TAX PLANNING PPh BADAN
DISUSUN OLEH :
3.
1.
AGIN SUGIWA
123150006
2.
ANNE KURNIYAWAN
123150017
FIFI ENDRAWATI
123150073
!.
"ULIUS SANTOSO
1231500#1
5.
RIA FITRIA ANDRIANI
12315011$
PROGRA% %AGISTER AKUNTANSI FAKULT FAKULTAS AS EKONO%I EKONO %I DAN BISNIS UNI&ERSITAS TRISAKTI 2016
BAB I PENDAHULUAN L'(') B*+','-
Dalam hal pelaksanaan perpajakan, kepentingan Wajib Wajib Pajak akan berbeda dengan dengan pemerin pemerintah. tah. Wajib Pajak Pajak berusa berusaha ha membay membayar ar pajak pajak sekecil sekecil-kec -kecilny ilnya, a, karena karena akan akan mengur mengurang angii kemamp kemampuan uan ekonom ekonomisny isnya; a; sedang sedangkan kan pemerin pemerintah tah memerlukan memerlukan dana untuk untuk membiayai membiayai penyelengg penyelenggaraan araan pemerintah pemerintah sebagian sebagian besar dari pajak. Wajib Wajib pajak dapat menggunkan menggunkan manajemen pajak untuk menerapkan menerapkan peraturan secara benar, mengefisienkan laba, dan meminimalkan beban pajak. Mana Manajem jemen en
pajak pajak
meli melipu puti ti
pere perenca ncana naan an,,
peng pengor orga gani nisas sasia ian, n,
peng pengara araha han, n,
pengkoordinasian dan pengawasan. paya untuk meminimalkan pajak sering disebu disebutt sebagai sebagai teknik teknik perenc perencanaa anaan n pajak. pajak. !eknik eknik ini meruju merujuk k pada pada proses proses rekayasa usaha dan transaksi, agar utang pajak bereda dalam jumlah minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan. Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang menekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. !ujuan tindakan ini adalah mengefisienkan jumlah pajak yang di transfer ke pemerintah, melalu melaluii penghi penghinda ndaran ran pajak" pajak"tax tax avoida avoidance nce,, bukan bukan penyelu penyelundu ndupan pan pajak" pajak"ta# ta# e$asion %Mohammad &ain, '(()*. Dalam Dalam hal pelaks pelaksana anaan an admini administra strasi si perpaj perpajaka akan, n, terdapat terdapat perbed perbedaan aan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk memb membay ayar ar pajak pajak sekec sekecil il mung mungki kin n kare karena na deng dengan an memb membay ayar ar pajak pajak bera berarti rti mengur mengurang angii kemamp kemampuan uan ekonom ekonomis is Wajib Pajak. Pajak. Di lain pihak pihak pemerin pemerintah tah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. +danya +danya perbedaan kepentingan ini menyebabka menyebabkan n Wajib ajib Pajak cenderung cenderung untuk untuk mengurangi mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal, hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia %fiskus*.
BAB I PENDAHULUAN L'(') B*+','-
Dalam hal pelaksanaan perpajakan, kepentingan Wajib Wajib Pajak akan berbeda dengan dengan pemerin pemerintah. tah. Wajib Pajak Pajak berusa berusaha ha membay membayar ar pajak pajak sekecil sekecil-kec -kecilny ilnya, a, karena karena akan akan mengur mengurang angii kemamp kemampuan uan ekonom ekonomisny isnya; a; sedang sedangkan kan pemerin pemerintah tah memerlukan memerlukan dana untuk untuk membiayai membiayai penyelengg penyelenggaraan araan pemerintah pemerintah sebagian sebagian besar dari pajak. Wajib Wajib pajak dapat menggunkan menggunkan manajemen pajak untuk menerapkan menerapkan peraturan secara benar, mengefisienkan laba, dan meminimalkan beban pajak. Mana Manajem jemen en
pajak pajak
meli melipu puti ti
pere perenca ncana naan an,,
peng pengor orga gani nisas sasia ian, n,
peng pengara araha han, n,
pengkoordinasian dan pengawasan. paya untuk meminimalkan pajak sering disebu disebutt sebagai sebagai teknik teknik perenc perencanaa anaan n pajak. pajak. !eknik eknik ini meruju merujuk k pada pada proses proses rekayasa usaha dan transaksi, agar utang pajak bereda dalam jumlah minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan. Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang menekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. !ujuan tindakan ini adalah mengefisienkan jumlah pajak yang di transfer ke pemerintah, melalu melaluii penghi penghinda ndaran ran pajak" pajak"tax tax avoida avoidance nce,, bukan bukan penyelu penyelundu ndupan pan pajak" pajak"ta# ta# e$asion %Mohammad &ain, '(()*. Dalam Dalam hal pelaks pelaksana anaan an admini administra strasi si perpaj perpajaka akan, n, terdapat terdapat perbed perbedaan aan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk memb membay ayar ar pajak pajak sekec sekecil il mung mungki kin n kare karena na deng dengan an memb membay ayar ar pajak pajak bera berarti rti mengur mengurang angii kemamp kemampuan uan ekonom ekonomis is Wajib Pajak. Pajak. Di lain pihak pihak pemerin pemerintah tah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. +danya +danya perbedaan kepentingan ini menyebabka menyebabkan n Wajib ajib Pajak cenderung cenderung untuk untuk mengurangi mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal, hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia %fiskus*.
