MATA KULIAH
TATA LAKSANA EKSPOR IMPOR
Semester 5 APP
1
GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN BEBAS KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ( TIK) : -
DUNIA SEPERTI SEBUAH DESA KECIL;
-
HAMBATAN TARIF DAN NON TARIF DIREVISI;
MENGANTISIPASI : -
BANYAK NEGARA BERALIANSI : -- PASAR TUNGGAL EROPA; -- AFTA; -- APEC; -- CAFTA ; -- INDIA AFTA; -- DLL. 2
BISNIS EKSPOR DAN IMPOR PIHAK PENJUAL ( EKSPORTIR ) PIHAK PEMBELI ( IMPORTIR ) TRANSAKSI PADA UMUMNYA DGN L/C KENAPA ? MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN PEMBAYARAN BAGI EKSPORTIR & IMPORTIR JENIS TRANSAKSI LAINNYA ?? : SESI BERIKUTNYA PERSIPAN PRODUK UNTUK EKSPOR APA SAJA ?? 1. MUTU BENAR-2 TERJAMIN 2. HARGA BERSAING DGN PRODUK SEJENIS DARI NEGARA PESAING 3. WAKTU PENYERAHAN AGAR TIDAK TERJADI KLIM 4. KEMASAN/ LABEL/MEREK PERHATIKAN HAKI PERLU SURVEY/ RISET UNTUK MENGATAHUI SELERA KONSUMEN, PESAING DLL
3
MENURUT AMIR M.S. (2010), RESIKO BISNIS EKSPOR IMPOR, MELIPUTI : 1. RESIKO TRANSPORTASI TDK TEPAT, RUSAK DLL; 2. RESIKO KREDIT (TDK DIBAYAR) – LIAT PERJANJIAN;
3. RESIKO MUTU BARANG RUSAK; 4. RESIKO NILAI TUKAR PERUBAHAN – TURUN; 5. RESIKO HUKUM PERUBAHAN PERATURAN;
6. RESIKO INVESTASI TIDAK LAKU 7. RESIKO TDK TERDUGA
PROSES EKSPOR TERDIRI DARI 2 BAGIAN YAITU : 1. PENGAPALAN BARANG SECARA FISIK; 2. PROSES PENUKARAN DOKUMEN PENDUKUNG;
4
DOKUMEN DALAM KEGIATAN EKSPOR : DOKUMEN UTAMA : -
KONTRAK JUAL BELI
-
B/L, AWB
-
PEMBAYARAN : L/C …….DLL
-
ASURANSI
DOKUMEN TAMBAHAN : -
SERTIFIKAT MUTU
-
SURAT KETERANGAN ASAL
-
---------DLL ( YG DIPERSYARATKAN BAIK DI DN MAUPUN LN )
PERLU EKSPORTIR DAN IMPORTIR MENGATAHUI PERATURAN DI MASING-2 NEGARA
5
EKSPOR ADALAH KEGIATAN MENGELUARKAN BRG DARI DAERAH PABEAN INDONESIA KELUAR NEGERI
IMPOR ADALAH KEGIATAN MEMASUKAN BRG DARI LUAR NEGERI KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA
DAERAH PABEAN ADALAH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YANG MELIPUTI WILAYAH DARATAN, PERAIRAN, DAN RUANG UDARA DI ATASNYA, SERTA TEMPAT-TEMPAT TERTUNTU DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LANDASAN KONTINEN YANG DI DALAMNYA BERLAKU UU NO. 10 TAHUN 1995 TTG KEPABEANAN
6
EKSPORTIR ADALAH SETIAP ORANG PERSEORANGAN ATAU BADAN USAHA, BAIK YG BERBENTUK BADAN HUKUM, YG DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN EKSPOR DIDLM WILAYAH HUKUM NKRI, BAIK SENDIRI MAUPUN SECARA BERSAMA-SAMA, MELALUI PERJANJIAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN USAHA DLM BIDANG EKONOMI
EKSPORTIR TERDAFTAR ADALAH PERUSAHAAN ATAU PERORANGAN YG TELAH MENDAPAT PENGAKUAN DARI MENTERI PERDAGANGAN UNTUK MENGEKSPOR “BRG TERTENTU”, SESUAI DGN KETENTUAN YG BERLAKU
7
EKSPOR 8
PERMENDAG 558 TAHUN 1998 Jo. 01 TAHUN 2007 TTG KETENTUAN UMUM DIBDG EKSPOR
Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki : 1). Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)atau
2). Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan 3). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) NAMUN………
9
Namun karena berbagai latar belakang/pertimbangan a.l.: • Memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keselamatan manusia dan lingkungan hidup; • Kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan moral bangsa; • Kesepakatan Internasional; • Kesinambungan ketersedian bahan baku industri dalam negeri;
• Kepentingan dan ketahanan pangan nasional. maka barang-barang ekspor dpt dikelompokkan: 1. Kelompok barang yang diatur ekspornya : 2. Kelompok barang yang diawasi ekspornya: 3. Kelompok barang yg dilarang ekspornya: 4. Kelompok barang yg bebas ekspornya. 10
SK. MENPERINDAG NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 jo PERATURAN MENDAG NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2007
DIATUR EKSPORNYA Dasar penetapan : • Ketentuan Internasional • Menjaga kelestarian alam • Meningkatkan nilai tambah
DIAWASI EKSPORNYA Dasar penetapan : • Pemenuhan kebutuhan dalam negeri • Menjaga kelestarian alam
DILARANG EKSPORNYA Dasar Penetapan: • Menjaga kelangkaan • Menjaga kelestarian alam • Menjaga barang bernilai sejarah
1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kopi Kayu Rotan Intan Prekursor Timah Batangan
Bint jns Lembu Hidup (bibit sapi, sapi bkn bibit, kerbau. 2. Kulit buaya WB 3. Bint liar & tumb alam yg tdk dilind termsk APP II Cites 4. Anak Ikan & Ikan Napoleon Wrasse,Benih Ikan Bandeng 5. Inti Kelapa Sawit 6. Minyak dan gas Bumi 7. Bijih perak & konsentratnya 8. Perak (bbk,td ditempa,1/2jd) 9. Emas (bbk, trd ditemp, gum palan,ingot,btg tuangan) 10. Pupuk Urea 11. Sisa & Skrap (dr Besi /Baja stainless,tembaga,kuningan, alumunium (khusus yang berasal dari wil. P. Batam)
Anak Ikan & ikan Arowana (s.formasus& s.jardini), Benih Ikan Sidat dbwh 5 mm, Ikan Hias air twr/ Jns Botia Macracanthus 15 cm ketas, Udang galah dbwh 8 cm, Udang Penaeidae-induk&cln induk 2. Rtn asalan& 1/2 jadi (dr htn alam) 3. Kayu bulat, BBS, Bntln rel KA,KG 4. Pasir (alam,silika,kwarsa,laut,), Tanah (liat,diatomea,top Soil,) 5. Biji Timah &konsentratnya, abu& residu, amang plant,tinslag/tailing 6. Batu mulia (selain intan), rubi,safir, jamrud, bm dari fosil kayu 7. Krt Bongkah,Bh Remailing & R Asap 8. Kulit Mentah, Pickled & W Blue dari Bint. Melata kec.kulit buaya wet blue 9. Skrap Besi / Baja, keci dr P. Batam 10. Bint Liar & Tumb Alam yg dilindungi termasuk dlm APP I & III Cites) 11. Barang Kuno
BEBAS EKSPORNYA Dasar penetapan: Mendorong ekspor melalui : - Membuka Akses Pasar • Peningkatan Daya Saing • Peningkatan dipersifikasi produk.
Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi dan dilarang kecuali bahan Galian golongan C selain Pasir, tanah & top soil dila kukan verifikasi ekspor. CITES :Convention of International Trade Endengered Species.( Konvensi internasional tentang perdagangan species binatang dan tumbuhan langka dan dilindungi)
11
Ketentuan pengeluaran barang ke LN diluar ketentuan dibidang ekspor diatur dlm Kep. Mendag No.225 th. 1995 & Kep.Menperindag No.317 th.1997:
(1).pindahan; (2) penumpang; (3).pelintas batas; (4) diplomatik, (5) keperluan misi, (6) unt diperbaiki, (7) pameran, (8) contoh, (9) cindera mata/hadiah, (10) kiriman
12
Pelaksanaan Ekspor Barang yang Diatur: 1. Wajib menjadi Eksportir Terdaftar (ET). 2. Rekomendasi dari instansi terkait untuk menjadi ET. 3. Persyaratan lain : dapat dikenakan kewajiban memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dan/atau Verifikasi.
Barang yang Diawasi: 1. Wajib memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE). 2. Rekomendasi dari instansi terkait. 3. Persyaratan lain : dapat dikenakan kewajiban Verifikasi.
PERMENDAG TERKAIT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN No.
Permendag
Tentang
1
558/MPP/KEP/12/1998 jo 01/M-DAG/PER/1/2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR
2
02/M-DAG/PER/1/2007
Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)
3
03/M-DAG/PER/1/2007
Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C selain Pasir, Tanah dan Top Soil
4
04/M-DAG/PER/1/2007
Ketentuan Ekspor Timah Batangan
5
05/M-DAG/PER/1/2007
Ketentuan Ekspor Prekursor
6
10/M-DAG/PER/6/2005 jo 25/M-DAG/PER/7/2008
Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar
7
14/M-DAG/PER/5/2008
Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu
8
384/M-DAG/KEP/6/2008
Tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor
9
42/M-DAG/PER/9/2009
Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Dan Gas Bumi
*) dapat diunduh diwebsite : www.kemendag.go.id , menu regulasi
Produk yang Diatur Ekspornya Latar Belakang :
INTAN KASAR
PREKURSOR
TIMAH BATANGAN
Mengikuti Kimberley Scheme dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan perdagangan Intan di pasar internasional Mengikuti Konvensi Basel dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Prekursor sebagai bahan baku/penolong pembuatan Narkotika dan Psikotropika secara gelap. • Tidak terkendalinya penambangan bijih timah/pasir timah mengakibatkan rusaknya lingkungan; • Meningkatkan nilai tambah dengan mengikuti standar mutu internasional
Diagram Alir Untuk Barang yang Diatur Ekspornya SPE Intan
INTAN KASAR EKSPORTIR TERDAFTAR (ET)
PREKURSOR
SPE Prekursor
TIMAH BATANGAN Verifikasi Rekomendasi dari instansi terkait
Laporan Surveyor (LS)
EKSPOR
PEB
Diagram Alir untuk Barang yang Diawasi Ekspornya
• • • •
Pupuk Urea; Minyak dan Gas Bumi; Emas/Perak Murni; Skrap Besi / Baja (khusus yang berasal dari wil. P. Batam); • Skrap dari Stainless, Tembaga, Kuningan, Alumunium
Rekomendas i dari instansi terkait
Surat Persetujuan Ekspor
PEB
EKSPOR
VERIFIKASI EKSPORTIR :
•Prod Pertambangan Tertentu; •Bahan Galian Gol C •Timah Batangan; •Intan Kasar.
PERMINTAAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR KEPADA SURVEYOR
PEB
Nama & Alamat Eksportir Nama & Alamat Importir Negara Tujuan No Pos Tarif/HS Jumlah dan Jenis Barang Tanggal Pengapalan Pelabuhan Muat Pelabuhan Tujuan Nilai Ekspor Keabsahan dokumen perijinan (termasuk IUP utk barang tambang)
LAPORAN SURVEYOR (LS)
KETENTUAN EKSPOR KOPI Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009 dan Permendag No. 10/M-DAG/PER/5/2011
• Kopi yang diatur ekspornya adalah Kopi yang termasuk dalam HS 09.01 dan 21.01;
• Kopi untuk HS tersebut diatas hanya dapat di ekspor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai EKS atau ETK dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri; • Untuk mendapat pengakuan sebagai Eksportir Kopi, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan: a. SIUP, TDP, NPWP & Rekomendasi dari Dinas Penerbit b. EKS & ETK yang akan melakukan ekspor wajib SPEK dari Dinas
SPEK mendapatkan
• Pengakuan sebagai EKS dapat ditingkatkan menjadi ETK jika EKS telah melakukan kegiatan ekspor kopi paling sedikit 200 ton dalam kurun waktu 1 tahun kopi • EKS dan ETK yang akan melakukan ekspor kopi wajib mendapatkan SPEK dari Dinas
• Dinas yang dapat ditetapkan sebagai instansi penerbit SPEK harus memenuhi persyaratan al: - merupakan daerah sentra produksi kopi - memiliki pelabuhan ekspor • Dinas yang dapat menerbitkan SPEK ditetapkan oleh Direktur Jenderal
KEP.DIRJEN DAGLU NO.05/DAGLU/KEP/4/2006 TENTANG PENUNJUKAN DINAS PROP / KAB / KOTA YANG DAPAT MENERBITKAN SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KOPI (SPEK)
DINAS YG BERTANGGUNG JAWA DIBIDANG PERDAGANGAN DI PROP / KAB / KOTA YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DAPAT MENERBITKAN SPEK : 1. PROP. NAD 2. KAB. ACEH TENGAH 3. PROP. SUMUT 4. PROP. SUMBAR 5. PROP. JAMBI 6. PROP. BENGKULU 7. PROP. SUMSEL 8. PROP. LAMPUNG 9. PROP. DKI JAKARTA 10.PROP. JATENG
11. 12. 13. 14. 15.
