bonus, dan =
=
sejenisnya tas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan termasuk BU dikenakan pemotongan PPh Pasal 2" sebesar 1/; dari jumlah bruto. PPh Pasal 23 15 ×Bruto C"nt"h( =>. Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai 9p. =
2$$.$$$.$$$,$$ atas undian tabungan yang diselenggarakan Bank rtha 9aya. PPh Pasal 2" yang dipotong Bank rtha 9aya adalah PPh Pasal 23 15 × Rp 200.000 .000,00 Rp 30.000.000,00 /. =ara menghitung PPh Pasal 2" atas Se*a dan penghasilan lain =
=
sehubungan dengan penggunaan harta tas penghasilan se*a dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 3kecuali se*a dan penghasilan lain sehubungan dengan perse*aan tanah dan atau bangunan4 dikenakan pemotongan PPh Pasal 2" sebesar 2; dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. PPh Pasal 23 2 × Bruto C"nt"h( P. Sejahtera 9aya menye*a sebuah traktor milik Susanto =
dengan nilai se*a sebesar 9p.1$.$$$.$$$,$$. PPh pasal 2" yang dipotong P. Sejahtera 9aya adalah PPh Pasal 23 2 × Rp 10.000.000,00 Rp 200.000,00 . pabila belum memiliki !PWP, maka PPh Pasal 2" yang dipotong P. =
=
Sejahtera 9aya adalah PPh Pasal 23 4 × Rp 10.000.000,00 Rp 400.000,00 #. =ara (enghitung PPh Pasal 2" atas imbalan sehubungan dengan jasa =
=
teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultas, dan jasa lain tas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 2" sebesar 2; dari jumlah bruto tidak termasuk PP!. PPh Pasal 23 2 ×Bruto C"nt"h( P. Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari =>. =
)onsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 9p 11.$$$.$$$,$$ 3termasuk PP! 9p 1.$$$.$$$,$$4. PPh Pasal 2" yang dipotong oleh P. Pilar Utama adalah PPh Pasal 23 2 × Rp 10.000.000,00 Rp 200.000,00 =
=
#
B. Pajak Penghasilan Pasal )! Pengertian PPh *asal ) ahun )etentuan kredit pajak penghasilan berdasarkan Undang-
Undang nomor "# tahun 2$$% pasal 2& dan surat keputusan keuangan nomor 1#&'kmk.$"'2$$2. Berkaitan memperbolehkan bagi *ajib pajak mengurangi 3mengkredit4 pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak, jika ada sumber penghasilan luar negeri digabung dengan penghasilan dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 2&, yang disingkat PPh pasal 2& adalah pajak yang dibayar atau terutang diluar negri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh *ajib pajak dalam negri. PPh pasal 2& ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Pada dasarnya *ajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negri. ika negara lain tempat *ajib pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan, *ajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilan, *ajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilan itu di negara yang bersangkutan 3di luar negeri4. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, maka besarnya pajak atas penghasilan *ajib pajak dalam negri yang terutang atau dibayar diluar negri tersebut dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan *ajib pajak dalam negri. umlah pajak atas penghasilan *ajib pajak dalam negri yang dibayar atau terutang diluar negri tersebut dihitung berdasarkan tari< pajak yang berlaku dinegara yang bersangkutan dikalikan dengan penghaislan yang diterima atau diperoleh dinegara yang bersangkutan. umlah pajak yang dibayar atau terutang diluar negri tersebut mungkin tidak semuanya dapat dikreditkan dari total pajak terutang di 6ndonesia. Pasal 2& UU no. 1C tahun 2$$$. Selanjutnya mengatur besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau
!
Ibid, hl$. 29!%29".
6
terutang diluar negri yang dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang 6ndonesia. Pengga%ungan Penghasilan Dalam Dan Luar Negeri Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan penghasilan
kena pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak dilakukan sebagai berikut 1. Untuk penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut 3accrual basic4. 2. Untuk penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut 3cash basic4. ". Penggabungan penghasilan yang berupa di7iden 3Pasal 1% yat 2 UU PPh4 dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan di7iden tersebut ditetapkan sesuai dengan )eputusan (enteri )euangan. &. )erugian yang diderita diluar negri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. /. pabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang harus ditambah
dengan jumlah tersebut pada tahun
pengurangan
atau
pengembalian itu dilakukan. #. pabila penghasilan diluar negeri berasal dari beberapa negara, maka pegrhitungan kredit pajak di lakukan untuk masing-masing negara. Batas Maksimum +re,it Pajak alam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber
penghasilan ditentukan sebagai berikut 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti dan se*a sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau se*a tersebut bertempat kedudukan atau berada. ". Penghasilan berupa se*a sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak8 &. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada8 &
/. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. #. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. C. )euntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. %. an keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Batas maksimum kredit pajak diambil -ang teren,ah di antara " unsur'perhitungan berikut ini 1. umlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. 2. 3Penghasilan luar negeri Seluruh Penghasilan )ena Pajak4 D PPh atas seluruh yang dikenakan tari< pasal 1C. ". umlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak 3dalam hal penghasian kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri4. C"nt"h ( P =emara memperoleh penghasilan netto dalam tahun 2$1& sebagai berikut 1. Penghasilan dari luar negeri 9p /.$$$.$$$.$$$,$$, dengan tari< pajak sebesar &$; 2. Penghasilan usaha di 6ndonesia 9p &.$$$.$$$.$$$,$$. (aka jumlah penghasilan netto adalah 9p /.$$$.$$$$.$$$,$$ E 9p &.$$$.$$$.$$$,$$ F 9p +.$$$.$$$.$$$,$$ Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari " unsur'perhitungan berikut 1. PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah &$; D 9p /.$$$.$$$.$$$,$$ F 9p 2.$$$.$$$.$$$,$$ 2. 39p /.$$$.$$$.$$$,$$ 9p +.$$$.$$$.$$$,$$4 D 9p 2.2/$.$$$.$$$,$$ F 9p 1.2/$.$$$.$$$,$$ ". PPh terutang 3menurut tari< pasal 1C4 9p 9p +.$$$.$$$.$$$,$$ D 2/; F 9p 2.2/$.$$$.$$$,$$ engan demikian kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 2 sebesar 9p 1.2/$.$$$.$$$,$$.
'
BAB III PENUTUP +esim*ulan PPh pasal 2" adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk Usaha etap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong dalam PPh Pasal 21, yang dibayarkannya oleh badan dalan negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau per*akilan peruasahaan luar negeri. ari< pemotongannya sebesar 1/; dari bruto untuk penghasilan yang diterima atas de7iden, bunga, royalti dan hadiah, sedangkan tari< 2; dari bruto untuk penghasilan yang diterima atas se*a, jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh pasal 2& adalah pajak yang dibayar atau terutang diluar negri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh *ajib pajak dalam negri. PPh pasal 2& ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang terutang atas seluruh penghasilan di 6ndonesia.
9
