Ruang Lingkup Ilmu Politik

Nama : Indah Maisuri
NIM : 1101112264
Jurusan/Kelas : Hubungan Internasional/B
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik
Dosen : Dr.Alimin Siregar, MA
Paper Ke : 2

I. Pendahuluan
Ilmu politik seperti yang kita ketahui, sangat berkembang pesat.
Dimulai dari munculnya pemikiran-pemikiran tentang politik sampai kajian-
kajian yang berhubungan dengan ilmu politik, seperti penelitian-penelitian
yang dilakukan para sarjana politik mengenai permasalahan internasional.
Dapat kita lihat pula perkembangan ilmu politik yang bermula pada masa
Yunani Kuno, dilihat dari karya Herodutus, Plato dan Aristoteles pada tahun
450 SM. Juga dibeberapa wilayah Asia dan Eropa, ilmu politik sudah menjadi
suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti
filsafat, sejarah, sosiologi, hokum, ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan
pada tahun 1948, UNESCO suatu badan internasional dibawah naungan United
Nations (UN) melakukan survey mengenai ilmu politik di beberapa negara dan
menghasilkan buku Contemporary Political Science, yang membagi ilmu politik
dalam empat bidang kajian sebagai berkut:
I. Teori Politik:
1. Teori Politik
2. Sejarah Perkembangan Ide-ide Politik
II. Lembaga-lembaga Politik:
1. Undang-undang Dasar
2. Pemerintah Nasional
3. Pemerintah Lokal dan Daerah
4. Fungsi Ekonomi dan Sosial dari Pemerintah
5. Perbandingan Lembaga-lembaga Politik
III. Partai-partai,Golongan-golongan, dan Pendapat Umum
1. Partai-partai Politik
2. Golongan-golongan dan Asosiasi-asosiasi
3. Partisipasi Warga Negara dalam Pemerintahan dan Administrasi
4. Pendapat Umum

IV. Hubungan Internasional
1. Politik Internasional
2. Organisasi Internasional
3. Hukum Internasional
Dalam tulisan ini saya tidak akan menguraikan ke empat bidang kajian
yang tertulis di Contemporary Political Science, namun hanya beberapa
diantaranya, seperti lembaga-lembaga politik, perilaku politik,
perbandingan politik dan hubungan internasional.

II. Ruang Lingkup Ilmu Politik

A. Lembaga-lembaga Politik
Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan kegiatan atau aktivitas politik. Lembaga politik pada umumnya
memusatkan perhatian pada sekelompok masalah yang menyangkut upaya untuk
memperoleh kekuasaan maupun upaya mempertahankan kekuasaan dalam kehidupan
bermasyarakat. Menurut Gabriel A. Almond, lembaga politik mempunyai tiga
fungsi yaitu:
a. Sosialisasi politik
Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap
politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-
peranan politik, administratif, dan yudisial tertentu.
b. Rekruitmen politik.
Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan
jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi
anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan,
dan ujian.
c. komunikasi politik.Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui
masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem
politik.
Adapun yang menjadi wilayah lembaga politik adalah negara, kekuasaan,
pemerintahan, kegiatan politik dan organisasi politik. Berikut
penjelasannya:
Negara dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang didalamnya terdapat
rakyat dan pemerintahan yang berdaulat.
Kekuasaan sering diartikan sebaga kemampuan yang dimiliki oleh suatu
pihak yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain untuk mencapai apa
yang di inginkan oleh pemegang kekuasaan. Ada tiga kekuasaan tertinggi
disuatu negara yaitu:
o Eksekutif, yang bertanggungjawab mengimplementasikan
atau menjalankan hukum. Kekuasaan eksekutif biasanya
dipegang oleh kepala negara seperti raja atau
presiden.
Fungsi lembaga eksekutif secara umum:
1. Menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain
2. Melaksanakan UU
3. Mempertahankan negara dari ancaman internal maupun eksternal
4. Memberi grasi maupun amnesti
5. Menetapkan peraturan atau ketetapan sebagai pengganti Undang-
undang tetapi dengan syarat persetujuan MPR/DPR
6. Mengangkat pejabat-pejabat negara
7. Membuat instrumen perundangan dan undang-undang kecil
8. Menyusun pembangunan infrastruktur