PROP. JATIM PROP. SULSEL PROP. NTT PROP. NTB PROP. BALI
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PERMENDAG NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2008 •
Dalam rangka memenuhi permintaan pasar dunia untuk kayu konstruksi dengan tidak mengganggu pasokan bahan baku untuk industri mebel dalam negeri maka untuk produk S4S dan E2E/E4E yang semula dibatasi luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2 menjadi 10.000 mm2 (khusus untuk jenis kayu merbau).
•
Adanya perkembangan produk yang tidak masuk didalam batasan kriteria teknis, padahal produk tersebut sudah merupakan “endused”, khususnya terkait dengan batasan ukuran (terutama tebal dan lebar), maka pada Permendag No. 20 digunakan batasan luas penampang.
•
Dalam rangka pelestarian kayu ulin dari kepunahan, karena semakin terbatas jumlahnya sementara pelaksanaan budidaya belum berhasil sepenuhnya, maka ekspor produk industri kehutanan berbahan baku kayu ulin perlu dikendalikan.
KLASIFIKASI PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN Produk Hasil Hutan terdiri dari beberapa kelompok industri : a. Panel Kayu : - Veneer HS. No. 4408 - Plywood (kayu lapis) HS. No. 4412 - Partikel Board HS. No. 4410 b. Kayu Olahan HS. No. 4407, 4409, 4411, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4421, 9406
c. Furniture Kayu (HS. No. 9401, 9403) d. Kerajinan Kayu (HS. No. 4420) e. Pulp and Kertas (HS. No. 47, 48 dan 49)
TATA CARA UNTUK DIAKUI SEBAGAI ETPIK Mengajukan Permohonan ke Direktur Ekspor Tanhut dengan melampirkan: 1. BAP Fisik Industri dan Rekomendasi dari Dinas Perindag sesuai ketentuan yg berlaku. 2. IUI/TDI 3. TDP 4. NPWP
5. Akte pendirian atau akte perubahannya.
PRODUK KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR ETPIK DAN WAJIB ENDORSEMENT OLEH BRIK
Endorsement meliputi : Legalitas Bahan Baku Jenis dan Tingkat olahan produk yang akan diekspor Tingkat Rendemen, Kesesuaian Industri dengan produk yang diekspor Status ETPIK HS. 4407; HS. 4408; HS. 4409; HS. 4410; HS. 4411; HS. 4412; HS. 4413; HS. 4415; HS. 4418; Ex. HS.4421.90.99.00 (khusus paving blok dari kayu); HS. 9406.00.92.00 .
PRODUK KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR ETPIK DAN WAJIB VERIFIKASI OLEH SURVEYOR
HS. 4407; HS. 4409; EX.HS. 4412 (Khusus laminated wood); EX. HS. 4418 (Kecuali daun pintu dan jendela)
Ex. HS. 9406. (Khusus bangunan Pabrikasi dari kayu).
PERATURAN EKSPOR BERAS
PERMENDAG No. 35/M-DAG/PER/8/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
PERMENDAG No. 13/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.12/M- DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
PERMENDAG No. 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
PERDIRJEN DAGLU No. 04/DAGLU/PER/6/2009 Tentang Perubahan Perdirjen No.03/DAGLU/PER/4/2009
POKOK-POKOK PENGATURAN • Jenis beras yang dapat diekspor 1.
Gabah ( No. HS. 1006.10.00.00 ) Beras Berkulit (padi atau gabah) khusus untuk keperluan benih.
2.
Beras Premium ( No.HS. 1006.30.90.00 dan No.HS. 1006.30.19.00 ) Beras wangi dan bukan wangi bukan Thai Hom Mali, bukan di produksi dengan sistem pertanian organik dengan, Tingkat Kepecahan Maksimal 5%.
3. Beras Medium ( No.HS. 1006.30.90.00 dan No.HS. 1006.30.19.00 ) Beras wangi dan bukan wangi bukan Thai Hom Mali, bukan di produksi dengan sistem pertanian organik dengan, Tingkat Kepecahan 5 – 25%. 3. Beras Organik ( No.HS. 1006.30.90.00 dan No.HS. 1006.30.19.00 ) Beras wangi dan bukan wangi bukan Thai Hom Mali, di produksi dengan sistem pertanian organik dengan ,Tingkat Kepecahan 0 – 25 5%.. 4.
Beras Ketan Pulut (Pos Tarif/HS 1006.30.30.00)
• Ekspor Beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan beras didalam negeri telah mencukupi. •
Ekspor beras (HS No. 1006.10.00.00, 1006.30.19.00 dan 1006.30.90.00) yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik, dapat dilakukan oleh: - BUMN,BUMD,dan perusahaan swasta (Premium-Broken max. 5%); - Perusahaan Umum BULOG (Medium-Broken diatas 5% - 25%).
• Ekspor beras Premium dengan Persetujuan Ekspor dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk. SPE diterbitkan selama musim panen yg ditetapkan dlm rapat Tim Koordinasi stabilisasi pangan pokok, SPE berlaku 1 bulan dan Pershipment. • Ekspor beras medium non-organik dengan Persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Stabilisasi Pangan Pokok. SPE berlaku 3 bulan dan Pershipment.
•
Ekspor Beras Organik (HS.No. 1006.30.90.00 dan HS.No. 1006.30.19.00) serta Beras Ketan Pulut (HS No. 1006.30.30.00) dengan tingkat kepecahan 0%- 25% dapat dilakukan oleh setiap perusahaan sepanjang tahun.
• Ekspor beras harus dlm kemasan maks. 50kg dengan mencantumkan identitas perusahaan, Jenis varietas beras, diproduksi di Indonesia dan level of broken. • Ekspor Beras Organik harus telah mendapat sertifikasi organik. • Setiap pelaksanaan ekspor beras wajib verifikasi atau penelusuran teknis. •
Menyampaikan laporan tertulis ekspor beras (terealisasi maupun tidak) kepada Menteri Perdagangan, tembusan kepada : a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan b. Menteri Pertanian.
PERMOHONAN EKSPOR Perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan: 1.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
3.
Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk beras
premium, beras organik dan beras ketan; 4.
Rekomendasi dari Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok untuk beras
medium; 5.
Sertifikat Organik untuk beras organik
6.
Pernyataan Pesanan (Confirmation order) dari calon pembeli di luar negeri
MEKANISME EKSPOR BERAS Pelaksana Ekspor
Gabah untuk keperluan benih
BUMN, BUMD dan SWASTA
1. HS. 1006.10.00.00: - Beras berkulit (Padi atau Gabah) Beras Premium, non organik, broken 0% 5% 1. HS. 1006.30.19.00: --Lain-lain(Beras wangi )
1. Persetujuan Ekspor Dirjen Perdagangan Luar Negeri a/n Menteri Perdagangan
2. HS. 1006.30.90.00: --Lain-lain (bukan wangi)
2. Rekomendasi Menteri
Beras Organik, broken 0 – 25% 1. HS.1006.30.19.00: --Lain-lain (Beras wangi )
Pertanian/Pjbt ditunjuk melalui pembahasan dengan Instansi Terkait
3. Sertifikat Organik
Verfikasi
2. HS.1006.30.90.00: --Lain-lain (bukan wangi)
PEB/PPSAD
Ketan Pulut HS. 1006.30.30.00 Pelaksana Ekspor
PERUM BULOG Beras Medium, broken 5% - 25% 1. HS. 1006.30.19.00: --Lain-lain (Beras wangi) 2. HS.1006.30.90.00: --Lain-lain (bukan wangi)
1. Persetujuan dari Menteri Perdagangan 2. Rekomendasi Tim Koordinasi
EKSPOR
Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan Permendag No. 35/M-DAG/PER/11/2011 tgl 30 Nopember 2011 • Ekspor bahan baku rotan yang termasuk dalam pos tarif 1401.20. dalam bentuk rotan mentah, rotan asalan , rotan W/S dan rotan setengah jadi dilarang untuk diekspor. • Ekspor produk rotan yang termasuk dalam pos tarif 4601, 4602, 9401 dan 9403 wajib dilakukan verifikasi oleh Surveyor dan biaya dibebankan kepada pemerintah. • Hasil dari verifikasi oleh Surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) apabila rotan yang diverifikasi sesuai ketentuan dan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apabila rotan yang diverifikasi tidak sesuai dengan ketentuan. • Laporan Surveyor (LS) dipergunakan sebagai dokumen pelengkap untuk dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada Kantor Pabean.
KEBIJAKAN EKSPOR HEWAN & PRODUK HEWAN (PERMENDAG NO.24/M-DAG/PER/9/2011) LATAR BELAKANG 1. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pangan yang berasal dari hewan dan produk hewan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangandan swasembada pangan 2. bahwa hewan dan produk hewan merupakan komoditi pokok dan strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku industr PELAKSANAAN EKSPOR 1. Ekspor Hewan hanya dapat dilakukan apabila : Kebutuhan benih, bibit dan/atau bakalan DN telah terpenuhi, dan Kelestarian ternak lokal terjamin 2. Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang memiliki : • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Ijin Usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; • Tanda Daftar Perusahaan (TDP); • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yangditunjuk oleh Menteri Pertanian. • Surat Persetuajun Ekspor (SPE) dari Menteri Perdagangan atau Dirjen Perdagangan LN
KETENTUAN EKSPOR PISANG & NANAS KE JEPANG DLM RANGKA IJ-EPA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.24/M-DAG/PER/6/2008 1). Pisang Segar dgn HS 0803.00.10.00 Nanas Segar dgn HS 0804.30.00.00 2). Pelaksanaan Ekspor : Oleh Eksportir setelah mendapatkan Kuota Ekspor; -- Kuota Nasional ditetapkan oleh Meteri yaitu : (berlaku 1 ap th berjalan sd 31 mrt th berikutnya) tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Pisang Segar 1000 ton 1000 1000 1000 1000
Nanas Segar 100 ton 150 200 250 300
-- Kuota ekspor dialokasikan kpd ekspotir yaitu : Periode I : 1 ap sd 30 Sept th berjalan Periode II : I Okt sd 31 Mrt th berikutnya -- Olokasi Kuota – Eksportir mengajukan permohonan kpd Dirjen dg melampirkan : SIUP, TDP, NPWP dan KONTRAK EKSPOR -- Setiap pengapalan hrs dilengkapi Quota Certificate (QC):
---Diberikan kpd eksportir stlh memperoleh kuota ekspor ---Memperoleh QC dg mengajukan permh kpd Dirjen dg: - melampirkan copy Proforma Invoice (ditunjukkan aslinya) - mengisi formulir QC Eksportir yg tlah mmperoleh QC wajib melap realisasi ekspornya – pelanggaran : berupa Penolakan permoh QC unt pengapalan berikutnya.
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN BEA KELUAR DASAR HUKUM:
• Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar • Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar • Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/MDAG/PER/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar
KOMODITI YANG DIKENAKAN BEA KELUAR: • KELAPA SAWIT , CPO DAN PRODUK TURUNANNYA • KAYU • KULIT • KAKAO
TUJUAN PENETAPAN BEA KELUAR: • Menjamin Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri
• Melindungi kelestarian sumber daya alam • Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional atau • Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri
CARA PEMASARAN EKSPOR PEMASARAN EKSPOR BISA DILAKUKAN SECARA MANDIRI ATAU MELALUI PERANTARA MANDIRI Yi OLEH PERUSAHAAN PRODUSEN PERANTARA Yi PERUSAHAAN TRADER - BISA DARI DN ATAU LN PEMBAYARAN PADA UMUMNYA DG L/C YG DILENGKAPI DG DOKUMEN EKSPOR TERDAPAT KURANG LEBIH 7 JENIS PEMASARAN EKSPOR, SBB. : 1. PEMASARAN EKSPOR SECARA LANGSUNG : - MEMILIKI BANYAK CABANG DI BANYAK NEGARA – PERUSAHAAN MNC; - MEMLIKI CALON PEMBELI YANG PASTI ATAU TELAH MENDAPATKAN PEMBAYARAN DIMUKA ATAU TELAH MEMILIKI PERWAKILAN/AGEN/ REKANAN DILUAR NEGERI PENENTUAN EKSPOR SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK TERGANTUNG PADA PERTIMBANGAN EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI. PROSES SERTA SELEKSI PENGANGKATAN AGEN DILAKUKAN DENGAN CERMAT, HATI-HATI, KOMPREHENSIF, TERUJI PADA MASA PERCOBAAN.
