KELEMBAGAAN

BAB IX TEORI PERUBAHAN KELEMBAGAAN MATA KULIAH EKONOMI KELEMBAGAAN

Dosen Pengampu:

Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE., MP. Kelas:

EKI 416 B2 Oleh:

Kelompok 9 SHITA DEVANI

1506105051

I GEDE ANDIKA

1506105126

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Perekonomian. Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah agar mahasiswa mendapatkan bekal dasar mata kuliah yang dapat menunjang dalam penulisan paper nantinya. Dalam penyelesaian paper ini, penulis mendapatkan bayangan mengenai materi dari Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, dan disamping itu penulis mencari dan mendapatkan bahan-bahan dari buku yang telah direferensikan. Paper ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk membuat paper selanjutnya. Kami menyadari paper ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk dijadikan pelajaran kedepannya. Berbagai kesalahan dalam penulisan ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Semoga paper ini bermanfaat bagi para pembaca.

Denpasar, 6 November 2017

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................................1 1.3 Tujuan Penulisan.........................................................................................................2 1.4 Manfaat Penulisan .......................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................................3 2.1 Perubahan Kelembagaan dan Transformasi Permanen ..............................................3 2.2 Perubahan Kelembagaan dan Dua Kelompok Kepentingan .......................................5 2.3 Alat Ukur dan Variabel Perubahan Kelembagaan ......................................................8 2.4 Organisasi, Pembelajaran, dan Perubahan Kelembagaan .........................................12 BAB III PENUTUP ..............................................................................................................17 3.1 Kesimpulan ...............................................................................................................17 DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................................18

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kelembagaan tidak bersifat statis melainkan bersifat dinamis dengan interaksi ekonomi yang mempertemukan antarkepentingan. Sifat dinamis dari kelembagaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor luar (eksternal) seperti nilai-nilai dan kultur masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Pada titik ini, perubahan kelembagaan memiliki dua dimensi. Pertama, perubahan konfigurasi antarpelaku ekonomi akan memicu terjadinya perubahan kelembagaan dianggap sebagai dampak dari perubahan kepentingan pelaku ekonomi. Kedua,  perubahan kelembagaan sengaja didesain untuk mempengaruhi (mengatur) kegiatan ekonomi. Pada posisi ini, kelembagaan ditempatkan secara aktif sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi termasuk faktor-faktor yang terlibat didalamnya. Dari dua spektrum tersebut, bisa diyakini bahwa perubahan kelembagaan sama pentingnya dengan desain kelembagaan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat teori yang diperlukan sebagai pemandu proses perubahan kelembagaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perubahan dan tranformasi kelembagaan terjadi? 2. Bagaimanakah proses perubahan kelembagaan dan kelompok kepentingan? 3. Apa sajakah yang menjadi alat ukur dan variabel perubahan kelembagaan? 4. Bagaimana keterkaitan antara organisasi, pembelajaran dan kelembagaan?

1

1.3

Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada : 1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya perubahan dan transformasi kelembagaan 2. Untuk mengetahui bagaimana proses perubahan kelembagaan dan kelompok kepentingan 3. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi alat ukur dan variabel perubahan kelembagaan 4. Untuk mengetahui keterkaitan antara organisasi, pembelajaran dan kelembagaan

1.4

Manfaat Penulisan

Manfaat yang terdapat dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 1.

Untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah ekonomi kelembagaan

2.

Untuk menambah literatur dan sumber-sumber bacaan bagi mahasiswa yang

mempelajari materi terkait.

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Perubahan Kelembagaan dan Transformasi Permanen

Perubahan kelembagaan di dalam masyarakat berarti terjadinya perubahan di dalam prinsip regulasi dan organisasi, perilaku, dan pola-pola interaksi. Arah perubahan tersebut biasanya menuju pada peningkatan perbedaan prinsip-prinsip dan pola-pola umum di dalam kelembagaan yang saling berhubungan, sementara pada waktu yang  bersamaan terdapat peningkatan kebutuhan untuk melakukan integrasi di dalam sistem sosial yang kompleks. Perbedaan tersebut bisa berarti juga memperluas mata rantai saling ketergantungan yang menuntut adanya integrasi. Perubahan kelembagaan itu mendorong kepada perubahan kondisi-kondisi, yang kemudian membuat penyesuaian baru yang diperlukan melalui faktor-faktor eksternal dan sebagainya. Dengan demikian, perubahan kelembagaan merupakan  proses transformasi permanen yang merupakan bagian dari pembangunan. Perubahan kelembagaan dapat dianggap sebagai proses yang terus-menerus yang bertujuan memperbaiki kualitas interaksi (ekonomi) antar pelakunya. Proses transformasi permanen ini merupakan hal yang penting dari perubahan kelembagaan. Basis utama terjadinya transpormasi permanen adalah kesadaran bahwa aspek-aspek sosial terus berkembang sebagai respons dari perubahan pada bidang bidang lainnya, seperti ekonomi, budaya, politik, hukum dan lain sebagainya. Namun  pada sisi lain, rekayasa sosial juga sangat mungkin dilakukan sebagai cara untuk mengubah struktur ekonomi, politik, hukum dan budaya agar berjalan ke arah yang diharapkan. Rekayasa sosial inilah yang juga bisa menjadi sumber perubahan kelembagaan, dalam konteks perubahan pola interaksi ekonomi antarpelakunya. Apabila perubahan kelembagaan dianggap sebagai proses transformasi  permanen, maka perubahan kelembagaan dapat menjadi faktor pengaruh utama terhadap perubahan struktur dalam sistem sosial tertentu, bagaimanapun tingkat kecepatan atau sumber perubahan itu sendiri. Perubahan diandaikan memiliki kekuatan yang aktif (besar) dalam mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sosial, hukum, ekonomi dan seluruh pola hubungan sosial dan jaringan sosial yang sudah dikembangkan oleh anggota masyarakat yang bisa pula berubah.

