4.1
ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
4.8.1.
Analisis Kebutuhan Kelembagaan Penataan Ruang
Permasalahan penataan ruang bukanlah permasalahan yang bisa diatasi oleh satu pihak saja. Penataan ruang akan terlaksana dengan baik dengan kerjasama dan koordinasi yang intensif dari berbagai instansi terkait. Terkait dengan penataan ruang ini, lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki wewenang mengawasi dan sebagai tim pengendali pemanfaatan ruang seringkali masih mengalami kendala-kendala dalam melaksanakan tugasnya. Permasalahan kelembagaan yang sering dihadapi sekarang ini antara lain kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah, kurangnya pengawasan pada tingkat pelaksanaan dan juga masih terbatasnya personil sebagai pelaksana di lapangan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Rinci (RDTR) SPPK Sumurpanggang dalam mekanisme pengelolaan tata ruang Kota Tegal perlu didukung oleh aspek kelembagaan di daerah yang berfungsi sebagai badan koordinasi. Selain itu, dalam kegiatan perencanaan terdapat tiga elemen dasar yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang masing-masing membutuhkan lembaga yang mengkoordinasikan/ bertanggung jawab. Kelembagaan penataan ruang diharapkan mampu berfungsi sebagai wadah media komunikasi antar stakeholder terkait untuk mengatasi masalah keruangan yang ada di wilayah perencanaan. Adapun kebutuhan pengembangan kelembagaan penataan ruang dalam tiga aspek diatas sebagai berikut: a. Lembaga Perencanaan
Kegiatan perencanaan ruang secara umum meliputi tahapan persiapan penyusunan materi tata ruang, tahapan penyusunan materi tata ruang, tahapan penetapan dan pengesahan materi tata ruang yang telah tersusun sebagai peraturan daerah dalam kegiatan pemanfaatan ruang serta sosialisasi rencana tata ruang kepada pihak-pihak lainnya yang terkait dengan proses penataan ruang. Wilayah Kota Tegal yang memiliki tanggung jawab dalam tahapan perencanaan tata ruang terutama yaitu Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal. b. Lembaga Pemanfaatan Ruang
Kegiatan pemanfaatan ruang pada dasarnya meliputi kegiatan pengoperasionalisasian rencana tata ruang oleh dinas/instansi terkait serta pelaksanaan teknis lainnya. Kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan oleh seluruh pengguna ruang, baik dinas/instansi pemerintah maupun pihak swasta/masyarakat luas. Sehingga, dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab atas kegiatan pemanfaatan ruang.
c. Lembaga Pengendalian Pelaksanaan Rencana Tata Ruang
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi kegiatan koordinasi, pengawasan, dan penertiban. Badan yang bertugas sebagai pengendali adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), yaitu lembaga yang secara hukum memiliki kewenangan dalam mengarahkan penggunaan ruang di daerah. Alat yang digunakan oleh lembaga ini adalah rencana tata ruang yang telah diperdakan dengan berbagai tingkat kedalaman rencana (RTRW-RDTRK-RTBL).
Koordinasi Kegiatan koordinasi ditujukan untuk menghindari terjadinya konflik yang mungkin timbul di antara para pengguna ruang dalam proses pemanfaatan ruang. Lembaga yang berperan sebagai lembaga koordinasi kegiatan penataan ruang adalah BKPRD yang dibentuk dari beberapa instansi di tingkat Kota Tegal.
Pengawasan Kegiatan pengawasan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali dan memperbaiki permasalahan yang ditemui dalam kegiatan pemanfaatan ruang, menyediakan informasi tentang perkembangan situasi yang terjadi dalam proses pemanfaatan ruang serta melakukan kegiatan evaluasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan umpan balik dalam rangka penyempurnaan kegiatan penataan ruang yang sedang berjalan maupun sebagai masukan bagi penyempurnaan rencana tata ruang. Lembaga yang berperan dalam kegiatan pengawasan terutama juga dilaksanakan oleh BKPRD. Selain itu, masyarakat dalam hal ini juga sangat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan tata ruang wilayah.
Penertiban Kegiatan penertiban dimaksudkan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap rencana tata ruang dalam proses pemanfaatan ruang.
Gambar 4.1 Diagram Kebutuhan Lembaga Penataan Ruang di Kota Tegal
RTRW RDTRK RTRK/RTBL
Perencanaan
Pemanfaatan
Konteks Masalah Keruangan Pengendalian
Lembaga Stakeholder Terkait BKPRD
i
Diskusi Mediasi Sosialisasi
Program Keruangan Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana?
Pelaksanaan Program
Indikator Kinerja (Output dan Outcome)
Ya End
Kegiatan koordinasi pengelolaan tata ruang dan mekanisme dalam penataan ruang di Kota Tegal saat ini telah dilakukan oleh BKPRD Kota Tegal dengan Walikota dan wakil Walikota Tegal sebagai penanggung jawab. BKPRD Kota Tegal terdiri atas 4 unsur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1. Tim Koordinasi Kota, diketuai Sekretaris Daerah (SekDa) Kota Tegal 2. Sekretariat BKPRD, diketuai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal 3. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, diketuai oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal 4. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, diketuai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal BKPRD ini juga beranggotakan dinas-dinas teknis lain yang ada di wilayah pemerintahan Kota Tegal. Selain lembaga-lembaga dalam Pemerintahan Daerah Kota Tegal, terkait adanya otonomi daerah, maka keterlibatan masyarakat baik dalam tingkat kecamatan maupun desa juga memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Adapun lembagalembaga tersebut antara lain tokoh masyarakat (toma), LKMD, PKK, RW, RT, karang taruna, LSM, dan lembaga sosial lainnya yang terdapat dalam masyarakat SPPK Sumurpanggang. Adanya lembaga-lembaga tersebut dapat menciptakan adanya kesinambungan antara
pemerintah kota dan pemerintah daerah di kecamatan maupun kelurahan-kelurahan yang bersangkutan.