LANJUTAN ..CARA PEMASARAN EKSPOR
KRITERIA SELEKSI AGEN DI LUAR NEGERI MELIPUTI : a). REPUTASI AGEN DI PASAR Yi. : KEADAAN FINANSIAL, CITRA ETIKA; b). PENGALAMAN AGEN Yi. : PRESTASI KERJA, TINGKAT KEMAMPUAN KERJANYA DIMASA YL c). KONTRAK BISNIS AGEN YG MENGGAMBARKAN REPUTASI DAN PENGALAMAN AGEN d). UKURAN USAHA AGEN DIKAITKAN DENGAN KEUNGGULAN YANG DIMILIKINYA; e). KEKUATAN FINANSIAL AGEN YG DPT DIPEROLEH DARI REFERENSI DAGANG ATAU LAP BANK f). FASILITAS YANG DIMILKI AGEN SPT : JARINGAN DISTRIBUSI, TENAGA TERLATIH ..DLL; g). SEJARAH AKTIVITAS AGEN Yi. AGEN TDK BOLEH MENANGANI LINI PRODUK YG SECARA LANGSUNG BERKOMPETISI DGN JAJARAN PRODUK MILIK EKSPORTIR 2. PEMASARAN EKSPOR SECARA TIDAK LANGSUNG; - TDK MEMILIKI KANTOR CABANG ATAU PERWAKILAN ATAU AGEN DI NEGARA TUJUAN TTP DPT MENGHUBUNGI PERWAKILAN DAGANG ASING ATAU PERUSAHAAN EKSPOR YG ADA.
LANJUTAN ..CARA PEMASARAN EKSPOR
2. PEMASARAN EKSPOR SECARA TIDAK LANGSUNG; TDK MEMILIKI KANTOR CABANG ATAU PERWAKILAN ATAU AGEN DI NEGARA TUJUAN TTP DPT MENGHUBUNGI PERWAKILAN DAGANG ASING ATAU PERUSAHAAN EKSPOR YG ADA ( AGEN EKSPOR ) ATAU SOLE AGENT. SOLE AGENT ADALAH BADAN USAHA SETEMPAT DILUAR NEGERI YANG KITA TUNJUK SEBAGAI AGEN TUNGGAL UNTUK MEMBANTU MENCARIKAN KITA LANGGANAN DINEGARA TSB, DENGAN TUGAS-2NYA : MEMPROMOSIKAN, MEMASARKAN. DIBERI HAK MONOPOLI DAN KOMISI SEBAGAI AGEN. 3. PEMASARAN EKSPOR DENGAN CARA BARTER; BARTER ADALAH CARA PERDAGANGAN DENGAN MELAKUKAN PERTUKARAN BARANG SECARA LANGSUNG, DENGAN NILAI YANG DIANGGAP SAMA ATAU SEBANDING TANPA MEMAKAI ALAT PEMBAYARAN.
LANJUTAN ..CARA PEMASARAN EKSPOR
PADA ZAMAN MODERN DILAKUKAN DENGAN BERBAGAI CARA : a). BARTER LANGSUNG ATAU BARTER SEDERHANA PERTUKARAN BARANG ATAU JASA SECARA LANGSUNG ANTARA DUA PIHAK TANPA MENGGUANAKAN UANG ( PENDEKATAN HARGA BAYANGAN UNTUK PRODUK YANG MASUK KE MASING-2 NEGARA) BIASANYA KONTRAK UNTUK SISTEM PERDAGANGAN INI KURANG DARI 1 TAHUN GUNA
MENGHINDARITERJADINYA MASALAH FLUKTUASI HARGA b). BARTER DGN PENGATURAN PASTI CALON PEMBELI DARI BARANG YANG AKAN DIBARTERKAN DICARI TERLEBIH DAHULU
SEBELUM KONTRAK DITANDATANGANI OLEH KEDUA BELAH PIHAK – HAL INI DILAKUKAN KARENA BARANG TSB KEMUNGKINAN TDK DIBUTUHKAN OLEH KEDUA BELAH PIHAK
LANJUTAN .. CARA PEMASARAN EKSPOR
c). BARTER ALIH BARTER YANG SALAH SATU PIHAK TDK MUNGKIN MEMANFAATKAN SENDIRI BARANG YG DITERIMA SEHINGGA MENGALIHKAN KE NEGARA KETIGA YG MEMBUTUHKAN
4. PEMASARAN EKSPOR MELALUI IMBAL BELI; SISTEM PERDAGANGAN TIMBAL BALIK ANTARA DUA NEGARA.
SUATU NEGARA YG MENJUAL PRUDUK KEPADA NEGARA LAIN, HRS MEMBELI PULA SUATU PRODUK NEGARA TERSEBUT ATAU MENGAITKAN EKSPOR DENGAN IMPOR. DI INDONESIA DILAKUKAN DENGAN CARA MENGAITKAN PENGADAAN IMPOR BARANG/JASA OLEH PEMERINTAH DENGAN EKSPOR NON MIGAS, Yi. MENSYARATKAN SETIAP PEMASOK DARI LUAR NEGERI UNTUK MEMBELI ATAU MEMASARKAN KOMODITI NON MIGAS BAGI YG NILAINYA DIATAS Rp. 500 JUTA DENGAN SUMBER DANA APBN DAN BERNILAI DIATAS Rp. 10 MILIAR DENGAN SUMBER DANA DARI KREDIT EKSPOR.
LANJUTAN .. CARA PEMASARAN EKSPOR
5. PEMASARAN EKSPOR MELALUI KONSINYASI; CARA PENJUALAN BARANG EKSPOR DENGAN CARA DITITIPKAN KEPADA AGEN DI LUAR NEGERI UNTUK DIJUAL KEPADA KONSUMEN. - BARANG TSB TETAP MILIK EKSPORTIR - HARGA JUAL DITETAPKAN OLEH EKSPORTIR 6. PEMASARAN EKSPOR DENGAN CARA MENJUAL LISENSI; PEMILIK HAKI DAPAT MEMBERIKAN LISENSI KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI, PEMILIK HAKI MEDAPATKAN PEMBAYARAN BERUPA ROYALTI HAKI TERDIRI DARI : HAK CIPTA, HAK PATEN, HAK MEREK, HAK DESAIN INDUSTRI, HAK
DESIAN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, HAK RAHASIA DAGANG, HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.
LANJUTAN ..CARA PEMASARAN EKSPOR
7. PEMASARAN EKSPOR MELALUI USAHA PATUNGAN ; BERSAMA MITRA ASING BEKERJA SAMA MEMBENTUK SEBUAH PERUSAHAAN PATUNGAN, YANG DIMILIKI DAN DIKELOLA SECARA BERSAMA-SAMA
BISA BERGERAK DIBIDANG PRODUKSI, DISTRIBISI, UNTUK MEMASUKI PASAR YANG BERSANGKUTAN. BENTUK PARTISIPASI YANG LEBIH EKSTENSIF DI PASAR ASING DARIPADA MENGEKSPOR ATAU MEMBERIKAN LISENSI
BADAN USAHA EKSPOR
TERDAPAT BERBAGAI JENIS BADAN USAHA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PEMASARAN EKSPOR, YAITU : 1. PEDAGANG EKSPOR; PERUSH YANG BERGERAK DIBIDANG PERDAGANGAN DAN TDK MEMPRODUKSI SENDIRI BARANG-2 YANG AKAN DIEKSPORNYA MELAKUKAN KEGIATAN PEMBELIAN BARANG DARI PRODUSEN, KEMUDIAN DIJUAL/DIEKSPOR
MENANGGUING RISIKO –DISUSPEND 2. AGEN EKSPOR; PERSH YG TELAH MENJALIN KERJASAMA DAN MEMBUAT KONTRAK PERJANJIAN DENGAN PERSH PRODUSEN
MENDAPATKAN FEE YG BESARNYA SESUAI KESEPAKATAN TIDAK MENANGGUNG RESIKO
BADAN USAHA EKSPOR
3. PERUSAHAAN KONFIRMASI PERSH LOKAL YG DIDIRIKAN BERDASARKAN BERDASARKAN HUKUM DINEGARA SETEMPAT DAN BEKERJA ATAS PERINTAH INDUKNYA YANG BERADA DILUAR NEGERI 4. WISMA DAGANG PERSH E/M YANG BERSIFAT TERPADU DAN MENANGANI BBRP MACAM KOMODITI/BARANG DALAM SKALA BESAR 5. PRODUSEN EKSPORTIR PERSH PRODUSEN YANG JUGA BERTINDAK SEBAGAI PERUSH EKSPORTIR ATAS BARANG-2 YANG DIPRODUKSINYA SENDIRI
6. BADAN PEMASARAN BERSAMA ORGANISASI YANG DIDIRIKAN OLEH PARA EKSPORTIR YANG MENANGANI KOMODITI SEJENIS. TUJUANNYA : MENENTUKAN RENCANA BERSAMA-SAMA KEBIJAKAN EKSPOR, SEPERTI : HARGA, KUOTA, PASAR UNTUK MEMPERKUAT POSISI TAWAR
BADAN USAHA EKSPOR
7. PERUSAHAAN PATUNGAN. PERUSAHAAN YANG DIBENTUK SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PERSH NASIONAL YANG BEKERJASAMA DENGAN PERSH ASING TUJUANNYA : UNTUK MEMPRODUKSI BARANG TUJUAN EKSPOR PERSH INI BERMUNCULAN DINEGARA BERKEMBANG, YANG DATANGNYA DARI NEGARA MAJU KARENA : TENAGA MURAH, BAHAN BAKU MELIMPAH DLL.
LEMBAGA PENDUKUNG EKSPOR IMPOR
LEMBAGA PENDUKUNG EKSPOR IMPOR DI INDONESIA TERDIRI DARI : 1. LEMBAGA KEPABEANAN; 2. BANK-2 DEVISA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI ; 3. PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI DAN JASA KEPABEANAN; 4. PERUSAHAAN PENGANGKUTAN; 5. PERUSAHAAN ASURANSI 6. KEDUTAAN ASING DAN KEDUTAAN INDONESIA 7. SURVEYOR DAN PEMERIKSA MUTU BARANG 8. DEPARTEMEN DAN INSTANSI TERKAIT
RISET PASAR EKSPOR
RISET PASAR EKSPOR DILAKUKAN UNTUK MENELITI POTENSI DAN KEADAAN PASAR DISUATU NEGARA GUNA MEMPEROLEH INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN NEGARA KONSUMEN, PERILAKAU KONSUMEN DAN PRODUK YANG KAN DIEKSPOR. HAL-HAL YANG SEHARUSNYA MENJADI BAHAN KAJIAN DALAM MELAKUKAN RISET PASAR EKSPOR, MELIPUTI : 1. SD 16 RISET PASAR EKSPOR DAPAT DIKELOMPOKAN DALAM TIGA BAGIAN UTAMA YAITU : 1. RISET PASAR-> ttg kondisi psr,potensi psr, prospek psr,struktur harga psr,peraturan 2. RISET PRODUK-> ttg alasan pemakaian produk,pengaruh iklim thdp produk, warna, mutu mutu, ukuran, rasa, bahan, desain, kemasan, cara pemakaian, dll 3. RISET PEMASARAN-> cara promosi, kondisi distributor, harga produk pesaing, keunggulan produk pesaing, layanan purna jual, dll.
KONTRAK BISNIS EKSPOR TRANSAKSI E/M , MEMBUTUHKAN KEPASTIAN HUKUM BERUPA KONTRAK JUAL BELI/ KONTRAK BISNIS SEPERTI : KONTRAK PENGANGKUTAN BARANG LAUT UDARA DARAT, KONTRAK JAMINAN ASURANSI, KONTRAK PEMBUKAAN L/C DI BANK DEVISA DLL. PERATURAN KONTRAK YANG DILAKUKAN 1CC ( INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE) DITUANGKAN DALAM SYARAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL ATAU INCOTERM ( INTERNA TIONAL COMMERCIAL TERMS) MENGATUR HAL-2 SBB. : A.KEWAJIBAN PENJUAL (EKSPORTIR) : 1. MENYEDIAKAN BRG SESUAI KONTRAK; 2. MEMBANTU PEMBELI (IMPORTIR) MENDAPATKAN LISENSI EKSPOR DAN PROSEDUR LAIN YANG HRS DITEMPUH; 3. MENEMPATKAN BRG YANG TELAH DIBELI PADA TEMPAT PENYERAHAN YANG LAZIM, SESUAI WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN;
KONTRAK BISNIS EKSPOR 4. PENJUAL MENANGGUNG RESIKO DARI KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BRG-2 SAMPAI PADA WAKTU BRG DISERAHKAN KEPADA PEMBELI/IMPORTIR SESUAI KETENTUAN. 5. MEMBAYAR BIAYA-2 SAMPAI DITEMPAT YANG DITUNJUK OLEH PEMBELI; 6. MEMBERITAHU PEMBELI/IMPORTIR MENGENAI BRG YG DIPERUNTUKAN BAGI PEMBELI; 7. MEMBAYAR BIAYA PEMERIKSAAN KUALITAS, BERAT, UKURAN SATUAN BRG, TERMASUK BIAYA KEMASAN.
B. KEWAJIBAN PEMBELI (IMPORTIR ) 1. MEMBAYAR HARGA SESUAI KONTRAK 2. MENGUSAHAKAN LISENSI IMPOR DAN PROSEDUR LAINNYA; 3. MENGAMBIL BRG SESEGERA MUNGKIN STLH BRG SAMPAI 4. MEMIKUL RISIKO KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN
KONTRAK BISNIS EKSPOR B. KEWAJIBAN PEMBELI (IMPORTIR ) 5. MEMBAYAR SELURUH BIAYA SEJAK BRG SAMPAI, SESUAI KETENTUAN; 6. MENYEDIAKAN BAGI PENJUAL BUKTI-2 TELAH MENGAMBIL OPER PENYERAHAN BRG; 7. MEMBAYAR BIAYA PEMERIKSAAN PRAPENGAPALAN, KECUALI DISETUJUI LAIN; 8. MEMBAYAR SELURUH TAGIHAN UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN ATAU PESAN ELEKTRONIK SEJENIS SERTA MENGGANTI BIAYA BANTUAN YG DILAKUKAN PENJUAL.