3

Perubahan-perubahan yang berlangsung dengan adanya rintangan informal (norma-norma, konvensi, atau kejujuran personal) dapat memberikan implikasi yang sama seperti perubahan dalam peraturan formal (misalnya hukum) masyarakat. Perubahan bisa terjadi secara bertahap dan kadang-kadang secara cepat karena individu mengembangkan pola-pola perilaku alternatif sebagai respons atas proses evaluasi  biaya dan keuntungan baru yang dirasakan.  North (1995 : 23) mendefinisikan bahwa terdapat lima karakteristik dasar dari  perubahan kelembagaan : a. Perubahan kelembagaan terjadi karena adanya interaksi kelembagaan dan organisasi secara terus  –   menerus di dalam setting ekonomi kelembagaan dan kemudian diperkuat oleh kompetisi.  b. Perkembangan persepsi sebagai respon dari adanya kompetisi c. Kerangka kelembagaan mendikte jenis keterampilan dan pengetahuan yang dianggap memiliki hasil maksimum d. Persepsi muncul dari konstruksi/bangunan mental para pelaku e. Cakupan ekonomi, kompelementaritas dan eksternalitas jaringan matriks kelembagaan Proposisi diatas sesungguhnya berdiri di atas keyakinan umum bahwa  perubahan kelembagaan terjadi karena munculnya masalah kelangkaan dan perilaku individu yang sulit ditebak. Kelangkaan di sini tidak sekedar persoalan keterbatasan sumber daya (ekonomi) yang tersedia namun juga keterbatasan aturan main. Sedangkan menyangkut perilaku individu yang sulit dikontrol, masalah yang mengemuka adalah  perilaku oportunisme. Perilaku ini dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan kelembagaan karena jika tidak ada perubahan kelembagaan maka akan menyebabkan ada pihak yang dirugikan. Perubahan kelembagaan bisa muncul juga dari tuntutan pemilih (demands) atau  perubahan kekuasaan pemasok kelembagaan (suppliers)  yaitu pemerintah. Sisi  permintaan dan penawaran dari perubahan kelembagaan itu bisa dipakai sebagai  pijakan menganalisis sumber perubahan kelembagaan. Perubahan kelembagaan dari sisi  bawah (demand)  merupakan hasil dari pertarungan antar pelakunya, sedangkan  perubahan dari sisi atas (supply)  merupakan hasil regulasi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas (pemerintah).

4

Jika hal itu dikaitkan dengan adanya transformasi permanen, maka sisi  penawaran dan permintaan dari perubahan kelembagaan tersebut sekaligus juga mengisyaratkan pengakuan atas proses transformasi permanen. Bila antarpelaku ekonomi berkepentingan untuk menyempurnakan aturan main dan pemilik otoritas  berkehendak memapankan fungsinya sebagai regulator, maka perubahan kelembagaan dalam pengertian transformasi permanen menjadi sebuah kepastian. Bedanya hanya dalam sasaran atau tujuannya saja. Dengan begitu, perubahan kelembagaan dan tranformarmasi permanen tidak dapat dipisahkan. Selama proses perubahan tersebut saling ketergantungan baru diantara aktor-aktor dalam sebuah sistem inovasi akan menggantikan sistem/aturan main yang lama.  North percaya bahwa terdapat dua faktor utama sebagai cara untuk memahami dinamika perubahan kelembagaan. Pertama, perubahan kelembagaan sebagai hubungan simbiotik antara kelembagaan dan organisasi yang mengelilingi disekitar struktur insentif yang disediakan oleh kelembagaan. Kedua, perubahan kelembagaan sebagai  proses umpan balik di mana individu merasa dan bereaksi terhadap perubahan berbagai kesempatan. Perubahan kelembagaan tidak terjadi secara cepat dan tanpa hambatan. Walaupun perubahan kelembagaan terjadi secara permanen, proses perubahan kelembagaan tersebut penuh dengan hambatan dan tidak selalu menuju pada perbaikan efisiensi. Menurut North bahwa interaksi antara institusi dan organisasi yang  berkelanjutan merupakan kunci dari perubahan kelembagaan. Jika proses ini terjadi tanpa adanya hambatan formal maka perubahan kelembagaan yang akan terjadi akan dapat merugikan sebagian besar pelaku ekonomi. 2.2 Perubahan Kelembagaan dan Kelompok Kepentingan

