Contoh Soal PPh Pasal 23 dan Jawabnnya
Contoh Soal PPh Pasal 23 1. PT Aman sebuah perusahaan bermedia tenaga kerja mendapat kontrak dari PT Abadi untuk menyediakan tenaga pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa Rp 30.000.000,00 tenaga pemasaran selanjutnya menjadi pegawai PT Abadi. Berapa PPh pasal 23 yang dipotong PT Abadi kepada PT Aman?
Jawab: Rp 30.000.000,00 x 2% = Rp 600.000,00
2. PT Prima sebagai pihak pertama, melakukan kontrak dengan PT Sarana selaku perusahaan agen periklanan sebagai pihak kedua, untuk membuat media sebagai pihak ketiga. Nilai kontrak besarnya PPh pasal 23 adalah a.
Tagihan PT Sarana kepada PT Prima secara rinci:
Pembelian matrial pembuatan ikln Rp 20.000.000,00
Fee agen Rp 5.000.000,00
Biaya pemasangan iklan ke media Rp 115.000.000,00
Jasa konsultan untuk iklan pembuatan & pemasangan iklan Rp 10.000.000,00 Total Rp 150.000.000,00 Hitung PPh pasal 23 yang dipotong PT sarana!
b. Hitung besarnya PPh pasal 23 yang dipotong PT Prima! c.
Jika tidak terdapat bukti pendukung, berapa PPh pasal 23 yang dipotong PT Prima?
Jawab: a.
PPh pasal 23 yang dipotong PT Sarana: Rp 115.000.000,00 x 2% = Rp 2.300.000,00 (Biaya pemasangan iklan ke media. Sebelum diberikan kepada media, harus dipotong terlebih dahulu PPh pasal 23 nya)
b. PPh pasal 23 yang dipotong PT Prima: Rp 5.000.000,00 x 2% = Rp 100.000,00 Rp 10.000.000,00 x 2% = Rp 200.000,00 Total Rp 100.000,00 + Rp 200.000,00 = Rp 300.000,00 (yang dipotong oleh PT Prima adalah fee agen dan jasa konsultan) c.
PPh pasal 23 yang dipotong PT Prima jika tidak terdapat bukti pendukung: Rp 150.000.000,00 x 2% = Rp 3.000.000,00 (Jika tidak diketahui rincian pembayrannya)
Pajak Penghasilan Pasal 23 (Pengertian, Subjek, Objek, Pengecualian & Tata cara)
PPh Pasal 23 Pengertian PPh Pasal 23
PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
Subjek PPh Pasal 23
1. Pemotong PPh pasal 23 a.
Badan pemerintah
b. WP badan dalam negeri. c.
Penyelenggara kegiatan.
d. Bentuk usaha tetap e.
Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
f.
WP orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 a.
WP dalam negeri
b. BUT
Objek dan Tarif PPh Pasal 23
1. Tarif 15% dari jumlah bruto, terdiri dari: a.
Dividen
b. Bunga c.
Royalti
d. Hadiah 2. Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN Semua yang termasuk ke dalam potongan PPh pasal 23 selain dividen, bunga, royalti dan hadiah.
Pengecualian Objek PPh Pasal 23
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang dterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP d alam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a.
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yan g disetor. 4. Dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri yang teah dikenakan PPh pasal 21. 5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persatuan komanditer yang modalnya tidak terbagi saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan.
Tata Cara Pemotongan Pemungutan PPh Pasal 23
1. PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersagkutan. 2. PPh pasal 23 harus disetor oleh pemotong pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. SSP ini berfugsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pemba yaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. 4. Pemotong PPh pasal 23 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambatlambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. 5. Pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotong kepada orang pribadi atau badan yag dibebani PPh yang dipotong. 6.
Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan di tempat teradinnya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh paal 23.
Sumber:
Widyaningsih, Aristanti.(2013). Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung : Alfabeta.
