TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN ATAS UNSUR-UNSUR OBJEK PAJAK WITHHOLDING TAX (SELAIN PPH PASAL 21)
I.
PENDAHULUAN
Paja Pajak k Pengh Penghas asil ilan an (PPh) (PPh) meru merupak pakan an paja pajak k yang yang teru teruta tang ng atas atas peng penghas hasil ilan, an, anta antara ra lain lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Wajib Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan p enghasilan yang diterimanya dalam 1 (satu) tahun pajak. PPh yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh Wa Wajib jib Pajak dan Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengatur cara pelunasan PPh yang terutang oleh Wajib Pajak, yaitu dengan cara membayar sendiri dan melalui pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. papun cara pelunasannya, baik membayar sendiri maupun melalui melalui pemotongan/p pemotongan/pemungut emungutan an oleh pihak lain, lain, Wajib ajib Pajak diharapkan dapat memahami memahami dengan tepat cara menghitung PPh yang terutang, bagaimana pembayarannya, dan mekanisme pelaporan PPh yang telah dibayar tersebut sebagai salah satu cara perencanaan pajak. II.
PEMBAHASAN
1. !den !denti ti"i "ikas kasii #bje #bjekk-#b #bje jek k Withholding Tax PPh yang dipotong dan/atau dipungut melalui pihak lain lebih dikenal dengan istilah PPh Potput. $esuai ketentuan dalam Undang-Undang PPh, PPh Potput terdiri atas PPh Pasal % ayat (&), PPh Pasal 1', PPh Pasal &1, PPh Pasal &&, PPh Pasal &, dan PPh Pasal &. #bjek PPh Potput terdiri atas berbagai macam penghasilan, antara lain penghasilan dari pekerjaan, pemberian jasa, se*a bangunan, dan di+iden. a. PPh PPh Pas Pasal al % aya ayatt (&) (&) PPh Pasal % ayat (&) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersi"at "inal atas penghasilan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. #bjek PPh Pasal % ayat (&) yang telah diatur antara lain adalah
Manajemen Perpajakan
1
1) unga unga deposi deposito to dan dan tabunga tabungan n lainny lainnyaa #bjek #bjek PPh yang bersi" bersi"at at "inal "inal adalah adalah bunga bunga deposi deposito, to, bunga bunga tabunga tabungan n lainny lainnya, a, dan diskonto $erti"ikat ank !ndonesia ($!). esarnya PPh yang bersi"at "inal yang dipotong adalah & dari jumlah bruto, sebagaimana ditunjukkan dalam bagan di ba*ah ini
Pengecualian diberikan apabila jumlahnya tidak melebihi 0p .'., dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecahkan. &) unga unga obliga obligasi si dan dan surat surat utang utang 2egar 2egaraa #bjek PPh yang bersi"at "inal adalah unga #bligasi, berupa imbalan yang diterima pemegang #bligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto. #bligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka *aktu lebih dari 1& (dua belas) bulan. 3iskonto negati" atau rugi pada saat penjualan #bligasi dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan. 4idak dilakukan pemotongan PPh bersi"at "inal atas bunga obligasi yang diterima oleh •
Wajib Wa jib Pajak dana pensiun yang pendirian pendirian atau pembentukannya pembentukannya telah disahkan oleh
•
5enteri 6euangan, dan Wajib Pajak bank bank yang yang didiri didirikan kan di !ndone !ndonesia sia atau cabang cabang bank luar negeri negeri di !ndonesia.
$kema $kema tari tari"" pemot pemoton onga gan n PPh PPh yang yang bers bersi" i"at at "inal "inal dan dan dasa dasarr penge pengenaa naan n pajak pajak atas atas penghasilan berupa unga #bligasi adalah sebagai berikut
Manajemen Perpajakan
2
) unga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi #bjek PPh yang bersi"at "inal adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di !ndonesia kepada anggota koperasi orang pribadi. esarnya tari" pemotongan PPh yang bersi"at "inal adalah • •
untuk bunga simpanan sampai dengan 0p &%., per bulan 1 untuk bunga simpanan lebih dari 0p &%., per bulan
%) 7adiah undian #bjek PPh yang bersi"at "inal adalah hadiah undian, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 4ari" pemotongan PPh yang bersi"at "inal adalah &' dari jumlah bruto hadiah undian dan dipotong oleh penyelenggara undian.