Menurut North (1990:86), proses perubahan kelembagaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Perubahan harga relatif mendorong satu atau dua pihak mengadakan pertukaran, apakah politik atau ekonomi, untuk menunjukkan bahwa satu atau kedua belah pihak dapat bekerja lebih baik dengan kesepakatan atau kontrak yang telah diperbarui. Tentu saja terdapat usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menegosiasikan kembali kontrak tersebut. Tetapi, karena kontrak disusun dalam  peraturan yang hierarkis, renegosiasi tidak mungkin dilakukan tanpa adanya restrukturisasi peraturan yang lebih tinggi (atau menyimpang dari beberapa norma

5

 perilaku. Dalam kasus norma perilaku, perubahan harga relatif atau perubahan selera akan mendorong ke erosi secara perlahan menuju ke perubahan norma yang berbeda. Dalam selang waktu tertentu, peraturan itu bisa diubah atau diabaikan, bahkan tidak ditegakan. Begitu pula adat atau tradisi bisa secara perlahan terkikis dan diganti dengan yang lain. Pada titik ini terdapat dua pendekatan untuk menganalisis perubahan kelembagaan, pendekatan pertama melihat perubahan kelembagaan hanya dari aspek  biaya dan manfaat dan meyakini bahwa kekuatan motif seperti perubahan harga relatif dalam jangka panjang dapat membangun kelembagaan yang efisien. Mengikuti  penjelasan Eggerstson (1990), pendekatan ini biasa disebut sebagai teori naif dari  perubahan kelembagaan. Pendekatan lain yang memandang bahwa perubahan kelembagaan sebagai hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok kepentingan, yang kemudian populer disebut sebagai teori kelompok kepentingan dari perubahan kelembagaan. Apabila teori naif memfokuskan pada hasil perubahan kelembagaan dan menyatakan bahwa kelembagaan yang efisien bisa muncul secara otomatis walaupun semu, sedangkan teori kelompok kepentingan menekankan pada proses yang mendorong kearah perubahan kelembagaan tersebut. Hira dan Hira (2000:272) menjelaskan perubahan kelembagaan dari perspektif yang berbeda. Pertama, perubahan kelembagaan terjadi sebagai reaksi dari faktor ekonomi baru, yang biasanya direfleksikan dengan adanya perubahan harga relatif dan selera. Kedua, wirausahawan (individu/perusahaan) mengeksploitasi seluruh potensi yang terdapat dalam sebuah sistem kelembagaan, yang ujung-ujungnya akan menghasilkan perubahan yang inovatif. Perubahan kelembagaan dalam suatu kasus merupakan hasil perjuangan antara  berbagai kelompok yang berharap mendapatkan pembagian lebih baik di dalam  pemanfaatan sumber daya-sumber daya dan distribusi pendapatan dan mereka berusaha untuk menghalangi. Perubahan ini terkait dengan biaya sosial dan sekaligus terjadi dalam waktu yang lama. Perubahan hanya terjadi jika keuntungan lebih besar ketimbang kerugian untuk keseluruhan kelompok, atau jika kelompok tertentu berhasil mencapai tujuannya dalam proses politik. Terdapat empat hal yang meliputi individu atau kelompok yang berusaha mengubah kesepakatan kelembagaan atau lingkungan kelembagaan :

6

1. Perubahan harga relatif dalam jangka panjang akan dapat ke peningkatan aktivitas ekonomi tertentu atau membuat aktivitas ekonomi yang baru. 2. Kesempatan teknologi baru bisa menciptakan pendapatan yang potensial, apabila kelembagaan ekonomi yang sedang berjalan dapat dirubah. 3. Kesempatan dalam mencari rente dapat memicu kelompok kepentingan untuk melakukan perubahan kelembagaan guna menyelesaikan sewa dan redistribusi pendapatan sesuai keinginannya. 4. Perubahan dalam sikap kolektif. Scott (dalam Challen, 2000:47) mengidentifikasi empat fase/model di mana  perubahan kelembagaan telah terjadi dalam konteks historis : 1. Perubahan spontan dan tidak berlanjut oleh revolusi dan penaklukan, 2. Perubahan spontan dan inkremental dari pemanfaatan tradisi dan perilaku umum, 3. Perubahan inkremental oleh proses  pengadilan dan evolusi undang-undang umum, 4. Perubahan inkremental yang dilakukan yang dilakukan oleh imperialis, birokrasi atau politik. Model perubahan kelembagaan dapat dideskripsikan sebagai proses interaksi antara

dua

entitas

:

“wirausahawan

ekonomi”

dan

“wirausahawan

politik”.

