Pbl 6 Blok 30

Etika Profesi Kedokteran dan Rahasia Kedokteran Mariska Anggraini 102008006 Mahasiswa Fakultas Kedokteran Semester VII Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana Jl. Arjuna Utara no.6 - Jakarta Barat 11470 Email : [email protected]

Pendahuluan Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, profesionalisme, dll. Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika. Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku etik seseorang dokter yang diadukan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya. Etik yang memiliki sanksi moral dipaksa berbaur dengan keprofesian yang memiliki sanksi disiplin profesi yang bersifat administ ratif. Selain Kode Etik Profesi di, praktek kedokteran juga berpegang kepada prinsip-prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip moral yang dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Pengetahuan etika ini dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai etika biomedis. Etika biomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis dalam membuat keputusan klinis yang etis (clinical ( clinical ethics) ethics) dan pedoman dalam melakukan penelitian di bidang medis. 1

Skenario Seorang pasien laki-laki datang ke praktek dokter. Pasien ini dan keluarganya adalah pasien lama dokter tersebut, dan sangat akrab serta selalu mendiskusikan kesehatan keluarganya dengan dokter tersebut. Kali ini pasien laki-laki ini datang sendirian dan mengaku telah melakukan hubungan dengan wanita lain seminggu yang lalu. Sesudah itu ia masih tetap PBL Blok 30 – Emergency Emergency Medicine 2

1

berhubungan dengan istrinya. Dua hari terakhir ia mengeluh bahwa alat kemaluannya mengeluarkan nanah dan terasa nyeri. Setelah diperiksa ternyata ia menderita GO. Pasien tidak ingin diketahui istrinya, karena bisa terjadi pertengkaran diantara keduanya. Dokter tahu bahwa mengobati penyakit tersebut pada pasien tidaklah sulit, tetapi oleh karen ia berhubungan juga dengan istrinya ist rinya maka mungkin istrinya sudah tertular. te rtular. Istrinya juga harus diobati. Pengembangan Skenario Seorang laki-laki berusia 30 tahun yang mendertia GO datang ke tempat praktek anda. Dia mengaku telah berhubungan dengan wanita lain seminggu yang lalu dan dia masih berhubungan dengan istrinya. i strinya. Pasien Pas ien tidak ti dak ingin istrinya mengetahui. Kemungkinan istrinya juga sudah tertular. Dokter member edukasi bahwa penyakit tidak dapat sembuh bila istrinya istrin ya tertular dan pasien masih berhubungan badan dengan istrinya.

Pembahasan Aspek Hukum PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/MenKes/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 1. Permenkes No 585/MenKes/Per /IX/1989 /IX/1989 a. Persetujuan tindakan medik/informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenal tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut; b. Tindakan medik adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik; c. Tindakan invasif adalah tindakan medik yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh; d. Dokter adalah dokter umur/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis yang bekerja di rumah sakit, pus kesmes, klinik atau praktek perorangan/bersama.

Pasal 2. Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989 (1) Semua tindakan medik yg akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. PBL Blok 30 – Emergency Emergency Medicine 2

2

(2) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya. (4) Cara penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien

Pasal 3. Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989 (1)Setiap tindakan medik yang mengandung risiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. (2)Tindakan medik yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak diperlukan persetujuan tertulis, cukup persetujuan lisan (3)Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan secara nyata-nyata atau secara diam-diam. .

Pasal 4. Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989 (1)Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta. (2)Dokter harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi.

Pasal 5. Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989 (1) Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilakukan, baik diagnostik maupun terapeutik. (2) Informasi diberikan secara lisan (3) Informasi harus diberikan secara jujur dan benar kecuali bila dokter menilai bahwa hal itu dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. (4) Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (3) dokter dengan persetujuan pasien dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat.