leh leh karena karena itu, itu, untuk untuk dapat dapat menerap menerapkan kan peratu peraturan ran perpaj perpajaka akan n secara secara benar dan usaha efisiensi laba usaha serta untuk meminimalisasi beban pajak, Wajib Wa jib Pajak dapat menggunakan salah satu cara di dalam perpajakan yang dikenal dengan manajemen pajak, yaitu suatu upaya memenuhi kewajiban perpajakan deng engan
ben benar
melal elalui ui
peren erenca can naan, aan,
peng engorg organis anisas asia ian, n,
peng engarah arahan an,,
pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban pajak yang yang ditang ditanggun gung g perusa perusahaan haan dapat dapat diminim diminimalk alkan an guna guna memper memperole oleh h laba laba dan likuiditas yang diharapkan tanpa melanggar ndang-ndang yang berlaku. paya untuk meminimalisasi pajak ini sering disebut dengan teknik perencanaan pajak. !eknik ini merupakan bagian dari manajemen pajak yang merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. amun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajib kewajiban an perpaja perpajakan kan secara secara lengka lengkap, p, benar benar dan tepat tepat waktu waktu sehing sehingga ga dapat dapat menghindari pemborosan sumber daya. ila hal ini telah dilakukan, tidak bisa dimungkiri pelaksanaan administrasi perpajakan yang efisien dapat kita peroleh. Prinsip efisiensi yang diterapkan dalam badan usaha untuk mengurangi segala macam biaya juga diterapkan diterapkan untuk pajak. pajak. erdasarkan erdasarkan kenyataan bahwa peraturan perpajakan sedemikian kompleks dan dinamis, maka untuk mengurangi beban pajak diperlukan suatu manajemen pajak yang antara lain melalui fungsi perencanaan pajak %asri Musri, '((/*. Paja Pajak k Peng Pengha hasil silan an ada adan n adal adalah ah pajak pajak yang yang dihi dihitu tung ng berd berdasa asark rkan an peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. !erdapat perbedaan antara perhitungan pajak $ersi P0+1 dengan $ersi fiskal, tetapi tetapi perbed perbedaan aan tersebu tersebutt tidak tidak perlu perlu diperte dipertenta ntanga ngan n karena karena masingmasing-masi masing ng memiliki tujuan penggunaan yang berbeda, meski pengukuran profitnya diperoleh dari sumber data yang sama, yakni laporan keuangan komersial. Menyusu Menyusun n perenca perencanaa naan n pajak pajak PPh adan adan tidak tidak bisa bisa berjala berjalan n sendir sendiriisendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan PPh badan memiliki keterkaitan atau interdependensi dengan PPh Pasal '2, PPh Pasal ')"'3, PPh 4inal dan juga PP.
5ontoh6 •
!otal om7et penjualan dalam 0P! PPh badan harus sama dengan total om7et penjualan yang ada dalam akumulasi 0P! masa PP bulan terakhir %masa pajak* pada akhir tahun pajak. 8ika terjadi perbedaan, perlu dilakukan e9ualiasi atau rekonsiliasi.
•
1etika perusahaan memilih apakah menerapkan metode net atau gross up pada saat menghitung PPh Pasal '2, keputusan itu akan berpengaruh pada besarnya PPh adan.
•
Pengeluaran biaya gaji upah, honorarium, dan sebagainya yang menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam 0P! PPh adan tahun yang bersangkutan harus sama dengan Dasar Pengenaan Pajak %DPP* PPh Pasal '2 berupa penghasilan bruto yang dibayarkan kepada pegawai dan penerima penghasilan lainnya. 8ika terjadi perbedaan, perlu dilakukan e9ualisasi atau rekonsiliasi.
•
Pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada pegawai adalah non deductible e#spenses, tidak bisa diperl akukan sebagai biaya fiscal sesuai pasal : ayat %2* huruf e PPh, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan PM1-'"PM1.()"'(22.
•
Di dalam laporan keuangan"neraca terdapat Pajak Penghasilan Pasal ''"')"'3 yang menjadi dasar perhitungan PPh adan yang terutang. ila pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh final, tidak dihitung lagi sebagai penghasilan kena pajak yang terutang PPh adan, contohnya adalah pendapatan bunga deposito bank.
Perhitungan PPh sesungguhnya mencakup periode satu tahun pajak, namun demikian, berdasarkan ketentuan PPh dalam tahun berjalan terdapat kewajiban untuk mengangsur Pajak Penghasilan. Dengan demikian, terdapat ' %dua* perencanaan pajak yang perlu diperhatikan yaitu perencanaan pajak yang ditujukan kepada Pajak Penghasilan yang terutang %untuk cakupan satu tahun
pajak* dan perencanaan pajak yang ditujukan untuk efisiensi angsuran Pajak Penghasilan.
BAB II TAX PLANNING PPH BADAN
1. L'/' F,'+ L'/' K4*)'+
ta#ability
deductibility
yang
dianut
dalam
melakukan
penghitungan Penghasilan 1ena Pajak dengan benar dan tepat, pada dasarnya adalah penjabaran dri ketentuan perpajakan yang diterapkan pada Pasal / ayat 2 dan ' %penghasilan* dan Pasal 3 ayat 2 %biaya deductible*, serta Pasal : ayat 2 %biaya non deductible* ndang-ndang o. = !ahun 2:) yang diubah terakhir kali dengan ndang-ndang o. )3 !ahun '(( mengenai Pajak Penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya, yakni6 1 P*-h'+'- '- 4*-'8 /*, 9(''/+* -;4*
Penghasilan yang menjadi objek diatur dalam Pasal / +yat %2* Pajak Penghasilan o. )3 !ahun '((.