o Legislatif, yang memiliki kekuasaan untuk membuat
hukum atau UU.
Fungsi lembaga legislatif secara umum:
1. Sebagai pemegang kekuasaan rakyat, dimana setelah terjadinya
amndemen, kedudukannya sebagai lembaga tertinggi diubah menjadi
lembaga tinggi negara. Meski demikian, lembaga legislatif ini
tetap membawahi kedudukan presiden. Sehingga, preiden bertanggung
jawab kepadanya sebagai badan yang menjadi wadah kedaulatan
rakyat.
2. Membuat Undang-undang seperti dalam penetapan Undang-undang Dasar
dan GBHN serta dapat pula mengubah Undang-undang Dasar tersebut.
3. Membuat ketetapan atau keputusan diluar yang telah diatur Undang-
undang Dasar. Misalnya memberhentikan presiden apabila dianggap
tidak dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan rakyat.

o Yudikatif, yang bertanggungjawab mengawasi
pelaksanaan hukum atau Undang-undang. Kekuasaan
tertinggi dalam lembaga yudikatif dipegang oleh
Mahkamah Agung.
Pemerintahan dapat diartikan sebagai proses pengambilan
keputusan dan proses dimana suatu keputusan diterapkan atau
tidak diterapkan. Di bawah ini ada beberapa bentuk-bentuk
pemerintahan, diantaranya:
o Aristokrasi, suatu pemerintahan yang dipimpin oleh
sekelompok kecil orang.
o Monarki, adalah pemerintahan yang dijalankan oleh satu
orang.
o Teokrasi, suatu pemerintahan yang berlandaskan pada agama.
o Demokrasi, yaitu pemerintahan yang berada ditangan rakyat.
Kegiatan Politk dan Organisasi Politik.
Organisasi politik adalah suatu kelompok atau perkumpulan yang
terlibat dalam proses politik. Didalam organisasi politik terdapat kegiatan-
kegiatan politik, salah satunya yaitu berkampanye. Kampanye ini biasanya
dilakukan oleh anggota partai politik. Secara umum partai politik merupakan
suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai ideologi dan cita-
cita yang sama dan dibentuk dengan tujuan tertentu.

B. Perilaku Politik
Pada umumnya perilaku politik merupakan perilaku yang dilakukan individu
maupun kelompok dalam suatu kegiatan politik baik itu memenuhi haknya
sebagai warga Negara ataupun kewajiban yang harus dilakukan. Adapun yang
dimaksud dengan perilaku politik adalah sebagai berikut:
Berhak mengikuti suatu partai politik, organisasi masyarakat atau
lembaga swadaya masyarakat.
Ikut dalam pemilihan umum, baik menjadi pemilih maupun yang dipilih.
Ikut serta dalam pesta politik.
Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.
Berhak untuk menjadi pimpinan politik.

Selain itu, menonton berita di televise dan membaca koran juga termasuk
perilaku politik, karena secara tidak langsung kita telah masuk dan ikut
berpartisipasi, dalam artian kita mngetahui apa yang sedang terjadi dan
kita juga akan berbicara mengenai politik. Bisa kita lihat disalah satu
televisi swasta yang menyediakan layanan via telepon pada penonton untuk
ikut memberikan pendapatnya mengenai suatu hal yang sedang hangat
dibicarakan.