Pasal 6. Permenkes No 58#MenKes/Per/IX/1989 (1) Dalam hal tindakan bedah (operasi) atau tindakan invasif lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi itu sendiri. PBL Blok 30 – Emergency Medicine 2

3

Pasal 7. Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989 (1) Informasi juga harus diberikan jika ada kemungkinan perluasan operasi. (2) Perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya, dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

Pasal 8. Permenkes No 585/Men Kes/Per/IX/1989 (1) Persetujuan diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sadar dan sehat mental. (2) Pasien dewasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang telah berumur 21 tahun (duapuluh satu) tahun atau telah menikah.

Pasal 9. Permenkes No 585/Men Kes/Per/lX/1989 (1) Bagi pasien dewasa yang berada di bawah pengampuan (cura tele) persetujuan diberikan oleh wali/curator. (2) Bagi pasien dewasa yang menderita gangguan mental, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali/curator.

Pasal 10. Permenkes No 585/Men Kes/Per/IX/1989 Bagi pasien di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak mempunyai orang tua/wali dan atau orang tua/wali berhalangan, persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang (guardian).

Pasal 11. Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989 Dalam hal pasien tidak sadar/pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk kepentingannya, tidak diper Iukan persetujuan dari siapapun.

Pasal 12. Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989 (1) Dokter bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tentang persetujuan tindakan medik.

Pasal 13. Permenkes No 585/Men Kes/Per/IX/1989 PBL Blok 30 – Emergency Medicine 2

4

Terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat iz in prakteknya.

Pasal 14. Permenkes No 585/Men Kes/Per/IX/1989 Dalam hal tindakan medik yang harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan medik tidak diperlukan.

Pasal 15. Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989 Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam. Peraturan Menteri ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.2

Prinsip Etika Kedokteran Kode Etik Kedokteran Indonesia KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA KEWAJIBAN UMUM Pasal 1 Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Pasal 2 Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Pasal 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4 Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Pasal 5

PBL Blok 30 – Emergency Medicine 2

5

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien. Pasal 6 Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 7 Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 7a Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia. Pasal 7b Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien Pasal 7c Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien Pasal 7d Setiap dokten harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Pasal 8 Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya. Pasal 9 Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati. PBL Blok 30 – Emergency Medicine 2

6

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN Pasal 10 Setiap dokten wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien,ia wajib menujuk pasien kepada dokten yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Pasal 11 Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya. Pasal 12 Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal 13 Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT Pasal 14 Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 15 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI Pasal 16 Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. Pasal 17 Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.3 Etika Profesi Kedokteran PBL Blok 30 – Emergency Medicine 2

7

Jenis hubungan dokter-pasien sangat dipengaruhi oleh etika profesi kedokteran, sebagai konsekuensi dari kewajiban-kewajiban profesi yang memberikan batasan atau ramburambu hubungan tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut tertuang di dalam prinsip-prinsip moral profesi. Sifat hubungan antara dokter dengan pasien berkembang dari sifat paternalistik hingga ke sifat kontraktual dan fiduciary. Pada masa sebelum tahun 1950-an paternalistik dianggap sebagai sifat hubungan yang paling tepat, dimana dokter menentukan apa yang akan dilakukan terhadap pasien berdasarkan prinsip beneficence (semua yang terbaik untuk kepentingan pasien, dipandang dari kedokteran). Prinsip ini telah mengabaikan hak pasien untuk turut menentukan keputusan. Sampai kemudian pada tahun 1970-an dikembangkanlah sifat hubungan kontraktual antara dokter dengan pasien yang menitikberatkan kepada hak otonomi pasien dalam menentukan apa-apa yang boleh dilakukan terhadapnya. Kemudian sifat hubungan dokter-pasien tersebut dikoreksi oleh para ahli etika kedokteran menjadi hubungan ficuiary (atas dasar niat baik dan kepercayaan), yaitu hubungan yang menitikberatkan nila-nilai keutamaan (virtue ethics). Sifat hubungan kontraktual dianggap meminimalkan mutu hubungan karena hanya melihatnya dari sisi hukum dan peraturan saja, dan disebut sebagai bottom line ethicts. Dalam profesi kedokteran dikenal 4 prinsip moral utama yaitu : 1. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama

hak otonomi pasien (the rights to self determination). 2. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang

ditujukan ke kebaikan pasien. 3. Prinsip non maleficence, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang

memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “ primum non nocere” atau “ do no harm”. 4. Prinsip Justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam

mendistribusikan sumber daya (distributive justice).