>ang menjadi objek pajak adalah <*-h'+'-, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari ?ndonesia maupun dari luar ?ndonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk6 a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam ndang-undang ini; b. @adiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c.
1euntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
).
1euntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan,
pengambilalihan
usaha,
atau
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; /.
1euntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 1euangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
A.
1euntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,
atau
permodalan
dalam
perusahaan
pertambangan; e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; f. unga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. Di$iden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di$iden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. Boyalty atau imbalan atas penggunaan hak; i.
0ewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j.
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. 1euntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l.
1euntungan selisih kurs mata uang asing;
m. 0elisih lebih karena penilaian kembali akti$a; n. Premi asuransi; o. ?uran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaa n bebas; p. !ambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 9. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; r.
?mbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ndang-ndang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. 0urplus ank ?ndonesia.
2 P*-h'+'- '- <'',-' 8,*-','- PPh /*)='( =-'+
Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final diatur dalam Pasal / ayat ' PPh o. )3 tahun '((.
Penghasilan dibawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final6 a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lain, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. b. erupa hadiah undian. c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainya, transaksi deri$atif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau
pengalihan
penyertaan
modal
pada
perusahaan
pasanganya yang diterima oleh perusahaan modal $entura. d. Penghasilan dan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan pesewaan tanah dan atau bangunan; dan penghasilan tertentu lainya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
3 P*-h'+'- '- />,'- /*, <'', 9N- (''/+* -;4*
Penghasilan yang bukan objek pajak diatur dalam pasal / ayat ) PPh o. )3 !ahun '((, sebagai berikut6 a. antuan atau sumbangan, termasuk 7akat yang diterima oleh badan amil 7akat atau lembaga amal 7akat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 7akat yang berhak,
atau
sumbangan wajib keagamaan. b. @arta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. c. Warisan. d. @arta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' ayat %2* huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberihkan oleh atau wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunak norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A; f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. g. Di$iden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, M, atau MD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di ?ndonesia dengan syarat 6 2. Di$idenn berasal dari cadangan laba ditahan. '. agi perseroan terbatas, M, dan MD yang menerima di$iden , kepemilikan saham pada badan yang memberikan di$iden paling rendah 'AC dari jumlah modal yang disetor. h. ?uran yang diterima atau dioperoleh dana pensiun yang pendirianya telah disahkan Menteri 1euangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. i.
Penghasilan daroi modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 1eputusan Menteri 1euangan.
j.
agian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak in$estasi kolektif.
k. Dihapus. l.
Pengahasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal $entura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha kegiatan di ?ndonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut6 2. Merupakan usaha mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 1euangan. '. 0ahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di ?ndonesia. m. easiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuanya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 1euangan. n. 0isa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membeidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama / %empat* tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuanya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 1euangan. o. antuan atau santunan yang dibayarkan oleh adan Penyelenggara 8aminan 0osial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuanya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 1euangan.
! B''?/'' '- /+*h 8,>)'-,'- (Deductible Expense)
iaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 3 PPh o. )3 !ahun '((. a. iaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain6 2. iaya pembelian bahan. '. erkenaan
dengan pekerjaan
atau jasa termasuk
upah,
gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. ). unga, sewa, dan royalti. /. iaya perjalanan.
A. iaya pengolahan limbah. 3. Premi asuransi. =. iaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 1euangan. . iaya administrasi. :. Pajak, keculain PPh. b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 22+. c. ?uran kepada dana pensiun yang pendirianya telah disahkan oleh Menteri 1euangan. d. 1erugian karena penjualan dan pengalihan harta yang dimiliki. e. 1erugian selisih kurs mata uang asing. f.
Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di ?ndonesia.
g. iaya beasiswa, magan dan pelatihan. h. Piutang yang nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat6 2. !elah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. '. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang tang tidak dapat ditagih kepada Direktorat 8enderal Pajak. ). !elah diserahkan perkara penagihanya kepada pengadilan negeri. /. 0yarat, sebagaimana dimaksud pada angka ) tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal / ayat %2* huruf k, yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 1euangan. i.
0umbangan
dalam
rangka penangulangan bencana nasional
yang
ketentuan ya diatur dalam Peraturan Pemerintah. j.
0umbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di ?ndonesia yang ketentuanya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
k. Pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuanya diatur dengan peraturan pemerintah.
l.
0umbangan fasilitas pendidikan yang ketentuanya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
m. 0umbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5 B'' '- (8', /+*h 8,>)'-,'- (Non Deductible Expense).
iaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal : PPh o. )3 tahun '(( sebagai berikut6 a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apa pun seperti di$iden. b. iaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali6 2. 5adangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hakm opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang. '. 5adangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh P80. ). 5adangan penjaminan untuk
g. @arta yang dihibahkan. h. Pajak Penghasilan. i.
iaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau menjadi prang tanggunganya.
j.
aji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
k. 0anksi administrasi brupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. l.
Pengeluaran yang mempunya masa manfaat lebih dari 2 tahun tidak boleh dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi.
m. iaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. n. iaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pengahasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. o. Pajak yang ditanggung oleh pemeberi penghasilan, kecuali PPh Pasal '3 ayat %2* PPh tetapi tidak termasuk di$iden sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak. p. 1erugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki atau tidak diperhunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
2. Tax Planning 8'+'4 R'-,' %*-*=*-,'- PPh B'8'eberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisiensikan
pembayaran PPh adan 6 2. Memilih sistem pembukuan yang tepat '. Memilih metode penyusustan akti$a tetap dan amortisasi akti$a tidak berwujud ). Memilih metode penilaian persediaan yang tepat. /. Pemilihan pemberin kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash.