Wirausahawan ekonomi dan politik didefinisikan dalam pengertian yang luas sebagai kelas orang-orang atau kelompok bersama yang memiliki level berbeda dalam hierarki kelembagaan. Pada model ini, agen dengan kekuasaan pengambilan keputusan yang mengatasi perubahan kelembagaan disebut wirausahawan politik dan agen yang menjadi subjek dari perubahan adalah kelembagaan disebut wirausahawan ekonomi. Terdapat dua tipe perubahan kelembagaan. Pertama, perubahan kelembagaan terinduksi yaitu merujuk pada modifikasi atau penggantian kesepakatan kelembagaan yang telah ada atau menambahkan/menggabungkan kesepakatan kelembagaan baru yang dieksekusi, diorganisasi, dan diinisiasi secara sukarela oleh individu atau kelompok

untuk

menyikapi

kesempatan-kesempatan

yang

bisa

memberikan

keuntungan. Kedua, perubahan kelembagaan dipaksakan yang hampir sama dengan tipe  pertama namun dieksekusi dan inisiasi oleh tata pemerintahan atau hukum. Jadi hanya  berbeda pada prosesnya yang dilakukan secara sukarela atau dipaksa oleh otoritas yang lebih kuat.

7

2.3 Alat Ukur dan Variabel Perubahan Kelembagaan

Perubahan dalam kelembagaan saat diperlukan mengingat proses perkembangan dan pembangunan ekonomi tidak dengan sendirinya menciptakan dasar-dasar kelembagaan. Dalam fase ini mungkin saja ketiadaan lembaga formal akan ditutupi dengan keberadaan lembaga informal, tetapi tentu saja ini tidak bisa berlangsung dalam  jangka panjang (Diehl, 1998:51). Juga, dalam konteks perubahan kelembagaan (formal) ini, diperlukan alat ukur dan variabel-variabel yang terfokus sehingga memudahkan setiap pengambil kebijakan merumuskan jenis kelembagaan yang dibutuhkan. Pada negara yang sedang melakukan proses transisi atau reformasi ekonomi, biasanya terdapat variabel makro dan mikro untuk mengukur keberhasilan kinerja perekonomian. Pada level makroekonomi, setidaknya ada lima isu penting yang sering ditelaah, yakni kontrol terhadap inflasi, pengurangan defisit anggaran, stabilisasi nilai tukar mata uang, intensitas perdagangan internasional, dan peningkatan investasi untuk mendukung  pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada level mikro, isu yang dibahas adalah liberalisasi harga, privatisasi, pengembangan pasar modal, penciptaan sistem hukum untuk menegakkan hak kepemilikan, dan mempromosikan kompetisi (Yeager, 1999:80). Isu makro dan mikro ekonomi pada perekonomian transisi tersebut bisa diterima mengingat negara itu hendak memindahkan pengelolaan ekonomi dari serba negara ( state-guided)  menjadi dibimbing oleh pasar (market direction). Negara-negara yang menganut perencanaan terpusat dan serba negara biasanya pada level makro dicirikan dengan angka inflasi yang fluktuatif, pemerintah menjadi agen ekonomi yang terpenting sehingga seringkali mengalami defisit anggaran yang besar, nilai tukar mata uang domestik yang tidak stabil, dan perdagangan lebih ditunjukkan pada pasar domestik. Sedangkan pada level mikro, kebijakan harga cenderung dipatok oleh  pemerintah, perusahaan dimiliki oleh negara, iklim pasar sangat monopolistis akibat intervensi negara, dan tiadanya jaminan terhadap hak kepemilikan individu. Karakteristik semacam inilah yang menyebabkan negara-negara yang menggunakan  perencanaan terpusat kondisi perekonomiannya tidak efisien (Yustika, 2002:288-278). Dalam posisi seperti itu, setiap proses reformasi/ transisi ekonomi cenderung mengubah secara drastis penampilan (features) kebijakan ekonomi yang diintroduksi oleh negara, yakni dengan memberikan kesempatan kepada ‘pasar’ untuk memegang kendali kegiatan ekonomi.

8

Tabel 2.1 Target Ekonomi, Tindakan, dan Kelembagaan pada Beberapa Level Aspek/ Level