Otonomi pasien dianggap sebagai cerminan konsep self governance, liberty rights dan individual choices. Immanuel Kant mengatakan bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk memutuskan nasibnya sendiri, sedangkan John S Mills berkata bahwa kontrol sosial atas


8

seseorang individu hanya sah apabila dilakukan karena terpaksa untuk melindungi hak orang lain. Salah satu hak pasien yang disahkan dalam Declaration of Lisbon dari World Medical Association (WMA) adalah “the rights to accept or to refuse treatment after receiving adequate information”. Secara implisit amandemen UUD 45 pasal 28G ayat (1) juga menyebutkannya demikian “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,... dst”. Selanjutnya UU No 23/1992 tentang kesehatan juga memberikan hak kepada pasien untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hak ini kemudian diuraikan di dalam Permenkes tentang Persetujuan Tindakan Medis. Suatu tindakan medis terhadap seseorang pasien tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pasien tersebut dapat dianggap sebagai penyerangan atas hak orang lain atau perbuatan melanggar hukum. Prinsip otonomi pasien ini dianggap sebagai dasar dari doktrin informed consent. Tindakan medis terhadap pasien harus mendapat persetujuan (otorisasi) dari pasien tersebut, setelah ia menerima dan memahami informasi yang diperlukan. 4

Kewajiban Dokter “Semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.” (Pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 585/MenKes/Per/IX/1989). Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah merupakan kewajiban dokter untuk mendapatkan persetujuan dalam semua tindakan medis yang akan dilakukan baik tindakan diagnostik maupun tindakan terapeutik. Namun, penting untuk diingat bahwa pasien h arus mendapatkan penjelasan yang adekuat sebelum mendapatkan tindakan medis tersebut (Pasal 2 ayat (3)). Persetujuan tertulis dibutuhkan jika tindakan medis merupakan tindakan yang mengandung resiko tinggi. Namun, persetujuan lisan dapat diterima jika tindakan medis tersebut tidak mengandung resiko tinggi (Pasal 3 Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989). Dokter mempunyai kewajiban dalam menjelaskan secara lengkap mengenai resiko maupun tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien, khususnya jika tindakan medis tersebut merupakan tindakan yang invasif (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan pasal 7 Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989). Dalam Pasal 4 Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989, menyatakan bahwa:


9

(1) Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta. (2) Dokter harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa dokter mempunyai kewajiban memberikan informasi yang adekuat walaupun pasien tidak menanyakan. Informasi yang diberikan harus meliputi keuntungan dan kerugian dari tindakan medis yang akan dilakukan (Pasal 5 Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989). Dalam kasus ini, dokter harus menjelaskan kepada pasien bahwa pengobatan pasien tidak akan berhasil jika tidak disertai dengan pengobatan istri pasien. Dokter harus menjelaskan proses terjadinya penularan penyakit yang didertia pasie, dalam kasus ini gonorrhea, serta cara pengobatan dan pencegahannya. Dokter tidak dituntut untuk memanggil atau memberitahu informasi mengenai pasien kepada istri pasien demi kelangsungan pengobatan, karena dokter terikat akan rahasia jabatan. Namun, dokter dapat menasehati pasien agar dapat memberitahu istrinya untuk berobat jika ia ingin cepat sembuh. Pada sisi lain, dari segi moral, dokter dapat memberikan konseling tambahan kepada pasien laki-laki tersebut mengenai bahayanya penyakit gonorrhea beserta penyakit menular seksual yang lain. Penting bagi dokter untuk membahas komplikasi yang dapat timbul serta penyakit lain yang dapat menyertai, seperti contohnya HIV/AIDS.