TRANSAKSI BISNIS EKSPOR IMPOR PADA UMUMNYA 80 % DILAKUKAN MELALUI KORESPONDENSI, SISANYA MELALUI NEGOSIASI TATAP MUKA / SECARA LISAN. KESEPAKATAN LISAN BIASANYA DITUANGKAN DLM BENTUK NOTULEN ATAU MINUTES OF MEETING. HIMPUNAN DARI KESEPAKATAN LISAN DIRUMUSKAN DLM BENTUK NOTA
KONTRAK BISNIS EKSPOR KESEPAKATAN BERSAMA ATAU MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ATAU LAZIM DISEBUT DENGAN PERSETUJUAN PRINSIP YG MENJADI LANDASAN PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS EKSPOR ATAU EXPORT SALE’S CONTRACT.
KONTRAK BISNIS EKSPOR MERUPAKAN DOKUMEN TERPENTING /POKOK DALAM PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR. DOKUMEN KONTRAK BISNIS EKSPOR INI KEMUDIAN DIJADIKAN PEGANGAN UNTUK MENGURUS SEJUMLAH DOKUMEN PENDUKUNG SEPERTI : B/L, L/C, ASURANSI, SKA, DLL.
TAHAPAN SEBELUM MEMBUAT KONTRAK BISNIS EKSPOR : 1. TAHAP PROMOSI EKSPORTIR MEMBUAT SURAT PERKENALAN 2. TAHAP PERMINTAAN IMPORTIR MENGAJUKAN SRT PERMINTAAN HARGA
KONTRAK BISNIS EKSPOR 3. TAHAP PENAWARAN EKSPORTIR MENGAJUKAN SRT PENAWARAN HARGA 4. TAHAP PEMESANAN IMPORTIR MENGIRIMKAN SURAT PEMESANAN BRG. 5. TAHAP PEMBUATAN KONTRAK JUAL BELI ATAU KONTRAK BISNIS EKSPOR. TAHAP PROMOSI BISA DILAKUKAN BERBAGAI CARA SPT MELALUI : PAMERAN, IKLAN, SITUS, KADIN, ATASE PERDAGANGAN DI LN, ATASE PERDAGANGAN KEDUBES-2 YANG ADA DI DN, DLL.
TAHAP PERMINTAAN IMPORTIR MENGIRIMKAN SRT PERMINTAAN HARGA ATAU LETTER OF INQUIRY BERISI PENAWARAN HARGA, YG DISERTAI DGN PERMINTAAN ATAS MUTU BRG, JUMLAH BRG, WAKTU PENYERAHAN, TEMPAT PENYERAHAN, SYARAT PEMBAYARAN, WAKTU PENGAPALAN, CARA PENGEPAKAN, BROSUR DAN CONTOH BRG DLL.
KONTRAK BISNIS EKSPOR TAHAP PENAWARAN MENJAWAB SRT DARI CALON PEMBELI/IMPORTIR DENGAN MENGIRIMKAN SRT PENAWARAN HARGA ATAU OFFER SHEET BERISI KETARANGAN YG DIBUTUHKAN CALON IMPORTIR/PEMBELI
TAHAP PEMESANAN CALON IMPORTIR MEMBUAT SRT PEMESANAN ATAU ORDER SHEET ATAU PURCHASE ORDER
TAHAP PEMBUATAN KONTRAK JUAL BELI ATAU KONTRAK BISNIS EKSPOR BERDASARKAN SRT PEMESANAN MAKA PIHAK PENJUAL MENYIAPKAN KONTRAK BISNIS EKSPOR YG DISUSUN BERDASARKAN DATA-2 YG ADA PD SRT PEMESANAN, SERTA DITAMBAH DG DATA TENTANG KLAUSAL KEADAAN DARURAT, KLAIM GANTI RUGI, SYARAT PENGANGKUTAN, SYARAT PEMBAYARAN, DAN SYARAT-2 LAINNYA SESUAI KESEPAKATAN.
KONTRAK BISNIS EKSPOR KONTRAK BISNIS EKSPOR DIBUAT RANGKAP DUA DAN DITTD TERLEBIH DAHULU OLEH EKSPORTIR KEMUDIAN DIKIRIMKAN KE IMPORTIR UNTUK DITTD. SETELAH DITTD SATU BARKAS DIKIRMKAN KE EKSPORTIR .
KONTRAK BISNIS EKSPOR ADALAH KONTRAK PERJANJIAN JUAL BELI YG SIFATNYA MENGIKAT ANTARA EKSPORTIR DAN IMPORTIR.
KONTRAK BISNIS EKSPOR TERKANDUNG 4 HAL POKOK KESEPAKATAN YAITU : 1. MEMBUAT KONTRAK PERJANJIAN 2. MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN 3. MEMBAYAR GANTI RUGI JIKA TERJADI WANPRESTASI/INGKAR JANJI DARI SALAH SATU PHK 4. CARA PENYELESAIAN SENGKETA BILAMANA TIMBUL DIMASA DEPAN
PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR PERBANKAN : - KREDIT BERDOKUMEN L/C - KREDIT MODAL KERJA - KREDIT INVESTASI
LPEI UU No. 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA -
PEMBIAYAAN;
-
PENJAMINAN;
-
ASURANSI
CARA PEMBAYARAN EKSPOR 1. PEMBAYARAN DI MUKA IMPORTIR MELAKUKAN PEMBAYARAN DI MUKA SEBELUM BARANG DIKAPALKAN/DIKIRIM. DILAKUKAN SECARA TUNAI, DALAM BENTUK CEK, BANKER’S DRAFT, MAIL PAYMENT ORDER , CABLE PAYMENT ORDER, INTERNATIONAL MONEY OERDER.
CARA PEMBAYARAN INI MENGUNTUNGKAN EKSPORTIR DAN RISKAN BAGI IMPORTIR
KARENA EKSPORTIR MERAGUKAN KREDIBILITAS IMPORTIR, KONDISI NEGARA IMPORTIR , JUGA DILAKUKAN PEMBAYARAN DIMUKA OLEH IMPORTIR KARENA : -
KREDIBILITAS EKSPORTIR;
-
HUB BISNIS YANG LAMA DAN TERUJI;
-
ADANYA JAMINAN DARI LEMBAGA YANG BERWENANG
CARA PEMBAYARAN EKSPOR 2. PEMBAYARAN DI BELAKANG; IMPORTIR AKAN MEMBAYAR PADA SAAT BARANG SUDAH DITERIMA. - MODEL INI DILAKUKAN KARENA EKSPORTIR DAN IMPORTIR TELAH LAMA MENJALIN HUBUNGAN BISNIS YANG BAIK DAN TERUJI. - MODEL INI JUGA DILAKUKAN BILAMANA PENJUALAN DISERAHKAN KEPADA KANTOR CABANG/PERWAKILAN/ANAK PERUSAHAAN MILIK EKSPORTIR.
3. PEMBAYARAN MODEL KONSINYASI PIHAK PEMILIK BRG (CONSIGNER) MENITIPKAN BRGNYA U DIJUAL OLEH PIHAK LAIN (CONSIGNEE). - BLMN BRG LAKU MK CONSIGNEE WAJIB MENYETOR HSL PENJUALAN KPD CONSIGNER - BLMNA BRG TSB TDK LAKU MK BRG TSB AKAN DIKEMBALIKAN. - CONSIGNER MENENTUKAN HARGA
CARA PEMBAYARAN EKSPOR 4. PEMBAYARAN DENGAN WESEL DAN PROMES WESEL ADALAH SURAT TAGIHAN DARI PENJUAL/EKSPORTIR KEPADA PEMBELI / IMPORTIR, YANG DLM SURAT TAGIHAN TSB, PENJUAL MEMINTA PEMBELI UNTUK MEMBAYAR TAGIHAN DGN CARA PEMINDAHBUKUAN (INKASO) ATAU MENSTANSFER UANG, SESUAI JADWAL WAKTU YG DITENTUKAN DLM WESEL.
PROMES ADALAH SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR YANG DIBUAT PEMBELI/IMPORTIR.
5. PEMBAYARAN DENGAN KREDIT BERDOKUMEN ( L/C ) JAMINAN PEMBAYARAN KEPADA EKSPORTIR BERADA DITANGAN BANK IMPORTIR. - BANK IMPORTIR AKAN MEMBAYAR TAGIHAN EKSPORTIR JIKA SEMUA DOKUMEN / PERSYARATAN LAINNYA YG DIPERSYARATKAN DLM L/C TELAH DIPENUHI EKSPORTIR.
LETTER OF CREDIT ( L/C ) 1. PENGERTIAN L/C DAN PROSES PEMBUKAAN L/C L/C ADALAH SURAT KREDIT BERDOKUMEN YG DIKELUARKAN OLEH BANK DEVISA (BANK PEMBUKA) ATAS PERMINTAAN NASABAH – IMPORTIR, YANG DITUJUKAN KEPADA EKSPORTIR MELALUI PERANTARA BANK PENERUS DI NEGARA EKSPORTIR. ISINYA MENYATAKAN BAHWA EKSPORTIR DIBERI HAK OLEH IMPORTIR UNTUK MENARIK WESEL (SURAT TAGIHAN) DENGAN JUMLAH PENARIKAN SESUAI KETENTUAN DALAM L/C.
KEUNTUNGAN : -
EKSPORTIR TDK PERLU RAGU-2 UNTUK MENGIRIMKAN BARANGNYA
-
MENDAPATKAN KEPASTIAN MENERIMA BRG SESUAI DGN SYARAT YG TELAH DISEPAKATI DLM KONTRAK BISNIS
LETTER OF CREDIT ( L/C ) BEBERAPA KOMODITI EKSPOR DIWAJIBKAN PEMBAYARAN DENGAN L/C SEPERTI : CPO, PRODUK PERTAMBANGAN, KOPI, KAKAO, KARET, DGN NILAI EKSPOR DIATAS 1 JUTA USD UNTUK SETIAP FEB PERMENEDAG 10 JO 38 TAHUN 2009.
PROSES YG HRS DITEMPUH DLM PEMBUKAAN L/C SD. PEMBAYARAN DAN PENGAMBILAN BRG OLEH IMPORTIR, MELIPUTI SBB. : a sd p
2. PIHAK-PIHAK TERKAIT DENGAN L/C, MELIPUTI SBB. : a sd h
3. JENIS L/S YANG PALING AMAN BAGI EKSPORTIR DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN DLM L/C : -
DOKUMEN POKOK : DOK PENGANGKUTAN (B/L, AWB) & FAKTUR PERDAGANGAN (INVOICE)
LETTER OF CREDIT ( L/C ) DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN DLM L/C : -
DOKUMEN POKOK : DOK PENGANGKUTAN (B/L, AWB) & FAKTUR PERDAGANGAN (INVOICE)
-
DOKUMEN TAMBAHAN : PACKING LIST, SKA, LS, ASURANSI DLL .
BEBERAPA JENIS L/C : 1). L/C IRREVOCABLE : TDK DPT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK. PEMBATALAN HANYA DPT DILAKUKAN ATAS PERSETJUAN KEDUA BELAH PIHAK. ( MIS. KRN TERKAIT MASA BERLAKUKNYA TLAH HABIS); 2). L/C At Sight BANK PEMBAYAR AKAN SEGERA MEMBAYAR TAGIHAN YG DIAJUKAN EKSPORTIR YANG DILENGKAPI DGN DOKUMEN YG BENAR SESUAI PERSYARATAN YANG TERCANTUM DLM L/C;
LETTER OF CREDIT ( L/C ) 3). CONFIRMED L/C KEPASTIAN PEMBAYARANNYA DIJAMIN OLEH BANK PEMBUKA DAN BANK PENERUS 4). RED CLAUSE L/C DISYARATKAN ADANYA UANG MUKA PEMBAYARAN DARI IMPORTIR KEPADA EKSPORTIR UNTUK MEMBIAYAI KEGIATANNYA. 5). CLEAN L/C PEMBAYARAN TDK MENSYARATKAN DOKUMEN APAPUN, PENGAMBILAN UANG HANYA DGN MENYERAHKAN KUITANSI BIASA TANPA WESEL (SRT TAGIHAN). JENIS INI DISUKAI EKSPORTIR TTP TDK DISUKAI IMPORTIR. 6). PARTIAL SHIPMENT ALLOWED (PENGAPALAN SEBAGAIAN-2) EKSPORTIR DPT MENGAJUKAN BBRP SHIPPING DOCUMENTS PD SAAT PENAGIHAN KE BANK PEMBAYAR KRN BRG DIEKSPOR BBRP KALI DG BBRP KAPAL.
