Nama: Reynaldi Alfajri NIM: 07011281419101 Mata Kuliah: Pengantar Ilmu Politik
PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK Pendekatan merupakan cara memperoleh suatu pengetahuan, dengan berdasarkan pengamatan akan hal tertentu. Beberapa pendekatan dalam ilmu politik yaitu: pendekatan institusonal-legal, pendekatan perilaku, pendekatan neo-Marxis, pendekatan pilihan rasional, dan pendekatan institusionalisme baru. A. Pendekatan Institusional-Legal Negara sebagai pusat kekuasaan (state power centre) merupakan inti dari pendekatan institusional. Pendekatan institusionalisme berkembang pada abad ke-19, dimana belum terjadi perang dunia dan peran negara sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari pendekatan ini adalah segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisionalnya menyangkut undang-undang, kedaulatan, kedudukan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga negara.[1] Pendekatan ini tidak mengkaji apakah lembaga-lembaga tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya, namun pendekatan ini mendasarkan pada bentuk tertentu (ideal). Juga pendekatan ini mengabaikan proses-proses dalam politik tersebut. Sehingga pendekatan ini menjadi menjadi statis dan tertutup. Pertengahan dasawarsa 1930-an beberapa sarjana Amerika mengemukakan pandangan yang melihat politik sebagai kegiatan atau proses, dan negara sebagai sarana perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.[2] Pandangan mereka menyebabkan munculnya teori teori baru. B. Pendekatan Perilaku Pendekatan perilaku timbul dan berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia II.[3] Pendekatan ini muncul karena sifat ilmu yang dinamis dan pendekan tradisional tidak banyak memberikan jawaban terhadap peristiwa politik yang terjadi. Lebih baik mempelajari perilaku manusia, karena hal ini nyata dapat diamati. Pandangan ini menganggap manusia sebagai suatu sistem sosial. Misalkan jika kita ingin mempelajari kebijakan yang diambil oleh presiden, maka kita akan membahas faktor psikologis presiden (tekanan-tekanan yang ada), kondisi masyarakat yang bersangkutan, undang-undang yang mendukung, latar belakang presiden, interaksinya, dan sebagainya. Pendekatan perilaku telah berkembang sesuai dengan kaidah ilmiah suatu ilmu yaitu bebas nilai (value free), pandangan politik peneliti sedapat mungkin dihilangkan. Tersususun secara sistematis dan terdapat pola perulangan yang bisa diidentifikasi. Gabriel Almond berpendapat bahwa semua sistem memiliki struktur (i nstitusi atau lembaga), dan unsur-unsur dari struktur ini menyelenggarakan beberapa fungsi. Fungsi ini saling
berkaitan dengan sistem dan fungsi lainnya. Sehingga pandangan ini disebut structural-functional. Sistem politik memiliki dua fungsi, yaitu input dan output, keduanya dipengaruhi sifat kecenderungan aktor politik. Menurut Almond ada empat fungsi input dan tiga fungsi output. Fungsi input yaitu, sosialisasi politik dan rekrutmen, artikulasi kepentingan, himpunan kepentingan dan komunikasi politik. Sedangakan tiga fungsi output ialah, membuat peraturan, mengaplikasikan peraturan, dan memutuskan peraturan.[4] Walaupun terdapat berbagai jenis sistem politik, tetapi ada fungsi tertentu yang sama. Dalam perkembangannya pendekatan perilaku dianggap tidak relevan dengan keadaan yang ada, karena memusatkan perhatian pada hal yang kurang penting, namun mengabaikan hal yang gawat seperti konflik dan permasalahan sosial. C. Pendekatan Neo-Marxis Pendekatan neo-Marxis lahir, di Eropa Barat dan Amerika pada dasawarsa 60-an. Pendekatan ini lahir saat di Eropa Barat dan Amerika dilanda konflik rasial, ekonomi, dan sosial. Kesenjangan ekonomi begitu nyata dalam masyarakat, dimana yang kaya bertambah kaya, dan yang miskin bertambah miskin. Melihat keprihatinan ini munculah suatu gerakan untuk mempelajari kembali pemikiran Marx, sebagai suatu alternatif pemecahan masalah. Kelompok ini menambahkan kata “neo” untuk membedakannya dengan Marxis klasik yang cenderung komunis. Para neo-marxis di satu sisi menolak komunisme dari Uni Soviet karena bersifat represif, namun di pihak lain mereka tidak setuju dengan aspek kapitalis dalam masyarakat dimana mereka tinggal.