Makro

Mikro

Meso

Target

Stabilitas

Efisiensi

Inovasi

Variabel Kunci

Uang, nilai tukar

Harga

Pengetahuan

Tindakan

Manajemen negara

Pilihan individu

Interaksi

Kelembagaan

Bank

Formal

kewenangan

aturan keluar dan sistem pendidikan,

anggaran negara

masuk pasar

sentral, Hak

kepemilikan,

Infrastruktur,

asosiasi  perdagangan

Kelembagaan

Reputasi,

Tata

Informal

konsensus

sosial  perusahaan,

terhadap

cara  perilaku

 pandang perilaku

individu

kelola Sikap

terhadap

risiko,

faktor

rasional mobilitas, perilaku menabung

Seperti yang terlihat pada Tabel 2.1, untuk bisa mencapai fokus perubahan pada masa transisi dibuatlah target, variabel kunci, tindakan pada berbagai level, dan jenis kelembagaan yang dibutuhkan, sehingga sekaligus variabel-variabel tersebut bisa digunakan sebagai parameter. Khusus mengenai perubahan kelembagaan formal, tampak bahwa pada level makro harus terdapat peraturan yang tegas berkenaan dengan fungsi dan kewenangan bank sentral serta pemberdayaan anggaran negara untuk mendukung kegiatan perekonomian. Sedangkan pada level mikro, perubahan kelembagaan formal yang dibutuhkan adalah hukum mengenai hak kepemilikan sehingga terdapat kepastian serta pedoman ke luar dan masuk bagi individu-individu yang bertransaksi di pasar. Tentu saja target dari perubahan kelembagaan mikro ini adalah mencoba menurunkan biaya transaksi. Tidak berhenti sampai di sini, perubahan kelembagaan informal juga harus dikreasikan sehingga baik secara makro maupun mikro, turut menyokong tujuan perubahan kelembagaan formal. Seperti yang terlihat, masalah reputasi, konsensus sosial, perilaku individu, dan sikap terhadap risiko menjadi  perhatian penting dari perubahan kelembagaan informal ini (Diehl, 1998:51). Di luar itu, tidak dapat disangkal bila proses reformasi/ transisi ekonomi sarat dengan rintangan-rintangan politik yang sering kali tidak ramah. Setidaknya ada tiga  palang/ rintangan politik yang kerap terjadi untuk menelikung perjalanan reformasi

9

ekonomi (Haggard dan Kaufman, 1995:156-157). Pertama, kebijakan reformasi ekonomi yang menyentuh barang-barang publik selalu menimbulkan masalah  penunggang gelap ( free-riders), sehingga pada titik ini akan sangat mungkin bagi timbulnya tindakan kolektif. Jika penunggang gelap reformasi tersebut mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka reformasi ekonomi berpotensi mengalami kegagalan. Kedua, dalam pandangan model distributif, kebijakan reformasi diasumsikan akan didukung oleh kelompok pemenang dan sekaligus akan dilawan oleh kelompok  pecundang, sehingga hasil dari reformasi ekonomi akan sangat tergantung dari kekuatan politik di antara koalisi pemenang. Ketiga, masalah klasik dari reformasi ekonomi adalah biaya reformasi biasanya terkonsentrasi pada satu kelompok tertentu, tetapi keuntungannya menyebar kepada banyak kelompok sehingga keberhasilannya sangat tergantung kepada seberapa kuat perlawanan dari kelompok yang paling terkena dampak reformasi tersebut. Dalam level meso dan mikro, perubahan kelembagaan juga bisa didekati melalui penciptaan pranata faktor-faktor produksi berhadapan dengan inovasi produksi (teknologi). Dalam terminologi ekonomi, pranata faktor-faktor produksi tersebut adalah kelembagaan yang mengatur interaksi antara pemilik modal, tanah, dan tenaga kerja. Dalam masa klasik kuno, kelembagaan faktor-faktor produksi lebih banyak menguntungkan pemilik tenaga kerja, sementara pada zaman feodal keuntungan itu  banyak dipungut oleh tuan tanah, dan pada zaman kapitalis saat ini pemegang polis atas  profit terbesar adalah pemilik modal. Persoalannya adalah ketika inovasi produksi terjadi, pembagian keuntungan atas kegiatan ekonomi selalu tidak bisa jatuh secara  proporsional kepada masing-masing pemilik faktor produksi sepanjang pranata kelembagaan faktor-faktor produksi tidak mendukung hal itu. Dalam konteks ini, Marx  berkesimpulan bahwa perkembangan infrastruktur (inovasi teknologi/ produksi) selalu tidak diikuti dengan penataan superstruktur (faktor-faktor produksi), di mana hal itu  berlangsung terus sepanjang usia peradaban ini. Kasus yang terjadi pada zaman kapitalisme sekarang barangkali merupakan contoh yang cukup gamblang untuk dijelaskan. Setiap unit produksi selalu memakai faktor produksi modal, tanah, dan tenaga kerja. Faktor produksi tersebut dialokasikan dengan bersandarkan hitungan-hitungan ekonomis, sehingga setiap pemanfaatannya harus dipastikan bisa menghasilkan laba yang terbesar. Tetapi dalam sistem kapitalis ini  pemegang otoritas terbesar adalah pemilik modal, sehingga ia bebas untuk menentukan

10

 pembagian keuntungan. Dalam kejadian ini, upah tenaga kerja dan sewa tanah merupakan “biaya tetap” yang relatif tidak bergantung pada tingkat profit yang diperoleh perusahaan. Sebaliknya, laba bagi pemilik modal adalah “pendapatan variabel”, di mana besarnya perolehan pendapatan sangat tergantung dengan jumlah keuntungan. Dalam kasus ini, apabila secara tiba-tiba perusahaan tersebut memeroleh laba yang berlipat seluruh peningkatan itu akan jatuh hanya kepada pemilik modal, sedangkan upah tenaga kerja dan sewa lahan memeroleh bagian seperti sediakala. Inilah

