BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga
pajak
merupakan
salah
satu
alat
untuk
mencapai
tujuan
Negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan Negara. Lagipula penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan indicator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi, jumlah pajak dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment . Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Perencanaan pajak untuk pajak penghasilan bertujuan untuk memaksimalkan pengecualian-
pengecualian
atas
objek
pajak,
memaksimalkan
pengurangan
yang
diperkenankan, menyelenggarakan pembebanan biaya, memindahkan atau menunda tanggal pembayaran pajak( dengan melakukan pelaporan terlebih dahulu), memaksimalkan pajak yang dapat dikreditkan.
1
1.2 Rumusan Masalah
Dalam perumusan masalah ini penulis akan merumuskan tentang: 1. Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 2. Kebijakan dan ketentuan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 3. Metode pemotongan dan rekonsiliasi Pajak Penghasilan PPh pasal 21 4. Tax Planning Pajak Penghasilan PPh pasal 21 5. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas penghasilan dan pembayaran uang pensiun
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk: 1.
Mengetahui pengertian Pajak Penghasilan PPh pasal 21,
2.
Menjelaskan kebijakan dan ketentuan Pajak Penghasilan PPh pasal 21,
3.
Menjelaskan metode pemotongan dan rekonsiliasi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
4.
Menjelaskan tax planning Pajak Penghasilan PPh pasal 21
5.
Menjelaskan Cara perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas penghasilan dan
pembayaran uang pensiun
1.4 Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah menggunakan metode pustaka yaitu penulis menggunakan media pustaka dalam penyusunan makalah ini.
2
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 selanjutnya disebut PPh pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajakn luar negeri maka diatur dalam pasal 26 UU PPh yang selanjtnya disebut PPh Pasal 26. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pension, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak nuntuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun. 2.2 Kebijakan Pajak Penghasian Pasal 21
Dasar hukum Pajak Penghasilan PPh pasal 21 yaitu :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007. 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
3
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Kena Pajak. 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah: 1. Pemberi kerja yang terdiri atas: a. Orang pribadi dan badan. b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjungan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan dan unit tersebut. 2.
Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas
kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan kedutaan. 3. Dana pension, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pension dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegitan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. b. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang. 5. Penyelenggaraan kegiatan , termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak rang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah: 1. kantor perwakilan Negara asing 2. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf c UU Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 4. jika organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotong pajak.
5
Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal 21)
Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak daam negeri yang menerima atau meperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Wajib pajak PPh pasal 21 terdiri dari: 1. Pegawai; 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21. 3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: o
Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
o
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
o
Olahragawan;
o
Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
o
Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
o
Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
o
Agen iklan;
o
Pengawas atau pengelola proyek;
o
Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
o
Petugas penjaja barang dagangan;
o
Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
o
Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
6
Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis, 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan, 5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan, 6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensi un yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
7
Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 1.3 Metode Pemotongan dan Rekonsiliasi Obyek PPh Pasal 21
Metode Pemotongan
1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji): Metode gross (gaji karyawan dipotong PPh pasal 21) 2. PPh Pasal 21 ditaggung oleh perusahaan: metode net (gaji karyawan tidak dikurangi PPh pasal 21) o
PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan
dari
penghasilan
bruto
perusahaan,
karena
tidak
dimasukkan sebagai faktor penambah pendapatan dalam SPT PPh 21. 3. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (metode gross up) o
Jumlah tunjangan akan menambah penghasilan dan dikenakan PPh pasal 21
o
Besarnya tunjangan bisa sama atau berbeda dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk karyawan yang bersangkutan
o
Jika PPh terutang lebih besar maka kekurangannya dapat ditanggung oleh karyawan atau perusahaan. Jika ditanggung perusahaan maka perlakuan pajak menjadi non deductible expenses.
o
Beban gaji jadi besar tapi tereliminasi namun akan tereliminasi karena PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan.
Rekonsiliasi PPh Pasal 21
1. Untuk memastikan bahwa seluruh obyek PPh Pasal 21 telah dipotong PPh pasal 21. 2. Rekonsiliasi dilakukan antara laporan keuangan (akun neraca dan akun beban). Termasuk data di bagian SDM (rincian daftar gaji dan upah) dengan data di bagian keuangan (ledger/ buku besar) 3. Hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan berlaku prinsip: taxabilitydeductability 4. Penanggung pajak: apakah karyawan (dalam bentuk PPh pasal 21) atau perusahaan (dalam bentuk PPh badan). Perlu dicermati bahwa, terdapat beberapa penyimpangan terkait hubungan taxability-deductability.Prinsip Taxability dan Deductability
