MAKALAH PERPAJAKAN “KOMPENSASI KERUGIAN”
Dosen Pembimbing : Yulinda Devi P.M Se
Disusun oleh : Luthfi Rochmaniyah
17.0102.0081 17.0102.0081
Juliana Primasiwi
17.0102.0084 17.0102.0084
Rininta Eka K.
17.0102.0085 17.0102.0085
Anisa Fajarini
17.0102.0091
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI AKUNTANSI TAHUN 2018/2019
Statement Of Authorship “Kami yang bertanda tangan dibawah ini mwnyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang kamu gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini belum pernah disajikan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menggunakannya. Kami memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.” Tanda tangan :
Ketua Kelompok
Anggota
Anisa Fajarini
Luthfi Rochmaniyah
(17.0102.0091)
17.0102.0081
Anggota
Anggota
Juliana Primasiwi
Rininta Eka K.
17.0102.0084
17.0102.0085
ii
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpah rahmat hidayah dan inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”KOMPENSASI KERUGIAN” untuk memenuhi tugas. Makalah ini kami susun dengan semaksimal mungkin sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Terlepas dari semua itu kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh Karena itu kami terbuka menerima kesalahan saran dan kritik dari pembaca makalah yang kami buat ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ini memberikan manfaat maupun inspirasi kepada pembaca.
20 Oktober 2018
Penulis
3
DAFTAR ISI
Statement Of Authorship .................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ........................................................................................................ 3 DAFTAR ISI ....................................................................................................................... 4 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 5 A.
Latar Belakang ........................................................................................................ 5
B.
Rumusan Masalah ................................................................................................... 5
C.
Tujuan ..................................................................................................................... 6
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................... 7 A.
Pengertian Kompensasi Kerugian ........................................................................... 7
B.
Jenis – jenis Kompensaisi Kerugian ....................................................................... 9 1. Kompensasi Kerugian Secara Horizontal ............................................................... 9 2. Kompensasi Kerugian Secara Vertikal ................................................................. 10
C.
Kompensasi Kerugian Bagi Wajib Pajak Tertentu ............................................... 12
BAB III ............................................................................................................................. 15 PENUTUP ........................................................................................................................ 15 A.
Kesimpulan ........................................................................................................... 15
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 16
4
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang biasa terjadi. Ada kalanya sebuah usaha mengalami keuntungan dan kerugian. Dalam konteks Pajak Penghasilan, keuntungan yang diperoleh adalah objek Pajak Penghasilan, sebaliknya kalau terjadi kerugian, maka Wajib Pajak tidak akan terkena Pajak Penghasilan. Bahkan kerugian yang didapatkan dalam satu tahun pajak dapat digunakan untuk menutupi keuntungan pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada tahun-tahun tersebut Pajak Penghasilan nya menjadi lebih kecil atau tidak terutang sama sekali. Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya ini dinamakan sebagai Kompensasi Kerugian (Carrying Loss). Asas equality menegaskan bahwa pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, sedangkan asas convenience menegaskan bahwa asas pemungutan pajak dilakukan pada waktu yang tepat.
Asas equality dan
convinience tercermin dalam fasilitas pajak yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam konteks perpajakan adalah Kerugian Fiskal yaitu kerugian yang terjadi karena biaya (yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal) lebih besar dari penghasilan bruto. Kerugian yang terjadi dalam suatu tahun dapat mengurangi laba neto fiskal pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pajak penghasilan yang dikenakan menjadi lebih rendah. Fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak ini dikenal dengan kompensasi kerugian.
B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud Kompensasi Kerugian? 2. Apa saja yang termasuk klasifikasi Kompensasi Kerugian? 3. Bagaimana Kompensasi Kerugian bagi wajib pajak tertentu?
5
C. Tujuan 1. Mengetahui definisi dari Kompensasi Kerugian 2. Mengetahui klasifikasi Kompensasi Kerugian 3. Mengetahui Kompensasi kerugian bagi wajib pajak tertentu.