A. Memilih metode pemotongan PPh Pasal '2 yang tepat %lihat urauan penulis tentang perencanaan PPh Pasal '2* 1. Memilih sistem pembukuan yang tepat '. %*(8* P*-h(>-'- P*-h'+'- 8'- B'' 9(*+*+ ',)>'+ (*+*+ ,' Menurut stelsel akrual, penghasilan diakui pada waktu diperoleh
dan biaya diakui pada waktu terutang, jadi, tidak tergantung kapan −
penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. !ermasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentasi tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode laian yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build
−
operate and transfer %!* dan real estate. Pemungutan Pajak Pertambahan ilai dan Pajak Penjualan atas arang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat
penyerahan
arang
1ena
Pajak
atau
8asa
1ena
Pajak
meskipunpembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor arang 1ena Pajak. Menurut stesel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan pabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran. leh karena itu, untuk penghitungan pajak Penghasilan dengan memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut 2* Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjulan baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. '* Dalam memperoleh harta yang disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang harus dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi )* Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas %konsisten*.
+pabila dibandingkan antara stelsel akrual dan stelsel kas, menurut $ersi perpajakan, dalam hal biaya administrasi biaya dan umum pada basis akrual dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan basis kas biaya tersebut baru dilaporkan pada saat terjadinya pembayaran. Dari segi strategi perpajakan, lebih menguntungkan memilih basis akrual daripada basis kas. /. A-'+ P*)/'-8-'- P*4/>,>'- 8*-'- P*-;'('('wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak adan di ?ndonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pengecualian diberikan pada Wajib Pajak rang Pribadi 6 2* >ang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan orma Penghitungan Penghasilan eto ; dan '* Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 0emua wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran
bruto
tetrtentu
diwajibkan
untuk
menyelenggarakan
pembukuan. Pencatatan itu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final, dengan kriteria sebagai berikut 6 a. agi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pencatatan meliputi 6 peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. b. agi wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai 6 Penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. c. Pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
esarnya peredaran bruto dalam 2 %satu* tahun wajib pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan orma Penghitungan Penghasilan etto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2/ ayat %'* omor = !ahun 2:) tentang Pajak enghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pasal 2/ ayat ' omor )3 tahun '((, menjadi kurang dari Bp. /.((.(((.(((.((( ntuk melihat mana yang paling menguntungkan bagi wajib pajak, apakah menggunakan pembukuan atau pencatatan, berikut ini contoh analisis perbandingan pembukuan dan pencatatan. P*)h(>-'- R> L'/' T'h>- 2011 K'-() N(') B'8> P P*),)''Penghasilan ruto
P*-;'('(':((.(((.(((
P*4/>,>':((.(((.(((
/:A.(((.(((
='(.(((.((( 2(.(((.(((
2./(.((( /=3.A'(.(((
2./(.((( 232.A'(.(((
').)3.(((
.(=3.(((
iaya )M
PPh !erutang orma pengitungan Penghasilan neto untuk otaris di 8akarta E AAC Perhitungan penghasilan neto notaris di 8akarta dengan orma AAC 6 AAC # Bp :((.(((.((( E Bp /:A.(((.((( ila diasumsikan rate of return adalah 2AC, maka laba bersih usaha %pembukuan* E 2AC # Bp :(( juta E Bp 2( juta Dari contoh perhitungan diatas, lebih menguntungkan bagi otaris adu
membuat
pembukuan
daripada
harus
menggunkaan
norma
penghitungan penghasilan neto dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena PPh terutangnya lebih rendah. 1euntungan menyelenggarakan pembukuan dapat dilihat dari perbandingannya dengan pencatatan berikut ini 6 U)''@arga Pokok dan biaya
P*-;'('('!idak oleh
P*4/>,>'isa diperhitungkan
usaha
Diperhitungkan
%Pengeluaran yang deductible)
1ompensasi kerugian
!idak oleh
isa dokompensasikan ke
Penetapan Penghasilan
Diperhitungkan 0esuai orma
tahun berikutnya 0esuai kondisi riil 6
1ena Pajak
Penghitungan
penghasilan pengeluaran
ila perusahaan mengalami
Penghasilan eto PPh tetap harus
deductible PPh nihil
kerugian
dibayar sesuai norma
2. Pemilihan Metode Penyusutan aktia tetap dan amo!tisasi atas aktia tidak be!"u#ud Metode penyusutan akti$a tetap diatur dalam P0+1 .23 berbeda
dengan
akuntansi
komersial
yang
memperbolehkan
perusahaan
menggunakan metode garis lurus % straight line methode*, metode saldo menurun %diminishing balance method *, metode jumlah unti % sum of the unit method *, metode penyusutan aset dipilih berdasrakan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset, maka untuk tujuan perpajakan perusahaan hanya boleh memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun. 0esuai pasal 22 ndang omor = tahun 2:) yang diubah terakhir kali dengan ndang-undang omor )3 !ahun '(( mengenai Pajak Penghasilan, di mana metode penyusutan yang diperbolehka berdasarkan ketentun ini, dilakukan dengan 6 a. Metode garis lurus atau straight line method Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah; atau b. Metode saldo menurun atau diminishing balance method Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Masing-masing metode penyusutan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya dan pilihan penggunaannya tergantung pada kepentingan pemakainya %user * Misalnya untuk kepentingan pemegang saham %dividen* lebih cenderung menggunakan
metode penyusutan garis
lurus
karena akan lebih
menguntungkan bagi wajib pajak dari segia laba komersialnya.