') 4ransaksi saham
Manajemen Perpajakan
3
#bjek PPh yang bersi"at "inal adalah penghasilan dari penjualan saham di bursa, skema tari"nya adalah sebagai berikut
) Pengalihan hak atas tanah #bjek PPh yang bersi"at "inal adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukarmenukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.
) 8asa konstruksi #bjek PPh yang bersi"at "inal adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi. •
Pekerjaan 6onstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta penga*asan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta
•
kelengkapannya untuk me*ujudkan suatu bangunan atau bentuk "isik lain. Perencanaan 6onstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang pro"esional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu me*ujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan "isik lain.
Manajemen Perpajakan
4
•
Pelaksanaan 6onstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang pro"esional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk me*ujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk "isik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan "ungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan,
pengadaan,
dan
pembangunan
(engineering,
procurement
and
construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and •
build). Penga*asan 6onstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang pro"esional di bidang penga*asan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan penga*asan sejak a*al pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
$kema tari" dan dasar pengenaan PPh yang bersi"at "inal untuk 8asa 6onstruksi adalah sebagai berikut
Manajemen Perpajakan
5
9) Perse*aan tanah dan/atau bangunan #bjek PPh yang bersi"at "inal adalah penghasilan dari se*a tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri. 4ari" PPh yang bersi"at "inal adalah 1 dari jumlah bruto nilai perse*aan, baik yang menye*akan Wajib Pajak #rang Pribadi maupun Wajib Pajak adan. :) 3i+iden yang diterima atau diperoleh *ajib pajak orang pribadi dalam negeri #bjek PPh yang bersi"at "inal adalah di+iden, termasuk di+iden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 4ari" PPh yang bersi"at "inal adalah 1 dari jumlah bruto di+iden yang diterima.
Manajemen Perpajakan
6
1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh *ajib pajak yang memilki peredaran bruto tertentu #bjek PPh yang bersi"at "inal adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. $ubjek PPh yang bersi"at "inal adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 0p%.9.., (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) 4ahun Pajak. Penentuan peredaran bruto yang tidak melebihi 0p%.9.., (empat miliar delapan ratus juta rupiah) adalah berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari
•
jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersi"at "inal
•
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
• •
4idak termasuk •
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha
•
atau berjualan Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau Wajib Pajak badan yang dalam jangka *aktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 0p%.9.., (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
4ari" PPh yang bersi"at "inal atas penghasilan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah 1 (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha. Manajemen Perpajakan
7
8a*ab tas penghasilan berupa di+iden yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal % ayat (&) oleh P4 4iara !ndonesia 4bk sebagai pihak yang membayarkan sebesar 1 (sepuluh persen) dari jumlah b ruto dan bersi"at "inal. PPh Pasal % ayat (&) yang *ajib dipotong adalah 1 ? 0p'.., @ 0p'..,. 6e*ajiban P4 4iara !ndonesia 4bk. sebagai pemotong PPh Pasal % ayat (&) ada lah a) melakukan pemotongan PPh pasal % ayat (&) sebesar 0p'.., pada tanggal & gustus &1 (saat recording date) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal % ayat (&) kepada gus udiyanto; b) melakukan penyetoran PPh Pasal % ayat (&) tersebut paling lambat tanggal 1 $eptember &1; c) melaporkan pemotongan PPh Pasal % ayat (&) tersebut dalam $P4 5asa PPh Pasal % ayat (&) 5asa Pajak gustus &1 paling lambat tanggal & $eptember &1.