kasus

yang

mengantarkan

Marx

pada

kesimpulan

bahwa

selamanya

“superstruktur” tidak akan pernah bia mengikuti perubahan “infrastruktur”. Dengan pengertian tersebut, cukup mudah mengeja ulang sebuah kebutuhan terciptanya hubungan antara proses produksi dan perubahan kelembagaan. Dalam catatan yang singkat, perkembangan ekonomi yang pesat dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, tidak akan memiliki arti apa-apa jika tidak diimbangi dengan adanya perubahan kelembagaan yang kongruen. Pada level mikro (perusahaan), peningkatan laba yang diperoleh tidak akan memiliki implikasi kesejahteraan bagi pekerja. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut  perubahan kelembagaan merupakan syarat terpenting agar kegiatan ekonomi di  perusahaan tetap bertahan. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan jalan menciptakan dan memperkuat serikat pekerj sehingga mempunyai posisi tawar yang sepadan dengan pemilik modal. Model ini ditempuh di negara-negara kapitals sebagai cara menerobos kebekuan hubungan antara kelompok pekerja dan  pemodal. Dengan posisi tawar yang relatif setara, kemungkinan bagi terjadinya  perubahan kelembagaan lebih mungkin tercipta karena di antara mereka akan terus  berlangsung proses negosiasi untuk mengompromikan masing-masing kepentingannya. Pada akhirnya, perubahan kelembagaaan juga menyangkut aspek informal yang  bersumber dari reputasi, kredibilitas, dan konsensus. Kegiatan ekonomi yang semakin modern dan kompleks, ternyata juga memunculkan fungsionalisme struktural untuk mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi. Misalnya, dalam masyarakat modern (di mana kompleksitas ekonomi terjadi) sifat hubungan antarindividu lebih banyak ditentukan oleh variabel spesifitas, pencapaian, dan universalisme; sebagai lawan dari diffusiness, ascription, dan particularism. Penjelasannya, spesifisitas berarti pembagian kerja ditentukan oleh kemampuan/ ketrampilan spesifik yang dipunyai oleh individu,  berlawanan dengan pandangan ekonomi tradisional yang mengandaikan setiap individu

11

menguasai segala hal. Kemudian orientasi pencapaian dimaksudkan bahwa individu memeroleh posisi/ karir karena prestasi dan keterampilan yang dipunyai, bukan oleh sebab hubungaan keluarga, ras, dan kategori askriptif lainnya. Sementara itu, universalisme berarti semua individu atau anggota organisasi bertindak berdasarkan regulasi dan aturan main yang sama, di mana semua ini diberlakukan tanpa terkecuali. Variabel-variabel itulah yang bisa didesain sebagai sumber informal dari perubahan kelembagaan, seiring dengan perkembangan ekonomi yang mengkehendaki adanya efisiensi. Jika proses tersebut berlangsung dengan lancar, maka perubahan kelembagaan yang berbasis nilai-nilai informal tersebut akan menopang bagi pencapaian kinerja  perekonomian yang lebih baik. 2.4 Organisasi, Pembelajaran, dan Perubahan Kelembagaan

Dalam konteks ekonomi, perubahan kelembagaan selalu dikaitkan dengan atribut keuntungan yang bakal dinikmati oleh pelaku yang terlibat di dalamnya. Dengan diktum ini, perubahan kelembagaan memiliki keuntungan bagi masyarakat hanya jika  biaya-biaya yang muncul akibat perlindungan hak-hak lebih kecil dari penerimaan dari alokasi sumber daya yang lebih baik. Apabila biaya yang muncul terlalu tinggi, mungkin diperlukan langkah untuk mendesain kelembagaan non pasar dalam rangka mencapai alokasi sumber daya yang lebih efisien. Tentu saja dalah satu kelembagaan non pasar datang dari pemerintah/ negara. Dalam posisi ini pemerintah mengintroduksi kebijakan yang bisa memengaruhi aktivitas ekonomi: pada kasus sektro pertanian misalnya, persoalan yang umum dijumpai adalah keengganan petani untuk mengambil risiko apabila dihadapkan denhan penggunaan/ perubahan teknologi. Pemerintah dapat memengaruhi atau mengubah sikap tersebut dengan mengeluarkan kebijakan, misalnya,  penjaminan risiko sehingga petani mau mengambil kesempatan untuk mengadopsi teknologi baru. Bila jalur ini berhasil, maka proses perubahan kelembagaan akan terjadi.  Namun, seperti yang bisa diprediksi, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memandu proses perubahan kelembagaan tersebut tidaklah tanpa biaya. Sebabnya, setiap penawatan atas inovasi kelembagaan membutuhkan sumber daya politik yang  besar yang dilakukan oleh wirausahawan politik dan inovator. Dengan begitu, tentu  bermanfaat untuk memikirkan bahwa skema penawaran inovasi kelembagaan tersebut ditentukan oleh skedul biaya marjinal yang bertemu dengan wirausahawan politik yang