Dibandingkan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada tahun awal pembelian atau perolehan akti$a tetap dan kemudian akan makin menurun pada tahun-tahun berikutnya %walaupun pada akhir umur ekonomis akti$a tersebut jumlah akumulasi penyusutan kedua metode tersebut akan sama* sehingga perolehan profit pada tahun pertama akan lebih rendah. amun bila kedua metode tersebut dilihat dari future value atas penyusutan fiskalnya, maka hasilnya akan berbeda. 3. Memilih Metode Penilaian Pe!sediaan
0esuai pasal 2( ayat %3* ndang-ndang o. = !ahun 2:) yang diubah terakhir kali dengan ndang-ndang o. )3 !ahun '(( mengenai pajak penghasilan, di mana metode penilaian persediaan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut 6
Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan.
Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama %4?4*.
Penggunaan metode penilaian persediaan harus dilakukan secara taat asas.
$. pemilihan pembe!ian kese#ahte!aan kepada ka!ya"an dalam bentuk natu!a atau cash.
Pemberian natura atau kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan tidak cocok dalam kondisi sebagai berikut 6 2. Pada perusahaan yang sedang menderita kerugian. '. Pada perusahaan yang dikenakan PPh badan secara final.
!erdapat banyak cara untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan, dengan memanfaatkan peluang efesiensi beban pajak yang berkaitan dengan pengeluaran biaya berikut ini6 1. PPh <''+ 21 ,')'@'-
Pilihan terhadap metode PPh '2 Pasal '2 karyawan dapat berupa 6
ila beban PPh Pasal '2 sepenuhnya menjadi tanggungan karyawan.
ila karyawan diberi tunjangan PPh pasal '2.
ila PPh Pasal '2 ditanggung oleh perusahaan.
2. P*-/'('-,**h'('- ,')'@'-
!erdapat
beberapa
cara
yang
dilakukan
oleh
perusahaan
dalam
memberikan fasilatas pengobatan untuk kesehatan karyawannya. a. Reimbursement kwitansi biaya medikal dari dokter"klinik"rumah sakit. b. 1aryawan diberi tunjangan pengobatan atau kesehatan %mediccal allowance) setiap bulan, sakit maupun tidak sakit. c. 1aryawan berobat di rumah sakit"klinik"dokter langganan dan pengembalian obat dari apotik langganan. d. Perusahaan mendirikan rumah sakit"klinik berikut dokter. 3. P*4/'')'- P)*4 '>)'- >-(>, <*'@'
0esuai pasal 3 ayat %2* a PPh o. )3 !ahun '((, pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan %deductible*, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan %ta#able*. !. I>)'- P*->- 8'- I>)'- "HTTHT '- 8/'') +*h <*)>'h''-
?uran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 1euangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri 1euangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
5. P*)>4'h'- >-(>, ,')'@'-
eberapa alternati$e fasilitas perumahan yang diberikan oleh perusahaan karyawannya untuk kesejahteraan karyawannya 6 •
Penempatan pada rumah dinas yang dibuat"dibeli oleh perusahaan
• •
Penempatan pada rumah dinas yang disewa oleh perusahaan Perusahaan memberikan penggantian sewa rumah dinas yang dibayar oleh karyawan, penggantian ini dimasukkan ke dalam tunjangan
•
perumahan bagi pegawai Perusahaan memberikan tunjangan perumahan kepada kar yawan
Perlakuan Perpajakan Dasar acuannya adalah pasal / %)* hujuf d jo pasal : ayat 2 huruf d o = tahun 2:) yang telah dubah terakhir kalinya dengan o )3 tahun '(( tentang PPh, yakni 6 •
Pembayaran untuk pekerjaan"jasa dalam bentuk natura kepada karyawan tidak dapat dipotongkan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung Penghasilan 1ena Pajak dari perusahaan yang bersangkutan, sedangkan bagi karyawan yang menerima pemberian tersebut tidak merupakan
•
penghasilan 8ika diberikan dalam bentuk uang, maka apa yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan merupakan biaya.
6. T)'-<)(' >-(>, K')'@'-
Dasar pengaturannya adalah 0urat Dirjen Pajak o.0-2'2A"P8.')"2:/ yang ditegaskan dalam 0urat Fdaran Dirjen Pajak o./'"P8.')"2:/, dengan menyatakan bahwa masalah transportasi secara keseluruhan telah diatur dalam 0urat Direktur 8enderal Pajak kepada Menteri !enaga 1erja B.? tanggal = 8uni 2:/ nomor 0-))3"P8.')"2:/, yang intinya adalah sebagai berikut 6 •
iaya eksploitasi kendaraan antar jemput karyawan merupakan biaya
•
perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. 0eluruh biaya eksploitasi dan depresiasi untuk kendaraan perusahaan yang dikuasai"dipegang oleh karyawan tertentu"dibawa pulang setelah jam kerja merupakan biaya perusahaan dan bagi karyawan bukan merupakan
•
penghasilan karena merupakan kenikmatan. !unjangan transport yang diberikan kepada karyawan untuk keperluan pergi dan pulang kantor merupakan penghasilan bagi karyawan dan biaya bagi perusahaan.
•
iaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya biaya transport, hotel, dan sebaginya merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur pengeluaran untuk keperluan pribadi.
