Nama : Lazuardi Pradipta K NPM : 1206255154 Mata Kuliah : Teori-Teori dan Metode Ekonomi Politik
Pendekatan Berbasis Kekuasaan dalam Ekonomi Politik
Pada bab ini setidaknya setidaknya ada tiga konsep konsep penting yang yang dibahas, yaitu Ekonomi, Ekonomi, Keku Kekuasa asaan an & Poli Politik tik.. Dan Dan kete keterk rkai aitan tan anta antara ra ketig ketigan anya ya,, apak apakah ah berk berkai aita tan, n, bersinggu bersinggungan ngan atau atau tidak tidak sama sama sekali sekali atau tidak tidak menjadi menjadi indikator indikator dalam konsep konsep yang dibangun dalam keseharian. Diantara ketiga konsep tersebut dapat dapat direduksi direduksi menjadi dua konsep bila diorientasikan kepada awalan dan akhiran, yaitu Ekonomi dan Politik, tak peduli mana awalan dan akhirannya. akhirannya. Kemudian muncul pertanyaan, pertanyaan, apakah keduanya saling berkaitan satu salam lain ata u tidak? Sebelum Sebelum kita lebih jauh jauh membahas membahas keterkait keterkaitan an antara antara keduanya, keduanya, sebelumny sebelumnyaa kita harus mengupas mengupas satu per per satu konsep, konsep, yang pertama pertama adalah Ekonomi Ekonomi yang nantinya akan erat proses proses dialektis dialektis dengan dengan konsep konsep Kekuasaan. Apakah kekuasaan memp mempen enga garu ruhi hi ekon ekonom omi? i? Atau Atau seba sebali likn knya ya?? Dan Dan baga bagaim iman anaa hubu hubung ngan an anta antarr keduanya? keduanya? Konsep Konsep pasar member memberii kebebasan kebebasan kepada kepada individu individu untuk membuat membuat kontrak secara sukarela, hubungan antara pembeli dan penjual bersifat impersonal dan tidak dapat saling memaksa, sehingga kolusi tidak terjadi di dalamnya kerena baik pembeli dan penjual sebagai pelaku pasar berkegiatan berkegiatan secara independen. independen. Konsep inilah yang tidak sesuai dengan realita dan bertentangan bertentangan dengan konsep kekuasaan. Karena pelaku pasar yang harusnya harusnya berada di mana ia dengan sukarela dapat melakukan keputusan yang bersifat ekonomis menurutnya ditambah dengan adanya adanya faktor faktor diluar diluar pelaku seperti seperti faktor faktor produksi, produksi, teknologi, teknologi, distribusi distribusi sumber sumber daya, dan masih banyak lagi tidak dapat diatur oleh pelaku pasar dipaksa harus diatur oleh kekuasaan. Dalam Pareto-Superior suatu pasar adalah pola yang berlaku kala adanya pertukaran itu dapat membuat lebih sejah tera tanpa adanya pihak yang dirugi dirugikan kan.. Namun, Namun, sayang sayangnya nya faktor faktor keku kekuasa asaan an dapat dapat mempen mempengar garuhi uhi kead keadaan aan seperti seperti itu. itu. Dan ketika ketika hal tersebut tersebut disadar disadari, i, seorang seorang pengusaha pengusaha atau pelaku pelaku
1
ekonomi memiliki argument bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan, karena semua kekuasaan telah dilepaskan oleh mekanisme pasar dan bersifat impersonal, tak dapat dikondisikan. Keadaan seperti inilah yang menjadi dilemma dan menimbulkan konsep baru yang lebih menarik lagi. Robert Keohane mengatakan bahwa ketika dalam sebuah “
perekonomian, pelaku yang satu menerapkan kekuasaan pada pelaku yang lain, maka perekonomian itu bersifat politis . Dari pernyataan tersebut maka muncul ”
kesadaran baru yang mungkin harus ditelaah lagi, ketika semua dan segala peraturan dan kepentingan telah diatur sedemikian, maka apakah yang sebenarnya kita lakukan? Pasarkah yang menentukan lagi? Demi kepentingan siapa kita melakukan praktek ekonomi dalam keseharian, apakah sesuai dengan apa yang sesungguhnya kita ingin capai dan dapatkan? Pada tahap inilah politik menjadi barang yang sangat penting dalam menentukan kemana arah ekonomi yang sudah terkontaminasi oleh aspek kekuasaan.karena tidak mungkin lagi kekuasaan sengaja dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu disadari pula bahwasanya tindakan kekuasaan yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi mungkin saja mengandung kepentingan politik, namun tindakan kekuasaan itu sendiri tidaklah bersifat politis pada dasarnya. Bisa saja terdapat kekuasaan dan dominasi namun tidak terkandung politik didalamnya, tentunya dengan konsep politik yang sudah disepakati bersama tentang kelembagaan dan kebijakan.
2