12

 bertanggung jawab mendesain kelembagaan baru dan menyelesaikan konflik yang muncul dari kelompok-kelompok kepentingan. Intinya, satu lini dengan preposisi di atas, inovasi kelembagaan akan ditawarkan jika hasil yang diekspektasikan dari inovasi tersebut melebihi biaya marjinal dari mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengintroduksi proses inovasi itu. Perlu juga diingat bahwa keuntungan privat kepada wirausahawan politik berbeda dengan laba sosial, sehingga inovasi kelembagaan tidak akan ditawarkan pada level yang secara sosial optimal. Pada titik inilah, setiap  perubahan kelembagaan memerlukan pengorganisasian sebagai instrumen untuk memandu dan menghitung kemanfaatan dan kerugian perubahaan kelembagaan Dalam praktiknya, kegiatan transaksi ekonomi selalu memakai satu diantara dua instrumen berikut: pasar atau organisasi. Menurut Coase, pasar dan organisasi merupakan dua tipe ideal koordiasi dalam proses transaksi pertukaran. Pasar yang ideal dikarakteristikan oleh fakta bajwa hukum harga sebagai 'kecukupan statistik' bagi sumber pengambilan keputusan individu. Sebaliknya, organisasi yang ideal dicirikan sebagai keseluruhan bentuk koordinasi transaksi yang tidak menggunakan instrumen harga untuk mengomunikasikan informasi di antara pelaku-pelaku transaksi. Walaupun  begitu, dalam operasionalisasinya, tentu pemisahaan di antara dua model koordinasi tersebut tidak bersifat hitam dan putih. Dalam banyak kasus, sebagian pasar juga 'terorganisasi'. Sementara itu, kebanyakan organisasi juga memakai harga untuk mengomunikasikan informasi dalam organisasi. Bagan 2.1 mengilustrasikan model koordinasi tersebut, dengan meletakan informasi sebagai variabel yang harus dikoordinasikan dalam kegiatan atau transaksi ekonomi. Bagan 2.1 Tipe Ideal Koordinasi Pasar dan Organisasi

13

Dalam konteks perubahan kelembagaan, koordinasi tersebut juga bisa menggunakan kelembagaan, pasar dan organisai. Sebagai salah satu instrumen/ model kelembagaan, pasar akan menuntut proses perubahan kelembagaan berdasarkan kepentingan (ekonomi) spontan dari masing-masing pelakunya. Di sini yang bekerja adalah sistem yang insentif yang akan diperoleh setiap pelaku sehingga mereka  bereaksi apabila terdapat ruang mendapatkan – keuntungan yang lebih besar. Sedangkan organisasi akan memandu proses perubahan kelembagaan berbasiskan kesamaan tujuann dari individu-individu yang tergabung di dalamnya. Sebelum individu bergerak, terlebih dulu harus telah tercapai kesepakatan yang diterima oleh seluruh anggota organisasi.

Organisasi

kartel

merupakan

contoh

yang

paling

baik

untuk

mendeskripsikan koordinasi dengan memakai organisasi tersebut. Walaupun terdapat celah untuk mendapatkan laba yang lebih besar dengan cara keluar dari kesepakatan,  biasanya setiap anggota kartel enggan mencederai mufakat yang sudah dicapai. Jadi,  perubahan kelembagaan yang mendasarkan pada koordinasi organisasi dipastikan akan  berjalan lebih rumit (tetapi bukan berarti inefisiensi) karena harus menunggu proses kesepakatan di dalam organisasi. Di samping itu, koordinasi dengan basis organisasi juga membutuhkan hal lain yang

penting

dalam

proses

perubahan

kelembagaan,

yakni

pembelajaran.

Penjelasannya, seperti yang telah dikemukakan di atas, organisasi didesain sebagai sebuah institusi/ lembaga untuk mencapai tujuan dari para penciptanya. Organisasi tersebut diciptakan bukan hanya sekadar sebagai fungsi dari ringangan-rintangan kelembagaan, tetapi juga halangan-halangan lainnya (misalnya teknologi, pendapatan, dan preferensi). Interaksi antara hambatan kelembagaan dan rintangan lainnya itu  berpotensi untuk mencapai maksimalisasi kesejahteraan bagi para wirausahawannya,  baik wirausahawan politik maupun ekonomi. Sebagai upaya menghadapi rintaganrintangan itulah dibutuhkan pencarian pengetahuan secara terus menerus. Bagi North, insentif untuk mendapatkan pengetahuan itu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur  penghargaan dan hukuman yang memiliki nilai material, namun juga akibat toleransi maasyarakat terhadap pembangunan pengetahuan itu sendiri. Artinya, pengetahuan dipahami sebagai upaya pembelajaran yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi. Pada titik ini, terdapat hubungan dua arah antara persepsi dan pengetahuan:  pengetahuan akan membangun persepsi manusia terhadap dunia nyata dan sebaliknya

