PPh Pasal 23: Penjelasan, Tarif, dan Perhitungannya edited by Boby Chandro Oktavianus 20 October 2016 •
Sebagai warga negara yang baik, taat membayar pajak dan paham ketentuan pajak sudah menjadi kewajiban kita bersama. Dari berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada warga negara hingga penghasilan yang diterima perseorangan ataupun perusahaan, termasuk objek pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan (PPh). Sesuai dengan undang-undang, pajak penghasilan dibagi menjadi PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. Ulasan ini akan membahas mengenai segala hal terkait PPh 23, termasuk tarif dan perhitungannya.
Penjelasan PPh Pasal 23
Mengutip dari situs pajak.go.id situs pajak.go.id , pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.
Siapakah yang berhak memotong PPh Pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan PPh Pasal 23? Untuk mengetahui siapa saja yang berhak memotong PPh Pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan PPh 23, Anda bisa melihat daftar di bawah ini. 1. Pemotong PPh Pasal 23 a. Badan Pemerintah. b. Subjek Pajak Badan dalam negeri. c. Penyelenggaraan kegiatan. d. Bentuk Usaha Tetap (BUT). e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. f.
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994 , di antaranya: Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, peng acara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: a. Wajib Pajak (WP) dalam negeri dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan. b. Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dari daftar di atas, sudah diketahui siapa yang diperbolehkan melakukan pemotongan terhadap PPh Pasal 23 dan siapa saja yang harus terkena pemotongan pajak penghasilan PPh 23. Kemudian penghasilan apa saja yang akan dikenakan PPh Pasal 23?
Jenis Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23 Secara umum, hampir semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh Pasal 23. Rincian detailnya bisa dilihat di bawah ini. 1. Dividen. 2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa man ajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.
Jenis Penghasilan yang Dikecualikan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian daftar berikut ini. 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat: a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor; c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; d. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya; e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Setelah mengetahui penghasilan apa saja yang bisa dikenakan PPh Pasal 23, Anda juga harus memahami berapa tarif yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Berikut ini penjelasannya.
Tarif dan Objek PPh Pasal 23 Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia. 1. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas: a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti; b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. 3. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. 4. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya: a. Jasa penilai; b. Jasa aktuaris; c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; d. Jasa perancang; e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT; f.
Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; i.
Jasa penebangan hutan
5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23. 6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk: a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pemba yaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian); c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis); d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement ), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
Ketentuan Mengenai Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 mengatur mengenai jadwal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. 1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 2. PPh Pasal 23 disetor Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. 3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau p elaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Perhitungan PPh Pasal 23
PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh Pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian: 1. Pembayaran terhadap royalti tiga orang penulis: Damayanti dengan NPWP 01.444.888.2.987.000, Nurmadina NPWP 01.888.555.2.456.000, dan Azzahra yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar Rp25.000.000. Royalti untuk Nurmadina sebesar Rp10.000.000. Dan royalti untuk Azzahra sebesar Rp5.000.000. 2. Pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP 03.111.222.2.541.000 untuk bulan September sebesar Rp1.500.000. Jadi, perhitungan pajak penghasilan (PPh Pasal 23) untuk PT Insan Media Print adalah sebagai berikut: 1. Untuk pembayaran royalti kepada penulis: a. Damayanti 15% x Rp25.000.000 = Rp3.750.000 b. Nurmadina 15% x Rp10.000.000 = Rp1.500.000 c. Azzahra 15% x Rp5.000.000 = Rp750.000 Karena Azzahra masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal: 100% x Rp750.000 = Rp750.000. Dengan demikian, Azzahra akan terkena pemotongan sebesar Rp750.000 + Rp750.000 = Rp1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. 2. Untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI, tidak dikenakan PPh Pasal 23. Sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan merupakan pengecualian terhadap PPh Pasal 23.