C. Perbandingan Politik
Setiap negara memiliki sistem pemerintahan sendiri, sesuai ideologi di
negara tersebut. Perbandingan politik merupakan salah satu kajian ilmu
politik yang menjelaskan persamaan dan perbedaan politik ditiap-tiap negara
dengan menggunakan konsep-konsep yang berlaku dinegara bersangkutan.
Gabriel A. Almond menggunakan tiga konsep dasar dalam perbandingan politik,
antara lain:
1. Sistem Politik
Sistem politik merupakan cara yang diterapkan dalam suatu kebijakan
politik yang mencakup pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Sistem politik
disetiap negara berbeda berdasarkan prinsip yang mereka anut. Teori-teori
politik Yunani Kuno, Plato dan Aristoteles mengidentifikasikan perbedaan
macam-macam sistem politik diantaranya adalah:
o Aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin dan dipegang
oleh orang-orang terbaik yang dipercaya untuk memerintah.
o Oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh segolongan
kecil yang memerintah demi kepentingan golongannya sendiri.
o Demokrasi, yaitu pemerintahan yang berada ditangan rakyat.
o Tirani, merupakan pemerintahan yang bersifat mutlak dan tidak
dapat dibantah.
2. Struktur Politik
Struktur politik merupakan susunan yang terdapat dalam sistem politik,
yang dapat dikatakan sebagai struktur politik adalah lembaga politik
seperti badan peradilan, dewan eksekutif, legislatif, birokrasi, kelompok
kepentingan dan lain sebagainya. Dengan struktur politik ini dapat membatu
dalam membandingakan sistem politik yang satu dengan sistem politik
lainnya.
3. Struktur dan Fungsi
Jika dikeseluruhan sistem di suatu negara dengan negara lainnya dapat
dipahami beserta lembaga-lembaga politik yang terstruktur berjalan sesuai
fungsinya, barulah kita mampu menganalisa perbandingan politik antar negara
tersebut.
Berbeda dari pemikiran Gabriel A. Almond mengenai cara melakukan
perbandingan politik, dibawah ini ada beberapa metode yang dilakukan para
sarjana di dunia, diantaranya:
a. Meneliti satu negara atau lembaga tertentu yang berada di satu negara.
b. Meneliti dua atau lebih negara.
c. Meneliti beberapa negara dalam satu wilayah, seperti Asia Timu, Asia
Tenggara, Asia Selatan dan Timur Tengah.
d. Meneliti lintas negara. Penelitian tersebut mungkin melibatkan
perbandingan tentang peran militer di Afrika dan Timur Tengah.
e. Studi tematik, merupakan kajian perbandingan politik yang biasanya
dilakukan oleh para ahli di bidang perbandingan politik, karena studi
tematik ini seringkali rumit.

D. Hubungan Internasional
Hubungan internasional merupakan hubungan antara negara-negara,
hubungan yang dimaksud dapat berupa kerjasama dalam bidang politik,
ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lain sebagainya. Suatu negara tidak
dapat berdiri sendiri. Negara yang melakukan hubungan hanya dengan satu
negara atau tidak melakukan hubungan sama sekali akan sangat tertinggal
dengan negara lain, bahkan negara tersebut dapat hancur. Contohnya pada
pemasaran barang ekspor, jika tidak berhubungan dengan negara lain, maka
kepada siapa barang local tersebut diekspor. Selain itu dengan mengekspor
barang dapat mengenalkan barang-barang asli atau produk asli suatu negara
ke negara lainnya.
George B. de Huszar dan Stevenson dalam "Political Science",
menyebutkan bahwa terdapat lima elemen yang melandasi terjadinya hubungan
internasional, yaitu : negara yang berdaulat, nasionalisme, imperialism,
prinsip keseimbangan kekuatan dan diplomasi.
Dalam kajian hubungan internasional, terdapat beberapa pengelompokkan
lagi, diantaranya:
a. Politik Internasional
Politik internasional menekankan kekuasaan dan strategi dalam wilayah
internasional, dimana suatu negara itu mampu memiliki kekuasaan yang besar
terhadap negara-negara lain. Seperti yang kita ketahui, Amerika adalah
negara adidaya, dimana negara tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap permasalahan di dunia, karena selain memiliki perekonomian yang
kuat serta sumber daya manusia yang berkualitas, juga memiliki diplomasi
yang berkualitas.
b. Organisasi Internasional
Seperti halnya lembaga politik disuatu negara, dalam suatu hubungan
antar negara-negara juga perlu adanya organisasi internasional yang
memberikan pertimbangan hukum dan etika, sehingga suatu negara itu tidak
bertindak baik sesuai dengan aturan di negaranya sendiri dan juga aturan
internasional yang harus dipatuhi. United Nations merupakan organisasi
internasional terpenting, karena hamper seluruh negara di dunia menjadi
anggotanya.
c. Hukum Internasional
Hukum menyediakan batas-batas antara perilaku yang diperbolehkan dan
yang dilarang. Jadi hukum internasional menetapkan hak, kewajiban,
kekuasaan dan fungsi-fungsi negara dan organisasi internasional. Hukum
internasional merupakan suatu bentuk pengawasan sosial yang berdasarkan
atas persetujuan internasional. Berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional
yang berlaku, yang diciptakan oleh Konferensi San Francisco, 26 Juni 1945,
mencatat enam macam sumber hukum internasional, yaitu:
o Perjanjian
o Kebiasaan Internasional
o Prinsip-prinsip Hukum yang Diakui Secara Umum
o Keputusan Pengadilan
o Tulisan-tulisan Para Ahli
o Kesamaan