Informed Consent Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien / keluarganya, kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting. Persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian. Tindakan medis yang


10

dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351. Pasal 351 KUHP 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500_ 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum

Tujuan Informed Consent: 1. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. 2. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko ( Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 ) Tindakan medis yang dilakukan tanpa izin pasien, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351 ( trespass, battery, bodily assault ). Menurut Pasal 5 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008, persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan, sebelum dimulainya tindakan ( Ayat 1 ). Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan ( Ayat 2 ).4

PERNYATAAN IDI TENTANG INFORMED CONSENT (Lampiran SKB IDI No.319/P/BA./88) 1. Manusia dewasa dan sehat rohaniah berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang PBL Blok 30 – Emergency Medicine 2

11

bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri. 2. Oleh karena itu, semua tindakan medis ( diagnostik, terapeutik maupun paliatif ) memerlukan "Informed Consent" secara lisan maupun tertulis. 3. Setiap tindakan medis yang mengandung risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta risiko yang berkaitan dengannya ( "Informed Consent" ). 4. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya dibutuhkan persetujuan lisan atau sikap diam. 5. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta oleh pasien maupun tidak. 6. Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan, baik diagnostik, terapeutik maupun paliatif. Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara tertulis ( berkaitan dengan informasi "Informed Consent" ). 7. Dalam hal tindakan bedah ( operasi ) dan tindakan invasif lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang bersangkutan sendiri. 9. "Informed Consent" diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sehat rohaniah. 10. Untuk orang dewasa yang berada dibawah pengampuan, "Informed Consent" diberikan oleh orangtua / kurator / wali. Untuk yang dibawah umur dan tidak mempunyai orangtua / wali. "Informed Consent" diberikan oleh keluarga terdekat / induk semang ( guardian ). 12. Dalam pemberian persetujuan berdasarkan informasi untuk tindakan medis di RS / Klinik, maka RS / Klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab. 5

Rahasia Kedokteran Penggunaan kata privasi, kerahasiaan dan keamanan seringkali tertukar. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang penting, diantaranya: 

Privasi adalah "hak individu untuk dibiarkan sendiri, termasuk bebas dari campur tangan atau observasi terhadap hal-hal pribadi seseorang serta hak untuk mengontrol informasiinformasi pribadi tertentu dan informasi kesehatan". (Harman 2001 a,p. 376)



Kerahasiaan merupakan "pembatasan pengungkapan informasi pribadi tertentu. Dalam hal ini mencakup tanggungjawab untuk menggunakan, mengungkapkan, atau


12

mengeluarkan informasi hanya dengan sepengetahuan dan ijin individu". (Harman 2001a,p.370). Informasi yang bersifat rahasia dapat berupa tulisan ataupun verbal. 

Keamanan meliputi "perlindungan fisik dan elektronik untuk informasi berbasis komputer secara utuh, sehingga menjamin ketersediaan dan kerahasiaan. Termasuk ke dalamnya adalah sumber-sumber yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengolah dan menyampaikan, alat-alat untuk mengatur akses dan melindungi informasi dari pengungkapan yang tak disengaja maupun yang disengaja. (Harman 2001a,p.372) Kerahasiaan rekam medis diatur di dalam UU Praktik Kedokteran pasal 47 ayat (2)

yang menyatakan bahwa "rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana kesehatan". Hal yang sama dikemukakan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. Selanjutnya, pasal 1 PP yang sama menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran". Selanjutnya UU Praktik Kedokteran memberikan peluang pengungkapan informasi kesehatan secara terbatas, yaitu dalam pasal 48 ayat (2): e.

untuk kepentingan kesehatan pasien

f.

untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum

g.

permintaan pasien sendiri

h.

berdasarkan ketentuan undang-undang Sedangkan pasal 12 Permenkes 749a menyatakan bahwa :

(1)

pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan ijin tertulis pasien.

(2)

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa seijin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di bidang keamanan rekam medis, Permenkes No 749a/ MENKES/PER/XII/1989

menyatakan dalam pasal 13, bahwa pimpinan sarana kesehatan bertanggungjawab atas (a) hilangnya, rusaknya, atau pemalsuan rekam medis, (b) penggunaan oleh orang / Badan yang tidak berhak.4

Rahasia Jabatan dan Pembuatan SKA / V et R Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter PBL Blok 30 – Emergency Medicine 2

13

Saya bersumpah/berjanji bahwa: Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter ........ dst.

Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia Kedokteran.

Pasal 1 PP No 10/1966 Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran. Pasal 2 PPNo 10 /1966 Pengetahuan tersebut pasal l harus dirahasiakan oleh orang-orang yang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi dari pada PP ini menentukan lain. Pasal 3 PP No 10/1966 Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah: a.

tenaga kesehatan menurut pasal 2 UU tentang tenaga kesehatan.

b.

Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Pasal 4 PP No 10/1966 Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran yang tidak atau tidak dapat dipidana menurut pasal 322 atau pasal 112 KUHP, menteri kesehatan dapat melakukan tindakan administratip berdasarkan pasal UU tentang tenaga kesehatan. Pasal 5 PP No 10/1966 Apabila pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh mereka yang disebut dalam pasal 3 huruf b, maka menteri kesehatan dapat mengambil tindakan-tindakan berdasarkan wewenang dan kebijaksanaannya. PBL Blok 30 – Emergency Medicine 2

14

Pasal 6 PPNo 10/1966 Dalam pelaksanaan peraturan ini, menteri kesehatan dapat mendengar Dewan Pelindung Susila Kedokteran dan atau badan-badan lain bilamana perlu. Pasal 322 KUHP (1) Barang

siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan

atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (2) Jika

kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat

dituntut atas pengaduan orang itu. Pasal 48 KUHP Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. MA I17/K/Kr/1968 2 Juli 1969 Dalam "noodtoestand" harus dilihat adanya: 1.

Pertentangan antara dua kepentingan hukum

2.

Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewaji ban hukum

3.

Pertentangan antara dua kewajiban hukum

Pasal 49 KUHP (1)

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang- undang, tidak dipidana. Pasal 51 KUHP (1)

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.


15

(2)

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perinlah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.2

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Pasal 7c Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien. Pasal 12 Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Rekam Medis Pasal 46 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Pasal 47 (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada a yat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.


16

Rahasia Kedokteran Pasal 48 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi Pasal 51 Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

6

Pemeriksaan Gonorrhea Diagnosis ditegakkan atas dasar anamnesis, pemeriksaan klinis, danpemeriksaan pembantu yang terdiri atas 15 tahap, yaitu: 1. Sediaan langsung dengan pewarnaan gram akan ditemukan diplokokus gram negatif, intraseluler dan ekstraseluler, leukosit polimorfonuklear. 2. Kultur untuk identifikasi perlu atau tidaknya dilakukan pembiakan kultur.Menggunakan media transport dan media pertumbuhan. 3. Tes definitif: Tes Oksidasi (semua golongan Neisseria akan bereaksi positif) dan Tes Fermentasi (kuman gonokokus hanya meragikan glukosa). PBL Blok 30 – Emergency Medicine 2

17

4. Tes beta laktamase, hasil tes positif ditunjukkan dengan perubahan warnakuning menjadi merah apabila kuman mengandung enzim beta laktamase 5. Tes Thomson dengan menampung urin pagi dalam dua gelas. Tes inidigunakan untuk mengetahui sampai dimana infeksi sudah berlangsung. 7

Dampak Hukum Setiap tindakan medis mempunyai indikasi, resiko, keuntungan dan kerugiannya tersendiri. Dalam tindakan pengobatan pasien penderita gonorrhea, penting untuk diketahui riwayat hubungan seksual, sudah menikah belum, apakah melakukan persetubuhan dengan lebih dari satu orang. Penting bagi dokter untuk mengingat bahwa „ping - pong phenomene‟ dapat terjadi pada kasus gonorrhea, maka penting untuk mengobati kedua orang yang sudah berhubugan seksual, khususnya jika sudah menikah. Kewajiban Dokter – Penjelasan Tindakan Medis Pada kasus tersebut, pasien laki-laki harus dijelaskan mengenai keuntungan dan kerugian jika ia menjalani pengobatan tanpa mengobati juga sang istri yang kemungkinan sudah terkena gonorrhea. Jika dokter tidak meberikan penjelasan terlebih dahulu, dokter tersebut tidak memenuhi kewajiban dokter yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Permenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989, yang menuntut dokter untk menjelaskan atau memberikan informasi yang adekuat kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis.

