ALIRAN POLITIK DALAM ISLAM
Pemikiran politik Khawarij, Syi’ah, Ahlu Sunnah Wal Jama’ah dan Mu’tazilah
1. KHAWARIJ
Mereka melandaskan pendapatnya, bahwa seorang pemimpin tidak disyariatkan beras berasal al dari dari Qurais Quraisy, y, karena karena Al-qur Al-qur’an ’an tidak tidak menyeb menyebutk utkan an keharus keharusan an seoran seorang g pemimpin yang berasal dari suatu kabilah atau keturunnan tertentu. Isyarat dalam AlQur’ Qur’an an hany hanyaa meny menyeb ebut utka kan n ketaa ketaata tan n kepa kepada da waly walyul ul-am -amri ri yang yang meme memeri rint ntah ah berdasarkan syari’at Allah dan memutuskan secara adil. Diantara ayat Al-Qur’an yang mereka jadikan dalil adalah: “Sesungguhnya Allah menuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Melihat. Hai orang-orang orang-orang beriman, beriman, taatilah taatilah Allah dan Taatilah Taatilah rasul-Nya, rasul-Nya, dan Ulil Ulil amri amri dianta diantara ra kamu. kamu. Kemudi Kemudian an jika jika kamu kamu berlai berlainan nan pendapa pendapatt tentan tentang g sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada kep ada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demuikian itu lebih utama (bagimu dan lebih baik akibatnya ) Q.S/ An-Nisa: 58-59) Sisi Sisi pembukt pembuktian ian ayat ayat ini: ini: Sesungg Sesungguhny uhnyaa Allah Allah memeri memerintah ntahkan kan agar seoran seorang g pemimpin memutuskan hukum secara adil, dan tidak mensyaratkan agar pemimpin itu berasal dari keturunnan tertentu atau kabilah teetentu. Dia juga memrintah agar ta’at kepada waliyul amri yang tidak disyaratkan oleh Allah harus berasal dari quraisy atau bukan Quraisy Sebagai telah disinggung dimuka bahwa generasi pertama golongan ini adalah sebagian dari pengikut khalifah Ali yang keluar dari barisannya dalam perang Shiffin. Perang Perang ini di akhiri akhiri dengan adanya tahkim untuk untuk menyelesaikan menyelesaikan konflik konflik antara antara Ali dan Muawiyah.
Sesungguhnya merekalah yang memaksakan usul kepada Ali agar bersedia menerima tawaran pihak muawiyah supaya peperangan yang sedang berkecamuk dihentikan dan diselesaikan dengan tahkim berdasarkan al-Qur’an. Tadinya Ali menolak tawaran itu, ia tahu bahwa tawaran itu hanya siasat belaka dari pihak Muawiyah yang kekuatan pasukannya mulai menurun, sehingga tidak mungkin memenangkan peperangan Kecewa atas keputusan tahkim, diamana Ali secara sepihak dimakzulkan dari jabatannya sebagai khalifah dan sebagai gantinya muawiyyah diangkat menjadi khalifah, mereka berbaik menyalahkan Ali. Sebab menurut mereka pelaksanaan tahkim itu tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an Pembentukkan lembaga khalifah atau pemerintahan menurut Khawarij, bukanlah merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Hali ini tergantung kepada kehendak umat apakah suatu pemerintahan perlu dibentuk atau tidak. Semua sekte khawarij mempunyai kesamaan pendapat tentang tidak adanya keharusan membentuk suatu pemerintahan. Bahkan salah seorang pemuka khawarij, Najdah bin Amr al-Hanafi dari sekte Al-Nadjat, berpendapat bahwa imam atau kepala negara itu tidak perlu sama sekali. Pemikiran politik Khawarij yang cemerlang dan bercorak demokratis adalah mengenai masalah siapa yang berhak menjadi khalifah atau imam, dan kepala Negara. Kalu memang dibutuhkan oleh umat, dan karena itu ia bukanlah hak monopoli suku tertentu. Dalam praktek, kaum khawarij lebih mengutamakan orang non-Quraisy untuk menduduki jabatan khalifah. Alasan yang dikemukakan agar mudah dimakzulkan apabila ia menyimpang dari syari’at Untuk mengakhiri pembahasan ringkas tentang pemikiran politik khawarij ini, perlu dilihat factor yang mewarnai pandangan politik mereka. Wellhausen melihatnya dari segi pemahaman mereka terhadap al-qur’an. Mereka menurutnya adalah orangorang yang menguasai al-Qur’an dengan baik dan mendalam, saleh dan jujur. Tapi menurut Abu Zahroh, kaum khawarij terdiri dari orang-orang Baduwi (masyarakat Arab pinggiran) yang kurang mendalami Al-Qur’an. namun mereka memiliki keikhlasan yang tinggi dan semangat yang besar untuk melaksanakan ajaran islam.