LETTER OF CREDIT ( L/C ) 7). NON NEGOTABLE COPY OF B/L IS ACCEPTABLE BANK PEMBAYAR AKAN TETAP MEMBAYAR MESKIPUN EKSPORTIR TDK MENYERAHKAN ORIGINAL B/L, TTP CUKUP MENYERAHKAN NON NEGOTABLE COPY OF B/L. HAL INI TERJADI JIKA IMPORTIR MEMINTA DIKIRIM 3 ORIOGINAL B/L DGN MAKSUD UNT MEMPERCEPAT PENGE LUARAN BRG DARI KAPAL/PELABUHAN TDK LAZIM KRN 1 ORIGINAL B/L PUN BISA. 8). L/C YANG MEMILIKI JANGKA WAKTU PANJANG 9). L/C YANG DIBUKA DLM MATA UANG ASING YANG STABIL DAN MUDAH DIPERTUKARKAN
4. KEUNTUNGAN L/C BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR 4.1. BAGI EKSPORTIR : a) sd g 4.2. BAGI IMPORTIR : a) sd. g)
LETTER OF CREDIT ( L/C ) 5. KELEMAHAN PENGGUNAAN L/C a. PROSES PEMBUKAAN L/C SD PENGAMBILAN DOKUMEN ASLI RELATIF LAMA, SERING KALI BRG SUDAH TIBA SEDANGKAN DOKUMEN ASLI U MENGAMBIL BRG BELM TIBA DIKIRIM BANK. DI INDONESIA BOLEH IMPORTIR MENGELUARKAN BRG DGN COPY DOKUMEN, DG SYARAT 1 MINGGU ORIGINAL DOKUMEN DISERAHKAN; b. BIAYA PEMBUKAAN L/C RELATIF MAHAL DAN BERVARIASI TERGANTUNG KEBIJAKAN MASING-2 BANK, KONDISI DAN JENIS L/C YG DIBUKA. PD UMUMNYA BIAYA SEBESAR 0,1 % DARI NILAI TOTAL L/C MISAL DARI 10 M ( 0,1 % NYA SEBESAR 10 JUTA ). DAN DIBBRP NEGARA TERMASUK INDONESIA MENSYARATKAN MENYERAHKAN DANA JAMINAN 100 % DARI NILAI L/C. c. PROSES PEMBAYARAN DI BANK TDK FLEKSIBEL. BAIK BANK PEMBUKA DAN PEMBAYAR TERLALU HATI-2 DLM MEMERIKSA DOKUMEN.
LETTER OF CREDIT ( L/C ) d. L/C DPT DIAMANDEMEN BERKALI-KALI MISAL KRN ADANYA KESALAHAN PENULISAN, PENETAPAN PERSYARATAN MEMBUTUHKAN WAKTU DAN BIAYA TAMBAHAN e. BANK PEMBUKA DAN PEMBAYAR HANYA BERKEWAJIBAN MENELITI KEBENARAN DOKUMEN ( ADMINISTRATIF SEMETA ) SHG JK EKSPORTIR INGKAR JANJI MK IMPORTIR YG RUGI
6. L/C LOKAL ATAU SKBDN (SURAT KREDIT BERDOKUMEN DLM NEGERI) UNTUK MENJAMIN PENJUAL DAN PEMBELI YG BERDOMISILI SAMA-SAMA DI INDONESIA DIATUR DLM PERTURAN BANK INDONESIA NO. 5 TAHUN 2003 HOME WORK
PENGANGKUTAN EKSPOR 1. CARA PENGANGKUTAN DAN DOKUMEN PENGANGKUTAN CARA PENGANGKUTAN MELALUI JALUR : DARAT, LAUT, UDARA JALUR LAUT SERING DIGUNAKAN KRN : a. ONGKOS LEBIH MURAH b. DAYA MUAT LEBIH BESAR c. DPT MEMUAT KONTINER d. MENYEDIAKAN KONTINER BERPENDINGIN e. BISA DLM BENTUK CURAH f. DPT MENGANGKUT BRG CAIR DOKUMEN PENGANGKUTAN TERIDIR DARI DOKUMEN POKOK DAN TAMBAHAN
2. PENGAPALAN BARANG DENGAN PETI KEMAS 3. PROSES PENGIRIMAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT
PENGANGKUTAN EKSPOR 2. PENGAPALAN BARANG DENGAN PETI KEMAS a. FCL/FCL ( FULL CONTAINER LOAD) MUATAN DLM 1 CONT DIKIRIM OLEH 1 EKSPORTIR U 1 PERSH IMPORTIR DI NEG TUJUAN b. FCL/LCL c. LCL/LCL d. LCL/FCL 3. PROSES PENGIRIMAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT TAHAPANNYA : a sd. h 4. DATA PENTING DALAM DOKUEMEN PENGAPALAN DATA-2 PENTING YANG ADA DLM B/L : a sd n DATA-2 TAMBAHAN : a sd g
PENGANGKUTAN EKSPOR 5. SYARAT PENYERAHAN BARANG DAN JENIS BIAYA a. LOCO GUDANG PENJUAL ATAU EX WORK b. Ex GUDANG PENJUAL c. Ex GUDANG PENJUAL DIATAS ALAT ANGKUT d. FREE A LONGSIDE SHIP e. FREE ON BOARD f. C & F g. FOS ( FREE OVERSIDE ATAU C & F LANDED h. CIF i. CIF CLEAR J. FARNCO GUDANG PEMBELI DIATAS ALAT ANGKUT k. FRANCO GUDANG PEMBELI
ASURANSI EKSPOR 1. ASURANSI, PRINSIP ASURANSI DAN KONTRAK ASURANSI ASURANSI ADL PERJANJIAN ANT DUA PIHAK ATAU LEBIH YAKNI PH PENANGGUNG DAN PH TERTANGGUNG PRINSIP ASURANSI : a sd c KONTRAK ASURANSI : a sd c
2. MACAM-MACAM RESIKO KERUGIAN
3. JENIS-JENIS PERTANGGUNGAN ASURANSI
DOKUMEN EKSPOR 1. KONTRAK BISNIS EKSPOR 2. FAKTUR PERDAGANGAN 3. DOKUMEN PENGANGKUTAN 4. SURAT KREDIT BERDOKUMEN 5. DOKUMEN ASURANSI 6. DAFTAR PENGEPAKAN 7. NOTA TIMBANGAN 8. DAFTAR KUBIKASI 9. LAPORAN SURVEYOR 10. SERTIFIKAT MUTU BARANG 11. SERTIFIKAT MANUFAKTUR 12. SURAT KETERANGAN ASAL
DOKUMEN EKSPOR 13. PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG 14. FAKTUR PABEAN 15. FAKTUR KONSULAT 16. KONTRAK PENGANGKUTAN 17. SURAT TAGIHAN 18, PETUNJUK PEMAKAIAN 19. SKEMA TATA LETAK MESIN 20. BROSUR
PROSEDUR EKSPOR DENGAN L/C 1. TATA LAKSANA EKSPOR DI INDONESIA - KEWENANGAN PEMERIKSAAN BRG EKSPOR BERADA PD DITJEN BC; - TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN, KECUALI : 1. BRG YG DIATUR EKSPORNYA; 2. BRG YANG TERKENA BK; 3. BRG YG MENDPT FASILITAS BM DAN PUNGUTAN IMPOR 4. TERDAPAT KECURIGAAN BW BRG TSB TERMSK HURUF 1,2,3 TTP TDK TERCANTUM DLM PEB 2. PERSYARATAN PENGURUSAN EKSPOR DI BC EKSPORTIR MENGAJUKAN PEB, DILENGKAPI DGN : INVOICE, PACKING LIST, B/L ATAU AWB, BUKTI PEMBAYARAN BK, SKA DAN LAINNYA TERGANTUNG JENIS BRG DAN PERATURAN NEGARA TUJUAN EKSPOR
PROSEDUR EKSPOR DENGAN L/C 3. PROSEDUR PELAKSANAAN EKSPOR DENGAN L/C 1). EKSPORTIR DAN IMPORTIR MEMBUAT KONTRAK BISNIS EKSPOR 2). IMPORTIR MEMBUKA L/C MELALUI BANK PEMBUKA DI NEGARA IMPORTIR 3). BANK PEMBUKA MENYETUJUI L/C DAN MEMINTA JAMINAN DARI IMPORTIR 4). BANK PEMBUKA MENERUSKAN L/C KPD BANK PENERUS DI INDONESIA 5). BANK PENERUS MENERUSKAN L/C KPD EKSPORTIR INDONESIA 6). EKSPORTIR MEMPERSIAPKAN BRG YG AKAN DIEKSPOR 7). EKSPORTIR MENGAPALKAN BRG DAN MENGURUS DOKUMEN 8). EKSPORTIR MENYERAHKAN DOKUMEN MELALUI BANK PENERUS 9). BANK PENERUS MENGIRIMKAN DOKUMEN KPD BANK PEMBUKA 10). BANK PEMBUKA MENGIRIMKAN PEMBAYARAN MELALUI BANK PENERUS 11). BANK PENERUS MELAKUKAN PEMBAYARAN KPD EKSPORTIR
PROSEDUR EKSPOR ( pembayaran dgn L/C )
(1)
Penjualm (eksportir)
Pembeli (importir)
(5)
BANK
(5b) (2)
(3) PENGURUSAN DOKUMEN & STAFFING DI PELABUHAN MUAT: Dok. B/L,AWB,PEB,PE,SKA,SPE LS,S.Mt,S.Kes,S.Pumgasi, S.halal Dok lainnya yg tlah disiapkan : ETPIK,ETR,ETK (tergantung komoditi & ket.neg tuj.yg dituangkan dalam L/C )
BANK
(5a)
(6)
(4)
Pelabuhan Tujuan
Note :1) PENJUAL & PEMBELI koresponden,sepakat & kontrak ttg: jml brg,harga,wkt pengiriman,dokumen-2 dll; 2) PEMBELI MENGIRIM L/C KE PENJUAL ( BANK TO BANK ) 3) PENJUAL MENGURUS DOKUMEN & STAFFING 4) BARANG BERANGKAT 5) PENJUAL KE BANK UNT AMBIL UANG (FOB/CF/CIF) 5a KOORD ANTAR BANK 5b BANK LN KOORD DGN PEMBELI ( sesuai perjanjian dibayar penuh atau dibayar ¾ dulu sambil menunggu barang sampai, DLSBNYA ) 6) BARANG TIBA.
JENIS-2 DOKUMEN EKSPOR & INST/LEMBAGA PENERBIT TERGANTUNG : KESEPAKATAN PENJUAL & PEMBELI; KETENTUAN NEGARA TUJUAN EKSPOR; KETENTUAN DI NEGARA ASAL ( menurut komoditas ) 1). KONTRAK EKSPORTIR DAN IMPORTIR 2). LETTER OF CREDIT BANK 3). B / L, A W B & Cargo Receipt MASKAPAI PLAYARAN/ PNERBANGAN; 4). PEB yang dilengkapi INVOICE & PACKING LIST BEA & CUKAI; 5). INVOICE EKSPOTRTIR 6). PACKING LIST EKSPORTIR 7). BK untuk barang-2 terkena BK DEPKEU;
8). SPE (SURAT PERSETUJUAN EKSPOR) KEMENDAG 9). SERTIFIKAT LS (LAPORAN SURVEYOR ) SURVEYOR 10). SERTIFIKAT HALAL MUI; 11). SERTIFIKAT PUMIGASI PERSH JASA PUMIGASI; 12). SKA DISPERINDAG SKA adalah dokumen atas dasar perj bilateral, regional, multilateral, unilateral/ket. sepihak dari negara tujuan tertentu , yg membuktikan brg tsb berasal, dihasilkan,diolah dan wajib disertakan pd wkt ekspor ). 13). dll.
JENIS-2 SKA : SKA PREFERENSI = 10 JENIS 1. form A negara tujuan : Kanada,Jepang,SelandiaBaru,Norwegia,Swiss,AS,Bilgaria, Federasi Rusia, Belarus & UE ( 24 negara) 2. form D negara tujuan : Singapore, Malaysia, Thailand, Philipina,Brunei, Vietnam, Laos,Myanmar dan kamboja sd. 10. form E
: negara tujuan China (CAFTA)
SKA NON PREFERENSI = 9 JENIS 1. form ICO
semua negara tujuan
2. form fisheries negara tujuan Amerika Serikat
3. Form Certifikat of origin for imports of agricultural products into the european economic community sd. 9 form certificado de pais de origen negara tujuan Mexico
PENGISIAN DOKUMEN PEB ( PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG ) dikeluarkan & dittd DJBC memuat antara lain hal-hal : A. Jenis PEB ……………… B. Jenis brg ekspor ……………. C. Cara perdagangan …………. D. Cara pembayaran …………. E. Data Pemberitahu, terdapat 32 point yang harus diisi. 1. Identitas Eksportir …………………………. 2. Nama Alamat Eksportir ……………….. 3. No & Tgl SIUP ……………………………….. 4. Nama & alamat penerima/pembeli ……………….. -----------sd. --------32 Nilai FOB ( satuan & Nilai ). PACKING LIST form dibuat oleh perusahaan memuat antara lain hal-hal : --Nomor ………….. --Tanggal ………… --Invoice no. ……….. --L/C no. …… --Order no. …. --Alamat Eskportir…………………….. --Alamat Pembeli/importir ……… --Uraian barang & berat kotor/bersih….…… --Packing ……( mis.setiap kardus a 10 kg )
INVOICE form dibuat oleh perusahaan memuat antara lain hal-hal : --Nomor ………….. --Tanggal ………… --Invoice no. ……….. --L/C no. …… --Order no. …. --Alamat Eskportir…………………….. --Pelabuhan Muat ……………………. --Alamat Pembeli/importir ……… --Uraian barang & harga/unit, jumlah total….…… --Packing ……( mis.setiap kardus a 10 kg ) SKA memuat hal-hal : --Nomor ………….. --Alamat Eskportir…………………….. --Alamat Pembeli/importir ……… --Negara asala ………… --Jenis barang ….…… --Berat ( kotor & bersih )
IMPOR 86
ANGKA PENGENAL IMPOR
ANGKA PENGENAL IMPOR ( API ) ADALAH TANDA PENGENAL SEBAGAI IMPORTIR DLM MELAKUKAN KEGIATAN IMPORTASI BRG.