7. P',''- *)''4 >-(>, K')'@'-
1riteria yang diisyaratkan oleh fiskus mengenai pemberian natura ini adalah sebagai berikut 6 •
Pemberian natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah 6 a* Pemberian"penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. b* Penggantian"imbalan dalam bentuk natura " kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan didaerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan didaerah tersebut. c* Pemberian natura"kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamata kerja atau karena
•
sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Pemberian natura yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagi sarana keselamatan kerja"karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannnya, meliputi pakaina dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam satpam. Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan keamanan"keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen tenaga kerja dan transmigrasi"pemerintah daerah setempat %Peraturan Dirjen Pajak o. PFB-A2"P8."'((:*
#. P*)'+'-'- D-' K')'@'-
iaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya biaya tiket pesawat, hotel, transportasi , dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsurunsur untuk keperluan pribadi.
amun, dalam praktiknya, ada pemberian uang saku %travelling Allowwence* yang didalamnya terdapat komponen biaya perjalanan dinas, dan karena pemeberian ini dibayarkan secara tunai sebagai uang saku, maka pemebrian tersebut dikategorikan sebagai penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan. ila perusahaan menginginkan agar travelling allowence tersebut dapat dibiayakan %deductable* dalam laporan keuangan fiskal perusahaan, maka travelling allowence tersebut harus dimasukkan dalam 0P! PPh Pasal '2 atas nama karyawan yang bersangkutan sebagai unsur tambahan penghasilannya yang dikenai PPh Pasal '2. $. B-> 8'- '' P)8>,
+da beberapa trik yang harus diperhatikan dalam pemberian bonus dan grafitikasi, tantiem dan jasa produksi kepada komisaris, direksi, atau pegawai sebagai berikut 6 2* dalam pemberian bonus dan grafitikasi, tantiem dan jasa produksi tersebut, biusa diperlakukan sebagai biaya perusahaan bilaman dibebankan dalam biaya tahun berjalan. amun bila dibebankan ke dalam pos laba ditahan, maka tidak bisa diakui sebagai biaya perusahaan. '* antiem adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris dari pemegang saham yang didasarkan kepada persentase tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak, tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan kena Pajak dan bagi penerimanya merupakan penghasilan dan dikenakan PPh Pasal '2. )* ntuk keperluan perencanaan pajak, harus dihindari pembeyaran gaji, bonus, gratifikasi jasa produksi yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham yang juga menjadi komisaris atau pegawai karena pembayaran tersebut merupakan di$iden dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, sehingga dipotong PPh Pasal 'A"'3. 10. P*4/*)'- N'(>)' 8 8'*)'h (*)(*-(> 8'- '('> (*)<*-;+
Pemberian natura atau kenikmatan di daerah tertentu"terpencil, diatur dalam Peraturan Menteri 1euangan o. )"PM1.()"'((: dan Peraturan Dirjen Pajak o.A2"P8."'((:.
2. Pengertian daerah tertentu atau terpencil6 a. Daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanaman modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang. b. !ermasuk daerah perairan laut dengan kedalaman lebih dari A(m yang di dasar lautnya memiliki cadangan mineral. '. Pemberian natura atau kenikmatan yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah6 a. Pemberian atau penyediaan makanan dan" atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, meliputi6 2* pemberian makanan dan" atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. '* pemberian kupon makanan dan" atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerahh tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. ). Penggantian atau imbalan adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk6 2* tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan '* )* /* A* 3*
keluarganya; pelayanan kesehatan; pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya; peribadatan; pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya; olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.
c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kelja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, meliputi; pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan %satpam*, sarana antat jemput pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya. /. Pengeluaran perusahaan dalam bentuk natura di atas bukan merupakan penghasilan karyawan. A. Penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu A %lima* tahun, yang
berlaku
sejak
tahun
pajak
diterbitkannya
keputusan
dapat
diperpanjang 2 %satu* kali. 8angka waktu perpanjangan adalah A %lima* tahun. 3. Permohonan keputusan tentang penetapan daerah tertentu"terpencil diajukan kepada 1antor Wilayah D8P yang membawahi 1PP tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar.
3. F)4>+' P*)h(>-'- P'', P*-h'+'-
2 ' ) /
8umlah seluruh penghasilan %worldwide income* -"-6 Penghasilan yang bukan objek PPh %non taxable* Penghasilan bruto %2-'* -"-6 iaya fiskal yang boleh dikurangkan %deductible* %1oreksi biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan dari
A 3 = : 2( 22
total biaya* Penghasilan neto %)-/* -"-6 1ompensasi kerugian Penghasilan !idak 1ena Pajak %WPP* Penghasilan 1ena Pajak"Ph1P %taxable income* %A-3-=* !arif PPh Pasal 2= dan )2F Pajak Penghasilan terutang %tarif # Ph1P* -"-6 kredit pajak
2'
PPh kurang bayar"lebih bayar %2(-22*
Pasal / ayat 2 Pasal ' ayat ) Pasal 3 ayat 2, Ps. 22G22+ Pasal : ayat 2 G '
Pasal 3 ayat ' Pasal = ayat 2 Pasal 2= dan )2F Pasal '2 %WPP* Ps. '', '), '/, 'A Pasal ', '+, ':
Dengan adanya PPh o. )3 !ahun '(( tersebut tarif PPh adan yang berlaku adalah tarif tunggal sebesar 'AC semenjak tahun '(2(, '(22, '(2', sehingga untuk meminimalisasi PPh adan yang terutang, strategi perencanaan pajak
di
optimalkan
dengan
upaya
meminimalkan
beban
pajak
dan
memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Perencanaan pajak bersifat dinamis, membutuhkan keahlian dalam bidang perencanaan pajak dengan cara mendalami dan mempelajari masalahnya secara berkesinambungan, serta melakukan penelitian yang kontinyu yang dipadu dengan terapan ide-ide dan teknik-teknik perencanaan pajak. egitu juga interaksi dengan undang-undang pajak yang juga menyangkut pendekatan internal dan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat mengarahkan ke tujuan meminimalkan beban pajak, karena perencanaan pajak itu pada hakikatnya merupakan hasil penelitian yang didesain untuk suatu kejadian atau transakasi finansial sehingga dalam penstrukturan fakta-fakta hasil penelitian tersebut harus dilakukan secara berhati-hati sebelum peristiwanya terjadi. 0ecara bertahap dianjurkan melakukan langkah-langkah berikut ini6 -
Mempelajari pokok permasalahannya secara komprehensif
- Review
keinginan
untuk
mencapai
tujuan perusahaan
dengan
pengeluaran pajak minimal atau berupa keuntungan bebas pajak %tax exemption* melalui tindakan atau persyaratan yang ditemukan. -
Mencari data sebanyak mungkin berkenaan dengan permasalahan tersebut.