[5] Pemikiran Marx yang menarik perhatian mereka adalah ramalan Marx tentang runtuhnya kapitalisme. Ramalan Marx ini mereka anggap benar, dengan disesuaikan kondisi sosial-ekonomi saat itu. Tetapi pembenaran mereka itu, sudah tidak relevan dengan kondisi dunia abad ke-19 yang menjadi acuan Marx. Neo-Marxis menekankan kepentingan ekonomi dalam politik, tetapi politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh ekonomi. Jika pada analisis klasik konflik disebabkan antara kelas sosial yang memiliki faktor produksi dengan mereka yang tidak memilikinya, namun kaum neo-Marxis memberi rumusan antara dua himpunan masa. Pertama masa yang memiliki fasilitas dalam hal ini negara dengan masa yang tidak memiliki fasilitas. Dalam politik praktis mereka menginginkan desentralisasi kekuasaan dan partisipasi politik semua masyarakat.[6] Mereka menginginkan partisipasi politik dari semua pihak dan kelas untuk mencegah dominasi pihak lainnya, yaitu masa yang memiliki fasilitas (negara). Sehingga pertentangan antar kelas tidak terjadi. D. Pendekatan Pilihan Rasional Pendekatan ini muncul dalam kondisi dunia yang stabil. Negara-negara di dunia sedang giatgiatnya membangun ekonomi. Manusia politik (homo polit icus) telah bergeser menjadi manusia ekonomi (homo economicus).[7] Setiap tindakan manusia pasti didasari oleh keterbatasan manusia itu sendiri. Mereka percaya bahwa kita dapat meramalkan perilaku manusia dengan mengetahui kepentingan-kepentingan dari aktor yang bersangkutan. Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Sebagai mahluk rasional ia selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri.[8]
Pendekatan ini memunculkan kecaman karena menjadikan manusia terutama politisi sebagai makhluk yang egois.
E. Pendekatan Institusionalisme Baru Sifat dari institusionalisme baru adalah fleksibel, berbeda dengan institusionalisme lama yang statis. Yang menjadi perbedaan mencolok antara institusionalisme lama dan baru ialah institusionalisme lama lebih mementingkan aspek yuridis dibandingkan dengan aspek lainnya. Institusionalisme baru memandang lembaga (institusi) dalam negara dapat diperbaiki. Dengan menyatukan visi suatu institusi dapat diperbaiki untuk m encapai tujuan bersama. Untuk memahami institusionalisme baru haruslah dipahami dahulu apa itu institusi politik? Institusi dapat dikatakan sebagai organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang diterima sebagai standar.[9] Institusionalisme baru memandang manusia sebagai aktor politik yang dapat bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan setiap warga negara selain mempunyai kepentingan pribadi, pasti juga mempunyai kepentingan bersama. Untuk menampung semua itu dibutuhkan suatu institusi yang dapat menampung seefektif mungkin pendapat aktor politik untuk menentukan kepentingan bersama.
Kesimpulan Demikianlah tulisan ini memaparkan berbagai macam pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan dalam ilmu politik berjalan sesuai dengan perkembangan zaman manusia. Dimulai dengan pendekatan institusional yang lebih memusatkan pada bentuk negara ideal. Setelah itu muncul pendekatan perilaku yang melihat perilaku aktor politik sebagai objek penelitian politik. Kemudian pendekatan neo-Marxisme yang menginginkan adanya partisipasi politik aktif setiap kelas. Pendekatan pilihan rasional, dan yang terakhir pendekatan institusionalisme baru. Berbagai macam jenis pendekatan untuk memahami politik, telah menambah kekayaan ilmu politik itu sendiri. Banyaknya perdebatan antar pendekatan, telah mempertajam analisis serta saling melengkapi kekurangan antar pendekatan. Politik tidak dapat dimaknai dengan suatu pendekatan yang buta, karena akan menimbulkan kefanatikan yang berbahaya.
Referensi Budiarjo, Miriam.2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