walaupun demikian, cara mereka memahami makna al_qur’an hanya berpegang pada arti lahiriyahnya saja, atau pemahaman yang formalistik, tekstual dan skripturalistik. Agaknya cara mereka dalam memahami al-Qur’an secara tekstual itulah yang mempengaruhi pandangan politik mereka. Cara pemahaman demikian berkaitan dengan cara berfikir orang-orang arab baduwi, yaitu berpikir sederhana disamping berwatak demokratis yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis gurun pasir yang ganas dan gersang. Dimana mereka hidup secara normal. Namun tidak bisa pula dilepaskan dari peristiwa tahkim yang membuat mereka kecewa
2. SYIAH
Sebagai doktrin eskatologis Syi’ah, konsep Mahdi adalah kepemimpinan keimanan kepada imam mahdi atau imam Gaib yang akan muncul kembali pada akhir zaman sebagai seorang pembebas yang mewujudkan keadilan dan persamaan sosial politik melalui mana kehidupan damai yang didasarkan kepada ajaran islam bisa dicapai. dengan kata lain, dipercaya bahwa dia akan bisa mewujudkan suatu masyarakat religius yang ideal. Sebagai telah dikemukakan, Perang Shiffin berakhir dengan arbitrase, dan berakibat pada lahirnya tiga praksi politik waktu itu. Pertama, golongan Khawarij, kedua, golongan Muawiyyah yang
berhasil membentuk Dinasti Umayyah dan
menjadi imperial islam pertama dalam sejarah, Ketiga, golongan Ali yang kemudian dikenal dengan sebutan Syi’ah Kaum Syi’ah adalah para pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Keyakinan mereka yang amat tinggi kepadanya membawa kepada suatu keyakinan bahwa Ali bin Abi thalib adalah al-Khalifat al-Mukhtar (kalifah terpilih) dari Nabi SAW, karena ia dianggap sahabat terbaik diantara shahabat-shahabat Nabi, artinya mereka meyakini yang berhak mengendalikan pemerintahan, pasca Nabi, adalah imam baik pemegang kepemimpinan politik maupun kepemimpinan spiritual (agama) Syi’ah dua belas dan Syi’ah Tujuh disebut juga Syi’ah imamiyyah, sedangkan Syi’ah islamiliyyah hanya meyakini tujuh imam. Kedua golongan syi’ah imamiyyah hanya sepakat sampai kepada imam keenam (Ja’far al-Shadiq). Mereka berbeda
pendapat pada imam ketujuh Musa al-kazim atau Ismail, keduanya putra imam keenam yang berhak mewarisi jabatan imam. Bagi syi’ah dua belas yang berhak menduduki kursi imam ketujuh adalah Musa al-Kazim. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Ismail lebih dulu meninggal dunia dari ayahnya, Ja’far al-Shadiq imam keenam) Paradigma pemikiran syi’ah imamiyyah tentang imamah adalah imamah bukan urusan yang bersifat umum yang diserahkan kepada umat, dan menentukan orang untuk memegang jabatan itu menurut kehendak mereka. Sebab masalah imamah termasuk rukun agama dan kaidah islam. Karena itu nabi tidak boleh melupakannya dan menyerahkannya kepada umat. Bahkan Nabi wajib menentukan imam bagi umat islam, dan