14

 persepsi akan memicu usaha pencarian terhadap pengetahuan. Dalam konteks organisasi, proses pembelajaran dan pencarian pengetahuan akan memicu perubahan interaksi yang selama ini sudah berjalan secara rutin. Dengan tingkat keterampilan yang bertambah, menjadikan pola interaksi berubah sesuai dengan  persepsi baru yang dimiliki. Misalnya, kegiatan proses produksi yang menghendaki  perubahan teknologi tidak mungkin akan diadopsi bila pengetahuan dan persepsi dari anggota organisasi tidak menyadari pentingnya keberadaan teknologi. Namun, apabila  proses pembelajaran dan pencarian pengetahuan tersebut telah terbentuk, maka kesanggupan menerima eksistensi teknologi menjadi lebih mudah dilakukan. Kasus ini sangat relevan diterapkan pada masyarakat petani dan pelaku ekonomi tradisional lainnya, yang akibat tidak terjadi proses pembelajaran dan peningkatan pengetahuan menjadikan mereka sebagai sebuah komunitas yang paling kaku menerima perubahan kelembagaan, khususnya dalam hal adopsi teknologi. Jadi, sebetulnya, tanpa disadari  peningkatan pengetahuan bisa menjadi sumber terbesar bagi munculnya perubahan kelembagaan, khususnya apabila diterapkan dalam kegiatan tr ansaksi yang dikoordinasi oleh organisasi. Jadi, perubahan kelembagaan di atas bisa dipetakan dalam dua tahapan berikut:  peningkatan pendapatan dan pasar tidak sempurna yang mengakibatkan tingginya biaya transaksi. Dalam kasus ekspektasi terhadap peningkatan pendapatan, perubahan kelembagaan akan dikerjakan, baik secara spontan maupun tersistematisasi, karena manfaat yang diterima lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya  bila ekspektasi perubahan kelembagaan akan menimbulkan kerugian yanh lebih besar, maka kemungkinan perubahan itu tidak akan diambil. Sedangkan dalam kasus pasar tidak sempurna, misalnya informasi yang asimetris maupun monopoli, perubahan kelembagaan bereaksi terhadap aktivitas transaksi yang tidak efisien. Perubahan kelembagaan tersebut bisa dikerjakan lewat koordinasi pasar maupun organisasi. Jika koordinasi pasar yang terjadi, maka berlaku hukum exit and entry. Artinya, jika pelaku  pasar masih merasa bisa bertahan dalak pasar yang tidak sempurna, maka mereka akan merekonstruksi pola interaksi baru yang bisa memperbaiki beberapa aspek, misalnya, informasi. Sebaliknya, bilangin pasar dianggap tidak bisa berubah, maka mereka akan keluar. Sementara itu, apabila koordinasi dilakukan lewat organisasi, maka bisa terjadi  perubahan kelembagaan dituntut kepada lembaga yang memiliki otoritas/ pemerintah untuk menyempurnakan pasar. Selain itu koordinasi organisasi juga bisa dikerjakan

15

melalui penguatan kapasitas pengetahuan dan informasi yang dapat menekan pasar untuk bekerja secara sempurna. Dengan pemahaman inilah bisa diketahui bahwa  perubahan kelembagaan merupakan hal yang niscaya, namun memiliki derajat kerumitan yang sangat kompleks.

16

BAB III 3.1 Kesimpulan

Perubahan kelembagaan itu mendorong kepada perubahan kondisi-kondisi, yang kemudian membuat penyesuaian baru yang diperlukan melalui faktor-faktor eksternal dan sebagainya. Dengan demikian, perubahan kelembagaan merupakan  proses transformasi permanen yang merupakan bagian dari pembangunan. Perubahan kelembagaan dapat dianggap sebagai proses yang terus-menerus yang bertujuan memperbaiki kualitas interaksi (ekonomi) antar pelakunya. Perubahan kelembagaan dalam suatu kasus merupakan hasil perjuangan antara  berbagai kelompok yang berharap mendapatkan pembagian lebih baik di dalam  pemanfaatan sumber daya-sumber daya dan distribusi pendapatan dan mereka berusaha untuk menghalangi. Perubahan ini terkait dengan biaya sosial dan sekaligus terjadi dalam waktu yang lama. Perubahan hanya terjadi jika keuntungan lebih besar ketimbang kerugian untuk keseluruhan kelompok, atau jika kelompok tertentu berhasil mencapai tujuannya dalam proses politik Dalam konteks perubahan kelembagaan (formal) ini, diperlukan alat ukur dan variabel-variabel yang terfokus sehingga memudahkan setiap pengambil kebijakan merumuskan jenis kelembagaan yang dibutuhkan. Pada negara yang sedang melakukan  proses transisi atau reformasi ekonomi, biasanya terdapat variabel makro dan mikro untuk mengukur keberhasilan kinerja perekonomian. Selain itu dalam konteks ekonomi, perubahan kelembagaan selalu dikaitkan dengan atribut keuntungan yang bakal dinikmati oleh pelaku yang terlibat di dalamnya. Dengan diktum ini, perubahan kelembagaan memiliki keuntungan bagi masyarakat hanya jika biaya-biaya yang muncul akibat perlindungan hak-hak lebih kecil dari  penerimaan dari alokasi sumber daya yang lebih baik.

17

DAFTAR PUSTAKA

Yustika, Ahmad Erani. 2013. Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan  Kebijakan. Jakarta : Erlangga.

18