Manajemen Perpajakan
8
P4 4anjungsari 6onstruksi sebagai 6onsultan Penga*as pekerjaan pembangunan unit kesehatan ibu dan anak 0umah $akit $iti 6hodijah yang dimiliki oleh 8a*ab Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diterima dari pengguna jasa sebagai pemotong pajak dipotong PPh yang bersi"at "inal oleh pengguna jasa dengan tari" sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3alam hal terdapat selisih kekurangan PPh atas penghasilan yang terutang berdasarkan 2ilai 6ontrak 8asa 6onstruksi dengan PPh yang telah dipotong berdasarkan pembayaran yang telah dipotong, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia 8asa. 3engan demikian kekurangan PPh yang bersi"at "inal atas penghasilan dari jasa kontruksi sebesar 0p1.., harus dilunasi oleh P4 4anjungsari 6onstruksi. 4ari" PPh atas penghasilan dari jasa penga*asan konstruksi (memiliki kuali"ikasi usaha) adalah sebesar %. $ehingga PPh yang bersi"at "inal atas penghasilan dari jasa konstruksi (% ? 0p'..,) @ 0p&.., PPh yang bersi"at "inal atas penghasilan dari jasa konstruksi yan dipotong @0p1:..,. 6ekurangan PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi @ 0p & juta E 1: juta @ 0p 1 juta 6e*ajiban P4 4anjungsari 6onstruksi sebagai penyedia jasa konstruksi adalah Manajemen Perpajakan
9
a) melakukan penyetoran kekurangan PPh yang bersi"at "inal atas penghasilan dari jasa konstruksi sebesar 0p1.., dengan $$P atas nama P4 4anjungsari 6onstruksi paling lambat tanggal 1 #ktober &1; b) melaporkan penyetoran PPh yang bersi"at "inal atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam $P4 5asa PPh Pasal % ayat (&) 5asa Pajak $eptember &1 paling lambat tanggal &1 #ktober &1.
b. PPh Pasal 1' PPh Pasal 1' merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan/atau penyetoran sendiri PPh atas penghasilan Wajib Pajak yang antara lain bergerak dalam usaha jasa pelayaran dan usaha jasa penerbangan. 1) 8asa pelayaran dalam negeri #bjek PPh adalah penghasilan yang diterima Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penye*aan kapal, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di !ndonesia dan/atau dari pelabuhan di !ndonesia ke pelabuhan luar negeri dan sebaliknya serta pelabuhan di luar !ndonesia ke pelabuhan lainnya di luar !ndonesia. esarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 1,& dari peredaran bruto dan bersi"at "inal. &) 8asa penerbangan dalam negeri #bjek PPh adalah penghasilan yang diterima berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di !ndonesia dan/ atau dari pelabuhan di !ndonesia ke pelabuhan di luar negeri. esarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 1,9 dari peredaran bruto atas dan tidak bersi"at "inal. ) 8asa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri
Manajemen Perpajakan
10
#bjek PPh adalah penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang yang diterima oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang melakukan usaha melalui entuk Usaha 4etap (U4) yang berkedudukan di !ndonesia. esarnya PPh yang terutang adalah sebesar &,% dari peredaran bruto dan bersi"at "inal. 8a*ab tas penghasilan yang diperoleh P4 Bidi irlines yaitu carter pesa*at yang akan digunakan untuk penerbangan 8akarta-Papua merupakan penghasilan berdasarkan perjanjian carter terutang PPh sebesar 1,9 (satu koma delapan persen) dari peredaran bruto dan dipotong oleh P4 umi 2usantara. Perhitungan PPh-nya menjadi sebagai berikut 1,9 ? 0p'.., @ 0p:..,. PPh yang dipotong oleh P4 umi 2usantara merupakan kredit pajak bagi P4 Bidi irlines yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terhutang dalam $P4 4ahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan. Manajemen Perpajakan
11