imam adalah ma’sum (suci) dari dosa-dosa besar dan kecil. Untuk Melitigimasi keyakinan ini kaum syi’ah mengemukakan nash (bukti tekstual) dari nabi yang menetapkan Ali dan keturunannya untuk menjadi imam atau khalifah yang menggantikan Nabi setelah beliau wafat Nash ucapan Nabi yang mereka kemukakan adalah: “Barang siapa menganggapku pemimpinnya maka Ali juga adalah pemimpinnya. Ya Allah, jadilah penolong terhadap orang yang mengikutinya, dan jauhilah orang yang memusuhinya,” Kedudukan Ali dalam hal ini adalah sebagai washi Nabi Muhammad saw yang menerima wasiat beliau. Ia menerima kepercayaan sepenuhnya dari beliau untuk menggantikan beliau adalah memimpin umat. Washi sesudah Ali adalah Hasan, kemudian Husein dan seterusnya. Dalam kaitan ini, imam mempunyai peran penting dibidang undang-undang dan hukum. Pertama, nabi sebagai washi. sebab menurut keyakinan kaum syi’ah, nabi tidak menjelaskan seluruh syari’at yang ada, melainkan sebagian saja yang menjadi tuntunan dizamannya. Sebahagiannya beliau tinggalkan untuk para washi agar mereka menjelaskannya kepada manusia sesuai tuntunan zaman mereka sesudah beliau. Kedua, diyakini oleh penganut syi’ah apa yang diucapkan oleh para washi merupakan syari’at islam untuk menyempurnakan risalah kenabian Muhammad saw. Kaum Syi’ah menetapkan bahwa seeorang imam: 1. Harus Ma’shum (terpelihara) dari berbuat salah, lupa dan maksiat
2. Seorang Imam boleh membuat hal yang luar biasa dari adat kebiasaan yang mereka sebut mu’jizat yang mengukuhkan keimanannya sebagaimana mukjizat yang terjadi pada nabi-nabi Allah 3. Seorang imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Pengetahuan yang luas itu bukan melalui proses belajar dan ijtihad, tapi merupakan ilmu ladunni, yaitu kemakrifatan yang dilimpahkan Allah kepada para imam 4. Imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian dan kelestariannya agar terhindar dari penyelewengan. Itulah doktrin-doktrin pokok syiah imamiyyah. Pengikutnya sekarang ini banyak terdapat di Iran, Iraq, Pakistan dan India. Kepemimpinan imam adalah pemegang kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik sekaligus Syi’ah Zaidiyyah juga tidak meyakini bahwa nabi telah menetapkan orang dan nama tertentu untuk menjadi imam. Tidak ada teori washi dalam pemikiran politik mereka. Nabi hanya menetapkan sifat-sifat yang mesti dimiliki seorang imam yang akan menggantikan beliau Patut pula diberi suatu analisis bahwa terjadinya pengkultusan terhadap diri Ali oleh kaum syi’ah tidak bisa lepas dari pendapat kaum khawarij yang mengkafirkan Ali
sejak
peristiwa
tahkim.
Untuk
itu
mesti
ada
suatu
doktrin
yang
mengimbangkannya yaitu mengangkat dan mengkultuskan pada tingkat ma’sum dan mendoktrinkan bahwa ia telah ditetapkan melalui wasiat nabi sebagai imam untuk menggantikan Nabi.