adalah prinsip yang
menjelaskan tentang pos-pos yang dapat/tidak dapat dikenai PPh (obyek dan bukan 8
obyek PPh) dan pos-pos yang dapat/tidak dapat dibebankan (pengurang penghasilan bruto). Mekanismenya yaitu jika bagi perusahaan imbalan dapat dibebankan (pengurang penghasilan bruto) maka bagi karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak, dan sebaliknya. Yang dipilih adalah mana yang menguntungkan perusahaan 2.4 Tax Planning PPh pasal 21
Terapan Tax Planning PPh pasal 21
1. Klausul penanggung pajak dalam kontrak kerja. a. Nilai kontrak tdk termasuk pajak, atau b. Nilai kontrak termasuk pajak 2. Pajak ditanggun pemberi kerja atau sebagai komponen tunjangan pajak secara groosup (kasus dalam kontrak kerja) a. Nilai kontrak tdk termasuk pajak (metode non-gross-up), atau b. Nilai kontrak termasuk pajak (metode gross-up) 3. Pemberian uang saku secara lump-sum atau reimbursement a. Jika lump-sum: PPh 21 tinggi b. Jika reimbursement: PPh 21 lebih rendah 4. Pemberian tunjangan makan atau menyiapkan makan bersama? a. Dari sisi PPh badan: Tunjangan makan atau makan bersama dpt dibebankan. b. Dari sisi PPh 21: Tunjangan makan menyebblkan PPs 21 naik c. Jika jasa penyedia makan menggunakan catering maka akan kena PPh 23 (2% dari penghasilan bruto pihak catering) 5. Pemberian tunjangan kesehatan atau fasilitas pengobatan? a. Fasilitas kesehatan: non-taxable- non deductable b. Metode reimbursement:
non-taxable- non deductable: tidak boleh ada mark-up
Taxable-deductabel: karyawan menerima uang dari perusahaan untuk membayar biaya pengobatan
Cara Meminimalkan PPh pasal 21
1. Apabila PPh badan tidak dikenai pajak final: imbalan seminimal mungkin diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan (benefit in kinds). Tapi diberikan dalam bentuk tunjangan
9
2. Apabila PPh badan dikenai pajak final: imbalan diberika dalam bentuk natura atau kenikmatan (benefit in kinds). 3. Apabila PPh badan dikenai pajak final: efisiensi PPH 21 dilakukan dengan memberikan natura atau kenikmatan yang bukan obyek pajak, seperti (dapat dibiayakan tetapi tidak menambah pendapatan karyawan):
o
Penyediaan makan dan minum
o
Kendaraan antar jemput
Alur Tax Planning
10
Strategi Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak
Menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai dengan strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak). Selain itu apa yang dilakukan perusahaan harus bersifat legal ( tax avoidance ) supaya terhindar dari sanksi pajak dikemudian hari. Agar tax planning berjalan sesuai dengan diharapkan, perlu dilakukan analisis terhadap metode-metode ataupun kebijakan-kebijakan perusahaan yang ada. Misalnya : -
Memberikan tunjangan dalam bentuk uang atau natura
-
Perusahaan memberi fasilitas pengobatan berupa tunjangan kesehatan kepada pegawai
-
Memberikan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan Dalam perhitungan PPh pasal 21 terdapat 3 metode yang bias diaplikasikan, yaitu :
1. Net Method: Perusahaan menanggun PPh 21 karyawan 2. Gross Method: Karyawan menanggung sendiri PPh 21 3. Gross-Up Method Perusahaan memberi tunjangan: jumlahnya sama dengan jumlah PPh terutang (yang akan dipotong).
2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas Penghasilan 1.
Pegawai Tetap, pegawai yang gajinya teratur.
Cara menghitung PPh terutang: Gaji
xx
Tunjangan
xx
Premi
xx
Penghasilan Bruto
XXX
(-) Biaya Jabatan (5% Pghsln Bruto)
(xx)
Max 500.000/bln atau 6jt/th Iuran Pensiun/JHT
(xx) 11
Penghasilan Netto
XXX
(-) PTKP : WP
xx
Kawin
xx
Tanggungan
xx
Istri pndptn digbung xx
(xxx)
PKP
XXX
PPh terutang setahun: Tarif pasal 17 x PKP
Menghitung
Pajak
Penghasilan
Pasal
21
PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:
Tarif
PPh
Pasal
21
Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21 : a.
Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut
:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Rp0,00 s/d Rp50.000.000,00
5%
Di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00
15%
Di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00
25%
Di atas Rp500.000.000,00
30%
b.
Tarif
c.
Tarif
d.
5% 15%
(lima (lima
Tarif
belas
persen) persen) khusus
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tariff yang ditetapkan terhadap wajib Pajak yang dapat menunjukkan
NPWP. 12
Contoh Penghasilan
Kena
:
Pajak
sebesar
Rp75.000.000,00
Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah
: 5%
x
15%
Rp50.000.000,00
x
Rp
Rp25.000.000,00
Rp
Jumlah
2.500.000,00
3.750.000,00
Rp
(+)
6.250.000,00
Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah
: 5%
15%
x x
120% 120%
x x
Rp50.000.000,00
Rp
Rp25.000.000,00
Jumlah
Rp
3.000.000,00
4.500.000,00
Rp
(+)
7.500.000,00
Catatan:
Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.
Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120% x Rp 28.452,00=Rp 34.140,00
Dasar
Pengenaan
dan
Pemotongan
PPh
Pasal
21
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut : 1.
Penghasilan
Kena
a. b. c.
Pajak,
yang
Pegawai Penerima
berlaku
bagi
: Tetap,
pensiun
berskala,
Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif
penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah mel ebihi Rp1.320.000,00 (satu 13
juta
tiga
d.
Bukan pegawai
ratus selain
dua tenaga ahli,
puluh yang
menerima
ribu
rupiah)
imbalan yang bersifat
berkesinambungan 2.
Jumlah penghasilan yang melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari,
yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 3.
50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli
yang 4.
melakukan
pekerjaan
bebas
Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima
peghasilan nomor 1, 2, dan 3.
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa : PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai mana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 dan terakhir UU No 36 tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21.
3.2.
Saran
Dari uraian pembahasan di atas penulis menyarankan kepada pembaca sekalian agar manfaat 14
dari pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat memberikan wawasan positif . Dimana sisi positif dari uraian tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dan sisi kurang baiknya bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Resmi, S. (2002). Perpajakan. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
.
15