6e*ajiban P4 umi 2usantara sebagai pemotong PPh Pasal 1' atas se*a pesa*at tersebut adalah a) melakukan pemotongan PPh Pasal 1' atas pembayaran jasa penye*aan pesa*at sebesar 0p:.., dan memberikan bukti pemotongan kepada P4 Bidi irlines; b) menyetorkan PPh Pasal 1' yang telah dipotong ke 6as 2egara melalui 6antor Pos atau bank yang ditunjuk 5enteri 6euangan paling lama tanggal 1 pril &1. c) menyampaikan $P4 5asa PPh Pasal 1' 5asa Pajak 5aret &1 paling lama tanggal && pril &1. c. PPh Pasal && PPh Pasal && merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana P2/P3 dan non P2/P3, dan penjualan barang sangat me*ah. erikut tabel da"tar pemungut dan objek PPh Pasal &&
Manajemen Perpajakan
12
Manajemen Perpajakan
13
8a*ab $etiap impor dikenai pemungutan PPh Pasal &&, namun terdapat 1: kelompok barang yang atas impornya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal && karena dibebaskan atas pengenaan ea 5asuk dan/atau Pajak Pertambahan 2ilai. Pengecualian pemungutan PPh Pasal && untuk
Manajemen Perpajakan
14
1: kelompok barang tersebut tidak memerlukan $urat 6eterangan ebas dari 3irektorat 8enderal Pajak. Peralatan simulasi penerbangan yang diimpor oleh P4 +iasi 4etuko tidak termasuk dalam 1: kelompok barang yang atas impornya dibebaskan dari pungutan PPh Pasal && impor sehingga P4 +iasi 4etuko dikenai pemungutan PPh Pasal && impor. PPh Pasal && impor disetor sendiri oleh P4 +iasi 4etuko sebesar &,' dari nilai impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan ea 5asuk ditambah ea 5asuk dan pungutan pabean lainnya. 3engan demikian, PPh Pasal && yang *ajib disetor oleh P4 +iasi 4etuko adalah &,' ? 0p1.&.., @ 0p..,. 6e*ajiban P4 +iasi 4etuko a)
menyetor PPh Pasal && sebesar 0p.., bersamaan dengan saat
pembayaran ea 5asuk; b) $$P/$$P
#bjek PPh Pasal & adalah penghasilan dari di+iden, bunga, royalti, hadiah, se*a dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa
•
konsultan dan jenis jasa lainnya. Pemotongan PPh Pasal & dikenakan dari jumlah bruto, dengan tari"" sebagai berikut
Manajemen Perpajakan
15
e. PPh Pasal & PPh
Pasal
&
merupakan
cara
pelunasan
pajak
dalam
tahun
berjalan
melalui
pemotongan atas
pajak
penghasilan
Wajib Pajak Cuar 2egeri
dari
!ndonesia berupa a. di+iden; b. bunga termasuk premium, diskonto,
dan
imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; c. royalti, se*a, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; Manajemen Perpajakan
16
e. ". g. h.
hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi s*ap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang, yang diterima Wajib Pajak Cuar 2egeri selain
bentuk usaha tetap; i. penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di !ndonesia; j. premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri; k. penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham. 4ari" pemotongan dan dasar pengenaan PPh Pasal & adalah
8a*ab 5engingat penghasilan yang diterima P4 Fesoa !ndonesia dalam transaksi tersebut berkenaan dengan kegiatan P4 Fesoa !ndonesia untuk mencarikan perusahaan pengangkutan laut maka penghasilan tersebut termasuk penghasilan dari jasa perantara/keagenan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal & oleh P4 ng Cion !nternational sebagai pihak yang membayarkan penghasilan. esarnya pemotongan PPh Pasal & adalah sebesar & ? 0p&&.., @ 0p%%.,. 6e*ajiban P4 ng Cion !nternational sebagai Pemotong PPh Pasal & adalah
Manajemen Perpajakan
17
a. melakukan pemotongan PPh Pasal & sebesar 0p%%., dan memberikan ukti Pemotongan PPh Pasal & kepada P4 Fesoa !ndonesia; b. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal & tersebut paling lambat tanggal 1 #ktober &1; c. melaporkan pemotongan PPh Pasal & atas transaksi tersebut dalam $P4 5asa PPh Pasal & masa pajak $eptember &1 paling lambat tanggal &1 #ktober &1.