3. AHLU SUNNAH WAL JAMA/AH Pertemuan di Tsaqifah bani Saidah merupakan pelaksana syura yang pertama dilakukan oleh umat islam sejak wafatnya Nabi untuk memilih khalifah beliau dan peristiwa tahkim antara Ali dan muawiyyah, menjadi titik tolak yang penting bagi sejarah perpolitikan umat islam. Sebab secara aspirasi umat islam dalam dua peristiwa itu mulai berpolarisasi untuk mengorbitkan siapa yang berhak menjadi kahlifah. akibatnya umat islam terkotak-kotak dalam berbagai aliran, yaitu: Khawarij, Syi’ah, Mu’tazilah dan Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Sunni
Sehubungan dengan itu, paradigma pemikiran politik sunni menurut abu zahroh secara umum didasarkan pada empat prinsip umum. Pertama, Berdasarkan keutamaan keturunan. Penetapan prinsip ini mereka dasarkan dalam hadits-hadits nabi: “Manusia mengikuti kaum Quraisy dalam urusan ini, mereka menjadi muslim karena mereka (quraisy) muslim, dan mereka menjadi kafir, karena mereka (qurasiy) menjadi kafir” Manusia mengikuti kaum quraisy dalam kebaikan dan kejahatan. kedua, Baiat sebagai syarat yang disepakati oleh mayoritas umat islam dalam pemilihan kepala Negara yang dilakukan oleh al-hall al-aqd. Dengan baiat ini mereka mengadakan kontrak social dengan kepala Negara terpilih baik disukai atau tidak, selama ia tidak melakukan perbuatan maksiat. Ketiga, prinsip syura (musyawarah atau konsultasi), yakni pemilihan khalifah melalui musyawarah atau konsultasi. Prinsip ini didasarkan pada nash Al-Qur’an yang menekankan pentingnya mengadakan musyawarah dalam berbagai urusan (Q.S al-Syura : 38, dan Ali imran : 159), dan praktek musyawarah Nabi dan shahabat. Oleh karena baik al-Qur’an maupun hadits tidak menetapkan bentuk dan mekanisme serta syarat-syararat pelaksanaannya, maka terjadi perbedaan dikalangan umat islam baik dalam praktek maupun dalam pemikiran. Umpamanya apakah peserta musyawarah itu seluruh kaum muslimim atau beberapa orang saja. Keempat , prinsip keadilan. Prinsip ini didasarkan pada nash al-Qur’an (Q.S An Nisa 134, al-Maidah 8) dan lain-lain. Keadilan menurut islam bersifat universal baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktis, bahkan terhadap musuh sekalipun harus berlaku adil. Dalam kaitan ini nabi bersabda: “Ada tiga orang yang tidak ditolak doa’nya, yaitu: Do’a orang yang berpuasa, doa kepala Negara yang adil dan do’a orang yang teraniaya.” Dan Sabdabnya:” Penghuni surga dalah raja yang adil, orang yang lemah lembut hatinya, dan orang yang menjaga kehormatannya dirinya dan tak mau mengerjakan yang keji serta memperbanyak sedekah.
4. MU’TAZILAH
Secara politis penamaan golongan muslimin ini merujuk kepada para shahabat seperi Saad bin abi Waqas, Abdullah bin Umar, Zaid bin tsabit dan lain-lain yang
mengambil sikap netral terhadap pengangkatan Ali sebagai khalifah keempat. Mereka tidak memberi ba’iat atau dukungan kepada Ali. Mereka juga memisahkan diri dari permusuhan antara kubu Muawiyyah dan kubu Ali, dengan bersikap netral; tidak berpihak kepada salah satu pihak. Mereka memilih pergi ke masjid untuk membaca Al-qur’an dan mendalami pengetahuan agama dengan akal dan hati mereka. Pemikiran politik Muktazilah tidak jauh berbeda dengan khawarij. Mereka berpendapat, pembentukan imamah tidak wajib berdasarkan syara’, melainkan atas dasar pertimnagan rasio dan tuntutan muamalah manusia. Kebanyakan orang-orang muktazilah berpendapat, kemestian adanya imam dikaitkan dengan fungsinya untuk melaksanakan hukum-hukum, menegakan pengadilan, melindungi masyarakat, memelihara keluarga, mempersenjatai tentara, membagi harta ghanimah dan zakat, melindungi yang dizalimi dan menindak yang menzalimi, mengangkat para hakim dan penjabat negaar disetiap daerah, dan mengirim para Qari’ dan dai kesegenap penjuru. Dalam sejarah, kaum mulktazailah tidak pernah membentuk pemerintahan. Bahkan dibidang kegiatan polotik parktispun, tampaknya tidak begitu menarik perhatian mereka. Barangkali hal itu disebabkan oleh sikap netral mereka terhadap kasus-kasus yang berbau politik. Mereka lebih suka memilih jalan seperti ditempuh pendahulu mereka, seperti Hasan al-Bashri. Suatu ketika seseorang menanyakan tentang sikapnya terhadap fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah.