-
!eliti dan tentukan fakta-fakta yang rele$an, kemudian buat asumsiasumsi yang harus disusun dan tentukan peraturan perpajakan yang sesuai dengan situasi semacam itu.
!. %*-'>,'- P*)4h-'- P*->)'-'- P*4/'')'- A->)'- PPh <''+ 25
1enaikan pembayaran angsuran PPh pasal 'A disebabkan adanya6 2*
01P1 PPh adan tahun sebelumnya yang terbit pada tahun berjalan,
'*
1enaikan laba pada tahun yang lalu,
)*
1enaikan pada B1+P tahun berjalan %untuk M"D*
0ebagaimana diatur di
dalam 1eputusan
Dirjen Pajak o.
1ep-
A)="P8,"'(((, apabila sesudah ) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, perusahaan dapat menunjukan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari =AC dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 'A, perusahaan dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 'A secara tertulis kepada 1epala 1PP tempat perusahaan terdaftar. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 'A sebagaimana dimaksud di atas harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 'A untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. +pabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan perusahaan, 1epala 1PP tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap diterima dan perusahaan dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 'A sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. +pabila dalam tahun pajak berjalan perusahaan mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 2A(C dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 'A, besarnya PPh Pasal 'A untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh perusahaan sendiri atau 1epala 1PP terdaftar.
BAB III PE%BAHASAN
1. A-'+ P*)*-;'-''- P'',
0etelah dilakukannya koreksi fiskal terjadi perbedaan pada laba sebelum pajak, dimana yang dihasilkan makin meningkat. ntuk mengatasi kenaikan laba maka biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dijadikan biaya pengurang bruto %biaya fiskal*. Perencanaan pajak yang dilakukan menggunakan cara-cara yang legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan. 5ara yang dilakukan adalah menghindari sanksi-sanksi perpajakan dengan melihat celah-celah didalam peraturan-peraturan yang ditetapkan. Perencanaan-perencanaan yang mungkin dapat diterapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut 6 2. 8ika biaya listrik dan telepon digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan dapat pengurangan penghasilan bruto. Perusahaan melakukan koreksi positif karena biaya telepon yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya pulsa ) orang karyawan dengan ) jabatan sebesar Bp )((.(((,(( per bulan dan tergantung kebutuhan pemakaian
dalam
kegiatan
operasional
perusahaan.
iaya
dapat
dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar A(C dari biaya perolehan yang sebagaimana telah dimaksud dalam 1eputusan Direktur 8enderal Pajak o. 1FP-''("P8"'((' tentang perlakuan penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler. Perencanaan pajak seharusnya dilakukan perusahaan adalah menggantikan biaya voucher handphone para karyawan dengan tunjangan lain dalam bentuk uang tunai, hal ini bisa menjadi penambahan penghasilan tetapi bagi perusahaan menjadi pengurang penghasilan sehingga dapat menghemat beban pajak penghasilan. @al ini sesuai dengan ndang-ndang PPh o. )3 !ahun '(( tentang biaya biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, salah satunya adalah tunjangan dalam bentuk uang tunai.
'.
iaya pemeliharaan kendaraan bermotor perlu dikoreksi sebesar A(C. Perencanaan pajak dilakukan untuk biaya pemeliharaan kendaraan bermotor agar seluruh biaya pemeliharaan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dengan cara memberikan tunjangan lain-lain dalam bentuk uang tunai kepada karyawan. @al ini sesuai dengan Pasal 3 ayat %2* a ndang-ndang PPh tentang biaya-biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto, salah satunya adalah tunjangan dalam bentuk uang tunai.