6
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Kompensasi Kerugian Kompensasi kerugian merupakan salah satu insentif fiskal yang ada di negara kita. Insentif ini diberikan sehubungan dengan rasa keadilan dalam membayar pajak serta untuk memberikan dorongan pada masyarakat untuk terus berusaha mengembangkan potensi ekonominya. Sebagai insentif fiskal, keberadaan fasilitas ini pun hanya ada dalam konteks perhitungan fiskal. Secara komersial kompensasi kerugian tidak dikenal. Jika perusahaan mengalami kerugian maka secara komersial akan berakibat pada nilai laba ditahan yang menjadi turun yang selanjutnya
akan
menurunkan
nilai
perusahaan
tersebut.
Secara fiskal, suatu perusahaan yang mengalami kerugian dalam suatu periode (tahun pajak) maka kerugian tersebut bisa mereka kompensasi-kan dengan keuntungan yang perusahaan tersebut peroleh di tahun-tahun berikutnya. UU PPh Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa kerugian tersebut dapat di-kompensasi-kan selama 5 tahun berturut-turut setelah periode kerugian tersebut dialami. Dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang biasa terjadi. Ada kalanya sebuah usaha mengalami keuntungan dan ada kalanya juga sebuah usaha mengalami kerugian. Dalam konteks Pajak Penghasilan, keuntungan yang diperoleh adalah objek Pajak Penghasilan, sebaliknya kalau terjadi kerugian, maka Wajib Pajak tidak akan terkena Pajak Penghasilan. Bahkan kerugian yang didapatkan dalam satu tahun pajak dapat digunakan untuk menutupi keuntungan pada
tahun-tahun
berikutnya
sehingga
pada
tahun-tahun
tersebut
Pajak
Penghasilan nya menjadi lebih kecil atau tidak terutang sama sekali. Nah, proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya ini dinamakan sebagai Kompensasi Kerugian (Carrying Loss). Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tetang Pajak Penghasilan, pengertian dan ketentuan kompensasi kerugian fiskal adalah sebagai berikut:
7
1. Kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak serta kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (self assesment) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil atau Lebih Bayar tetapi ada kerugian fiskal). 3. Kerugian Fiskal terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya (yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal) hasilnya mengalami kerugian. 4. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. 5. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal mulai berlaku tahun 2009 sedangkan untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. 6. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan. 7. Kompensai kerugian hanya untuk Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi, yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh
Final dan
perhitungan
Pajak
Penghasilannnya
tidak
menggunakan norma penghitungan. 8. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri. Apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT Tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undangundang Ketentuan Umum Perpajakan.
8
B. Jenis – jenis Kompensaisi Kerugian
1. Kompensasi Kerugian Secara Horizontal Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa karena Undang-Undang ini menganut penghasilan dalam arti luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Diterapkan apabila Wajib
Pajak
dalam
tahun
pajak
yang
bersamaan
memperhitungkan
kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali:
usaha yang menderita kerugian tersebut dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak. Kerugian cabang di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan dalam negeri
kerugian yang diderita di luar negeri, karena kerugian tersebut akan dikompensasikan secara vertikal di luar negeri
Contoh : Tuan Cunha memiliki 2 toko. Toko kesatu menjalankan usaha menjual buku, dan toko kedua menjual baju. Dalam tahun 2012 usaha penjualan buku menderita kerugian fiskal sebesar Rp500.000.000, sedangkan usaha penjualan baju mendapatkan laba fiskal sebesar Rp900.000.000. Penghasilan neto fiskal Tuan Cunha tahun pajak 2012 adalah
Toko buku (Rp500.000.000) Toko baju Rp 900.000.000 Penghasilan neto fiskal =900.000.000-Rp500.000.000 =Rp 400.000.000
9
2. Kompensasi Kerugian Secara Vertikal Pasal 6 ayat (2) Undang – undang pajak penghasilan mengatur bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimasud pada pasal 6 ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Hal ini dikenai kompensasi kerugian secara vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan Wajib Pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Contoh: PT ABC dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT ABC sebagai berikut: 2010 : laba
Rp200.000.000,00
2011 : rugi
(Rp300.000.000,00)
2012 : laba 2013 : rugi 2014 : laba
Rp N I H I L (Rp100.000.000,00) menerapkan PPh Final PP No. 46 Tahun2013 Rp800.000.000,00
Perhitungan Kompensasi kerugian PT ABC dilakukan sebagai berikut : Rugi fiskal tahun 2009
(Rp1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2010
Rp 200.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun2009 (Rp1.000.000.000,00) Rugi fiskal tahun 2011
(Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00) Laba fiskal tahun 2012
Rp
NIHIL
(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00) Rugi fiskal tahun 2013
(Rp 100.000.000,00) (+) >>tidak bisa dikompensasi
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
10
Laba fiskal tahun 2014
Rp 800.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp 200.000.000,00)
Penjelasan
1. Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015 karena jangka waktu 5 tahun telah selesai di tahun 2014 2. Rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 dan berakhir pada akhir tahun 2016. 3. Pada
tahun
2014,
perusahaan
menerapkan
ketentuan
PPh
Final
berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Maka rugi fiskal tahun 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak boleh dikompensasikan. Hal ini sesuai dengan PP No.46/2013 Pasal 8 bahwa kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya. 4. Sehingga untuk Tahun Pajak 2009 sampai dengan 2014 tidak ada PPh Badan yang terutang. Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan dan penghasilan tidak termasuk penghasilan yang bersifat final dapat menghitung Kompensasi kerugian sesuai ketentuan tersebut diatas sedangkan
penggunaan
norma
penghitungan
penghasilan
netto
tidak
diperkenankan. Dari penjelasan contoh 1 di atas dapat disimpulkan dengan gambar dibawah berikut ini:
11
C. Kompensasi Kerugian Bagi Wajib Pajak Tertentu Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu memperoleh fasilitas PPh berupa kompensasi kerugian lebih lama dari 5 (lima) tahun namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan fasilitas kompensasi kerugian lebih lama dari 5 (lima) tahun namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun: a. Tambahan 1 tahun: Apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur pada pasal 2 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah no. 18 tahun 2015 dilakukan dikawasan industri atau kawasan berikat. b. Tambahan 1 tahun Apabila wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan / atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar 10 miliar rupiah. c. Tambahan 1 tahun Apabila menggunakan bahan baku dan /atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4.
12
d. Tambahan 1 tahun atau 2 tahun Tambahan 1 tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Tambahan 2 tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. e. Tambahan 2 tahun Apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produk paling sedikit 5% dari jumlah penanaman modal jangka waktu 5 tahun. f. Tambahan 2 tahun Apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yag telah ada pada bidang usaha tertentu dan/ atau daerah-daerah tertentu yang diatur pada ayat (1) huruf a dan/ atau huruf b sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak. Wajib pajak 1 tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal. g. Tambahan 2 tahun Apabila melakukan ekspor paling sedikit dari nilai total penjualan, untuk penanaman modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a yang dilakukan diluar kawasan berikat.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah sebagai berikut: a. diberikan untuk kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai berproduksi secara komersial atas Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada b. besarnya kerugian fiskal dihitung berdasarkan proporsi laba setelah pajak (earning after tax) yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha terhadap nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap pada akhir tahun pajak saat dimulainya berproduksi secara komersial. Teknis Pengisian Kompensasi Fiskal dalam SPT Tahuan PPh Badan
13
adalah sebagai berikut:
1.
2.
Pengisian di Formulir Khusus 2A
Pengisian di SPT Induk PPh Badan
14
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungkan laba/rugi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukaanberdasarkan fiscal mengalami kerugian,
maka
kerugian
tersebut
dikompensasikan
dengan
penghasilan
mulaitahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang bersifat final, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah maka jangka waktu kompensasi kerugian tetap dihitung. Wajib pajak termasuk dalam kategori wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPH Final sesuai peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Namun, atas kerugian takibat pemberlakuan PPH final tersebut tidak dapat dikompensasikan lebih lama dari 5 (lima) tahun terdapat tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun sesuai pasal 31 A undangundang pajak penghasilan. Dapat kita ketahui bahwa fasilitas kompensasi kerugian yang diberikan dapat dimanfaatkan secara berlebihan.
15
DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-undang republik indonesia no 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 2. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh yang memiliki peredaran bruto tertentu. 3. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu. 4. http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=60 5. http://fekool.blogspot.com/2015/10/pajak-kompensasi-kerugian.html
16