IMPORTASI TANPA MENGGUNAKAN API UNTUK BARANG-2 SBB. : IMPOR SEMENTARA; PROMOSI, KEPERLUAN PENELITIAN; KIRIMAN; HIBAH ; HADIAH; IBADAH; SOSIAL; KEBUDAYAAN; PENANGGULANGAN BENCANA ALAM ; DIEKSPOR UNTUK DIPERBAIKI; DITOLAK IMPORTIR; PERWAKILAN NEGERA ASING; CONTOH
MEKANISME PENGATURAN IMPOR Usulan
MENTERI PERDAGANGAN
HASIL RAPAT/ KOORDINASI (INSTANSI TEKNIS, DUNIA USAHA/ STAKEHOLDER)
Instansi Teknis & Dunia Usaha / Stakeholder
Rapat/Koordinasi Instansi Teknis, Dunia Usaha / Stakeholder
Komoditi Impor (Dilarang, Diatur, dan Bebas
Kebijakan/ Peraturan Menteri Perdagangan di bidang Impor
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN IMPOR 1. Pemenuhan kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri untuk keperluan produksi industri nasional dan konsumsi masyarakat; 2. Keterbukaan pasar global menimbulkan persaingan pasar yang ketat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan impor sehingga dapat mengganggu kepentingan pembangunan ekonomi nasional; dan 3. Perlindungan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup, dan Moral Bangsa (K3LM).
TUJUAN KEBIJAKAN IMPOR Memagari kepentingan nasional dari aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan moral bangsa (K3LM)
Melindungi dan meningkatkan taraf hidup petani Mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif Mendorong penggunaan produksi dalam negeri
DASAR KEBIJAKAN IMPOR
UU No. 7 tahun 1994
Ketentuan Umum di Bidang Impor
Permendag No. 54/M-DAG/ PER/2009
Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri
Dasar Keppres No. 260 Kebijaka Tahun 1967 n Impor
Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR PERMENDAG No. 54/M-DAG/PER/10/2009
Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki API
Barang yang impor harus dalam keadaan baru, dalam hal tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang impor dalam keadaan bukan baru atau pertimbangan teknis dari instansi
PENGELOMPOKAN BARANG IMPOR Barang Bebas untuk Diimpor
Apabila importasinya tidak terkena aturan tata niaga impor dan barang tersebut bukan merupakan barang yang dilarang impornya
Barang yang Dilarang Impornya
Apabila barang impor tersebut berbahaya terhadap K3LM (keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, moral bangsa), serta tidak ada atau kurang bermanfaat bagi kepentingan nasional atau bertentangan menurut hukum nasional atau konvensi internasional.
Barang yang Diatur Impornya
Apabila barang impor tersebut membawa dampak negatif dari sisi K3LM, namun diperlukan untuk kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong atau apabila terjadi perdagangan (impor) yang tidak fair, sehingga akan memojokkan/ menekan industri di dalam negeri.
PENGELOLAAN IMPOR DIATUR IMPORNYA
REGISTRASI IMPOR 1. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) 2. IT Produk Tertentu: • Elektronika • Pakaian Jadi • Mainan Anak • Alas Kaki • Makanan & Minuman 3. IP/IT Besi atau Baja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Gula, 20. Plastik, Beras, 21. Sakarin, Garam, 22. Cengkeh, Etilena, 23. Intan Kasar, Prekusor, 24. Siklamat, Pelumas, 25. PCMX, Cakram Optik, 26. Kaca Lembaran, NitroCellulose (NC), 27. Keramik. Bahan Berbahaya, 28. Hewan dan Minuman Beralkohol Prod Hewan Bahan Peledak, 29. Mutiara Perkakas Tangan, 30. Sodium Tabung Gas 3 Kg, Tripolyposphate Limbah Non B3, Barang modal bukan baru, Minyak dan Gas Bumi. Tekstil dan Produk Tekstil, Bahan Perusak Ozon (HCFC dan Metilbromida), Mesin Multi Fungsi, Fotocopy, printer bewarna,
DILARANG IMPORNYA 1. Produk percetakan bahasa Indonesia dan daerah 2. Peptisida Etilin Dibromida/EDB 3. Limbah B3 4. Gombal baru dan bekas 5. BPO (Halon,Karbon Tetrachlorida, Metil Kloroform) 6. Mesin yang menggunakan BPO 7. Alat Pemadam Kebakaran (isi) 8. Turunan Halogenisasi, sulfonasi, Nitrasi yang mengandung halogen dan garam 9. Udang (jenis Penaeus Vanamae)
BEBAS IMPORNYA
Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur dan dilarang
INSTRUMEN PENGATURAN IMPOR Importir Produsen (IP) adalah Importir Produsen yang telah mendapat pengakuan sebagai IP untuk mengimpor barang yang hanya dibutuhan dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahtangankan. Importir Terdaftar (IT) adalah Importir Terdaftar yang telah mendapat penunjukan sebagai IT untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan kepada pengguna akhir, baik langsung maupun melalui perantara. Persetujuan Impor (PI) adalah surat yang harus dimiliki oleh perseorangan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam daerah pabean.
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) PERMENDAG No. 45/M-DAG/PER/9/2009 Tgl. 16 September 2009 jo No. 17/M-DAG/PER/3/2010 tgl. 29 Maret 2010
LATAR BELAKANG Perlu adanya instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor.
TUJUAN
Mempermudah pendataan, monitoring dan pengawasan. JENIS-JENIS API •Importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain
API-U
API-P •importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain
INSTANSI PENERBIT API Dinas Propinsi • Menerbitkan API-U dan API-P selain badan usaha kontrak kerjasama atau perusahaan PMA & PMDN
BKPM • Menerbitkan API-P untuk Perusahaan PMA dan PMDN
Dirjen. Perdagangan Luar Negeri • Menerbitkan API-P bagi badan usaha/kontraktor di bidang energi, minyak & gas bumi, mineral, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia
PERSYARATAN – PERSYARATAN PERMOHONAN API PERSYARATAN UMUM PERMOHONAN API : Formulir Isian Nama dan Susunan Pengurus Perusahaan (asli) SIUP, TDP, NPWP, Paspor/KTP Pengurus/Direksi (copy) Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat (copy) Pas Photo 3x4 = 2 lembar Akta Notaris & Perubahannya (copy) Surat Kepemilikan/Kontrak Tempat Usaha/Kantor Referensi Bank (asli) PERSYARATAN KHUSUS PERMOHONAN API-P: A. Untuk Perusahaan Kontrak Kerjasama, Melampirkan : salinan Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah atau Badan Pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya; asli Rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana. B. Untuk Perusahaan PMA atau PMDN, Melampirkan: fotocopy Surat Pendaftaran Penanaman Modal; fotocopy izin usaha dibidang industri atau izin usaha lain yang sejenis, yang diterbitkan oleh Kepala BKPM fotocoy Izin Menetap Tenaga Asing (IMTA) khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani API.
KETENTUAN PEMBERLAKUAN API
1. Setiap Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API. 2. API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia. 3. API berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya yang memiliki kegiatan usaha sejenis. 4. API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. 5. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. 6. Pendaftaran ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun
Impor dapat dilaksanakan tanpa API untuk : • • • • • • • • • • • • •
barang impor sementara; barang promosi; barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang kiriman, barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah; barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud; barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; atau barang pindahan.
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) PERMENDAG No. 141/MPP/KEP/3/2002 Tgl. 6 Maret 2002 jo No. 07/M-DAG/PER/3/2008 Tgl. 10 Maret 2008
PENGERTIAN Tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki Perusahaan (Importir) yang melakukan perdagangan impor barang tertentu. No.
Jenis Barang
Pos Tarif
Jumlah HS
1
Jagung
10.05
1
2
Beras
10.06
1
3
Kedelai
12.01
1
4
Gula
17.01
1
5
Tekstil dan Produk Tekstil
50.07 s/d 63.08
79
6
Sepatu dan Peralatan Kaki Lainnya
64.01 s/d 64.05
5
7
Elektronika
73.21 s/d 90.06
20
8
Mainan Anak-Anak
95.01 dan 95.03
2
Permendag No. 57/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
1. Produk Tertentu yang diatur adalah Pakaian Jadi; Alas Kaki; Elektronika; Mainan Anak; Makanan-Minuman; Obat Tradisional & Herbal; serta Kosmetik. 2. Produk Tertentu hanya dapat diimpor melalui pelabuhan laut : Belawan di Medan; Tanjung Priok di Jakarta; Tanjung Emas di Semarang; Tanjung Perak di Surabaya; Soekarno Hatta di Makassar; Dumai di Dumai; Jayapura di Jayapura serta Pelabuhan Udara Internasional. (Produk Tertentu yang dapat diimpor melalui Dumai dan Jayapura hanya untuk produk makanan dan minuman). 3. IT Produk Tertentu diterbitkan oleh Direktur Impor atas nama Menteri Perdagangan dan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya Permendag. 4. Setiap impor Produk Tertentu (kecuali kosmetika) harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor terlebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan. 5. Perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT Produk Tertentu habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2010, dapat menerbitkan pembaruan penetapan sebagai IT Produk Tertentu. 6. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
PROSEDUR PENERBITAN IT PRODUK TERTENTU
permohonan
• Kelengkapan Documen : • fotokopi Angka Pengenal Importir (API) • fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk tertentu yang wajib NPIK • fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) • rencana impor dalam 1 tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, nomor pos tarif/hs 10 digit, dan pelabuhan tujuan.
Direktur Impor
rekonfirm
PENGUSAHA
IT Produk Tertentu
Permendag No. 48/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
Barang Modal Bukan Baru adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
BARANG MODAL BUKAN BARU HANYA DAPAT DIIMPOR OLEH : a. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang Modal Bukan Baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi. b. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri. c. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufakturing untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri. d. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk dapat mengimpor Barang Modal Bukan Baru yang mengandung sumber radiasi pengion untuk keperluan pelayanan medis.
PROSES IMPORTASI BARANG MODAL BUKAN BARU (Pemakai Langsung) IMPORTIR a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
DIREKTUR IMPOR
SURVEYOR
DITJEN BEA CUKAI
M U LAI
PERMOHONAN BMBB
PERMOHONAN PEMERIKSAAN TEKNIS
PROSES PERSETUJUAN IMPOR
PROSES PEMERIKSAAN TEKNIS
PIB PROSES
PROSES IMPORTASI BARANG MODAL BUKAN BARU (Perusahaan Rekondisi & Remanufakturing) IMPORTIR
KEMENPERID
SURVEYOR
DIT. IMPOR
DITJEN BEA CUKAI
M U LAI
a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). d. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual; e. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan f. surat permintaan dan surat pernyataan bermaterai cukup dari Perusahaan Pemakai Langsung untuk kebutuhan di dalam negeri
PERMOHONAN VERIFIKASI KEMAMPUAN TEKNIS
PROSES PEMERIKSAAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN
PERMOHONAN REKOMENDASI REKOMENDASI KEMENPERID PERMOHONAN BMBB
PERSETUJUAN BMBB PERMOHONAN PEMERIKSAAN TEKNIS
PIB
PROSES PEMERIKSAAN TEKNIS (CoI)
PROSES Customs Clearance
PROSES IMPORTASI BARANG MODAL BUKAN BARU (PERUSAHAAN PENYEDIA PERALATAN KESEHATAN) IMPORTIR
a. fotokopi Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. Rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
MULAI
BAPETEN
SURVEYOR
DIT. IMPOR
DITJEN BEA CUKAI
REKOMENDASI BAPETEN
PERMOHONAN BMBB
PERSETUJUAN BMBB
PERMOHONAN PEMERIKSAAN TEKNIS
PIB
PROSES PEMERIKSAAN TEKNIS (CoI)
PROSES Customs Clearance
108
KETENTUAN LAINNYA • Barang Modal Bukan Baru yang diimpor ke Kawasan Berikat tidak berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Barang Modal Bukan Baru asal impor yang telah direkondisi atau diremanufaktur dan akan dipindahtangankan atau diperjualbelikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Barang Modal Bukan Baru dalam Pos Tarif 84 dan 85 Permendag ini harus berusia maksimal 20 tahun
dalam lampiran
Pengaturan Importasi Komputer Bukan Baru Barang Modal Bukan Baru yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8471.41.10.00 dan 8531.20.00.00 (Komputer) hanya dapat diimpor ke dalam Kawasan Berikat oleh perusahaan Rekondisi Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.diimpor dalam keadaan utuh dan merupakan satu kesatuan unit yang masih layak pakai berikut komponennya, yang dikemas dalam satu kemasan; b.berusia maksimal 5 tahun sejak tanggal diproduksi; dan c.spesifikasi dan tipe terakhir yaitu Central Processing Unit (CPU) minimal Pentium 4 berikut asesoris pendukungnya dan jenis monitor adalah Liquid Crystal Display (LCD);
Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI)
KETENTUAN
Setiap pelaksanaan impor barang tertentu wajib dilakukan verifikasi di pelabuhan muat barang sebelum dikapalkan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan
Verifikasi atau penelusuran teknis impor, meliputi : •Uraian spesifikasi barang yang mencakup Postarif/HS; •Jumlah/volume serta berat bersih/netto per jenis barang; •Data atau keterangan mengenai negara asal barang; dan •Waktu pengapalan
Laporan Surveyor
111
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA NO
KOMODITI
NO & TGL KEPUTUSAN / PERMENDAG
1
GULA
No. 527/MPP/Kep/9/2004 Tgl. 17 September 2004 dan No. 20/M-DAG/5/2010 Tgl. 10 Mei 2010.