). iaya entertainment sebesar Bp '(.)2(.:((,(( tahun '(2). Maka perencanaan
pajak
dilakukan perusahaan
dengan membuat daftar
nominatif biaya entertainment agar biaya tersebut tidak dianggap fiktif sehingga bisa dibiayai perusahaan untuk mengurangi penghasilan bruto. Daftar nominatif dibuat secara lengkap atas transaksi yang terjadi dan dilampirkan dalam 0P! !ahunan PPh. /. ntuk biaya rumah tangga kantor dikeluarkan perusahaan dalam rangka memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan perusahaan seperti tissue, pewangi ruangan, alat kebersihan, alat tulis kantor %+!1* dan lain sebagainya tidak dapat dijadikan biaya dalam laporan keuangan pajak. iaya ini merupakan biaya yang masuk dalam gre! area, sehingga berpotensi untuk dilakukan koreksi fiskal positif. leh karena itu perencanaan
pajak
dilakukan
atas
biaya
rumah
tangga
dengan
melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan transaksi, maka biaya rumah tangga kantor dapat diakui sebagai biaya karena perpajakan mengakui suatu transaksi apabila transaksi mempunyai bukti-bukti yang mendukung. A. iaya dikeluarkan perusahaan dalam rangka kesejahteraan karyawan. 1aryawan merupakan aset penting perusahaan, oleh karena itu tidak heran kalau
setiap
perusahaaan
mengeluarkan
biaya
tambahan
untuk
meningkatkan kesejahteraan karyawannya. !api perlu diperhatikan bahwa tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. 1arena itu,
sebaiknya
perusahaan
mengupayakan
semaksimal
mungkin
memberikan kesejahteraan kepada karyawannya dalam bentuk tunjangan
karena biaya ini merupakan biaya fiskal sesuai dengan pasal 3 ayat %2* huruf
a
ndang-ndang
PPh.
Perusahaan
menetapkan
sistem
reimbursement dalam biaya kesehatan karyawan, dimana biaya ini harus dilakukan koreksi fiskal positif karena merupakan pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawan sesuai dengan pasal : ayat %2* huruf e ndang-ndang
PPh.
Perencanaan
pajak
seharusnya
dilakukan
perusahaan dengan memberi tunjangan kesehatan bagi karyawan. agi karyawan tunjangan bisa menjadi tambahan penghasilan sesuai dengan 1FP-A/A"P8"'((( bagi perusahaan menjadi pengurang penghasilan bruto %deductible expense) sesuai dengan pasal 3 ayat %2* a ndang-ndang PPh. 3. ntuk biaya lain-lain yang sebagian besar mencakup sumbangan dan hibah yang dikeluarkan perusahaan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang bruto, karena sumbangan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan.
2. %ekonsiliasi &iskal 'ebelum dan 'esudah Pe!encanaan Pa#ak
Bekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal yang dapat menghasilkan penghasilan neto dan laba sesuai ketentuan pajak. Bekonsilisasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi %komersial* dengan laba menurut perpajakan %fiskal*.
Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tahun '(2) yaitu dengan cara membuat daftar nominatif untuk biaya entertainment sebesar Bp '(.)2(.:((,sehingga dapat menjadi biaya fiskal atau dikoreksi negatif, pulsa"voucher karyawan dikoreksi A(C Bp A./((.(((,- M dan ser$ice kendaraan %motor dan mobil* dikoreksi A(C sebesar Bp 2(.=('.)A3,- biaya ini dijadikan tunjangan lainlain dalam bentuk uang tunai sehingga seluruh biaya ini dapat dikoreksi negatif. 0ebenarnya masih banyak biaya-biaya komersil tahun '(2) yang dikoreksi positif dapat menjadi koreksi negatif sehingga megurangi laba sebelum pajak seperti biaya rumah tangga kantor, biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka kesejahteraan karyawan yaitu seragam karyawan, dan biaya lain-lain yang sebagian besar mencakup pemberian sumbangan, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan bagian keuangan perusahaan biaya-biaya tersebut tidak dilakukan koreksi. Dari data di atas kita dapat menghitung besarnya PPh adan yang terutang sebagai berikut6
3. P*4/'h''- A-'+ S*/*+>4 8'- S*(*+'h P*)*-;'-''- P'',
Dikarenakan Penghasilan ruto Perusahaan dibawah Bp /.((.(((.(((,menurut Pasal )2F, dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut dibawah ini6
+danya perencanaan pajak pada tahun '(2) ini maka banyak hal yang mempengaruhi PPh adan yang terutang. Pajak terutang jauh lebih kecil dari sebelumnya senilai Bp =.AA=.'2),- dan di analisis lebih kecil sebesar Bp :==.2/',dengan nilai persentasi penghematan sebesar =.2 C. Penghematan PPh adan tersebut diperoleh karena biaya-biaya komersil dapat dimaksimalkan untuk dikoreksi fiskal sehingga jumlah PPh adan terutang
dapat diminimalkan. @al ini mempengaruhi laba bersih setelah pajak dan menjadi menurun dari Bp Bp '/.33.:= menjadi Bp ).2:'.((/,- dan memperoleh penghematan PPh adan senilai =.2C .
!. K**=*,(='- P*)*-;'-''- P'', Y'- D(*)'<,'- &. S'h'/'( S*'(
+da beberapa usaha yang dilakukan 5H. 0ahabat 0ejati dalam meminimalkan beban pajak dengan beberapa hal seperti dibawah ini 6 2. +nalisis
biaya
komersil
yang
disinkronisasikan
dengan
analisis
perhitungan fiscal agar nilai beban pajak dapat lebih minimal. '. Mengontrol dan memonitoring setiap pelaksanaan perencanaan pajak setiap periodenya.. erdasarkan dari analisis data yang dilakukan maka perencanaan pajak yang dilakukan 5H. 0ahabat 0ejati Palembang dapat meminimalkan laba sebelum pajak sehingga dapat menghemat beban pajak terutangnya, tahun '(2) laba komersil sebelum pajak Bp =(.(:.2/3,- setelah dikoreksi fiskal menjadi Bp )'.'//.22(.
BAB I& KESI%PULAN
Perencanaan pajak yang efektif dapat dihasilkan melalui analisis terhadap laporan keuangan dengan cara melakukan koreksi yang maksimal terhadap laporan keuangan seperti dengan penyesuaian biaya-biaya komersil dapat dimaksimalkan untuk dikoreksi fiskal dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