4.8.2. Analisis Peran Serta Masyarakat
Selain pemerintah dan pihak ketiga, suatu perencanaan tata ruang juga harus melibatkan masyarakat dan unsur-unsur di dalamnya. Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari perencanaan tersebut. Peran masyarakat sendiri dalam penataan ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 Tentang Peran Serta Masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. a. Bentuk Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
Masukan mengenai: 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. Penetapan rencana tata ruang
Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
b. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pada perencanaan Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR) SPPK Sumurpanggang, pelibatan masyarakat telah dilakukan mulai dari awal penyusunan materi perencanaan, identifikasi potensi dan permasalahan kawasan sampai pada penyusunan rencana pola ruang. Masyarakat dapat secara langsung memberikan masukan dan kritik terhadap perencanaan kawasan. Kegiatan pelibatan masyarakat ini akan dapat dilihat secara langsung melalui Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan sebelum penyusunan materi laporan antara
dan perumusan kebijakan. Masukan-masukan ini kemudian menjadi bahan kajian dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana. Forum Group Discussion (FGD) penyusunan RDTR SPPK Sumurpanggang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 di Kantor Kecamatan Margadana. Berikut ini merupakan dokumentasi FGD di SPPK Sumurpanggang: Gambar 4.2 FGD Penyusunan RDTR SPPK Sumurpanggang
Sumber : Dokumentasi Penyusun, 2013
4.2
ANALISIS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Kegiatan pembangunan harus dilaksanakan secara merata melalui kerjasama dari seluruh tingkat pemerintahan pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara yang Iebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan SPPK Sumurpanggang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Provinsi (APBD Proinsi Jawa Tengah), Pemerintah Kota Tegal (APBD), dan pendapatan daerah Kecamatan Margadana sendiri. Selain itu juga dapat berupa sumber-sumber pendapatan lain yang bersifat sah seperti bantuan pihak swasta dalam pembangunannya. Berdasarkan pendapatan daerah Kota Tegal Tahun 2011, dapat dilihat bahwasanya sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan, yaitu dari hasil bagi pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Berikut persentase pendapatan daerah Kota Tegal: Gambar 4.3 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun 2011
Sumber : Hasil Analisis, 2013
Sumber pendapatan Kota Tegal ini dimanfaatkan untuk kegiatan pembiayaan pembangunan (belanja daerah) di seluruh wilayah Kota Tegal termasuk Kecamatan Margadana. Pendapatan daerah Kota Tegal dengan pengeluaran belanja daerah apabila dikalkulasi pada akhir tahun 2011 mengalami defisit, namun penerimaan pada tahun tersebut diperoleh juga dari silpa (sisa tahun lalu) sehingga penerimaan daerah masih memiliki sisa setelah digunakan untuk realisasi belanja daerah. SPPK Sumurpanggang sendiri merupakan kecamatan yang wilayahnya memiliki fasilitasfasilitas yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan daerah saja, melainkan propinsi dan nasional. Oleh karena itu, pembangunan pada SPPK Sumurpanggang sendiri tidak hanya dibiayai oleh pendapatan Kecamatan Margadana sendiri. Kecamatan Margadana sebagai bagian dari Kota Tegal tidak bisa lepas dari pemerintahan di atasnya. Beberapa fasilitas di SPPK Sumurpanggang yang dikelola menggunakan pembiayaan pemerintah kota, propinsi maupun pusat adalah:
Tabel IV.1 Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Fasilitas di SPPK Sumurpanggang Fasilitas
Sumber Pendanaan Jalan
Jalan Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo – Dr Wahidin
APBN
Pintu Air
Pintu Air MD I Pintu Air MD II CRMD Pintu Air K. Blabad Pintu Air Sumurpanggang Kali Kemiri Pintu Air Cabawan Pintu Air S.i.2 – S.i.5 Pintu Air Bokong Semar Pintu Air Kaligangsa Pintu Air Folder Pintu Air Kaligangsa sebelah selatan
APBD Provinsi (PSDA) APBD Provinsi (PSDA) APBD Provinsi (PSDA) APBD Kota APBD Provinsi (PSDA) APBD Kota APBD Provinsi (PSDA) APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Provinsi (PSDA)
Sumber : Kumpulan Data, 2013
Pengembangan prasarana-prasarana lain juga dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam pembangunanannya, khususnya untuk pengembangan sarana prasarana lingkungan. Hal ini dikarenakan nilainya yang cukup besar dan memiliki nilai sosial yang cukup tinggi, sehingga donatur-donatur dapat menjadi salah satu sumber penting melalui kerjasama dengan masyarakat juga sebagai subjek dan obyek pembangunan.
