Perbedaan dan Persamaan Pajak dengan Pungutan Lainnya Dasar Hukum
Pajak Undang-undang
Retribusi Peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah Langsung dan nyata kepada individu tersebut orang-orang tertentu yang menggunakan jasa Pemerintah
Balas jasa
Tidak langsung
Objek
Umum (seperti penghasilan, kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan).
Sifat
Dapat dipaksakan (menurut UU). Jadi, wajib dibayar. Kalau tidak, maka akan mendapatkan sanksi
Dapat dipaksaan. Akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku kepada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah.
Lembaga Pemungut
Pemerintah pusat maupun daerah (negara). Kesejahteraan untuk umum.
Pemerintah daerah.
Tujuan
Kesejahteraan untuk individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah. pemerintah.
Sumbangan Pemerintah daerah
Langsung kepada golongan tertentu golongan tertentu.
Dapat dipaksakan. Akan tetapi paksaan tersebut bukan untuk umum. Paksaan tersebut hanya berlaku kepada golongangolongan tertentu. Lembaga-lembaga tertentu. Kesejahteraan hanya untuk suatu golongan tertentu.
Mengapa Pemerintah memungut pajak? Sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 Pasal 23A bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat untuk membiayai semua kepentingan umum yang dugunakan untuk kesejateraan dan kemakmuran bersama.
Mengapa Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak dan bagaimana caranya?
Intensifikasi
Target Penerimaan Pajak Ekstensifikasi
Fungsi Pajak
Hukum Pajak -> Hukum Publik Hukum pajak mengatur hubungan hukum antara negara dan wajib pajak sehingga merupakan bagian dari Hukum Publik.
Hukum Pajak Material Mengatur : SUBJEK PAJAK
OBJEK PAJAK
TARIF PAJAK
Hukum pajak menganut prinsip pemajakan terjadi kalau terpenuhi 2 syarat yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Baik syarat objektif maupun syarat subjektif berkaitan erat dengan ketentuan hukum perdata.
Kedudukan Hukum pajak
HUKUM NKRI
HUKUM
HUKUM
PERDATA
PUBLIK
HUKUM
HUKUM
HUKUM TU
PERDATA
DAGANG
NEGARA
HUKUM PAJAK
HUKUM PIDANA
Tidak semua Wajib Pajak peduli dan rela membayar pajak sehingga timbul perlawanan pajak : PERLAWANAN PASIF
PERLAWANAN AKTIF
Tax Avoidance Tax Avoidance dilakukan oleh para wajib pajak dengan memanfaatkan celah atau loopholes dari peraturan yang ada untuk mengurangi bahkan menghilakan kewajiban dalam perpajakan. Penghindaran ini lebih cenderung dilakukan karena adanya sebuah kesempatan. Contoh : Sebagian Pendapatan sewa gudang (objek PPh 4(2) 15%) menjadi biaya renovasi gudang (untuk menghindari tarif PPh badan 25%)
Penerimaan Negara
Berakhirnya Utang Pajak Pembayaran
Kompensasi
Penghapusan
Daluwarwa
Pembebasan
Penagihan Pajak Aktif Penagihan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dalam rangka menagih hutang pajak, mulai dari mengirimkan Surat Paksa sampai dengan Pelelangan.
Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan setelsel campuran
Penagihan Aktif dilakukan DJP (nomer 3-6)
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan yang digunakan di Indonesia sekarang adalah :
Self Assesment dan With Holding Tax
Pada tahun 1945 – 1984 menggunakan Sistem Official Assesment
