MAKALAH JENIS SISTEM PEMUNGUTAN PPH OP MATA KULIAH PPH ORANG PRIBADI
OLEH : KELOMPOK 4 1. Bella Febriane Maharani (165030407111038) 2. Dwi Safitri Wulan Ningrum (165030407111037) 3. Rahmana Alqadri (165030407111039) (165030407111039) 4. Dwi Nur Arafah (165030407111044) 5. Annisa Purnama Sari (165030407111051) 6. Adrian Fathoni (165030407111052) 7. Febi Febriana Indriati (165030407111057) 8. Angga Judistia Pradana (165030407111060) 9. Nesty Omara Pita (165030407111062) (165030407111062) 10. Antonius Bagas Ario Prakoso (165030407111063)
PROGRRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017
1 | Page
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas Rahmat dan KaruniaNya, tulisan yang berbentuk makalah ini berhasil penyusun susun. Makalah ini berjudul ‘’ JENIS SISTEM PEMUNGUTAN PPH OP‘’. Adapun tujuan penulisan makalah ini, adalah untuk mencapai materi pembelajaran yang pokok bahasannya mengenai pajak penghasilan dan juga untuk memenuhi tugas kelompok diskusi mata kuliah pajak penghasilan orang pribadi. Namun demikian, penyusun dalam hal ini sangat menyadari, bahwa penulisan makalah ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, tentunya masih banyak kekurangan yang terdapat pada penulis dalam menyusun makalah ini, dengan segala kerendahan hati dan segenap kemampuan yang kami miliki, penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai segala usaha kita, Amin.
Malang, 8 mei 2017
Penyusun
2 | Page
DAFTAR ISI Halaman Awal
1
Kata Pengantar
2
Daftar Isi
3
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
4
Tujuan dan Manfaat
5
Rumusan Masalah
5
BAB II PEMBAHASAN/ISI Pajak penghasilan komprehensif
6
Pajak penghasilan berganda
7
pajak penghasilan semi berganda
7
Pajak flat Pemajakan pengeluaran BAB III PENUTUP Kesimpulan
10
Daftar Pustaka
11
3 | Page
BAB I
PENDAHULUAN 1.Latar Belakang
Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai daerah. Tiap negara mempunyai aturan untuk memungut pajak. Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk itu diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya. Salah satu adalah pajak penghasilan orang pribadi, Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis perpajakan yang sudah berjalan cukup lama di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pajak penghasilan orang pribadi menggunakan beberapa jenis pemungutan pajaknya, berikut akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.
4 | Page
2.Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan komprehensif 2. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan berganda 3. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan semi berganda 4. Apa yang dimaksud dengan pajak flat 5. Apa yang dimaksud dengan pemajakan pengeluaran 3.Tujuan dan Manfaat 1. Untuk mengetahui pengertian pajak penghasilan komprehensif 2. Untuk mengetahui pengertian pajak penghasilan berganda 3. Untuk mengetahui pengertian pajak penghasilan semi berganda 4. Untuk mengetahui pengertian pajak flat 5. Untuk mengetahui apa itu pemajakan pengeluaran
5 | Page
BAB II PEMBAHASAN 1. Pajak Penghasilan Komprehensif
Pajak Penghasilan Komprehensif adalah Pajak atas seluruh atau sebagian besar pendapatan dikurangi potongan (laba bersih) dengan tarif yang sama. Upah dan pendapatan modal dikenai pajak dengan tarif yang sama, biasanya sesuai dengan tingkat tarif progresif; Nilai pembayar pajak tunjangan pajak meningkat sejalan dengan pendapatan. 1. Biasanya tidak ada integrasi antara pajak penghasilan badan dan tingkat pribadi 2. Tidak ada negara yang menerapkan sistem pajak pendapatan komprehensif penuh: a. Sangat sulit untuk perubahan pajak dalam kekayaan pada akrual b. Pendapatan yang diperhitungkan dari perumahan yang diduduki pemilik sering dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah c. Tunjangan biasanya dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pendapatan pekerja lainnya d. Bentuk tabungan khusus biasanya disukai oleh pajak (misalnya tabungan pensiun) 3. Biasanya menghasilkan beban pajak yang sangat tinggi untuk pendapatan tenaga kerja dan modal, yang menyebabkan berkurangnya insentif dan penghematan pekerjaan. 4. Perilaku arbitrase pajak sebagai akibat dari banyaknya pengeluaran pajak (Arbitrase Pajak adalah membuat instrumen keuangan atau transaksi yang memungkinkan pihak yang terlibat untuk mengeksploitasi loop holes pajak mereka, sehingga semua pihak yang terlibat membayar pajak lebih sedikit.)