Rahasia Kedokteran Di lain pihak, jika dokter tidak menjelaskan kepada pasien bahwa penting untuk memberitahu kepada istri pasien untuk menjalani pengobatan, tetapi dokter tersebut yang menyampaikan informasi secara langsung kepada istri pasien tanpa persetujuan dari pasien, dokter telah melanggar hak pasien atas rahasia rekam medis pasien. Pasal 322 KUHP (1)

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2)

Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.


18

Pasal 12 - KODEKI Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Kasus AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (disingkat AIDS ) adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau sindrom) yang timbul karena rusaknyasistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV,FIV,dan lain-lain). Virusnya sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus (atau disingkat

HIV) yaitu virus yang

memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor.

Skrining Dengan Teknologi Modern Sebagian besar test HIV adalah test antibodi yang mengukur antibodi yang dibuat tubuh untuk melawanHIV.

Jika test HIV awal negatif dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah

kemungkinan pemaparan kuman,test ulang harus dilakukan sekitar 3 bulan kemudian, untuk menghindari kemungkinan hasil negatif palsu. Tipe test yang lain adalah test RNA, yang dapat mendeteksi HIV secara langsung. Waktu antara infeksiHIV dan deteksi RNA adalah antara 9-11 hari. Dalam sebagian besar kasus, EIA (enzyme immunoassay) digunakan pada sampel darah yang diambildari vena, adalah test skrining yang paling umum untuk mendeteksi antibodi HIV. EIA positif (reaktif)harus digunakan dengan test konformasi seperti Western Blot untuk memastikan diagnosis positif. Ada beberapa tipe test EIA yang menggunakan cairan tubuh lainnya untuk menemukan antibodi HIV. Merekaadalah •

Test Cairan Oral. Menggunakan cairan oral (bukan saliva) yang dikumpulkan dari mulutmenggunakan alat khusus.

•

Test Urine. Menggunakan urine, bukan darah. Sensitivitas dan spesifitas dari test ini adalah tidak sebaik test darah dan cairan oral. Ia juga memerlukan test konformasi dengan metode WesternBlot dengan sampel urine yang sama.


19

Karena salah satu proses penularan HIV adalah sama dengan proses penularan gonorrhea, yaitu melalui hubungan seksual atau persetubuhan penting pada kasus ini untuk melakukan tes skrining untuk kemungkinan terjadinya infeksi HIV agar dapat cepat mendapatkan pengobatan. Jika pada kasus tersebut pasien datang dan terdiagnosa menderita AIDS, penting bagi dokter untuk cepat memberikan pengobatan dan menjelaskan kepada pasien pentingnya melakukan tes skrining HIV. Dokter juga mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kerugian


20

Daftar Pustaka 1.

Anonim. Etika Kedokteran Indonesia dan Penanganan Pelanggaran Etika di Indonesia Budi

Sampurna.

2005.

Diunduh

dari:

http://www.freewebs.com/etikakedokteranindonesia/ 18 Januari 2012. 2.

Peraturan perundang-undangan bidang kedokteran. Edisi ke-2. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensk FKUI; 1994; hal 17-8, 20-3.

3.

MKEK.

Kode

Etik

Kedokteran

Indonesia.

Diunduh

dari:

http://www.google.co.id/luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/Kode-Etik -Kedokteran .pdf.

18

Januari 2012 4.

Sampurna B, Syamsu Z, Siswaja TD. Informed consent. Dalam: Bioetik dan Hukum Kedokteran. Cetakan ke-2. Jakarta: Pustaka Dwipar; 2007; hal. 29-39, 62-3, 77-83.

5.

Hanafiah HJ. Pernyataan IDI tentang informed consent. Dalam: Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 1999; hal. 279.

6.

Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

7.

Gonorrhea. 2011. Diunduh dari: http://www.scribd.com/doc/55341133/Gonorrhea. 18 Januari 2012


21

Pbl 6 Blok 30

Recommend Documents