2
BERAS
No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tgl. 11 April 2008 dan Perubahan No. 35/M-DAG/PER/8/2009 tgl. 11 Agustus 2009
3
GARAM
No. 20/M-DAG/PER/9/2005 tgl. 30 September 2005 dan Perubahan No. 44/M-DAG/PER/10/2007
4
CENGKEH
No. 528/MPP/Kep/7 /2002 Tgl. 5 Juli 2002.
5
NITRO CELLULOSE (NC)
No. 418/MPP/Kep/6/2003 Tgl 17 Juni 2003 dan Perubahan No. 662/MPP/Kep/10/2003 Tgl. 23 Oktober 2003
6
BAHAN BERBAHAYA (B2) TERTENTU
No. 44/M-DAG/PER/9/2009 Tgl. 15 September 2009 dan Perubahan No. 23/M-DAG/PER/9/2011 Tgl. 7 September 2011
7
PREKURSOR
No. 647/MPP/Kep/10/2004 Tgl. 18 Oktober 2004
8
PELUMAS
Menteri ESDM No. 1905/K/34/MEM/2001 Menkeu No. 426/KMK.01/2001, Menperindag No. 233/MPP/Kep/7/2001 Tgl 20 Juli 2001
9
CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISK)
No. 05/M-DAG/PER/4/2005 Tgl. 15 April 2005 jo No. 29/MDAG/PER/6/2009 Tgl. 30 Juni 2009, dan No. 11/MDAG/PER/3/2010
lanjutan ……... NO
KOMODITI
NO & TGL KEPUTUSAN / PERMENDAG
10
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
No. 23/M-DAG/PER/6/2009 Tgl. 19 Juni 2009
11
KERAMIK
No. 06/M-DAG/PER/1/2007 Tgl. 22 Januari 2007 dan No. 25/M-DAG/PER/6/2007 Tgl. 8 Juni 2007
12
BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
No. 03/M-DAG/PER/1/2012 Tgl. 3 Januari 2012
13
INTAN KASAR
No. 10/M-DAG/PER/6/2005 Tgl. 10 Juni 2005 dan Perubahan No. 25/M-DAG/PER/7/2008 Tgl. 14 Juli 2008.
14
MINUMAN BERALKOHOL
No. 43/M-DAG/PER/9/2009 Tgl. 15 September 2009 dan Perubahan No. 53/M-DAG/PER/12/2010 Tgl. 28 Desember 2010
15
PLASTIK
No. 230/MPP/Kep/7/1997 Tgl. 4 Juli 1997
16
BAHAN PELEDAK
No. 230/MPP/Kep/7/1997 Tgl. 4 Juli 1997
17
SAKARIN
No. 230/MPP/Kep/7/1997 Tgl. 4 Juli 1997 dan Perubahan No. 478/MPP/Kep/7/2003
18
ETILENA
No. 230/MPP/Kep/7/1997 Tgl. 4 Juli 1997
19
SIKLAMAT
No. 230/MPP/Kep/7/1997 Tgl. 4 Juli 1997 dan Perubahan No. 478/MPP/Kep/7/2003
20
PERKAKAS TANGAN
No. 230/MPP/Kep/7/1997 Tgl. 4 Juli 1997
21
MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA
No. 15/M-DAG/PER/3/2007 Tgl. 30 Maret 2007
lanjutan…….. NO
KOMODITI
NO & TGL KEPUTUSAN / PERMENDAG
22.
PCMX (4 CHLORO-3,5DIMETHYLPHENOL)
No. 417/MPP/Kep/6/2003 Tgl. 17 Juni 2003
23.
LIQUEFIED PETROLEUM GAS/LPG DAN TABUNG LPG 3 KILOGRAM
No. 01/M-DAG/PER/1/2008 Tgl. 21 Januari 2008
24.
LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
No. 39/M-DAG/PER/9/2009 Tgl. 02 September 2009
25.
BARANG MODAL BUKAN BARU
No. 48/M-DAG/PER/12/2011 Tgl. 2011.
26.
IT PRODUK TERTENTU
No. 57/M-DAG/PER/2010 Tgl. 29 Desember 2010
27.
BESI ATAU BAJA
No. 54/M-DAG/PER/12/2010 Tgl. 28 Desember 2010
28.
KACA LEMBARAN
No. 40/M-DAG/PER/9/2009 Tgl. 14 September 2009.
29.
MINYAK DAN GAS BUMI
No. 42/M-DAG/PER/9/2009 Tgl. 14 September 2009.
30.
HEWAN DAN PRODUK HEWAN
No. 24/M-DAG/PER/9/2011 Tgl. 7 September 2011
31.
SODIUM TRIPOLYPOSPHATE
No. 41/M-DAG/PER/12/2011 Tgl. 13 Desember 2011
32.
MUTIARA
No. 02/M-DAG/PER/1/2012 Tgl. 3 Januari 2012
29 Desember
114
BARANG YANG DILARANG IMPORNYA NO
KOMODITI
1.
Produksi industri percetakan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah Indonesia.
No. 62/MPP/Kep/02/2001 tgl. 21 Februari 2001. Tgl. 21 Pebruari 2001
2.
Pestisida Etilin Dibromida /EDB (insektisida) untuk pengawetan kayu, dll.
No. 230/MPP/Kep/7/1997 Tgl. 4 Juli 1997.
3.
Limbah Bahan Beracun (B3)
No. 520/MPP/Kep/8/2003 Tgl. 28 Agustus 2003
4.
Gombal baru dan bekas.
No. 642/MPP/Kep/9/2002) Tgl. 23 September 2002
5.
BPO (Bahan perusak lapisan ozon dan barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon), CFC dan Halon Metil Bromida untuk Pergudangan
No. 24/M-DAG/PER/6/2006 Tgl. 22 Juni 2006
6.
Turunan Halogenisasi, Sulfonasi, Nitrasi atau Nitrosasi dari fenol atau fenol alkohol yang hanya mengandung halogen dan garamnya
No. 230/MPP/Kep/7/1997 Tgl. 4 Juli 1997.
Berbahaya
NO & TGL KEPUTUSAN / PERMENDAG
dan
NO
KOMODITI
NO & TGL UU / KEPUTUSAN / PERMENDAG
7.
Psikotropika
Undang-Undang No. 5 tahun 1997.
8.
Narkotika,
Undang-Undang No. 22 TahunLanjutan….. 1997
9.
Bahan senjata kimia, yang telah diratifikasi “Konvensi tentang Pelarangan pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya,
Undang-Undang No. 6 Tahun 1998.
10.
UDANG.
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan No. 52/M-DAG/PER/12/2010 dan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PB.02/MEN/2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia Tanggal 23 Desember 2010
11.
DAGING SAPI
Kepmenperindag No. 466/MPP/8/2004 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Ruminansia dan Produk Turunannya Yang berasal Dari Amerika Serikat.
12.
Beras, 1 bulan sebelum panen, selama dan 2 bulan setelah panen
Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 Tgl. 11 April 2008
NO
KOMODITI
13.
Garam, 1 bulan sebelum panen, selama dan 2 bulan setelah panen garam
14.
Gula, 1 bulan sebelum musim giling, selama dan 2 bulan setelah musim giling.
NO & TGL UU / KEPUTUSAN / PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/9/2005, Tgl. 30 September 2005 No. 527/MPP/Kep/9/2004 dan No.Lanjutan……. 02/MPP/Kep/12/2004 serta No. 08/M-DAG/PER/4/2005
BARANG-BARANG WAJIB VPTI NO
KOMODITI
SURAT PENUGASAN
1
BERAS
No. 336/M-DAG/KEP/4/2008 Tgl. 23 April 2008
2
GULA
No. 594/MPP/Kep/9/2004 Tgl. 23 Sept 2004
3
TPT
No. 948/M-DAG/KEP/ 7/2009 Tgl. 16 Juli 2009
4
GARAM
No. 350/MDAG/PER/11/2005 Tgl. 10 Nop 2005
5
NITRO CELLULOSA
No. 479/MPP/Kep/7/2003 Tgl. 21 Juli 2003
6
CAKRAM OPTIK
No. 09/MDAG/PER/5/2005 Tgl. 31 Mei 2005
7
PREKUSOR
No. 649/MPP/Kep/10/2004 Tgl. 18 Okt 2004
8
FOTO COPY BEWARNA
No. 386/M-DAG/KEP/5/2007 Tgl. 30 MEI 2007
9.
MESIN BUKAN BARU
No. 1322/M-DAG/KEP/12/2010 Tgl. 31 Desember 2010
10
IT PRODUK TERTENTU
No. 1324/M-DAG/KEP/12/2010 Tgl. 31 Desember 2010
11
KERAMIK
No. 18/M-DAG/KEP/1/2007 Tgl. 14 Januari 2007
12
KACA
No. 1235/M-DAG/PER/10/2009 Tgl. 15 Oktober 2009
13
BESI ATAU BAJA
No. 1323/M-DAG/KEP/12/2010 Tgl. 31 Desember 2010
14
BAN
No. 42/M-DAG/KEP/1/2012 Tgl. 25 Januari 2012
BAGAN PROSES PERMOHONAN PERIJINAN IMPOR SECARA ON-LINE MELALUI SISTEM INATRADE www.depdag.go.id
1.a. Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui web aplikasi INATRADE
INTERNET/ WEB SERVICE
1.b. Pelaku usaha menyerahkan rekomendasi non elektronik kepada Petugas Loket UPP 5. Pelaku usaha mendatangi Loket UPP untuk mengambil ijin impor yang telah selesai diproses (Hardcopy tetap dibutuhkan) Pengecekan status permohonan dilakukan melalui web INATRADE atau email konfirmasi
Proses Komunikasi Data terkait NSW
PORTAL INSW
SERVER INATRADE (inatrade.depdag.go.id)
` 2. Staf di masingmasing Sub 4. Petugas Loket UPP Direktorat Impor 3. Proses pemberian ijin bertugas untuk memeriksa impor dilakukan sesuai menyerahkan ijin impor permohonan ijin prosedur yang berlaku (secara yang telah selesai diproses impor yang elektronik) diajukan Dikirim secara elektronik
BAGAN PROSES PERMOHONAN PERIJINAN IMPOR SECARA MANUAL MELALUI UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN (UPP) LUAR NEGERI Proses Komunikasi Data terkait NSW Cek status
INTERNET/ WEB SERVICE
SERVER INATRADE (inatrade.depdag.go.id)
1. Pelaku usaha mengajukan permohonan ijin impor beserta persyaratannya melalui Loket UPP
2.
5. Petugas Loket UPP menyerahkan ijin impor yang telah selesai diproses kepada pemohon
Loket UPP menerima permohonan, entry dan meneruskan ke TU Direktorat impor sampai ke level subdit
`
4. TU Direktorat Impor menyerahkan ijin impor yang telah selesai diproses kepada Loket UPP Dikirim secara elektronik
PORTAL INSW
3. Proses pemberian ijin impor dilakukan sesuai prosedur yang berlaku (secara elektronik) pada masing-masing Sub Direktorat Impor
PELAPORAN • Importir wajib menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Direktur Impor setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dalam hal importasinya terealisasi atau tidak terealisasi melalui:
http://inatrade.depdag.go.id
ANGKA PENGENAL IMPOR ANGKA PENGENAL IMPOR ( API ) ADALAH TANDA PENGENAL SEBAGAI IMPORTIR DLM MELAKUKAN KEGIATAN IMPORTASI BRG. YANG DIGOLONGKAN SBG IMPORTIR ADALAH PERORANGAN ATAU BDN USAHA YG BERBENTUK BADAN HK ATAU BUKAN BADAN HK YG MELAKUKAN KEGIATAN IMPOR.
REGISTRASI IMPORTIR DAN NIK REGISTRASI IMPORTIR ADALAH KEGIATAN PENDAFTARAN YG DILAKUKAN OLEH IMPORTIR KPD DITJEN BC UNTUK MENDAPATKAN NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) REGISTRASI IMPRTIR ADALAH
PROSEDUR IMPOR DENGAN L/C 1. TATA LAKSANA IMPOR DI INDONESIA
REFERENSI : 1.Buku PANDUAN EKSPOR IMPOR
( ISWI HARIYANI, SH, MH. & IR. R. SERFIANTO DP.)