2. Pajak Penghasilan berganda a. Pengertian Pajak berganda ekonomis, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali atas penghasilan ekonomis (economic income ) yang sama. Contoh : 1. Penghasilan seorang karyawan Pertama dikenakan PPh saat penghasilan diperoleh. Kedua, dikenakan PPN pada saat dikonsumsi 2. Laba usaha suatu perseroan terbatas
6 | Page
Pertama, dikenakan PPh pada tingkat perseroan. Kedua,sebagai dividen, dikenakan pada tingkat pemegang saham. Dividen berasal dari laba perseroan yang sudah dikenakan pajak.
Pajak berganda juridis, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh jurisdiksi yang sama atau berbeda atas penghasilan yang secara yuridis sama jenisnya
Pajak berganda domestik, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh satu yurisdiksi atau lebih didalam negara yang sama atau penghasilan yang sama
Pajak berganda internasional, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama
3. Pajak Penghasilan semi berganda Pajak semi berganda atau double taxation terhadap wajib pajak pribadi maupun badan. Secara umum dapat terjadi karena banyak negara yang menerapkan sistem perpajakan yang hampir sama. Kedua karena perekonomian dunia menuju liberalisasi dan globalisasi ekonomi. Bila kita kaitkan dengan contoh langsung dari pajak semi berganda pada pajak penghasilan pada gajinya (PPh 21) dan kemudian dikenakan pajak konsumsi untuk konsumsinya berupa pajak pertambahan nilai (PPN). Selain wajib pajak pribadi yang bisa terkena pajak semi berganda wajib pajak badan tidak luput. Contohnya apabila wajib pajak badan mendapat level laba (profit) perusahaan, akan terkena PPh badan, dan pada level pemegang saham akan dikenakan kembali pajak untuk dividen yang mereka terima. Hal ini terjadi karena Indonesia menerapkan clasical system, sedangkan di negara-negara tertentu hal ini tidak pernah terjadi karena mereka menerapkan integrated system. integrated system menganggap sebuah perusahaan hanya secarik kertas, yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan, berarti bahwa ia adalah representasi dari orang-orang yang memilikinya. Maka pajak adalah pajak yang di bayar oleh pribadi. 4. Pajak Flat
Pengertian Pajak Flat Pajak flat (singkatan dari tarif pajak flat) adalah sistem pajak dengan tingkat marjinal yang konstan, biasanya diterapkan pada pendapatan individu atau perusahaan. Pajak flat yang benar adalah pajak proporsional, namun penerapannya seringkali bersifat progresif
7 | Page
dan terkadang bersifat regresif tergantung pada deduksi dan pengecualian di basis pajak. Ada berbagai sistem perpajakan yang diberi label "pajak flat" meski berbeda nyata. a. Kategori Umum Proposal pajak flat berbeda dalam bagaimana subjek pajak didefinisikan. a. True Flat Rate Income Tax Pajak tarif flat sebenarnya adalah sistem perpajakan dimana satu tingkat pajak diterapkan untuk semua pendapatan pribadi tanpa potongan. b. Marginal Flat Tax Jika potongan diijinkan, 'pajak flat' adalah pajak progresif dengan karakteristik khusus yang, di atas pengurangan maksimum, tingkat marjinal pada semua pendapatan lebih lanjut adalah konstan. Pajak seperti itu dikatakan sedikit datar di atas titik itu. Perbedaan antara pajak flat yang sebenarnya dan pajak yang sebagian besar flat dapat didamaikan dengan mengakui bahwa yang terakhir hanya mengecualikan jenis pendapatan tertentu yang didefinisikan sebagai penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, kedua jenis pajak itu tetap atas penghasilan kena pajak. c. Flat Tax With Limited Deductions Pajak flat yang telah dimodifikasi telah diajukan yang memungkinkan pengurangan untuk beberapa item, sementara masih menghilangkan sebagian besar potongan yang ada. Potongan amal dan bunga hipotek rumahan adalah contoh pemotongan yang paling banyak dibahas yang akan dipertahankan, karena deduksi ini populer bagi para pemilih dan sering digunakan. Tema umum lainnya adalah deduksi tunggal, besar, tetap. Pengurangan tetap besar ini akan mengimbangi
penghapusan