&. 0ekonsiliasi $P4 5asing-5asing Withholding 4a? dengan iaya-iaya yang 4erkait dengan #bjek Withholding 4a? Perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi secara periodik antara elemen yang terdapat di $P4 badan dan lapora keuangan ("iskal) perusahaan dengan elemen- elemen yang terdapat pada $P4. 8ika ditemukan adanya perbedaan maka perbedaan tersebut harus ditelusuri dan segera dikoreksi. ila perlu segera dibuatkan pembetulan $P4 nya. a. 0ekonsiliasi $P4 adan dengan $P4 PP2 0ekonsiliasi dilakukan atas transaksi pembelian dan penjualan serta PP2 yang mengikutinya, yakti PP2 masukan dari transaksi pembelian dan PP2 keluaran dari omGet penjualan, apakah kedua $P4 tersebut telah menunjukan angka yang sama atau belum. agi perusahaan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan eHualisasi antara buku/ ledger pemblian dan buku/ ledger penjualan dengan $P4 5asa PP2, apakah kedua ledger tersebut dan $P4 masa PP2 telah menunjukan angka yang sama atau belum. #mGet penjualan yang tercantum dalam $P4 PPh badan dengan $P4 PP2 bisa berbeda, disebabkanan beberapa hal berikut 1) #mGet penjualan di $P4 PPh badan bisa lebih besar dari omGet penjuakan di $P4 PP2 karena penjualan di $P4 PPh dan menganut krual basis sehingga atas penjuaan kredit, jika barangnya telah diserahkan, penjuaan sudah dilaporkan, sedangkan pada $P4 PP2penjualan kredit bisa dibuatkan "aktur pajaknya pada akhir bulan setelah buln penyerahan barang..
Manajemen Perpajakan
18
&) #mGet penjualan di $P4 PPh adan lebih kecil daripada penjualan di $P4 PP2, karena penerimaan uang atas penjualan sudah harus dibuatkan aktur pajaknya meskipun baranagnya belum diserahkn sementara penjualan tersebut baru dilaporkanan setelah penjualan brang. b. 0ekonsiliasi $P4 PPh adan dengan $P4 PPh Pasal &1 0ekonsiliasi $P4 PPh adan denagn $P4 PPh pasal &1 adalah prosedur pengecekan yan dilakukan terhadap jumlah biaya gaji dan tunjangan serta biaya lainnya yang dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, yang tercantum dalam PPh adan dengan jumlah dasar Pengenaan Pajak (3PP) yang tercantum dalam $P4 PPh pasal &1. 3asar pengenaan pajak ini terdiri dari gaji dan tunjunagan yang dibayarkan kepada karya*an dan penghasilanan lainnya yang dibayarkan kepada perorangan lainnya yng menjadi objek PP7 pasal &1. c. 0ekonsiliasi $P4 PPh dan dengan $P4 PPh pasal & 0ekonsiliasi $P4 PPh adan dengan $P4 PPh pasal & berkaitan dengan prosedur pengecekan yang dilakukan oleh 6PP terhadap jumlah biaya se*a, bunga, di+iden, royalti dan jasa lainnya yang harus dipotong PPh pasal & pada $P4 PPh adan dengan jumlah 3asar Pengenan Pajak $P4 PPh pasal &, apakah jumlahnya telah sama. 8ika terdapat material yang bukan objek PPh pasal &, perlu dilakukan pemisahan antara nilai jasa dan meterialnya. III.
PENUTUP
3alam praktek bisnis banyak kasus pemungutan atau pemotongan pajak dari pihak ketiga, dimana yang membuat kontrak bisnis kurang memahami atau mengabaikan aspek perpajakan secara detail dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga saat pemeriksaan oleh "iskus perusahaan dikenai ke*ajiban untuk membayar *ithholding ta? ditambah denda keterlambatan penyetoran sebesar & sebulan dari pokok pajak. Untuk itu perlu dilakukan optimalisai pembayaran pajak sebagai suatu langkah pengamanan yang harus dilakukan oleh *ajib pajak terkait transaksi dengan pihak ketiga dan penjagaan cash"lo* perusahaan yang tujuannya untuk penghemata pajak.
Manajemen Perpajakan
19
DAFTAR REFERENSI
!mam $antoso dan 2ing 0ahayu (&1). Corporate Tax Management . #rta? Pohan,
Manajemen Perpajakan
20