Ketetuan Tambahan yang Mengatur tentang PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa hal lain yang bisa menjadi referensi Anda dalam melakukan pembayaran pajak. 1
Pembayaran PPh Pasal 23
Pembayaran yang dilakukan pihak pemotong bisa dilakukan dengan cara membuat ID Billing terlebih dahulu untuk kemudian membayarnya melalui bank yang telah disetujui Kementrian Keuangan. Sementara jatuh temponya adalah tanggal 10, satu bulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23. 2.
Bukti Potong PPh Pasal 23
Sebagai bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong (rangkap pertama) yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut. 3. Pelaporan PPh Pasal 23 Pelaporan dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23. Objek dan Tarif PPh Pasal 23 sebelumnya diatur dengan UU Nomor 17 tahun 2000 dan PER-70/PJ./2007 Berikut daftar Objek dan Tarif PPh Pasal 23 per 1 Januari 2009:
No
Jenis Penghasilan
Tarif PPh 23 - (bagi WP ber-NPWP) (%)
Tarif PPh 23 - (bagi WP yang tidak ber-NPWP) (%)
(2)
(3)
(4)
(1) 1
Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh
15% dari Jumlah bruto
30% dari jumlah ruto
2
Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh;
15% dari jumlah bruto
30% dari jumlah ruto
3
Royalti
15% dari jumlah bruto
30% dari jumlah bruto
4.
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21
15% dari jumlah bruto
30% dari jumlah bruto
5.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)
2% 4% dari dari jumlah jumlah bruto bruto tidak tidak termasuk termasuk PPN PPN
6.
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi (*), jasa konsultan
2% dari 4% dari jumlah bruto jumlah bruto tidak termasuk tidak PPN termasuk PPN
7
Jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008
2% dari 4% dari Jumlah bruto jumlah bruto tidak termasuk tidak PPN termasuk PPN
a.
Jasa penilai (appraisal);
b.
Jasa aktuaris;
c.
Jasa akuntansi, pembukuan, dan asestasi laporan keuangan;
d
Jasa perancang (design);
e
Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
f
Jasa penunjang di bidang penambangan migas : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
g
jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubung sumur; jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud : a. penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; b. penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; c. perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; d. penutupan sumur; jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa; jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan; jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil; jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan d alam sumur; jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; jasa reparasi pompa reda (reda repair); jasa pemasangan instalasi dan perawatan; jasa penggantian peralatan/material; jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur; jasa mud engineering; jasa well logging & perforating; jasa stimulasi dan secondary decovery; jasa well testing & wire line service; jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas : 1. 2. 3. 4.
jasa pengeboran; jasa penebasan; jasa pengupasan dan pengeboran; jasa penambangan;
5. 6. 7. 8. 9.
h
jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum; jasa pengolahan bahan galian; jasa reklamasi tambang; jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah; jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara: 1.
2.
bidang aeronautika, termasuk : a. jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; b. jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge); c. jasa pelayanan penerbangan; d. jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; e. jasa penunjang lain di bidang aeronautika. bidang non-aeronatika, termasuk : a. jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; b. jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika
i
Jasa penebangan hutan;
j
Jasa pengolahan limbah;
k
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);
l
Jasa perantara dan/atau keagenan;
m
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
n
Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuai ayng dilakukan oleh KSEI;
o
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
p
Jasa mixing film;
q
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
r
Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
s
Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kable, a lat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; t
Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau b ahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa
u
Jasa penyelidikan dan keamanan;
v
Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan
w
Jasa pengepakan;
x
Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
y
Jasa pembasmian hama;
z
Jasa kebersihan atau cleaning service;
aa
Jasa catering atau tata boga
Dan jangan dilupakan bahwa ada penghasilan-panghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 antara lain 1. 2. 3. 4. 5. 6.
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh; bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh; sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang terdiri dari : a. Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan b. BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaga mikro, menengah dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Madani.
RESUME PPH 23 PERPAJAKAN
Nama : Ronaldo Perdana Putra NIM : 1602036747 Perpajakan D 16’ UR