berbagai
deduksi
yang
ada
dan
akan
menyederhanakan pajak, memiliki efek samping yang oleh banyak (kebanyakan berpenghasilan rendah) rumah tangga tidak perlu mengajukan pengembalian pajak. d. Hall – Rabushka Flat Tax Dirancang oleh para ekonom di Hoover Institution, Hall-Rabushka adalah pajak flat untuk konsumsi. Pada prinsipnya, Hall-Rabushka menyelesaikan efek pajak konsumsi dengan mengenakan pajak penghasilan dan kemudian mengecualikan
8 | Page
investasi. Robert Hall dan Alvin Rabushka telah banyak berkonsultasi dalam merancang sistem pajak datar di Eropa Timur. e. Negative Income Tax Pajak penghasilan negatif (NIT) yang diajukan oleh Milton Friedman dalam buku Kapitalisme dan Kebebasan 1962, adalah sejenis pajak tetap. Ide dasarnya sama dengan pajak flat dengan deduksi pribadi, kecuali jika deduksi melebihi pendapatan, maka penghasilan kena pajak menjadi negatif daripada ditetapkan menjadi nol. Tarif pajak yang flat kemudian diterapkan pada "pendapatan negatif" yang dihasilkan, menghasilkan "pajak penghasilan negatif" yang harus dibayarkan pemerintah kepada rumah tangga-tidak seperti pajak penghasilan "positif" biasa, yang menjadi tanggung jawab rumah tangga bagi pemerintah. f. Capped Flat Tax Pajak flat yang dibatasi adalah pajak yang dikenai pajak dengan tarif tetap sampai jumlah selisih tertentu tercapai. Misalnya, pada tahun 2014, undang-undang kontribusi Asuransi Federal Amerika Serikat adalah 6,2% dari kompensasi kotor sampai batas kompensasi kotor sebesar $ 117.000 (menghasilkan pajak Jaminan Sosial maksimum sebesar $ 7,254). Topi ini memiliki efek mengubah pajak nominal menjadi pajak yang regresif.
Persyaratan untuk Skema yang Didefinisikan Sepenuhnya a. Defining When Income Occurs Karena prinsip utama pajak flat adalah meminimalkan kompartementalisasi pendapatan menjadi beberapa kasus istimewa atau terlindungi, masalah yang menjengkelkan adalah menentukan kapan pendapatan terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh pengenaan pajak pendapatan bunga dan dividen saham. Pemegang saham memiliki perusahaan dan karenanya keuntungan perusahaan milik mereka. Jika perusahaan dikenai pajak atas keuntungannya, maka dana yang dibayarkan sebagai dividen telah dikenakan pajak. Ini adalah pertanyaan yang bisa diperdebatkan jika mereka selanjutnya diperlakukan sebagai pendapatan bagi pemegang saham dan karenanya dikenai pajak lebih lanjut. Isu serupa muncul dalam menentukan apakah bunga yang dibayarkan atas pinjaman harus
9 | Page
dikurangkan dari penghasilan kena pajak karena bunga tersebut dibebankan pajak sebagai pendapatan kepada pemberi pinjaman. Tidak ada jawaban yang disetujui secara universal untuk apa yang adil. Misalnya, di Amerika Serikat, dividen tidak dapat dikurangkan namun bunga hipotek dapat dikurangkan. Jadi, proposal Flat Tax tidak sepenuhnya didefinisikan sampai membedakan pendapatan baru yang belum dieksploitasi dari pendapatan pajak yang sudah dikenai pajak. b. Policy Administration Pajak, selain memberikan pemasukan, bisa menjadi alat kebijakan yang ampuh. Misalnya, umum bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan sosial seperti isolasi rumah atau perumahan berpenghasilan rendah dengan kredit pajak dan bukan merupakan kementerian untuk menerapkan kebijakan ini. Dalam sistem pajak flat dengan deduksi terbatas seperti administrasi kebijakan, mekanisme dibatasi. Selain kebijakan sosial, pajak flat dapat menghapus alat untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi juga. Misalnya, di Amerika Serikat, keuntungan modal jangka pendek dikenakan pajak pada tingkat yang lebih tinggi daripada keuntungan jangka panjang sebagai sarana untuk mempromosikan cakrawala investasi jangka panjang dan fluktuasi spekulatif yang lembab. Jadi, jika seseorang berasumsi bahwa pemerintah harus aktif dalam keputusan kebijakan seperti ini, maka klaim bahwa pajak flat lebih murah / sederhana untuk dikelola daripada yang lain tidak lengkap sampai mereka memperhitungkan biaya untuk