2. Bahan sosialisasi Dj Daglu & DJ BC ( di Bandar Lampung 16 Maret 2012 )
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B BANDAR LAMPUNG
TATA LAKSANA KEPABEANAN 16 Maret 2012
PENGAWASAN BERBASIS PELAYANAN KELANCARAN ARUS BARANG MODERN CUSTOMS
• Self Assessment • Risk Management • Post Clearance Audit
World Customs Organization
• Pelaksanaan pemeriksaan secara selektif • Penyerahan pemberitahuan dengan menggunakan media elektronik • Importir/Eksportir menghitung dan membayar sendiri bea masuk/Bea Keluar dan pajak dalam rangka impor • Audit
DEFINISI KEPABEANAN •
Segala Sesuatu yang Berhubungan dengan Pengawasan atas Lalu Lintas Barang yang Masuk atau Keluar dari Daerah Pabean serta Pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar (Pasal 1, UU no. 17 tahun 2006)
IMPOR •
Barang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk
EKSPOR •
Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlukan sebagai barang ekspor (Pasal 2, UU no. 17 tahun 2006)
TATA LAKSANA IMPOR
DAERAH PABEAN INDONESIA
ZEE
KAWASAN PABEAN
Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang impor dan ekspor yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
PINTU MASUK BARANG IMPOR
• Sarana Pengangkut (darat, laut, udara) • Kiriman Pos • Barang Bawaan Penumpang • Barang ABK • Barang Pelintas Batas • Perusahaan Jasa Titipan (PJT)
PENGELUARAN BARANG IMPOR Impor Untuk Dipakai: -Untuk dipakai (dikonsumsi) -Untuk dimiliki
Bayar Bea Masuk dan Pajak
Impor Sementara: -Brg perlombaan, pameran, penelitian, kendaraan wisatawan, barang projek -Barang untuk diperbaiki
Diangkut lanjut atau diangkut terus
Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat: -Kawasan Berikat -Gudang Berikat -Toko Bebas Bea -Tempat Penimbunan Pabean
PROSEDUR PENGURUSAN IMPOR PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
Pemeriksaan Dgn Sistem Komputer Pelayanan
SPPB (Pengeluaran barang)
Bayar ke Bank
Importir
Menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
Pemeriksaan barang larangan / pembatasan (Analyzing Point)
Penetapan Jalur
Tambah Bayar/Tidak
Pemeriksaan Pabean
PEMERIKSAAN PABEAN HIJAU
SPPB (Barang Keluar)
Pemeriksaan Dokumen
Audit
KUNING
Pemeriksaan Dokumen
SPPB (Barang Keluar)
Audit
MERAH
Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan Dokumen
PRIORITAS
SPPB (Barang Keluar)
SPPB (Barang Keluar)
Audit
Audit
PEMERIKSAAN DOKUMEN PEMERIKSAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
NILAI PABEAN Rupiah
x
TARIF spesifik / advalorum (%)
WTO
WCO
Valuation Agreement
Harga
Harmonized System
Penelitian Barang
Klasifikasi
TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PIB
3 hari
Komputer KPBC PIB Importir /PPJK
Mandatory Check
Content Check
Dalam hal Barang termasuk Larangan /pembatasan
Respon
Penelitian Dokumen
Analyzing Point
Bayar
Penetapan Jalur Bukti Bayar Credit Advice
Bank
Kuning
Hijau
Merah Pemeriksaan Hi Co Scan
Penelitian Dokumen
Pemeriksaan Fisik
Penelitian Dokumen
SPPB
Pengeluaran Barang SPPB
TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA DISKET PIB
3 hari PIB + disket
Penerima Dokumen
Komputer KPBC Mandatory Check
Content Check
Importir /PPJK
Dalam hal Barang termasuk Larangan /pembatasan
Analyzing Point
SPPB
Penetapan Jalur
Bayar
Penelitian Dokumen
Bukti Bayar
Hijau Kuning
Pemeriksaan Hi Co Scan
SPPB SPPB
Bank
Penelitian Dokumen
Pemeriksaan Fisik
Penelitian Dokumen
SPPB
Pengeluaran Barang
Merah
TATA LAKSANA EKSPOR
PINTU KELUAR BARANG EKSPOR
• Sarana Pengangkut (darat, laut, udara) • Kiriman Pos • Barang Bawaan Penumpang • Barang ABK • Barang Pelintas Batas • Perusahaan Jasa Titipan (PJT)
PENGERTIAN EKSPOR DAERAH PABEAN BARANG EKSPOR
DIMUAT
BARANG YANG TELAH DIMUAT DI SARANA PENGANGKUT DIANGGAP TELAH DIEKSPOR DAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI BARANG EKSPOR Dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean Pasal 11A 18/11/2014
LUAR DAERAH PABEAN
E K S P O R BUKAN BARANG EKSPOR
BEA KELUAR Dapat dikenakan BEA KELUAR BARANG EKSPOR
Dengan Tujuan
1. Menjamin terpenuhi kebutuhan dalam negeri 2. Melindungi kelestarian SDA 3. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasar internasional 4. Menjamin stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri KMK No. 1168/KM.04/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar , Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah: Rotan, Kulit, Kayu, Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya, dan Biji Kakao.
PENIMBUNAN BARANG EKSPOR
BARANG EKSPOR
BANDAR UDARA
PELABUHAN LAUT
Sementara menunggu Pemuatannya dapat diitimbun
Dengan izin Kepala Kantor
TEMPAT LAIN
Pemuatan barang ekspor
TPS 18/11/2014
Tempat Lain
SKP EKSPORTIR
PEB SSPCP
PKB NPP
PEMERIKSA DOK. EKSPOR Teliti: • Blokir • kelengkapan pengisian data (Invoice & P/L) • pembayaran PNBP • pembayaran BK ya
PEJABAT YG TANGANI LARTAS
teliti kelengkapan data tidak ya
teliti Lartas ?
ya
teliti Lartas
tidak tidak
Nomor & tgl ya pendaftaran PEB
tidak
ya
NPPD teliti periksa fisik
PPB
ya
NPE
tidak
tidak
REGISTRASI KEPABEANAN
DASAR HUKUM Pasal 6A UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan Ayat 1 – Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapat nomor identitas dalam rangka AKSES KEPABEANAN
DASAR HUKUM Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan
Menggantikan Permenkeu Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir Perubahan Permenkeu Nomor 65/PMK.04/2007 tentang PPJK
DASAR HUKUM Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011 Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
Kilas Balik Registrasi Kepabeanan
Tahun 2003 Keputusan Bersama Menkeu dan Menperindag
Tahun 2007 UU No 17/2006 Pasal 6A PMK: 124 tentang Registrasi Importir tgl 5 Oktober 2007 UU No 17/2006 Pasal 29 PMK :65 tentang PPJK tgl 20 Juli 2007
Tahun 2011 Permenkeu No. 63 tentang Registrasi Kepabeanan Tgl 30 Maret 2011
PERUBAHAN REGISTRASI KEPABEANAN : SEBELUMNYA
PERUBAHAN
REGISTRASI IMPORTIR dan REGISTRASI PPJK
REGISTRASI KEPABEANAN - Importir - Eksportir - PPJK - Pengangkut - Penguna jasa lainnya
MASIH TERDAPAT PROSES MANUAL
SEMUA PROSES REGISTRASI SECARA ELEKTRONIK
PROSES MENDAPAT NIK / PERUBAHAN DATA ADA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PROSES MENDAPAT NIK / PERUBAHAN DATA TIDAK ADA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PERUBAHAN REGISTRASI KEPABEANAN : SEBELUMNYA
PERUBAHAN
FORMULIR REGISTRASI BANYAK DAN RUMIT
FORMULIR REGISTRASI LEBIH SEDIKIT, SEDERHANA / SISTEMATIS DAN DAPAT DIAKSES
PERSETUJUAN REGISTRASI HANYA DILAKUKAN DI KANTOR PUSAT DJBC
PERSETUJUAN REGISTRASI DI KANTOR PUSAT DAN DI KANTOR SETEMPAT UNTUK REGISTRASI KPBPB
JANJI LAYANAN KEPUTUSAN REGISTRASI 30 HARI (REG IMP) / 45 HARI (REG PPJK)
JANJI LAYANAN KEPUTUSAN REGISTRASI 14 HARI (KANTOR PUSAT) / 10 HARI (KANTOR SETEMPAT)
PERUBAHAN REGISTRASI KEPABEANAN : SEBELUMNYA
PERUBAHAN
SISTEM APLIKASI REGISTRASI TERPISAH / MASING-MASING
SATU SISTEM APLIKASI UNTUK SEMUA JENIS KEGIATAN KEPABEANAN
SATU NIK UNTUK MASINGMASING JENIS KEGIATAN / REGISTRASI
SATU NIK UNTUK SATU PENGGUNA JASA
REGISTRASI KEPABEANAN
Kegiatan pendaftaran yang dilakukan Pengguna Jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan (NIK).
NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal bea dan Cukai kepada pengguna jasa yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.
PENGGUNA JASA KEPABEANAN Yang Wajib Melakukan Registrasi Kepabeanan
Importir Eksportir PPJK Pengangkut Pengguna Jasa lainnya
(ex : Pengusaha TPS, konsolidator barang ekspor, dll )
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
Pendaftaran User ID Diperoleh : User ID dan Password User ID = NPWP Password akan dikirim ke pengguna jasa melalui email yang dicantumkan saat pendaftaran user ID.
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN Pengisian Formulir Isian Registrasi
Kepabeanan
Sesuai jenis kegiatan usaha. Dapat lebih dari 1 jenis kegiatan usaha
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN Bukti Pengiriman Registrasi Kepabeanan (BPI-RK) ADALAH bukti pengguna jasa telah melakukan pengiriman isian Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
Memuat daftar salinan dokumen yang harus diserahkan Terbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
Penyerahan Salinan Dokumen Pengecualian : PPJK
Cara Penyampaian :
Kiriman Pos; Jasa Titipan; Surat elektronik (e-mail); Faksimili; Penyerahan langsung.
Waktu Penyerahan : Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal BPI-RK
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK) BAHWA salinan dokumen telah diterima secara lengkap dan
jelas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal BPI-RK ATAU PPJK telah mengirimkan isian Registrasi Kepabeanan Terbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
PENELITIAN ADMINISTRASI dan PENILAIAN DATA REGISTRASI Penelitian Administrasi Menganalisis dan membandingkan data isian registrasi kepabeanan dengan : Data referensi Dokumen yang diserahkan Tujuan Penelitian administrasi : untuk meneliti kesesuaian data-data yang berkaitan
dengan
PENELITIAN ADMINISTRASI dan PENILAIAN DATA REGISTRASI
Pemintaan Dokumen Tambahan (PDT-RK) Memuat daftar salinan dokumen tambahan yang diminta oleh pejabat Bea Cukai Untuk keperluan penelitian administrasi Terbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan Waktu Penyerahan : Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal PDT-RK
KEPUTUSAN REGISTRASI Keputusan Registrasi Direktur menerima atau menolak permohonan Registrasi dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal TTP-RK
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN Proses Registrasi Kepabeanan Max 10 HK
Max 14 HK
Pengajuan Permohonan
Keputusan BPI-RK
TTP-RK
PDT-RK
Registrasi NIK / SPP-RK
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN REGISTRASI Pengguna jasa sebagai Eksportir a. b. c. d. e. f. g. h.
Barang kiriman Barang pindahan Barang perwakilan negara asing atau badan internasional Barang untuk keperluan ibadah umum, sosial, pendidikan, kebudayaan atau olah raga Barang cindera mata Barang contoh Barang keperluan penelitian Ekspor yang dilakukan orang perorangan
Barang re-ekspor, dengan ketentuan : eksportir memiliki NIK sebagai importir atau importasinya dikecualikan dari kewajiban memiliki NIK
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN REGISTRASI Pengguna Jasa Yang Belum Mendapat NIK Importir : Dapat dilayani 1(satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean Eksportir dan Pengangkut : Dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya selama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal TTP-RK Pengguna Jasa (kecuali PPJK) yang melakukan kegiatan
kepabeanan : ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas ke luar daerah pabean atau Kawasan Bebas lainnya diatur dalam peraturan Direktur Jenderal tersendiri
Penelitian Terhadap Pengguna Jasa Yang Telah Memiliki NIK Tujuan : Pengawasan terhadap data isian Registrasi Kepabeanan yang telah diberitahukan pengguna jasa kepada Subdit Registrasi Kepabeanan
Penelitian Terhadap Pengguna Jasa Yang Telah Memiliki NIK Penelitian Lapangan Kriteria : Adanya data registrasi yang tidak sesuai Adanya informasi bahwa telah terjadi perubahan data Registrasi yang tidak diberitahukan pengguna jasa
Dilakukan oleh : Direktorat IKC Kantor Wilayah / KPU Bea dan Cukai
Penelitian Terhadap Pengguna Jasa Yang Telah Memiliki NIK Hasil Penelitian Lapangan : Laporan Hasil Penelitian Lapangan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak tanggal Surat Tugas, laporan telah direkam kedalam sistem aplikasi.
Tindak Lanjut Hasil Penelitian Lapangan Perubahan data registrasi secara langsung Pemberitahuan kepada pengguna jasa untuk mengajukan permohonan perubahan data registrasi
Website: http://www.beacukailampung.net