III. Simpulan
Ilmu politik memiliki beberapa kajian pengelompokkan berdasarkan
Contemporary Political Science, terbitan UNESCO pada tahun 1948, yaitu ada
empat bidang utama dalam mempelajari ilmu politik, antara lain adalah teori
politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan dan
pendapat umum, serta hubungan internasional.
Dalam pelaksanaan politik tentu perlu adanya lembaga-lembaga politik
yang berwenang melakukan kegiatan-kegiatan politik, selain tiga badan
kekuasaan tertinggi yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, juga
terdapat partai-partai politik sebagai lembaga politik lain yang didirikan
berdasarkan kesamaan pondasi dan tujuan anggotanya untuk ikut berperan
dalam aktifitas politik. Tidak hanya itu, perilaku politik dapat juga
diartikan sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan atau kegiatan
politik, salah satunya yaitu melakukan pemilihan untuk pemimpin atau
presiden.
Sistem politik disatu negara berbeda dengan negara lain. Hal itu
dapat dilihat pada perbedaan sistem pemerintahan dan ideologi negara yang
bersangkutan, serta lembaga-lembaga politik yang ada. Ilmu perbandingan
politik ini tidak hanya memberikan kita pemahaman perbedaan-perbedaan
politik, namun dengan membandingkan suatu sistem politik, kita memperoleh
gambaran yang akurat mengenai kehidupan politik. Oleh sebab itu ilmu
perbandingan politik selalu berguna baik bagi para sarjana politik,
mahasiswa maupun warga negara untuk menghasilkan informasi yang lebih baik
dan meningkatkan pemahaman mengenai politik dunia.
Setiap interaksi yang dilakukan suatu negara baik dengan beberapa
negara maupun banyal negara dapat dikatakan sebagai hubungan internasional.
Dalam melakukan hubungan internasional pasti memiliki hukum yang berwenang
mengontrol hubungan antar negara agar tetap berjalan dengan lancar dan
terkendali. Hukum internasional sangat erat berkaitan dengan organisasi
internasional tersebut. Salah satu organisasi internasional terbesar di
dunia adalah United Nations, karena hampir semua negara termasuk
didalamnya. United Nations mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai himpunan
global pemerintah-pemerintah yang memfasilitasi kerjasama dalam hukum
internasional, keamanan internasional, perkembangan ekonomi dan kesetaraan
sosial.
Dengan panduan pengelompokkan terhadap ilmu politik tersebut, studi
ilmu politik dikembangkan oleh para sarjana di dunia sampai saat sekarang
ini.

IV. Referensi
Buku

Budiarjo, Miriam. 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka
Utama. Jakarta:2006

Masoed, Mohtar dan Colin MacAndrews. 1991. Perbandingan Sistem Politik.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press,

Comparative Politics : interests, identities and institutions in a chaning
global order, edited by Jeffrey Kopstein and Mark Lidibach. 2005. New York:
Cambridge University Press.

Foundations of Comparative Politics. Ken Newton, Jan w. van Deth. 2005. New
York: Cambridge University Press.

Ilmu Politik Kontemporer. 2005. Eddi Wibowo, SIP., M.Si. Yogyakarta :
Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Pengantar Ilmu Politik. 2006. Diterjemahkan dari buku aslinya berjudul,
Introduction to Political Science, oleh Drs. Zulkifly Hamid. Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada.

Internet

http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2124008-lembaga-
lembaga-politik/
Diakses pada tanggal 10 Oktober 2011 pukul 10:00 WIB

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2144942-pengertian-lembaga-
politik/

http://jannaluchuw.wordpress.com/2010/03/08/pengantar-ilmu-politik-2007/

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_politics

http://home.millsaps.edu/omobai/LEC-A130.HTM

http://polisci.wisc.edu/fields/comparative

http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_internasional

http://azibrajaby.blogspot.com/2009/03/teori-perbandingan-politik-
gabriel.html

http://wazni.staff.unri.ac.id/ruang-lingkup-ilmu-politik/

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik

http://johnpau.wordpress.com/2010/06/26/defenisi-ruang-lingkup-dan-sejarah-
perkembangan-ilmu-politik-defenisi-ilmu-politik/
Diakses pada tanggal 30 September 2011 pukul 14:30 WIB

Ruang Lingkup Ilmu Politik

Recommend Documents