administrasi kebijakan alternatif. c. Minimizing Deductions Secara umum, pertanyaan tentang bagaimana menghilangkan deduksi sangat penting dalam rancangan pajak flat: deduksi secara dramatis mempengaruhi "kerataan" efektif dalam tarif pajak. Mungkin deduksi penting terbesar adalah untuk biaya bisnis. Jika bisnis tidak diizinkan untuk mengurangi biaya, bisnis dengan margin keuntungan di bawah tarif pajak yang flat tidak akan pernah menghasilkan uang karena pajak atas pendapatan akan selalu melebihi pendapatan. Misalnya, toko grosir biasanya mendapatkan uang sepeser pun dari setiap dolar pendapatan; Mereka tidak dapat membayar pajak sebesar 25% dari pendapatan kecuali markup mereka melebihi 25%. Dengan demikian, perusahaan harus bisa mengurangi biaya operasional meski warga perorangan tidak bisa. Kesulitan praktis sekarang muncul untuk mengidentifikasi berapa biaya untuk
10 | Page
sebuah bisnis. Misalnya, jika pembuat selai kacang membeli produsen jar, apakah itu biaya (karena mereka harus membeli toples entah bagaimana) atau melindungi pendapatan mereka melalui investasi? Sistem pajak flat dapat sangat berbeda dalam bagaimana mereka mengakomodasi area abu-abu semacam itu. Misalnya, proposal pajak flat "9-9-9" akan memungkinkan perusahaan mengurangi pembelian tapi bukan biaya tenaga kerja.(Ini secara efektif menghitung pendapatan industri padat karya pada tingkat yang lebih tinggi.) Bagaimana deduksi diimplementasikan akan mengubah secara dramatis jumlah pajak yang efektif, dan dengan demikian kerataan pajak. Dengan demikian, proposal pajak flat tidak sepenuhnya ditentukan kecuali usulan tersebut mencakup pembedaan antara biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan.
5. Pemajakan Pengeluaran Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nila terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak.
Karakteristik pajak keluaran
Sebagai salah satu jenis pajak, PPN sering disebut pajak objektif. Yang ditekankan pada PPN adalah objek pajak yang akan dikenakan dan subjek pajak misalnya, barang-barang mewah, kendaraan mewah . yang pertama dikenakan adalah tarif pada setiap barang tersebut. Kemudian wajib pajak pengonsumsi barang tersebut yang dikenai beban pajaknya sehingga wajib pajak tersebut disebut sebagai subjek pajak. PKP melakukan transaksi jual beli barang artinya, PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan barang kena pajak (BKP) miliknya yang dibeli konsumen kemudian nantinya dapat berfungsi menjadi kredit pajak.
11 | Page
Adapun batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak keluaran tersebut adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajaknya.
12 | Page
BAB III PENUTUP 1.Kesimpulan o
Pajak Penghasilan Komprehensif adalah Pajak atas seluruh atau sebagian besar pendapatan dikurangi potongan (laba bersih) dengan tarif yang sama
o
Pajak berganda ekonomis, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali atas penghasilan ekonomis (economic income ) yang sama.
o
Contoh pajak berganda ekonomis, seorang pegawai perusahaan Pertama dikenakan PPh saat penghasilan diperoleh. Kedua, dikenakan PPN pada saat dikonsumsi.
o
Pajak semi berganda atau double taxation terhadap wajib pajak pribadi maupun badan. Secara umum dapat terjadi karena banyak negara yang menerapkan sistem perpajakan yang hampir sama. Kedua karena perekonomian dunia menuju liberalisasi dan globalisasi ekonomi. Bila kita kaitkan dengan contoh langsung dari pajak semi berganda pada pajak penghasilan pada gajinya (PPh 21) dan kemudian dikenakan pajak konsumsi untuk konsumsinya berupa pajak pertambahan nilai (PPN).
o
Pajak flat (singkatan dari tarif pajak flat) adalah sistem pajak dengan tingkat marjinal yang konstan, biasanya diterapkan pada pendapatan individu atau perusahaan. Pajak flat yang benar adalah pajak proporsional, namun penerapannya seringkali bersifat progresif dan terkadang bersifat regresif tergantung pada deduksi dan pengecualian di basis pajak.
o
13 | Page
DAFTAR PUSTAKA
14 | Page
