Materi Kelembagaan Desa

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Modul Pegangan Peserta Pelatihan Bagi Pelatih Manajemen Pemerintahan Desa

M. 3.2.1.

POKOK BAHASAN

:

3.

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

TUJUAN

:

Setelah selesai penyajian PB ini, diharapkan peserta dapat: 1. Memahami kewenangan desa. 2. Memahami Kelembagaan Desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan). 3. Memahami Keuangan dan kekayaan Desa. 4. Memahami Perencanaan Pembangunan Desa 5. Memahami Produk Hukum Desa (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa). 6. Memahami Administrasi Desa. 7. Memahami Penataan Wilayah Desa 8. Memahami

Pelaporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. SUB POKOK BAHASAN

3.1.

KEWENANGAN DESA

3.2.

KELEMBAGAAN DESA

3.3.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

3.4.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

3.5.

PRODUK HUKUM DESA

3.6.

ADMINISTRASI DESA

3.7.

PENATAAN WILAYAH DESA

3.8.

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

WAKTU

Catatan:

:

18 Jam Pelajaran @ 45 menit = 810 menit

Salin lembar di atas ke dalam transparansi/kertas lebar untuk dipampang di depan kelas (M. 3.2.1.)

106



M. 3.2.2.

POKOK BAHASAN

:

3.

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

SUB. POKOK BAHASAN

:

3.2.

KELEMBAGAAN DESA

TUJUAN

:

Setelah selesai penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat: 1. Memahami makna kelembagaan desa dan jenisjenis kelembagaan desa. 2. Memahami keberadaan Pemerintah Desa. 3. Memahami keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. 4. Memahami

keberadaan

Lembaga

Kemasyarakatan. 5. Memahami hubungan kerja antara Pemerintah Desa,

Badan

Permusyawaratan

Desa,

dan

Lembaga Kemasyarakatan. WAKTU

Catatan:

:

2 Jam Pelajaran @ 45 menit = 90 menit

Salin lembar di atas ke dalam transparansi/kertas lebar untuk dipampang di depan kelas (M. 3.2.2.)

107



PROSES PENYAJIAN LANGKAH-LANGKAH 1.

Pengantar a. Judul PB, tujuan dan waktu b. Judul SPB, tujuan dan diperlukan.

waktu

WAKTU (MENIT)

MEDIA BELAJAR

10’

Lembar Penyajian PB (M. 3.2.1.) Lembar Penyajian SPB (M. 3.2.2.) Lembar Bacaan (M. 3.2.3.)

yang

2.

Ceramah dan tanya jawab. Pelatih/Fasilitator menjelaskan tentang: a. Makna kelembagaan desa dan jenisjenis kelembagaan desa. b. Pemerintah Desa. c. Badan Permusyawaratan Desa. d. Lembaga Kemasyarakatan. e. Hubungan kerja antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan.

55’

3.

Penegasan a. Pelatih/Fasilitator memberikan penegasan tentang materi SPB yang telah disajikan. b. Bila masih ada peserta yang hendak bertanya, Pelatih/Fasilitator memberikan kesempatan sekali lagi kepada peserta, dan selanjutnya diberikan penegasan akhir tentang materi SPB yang telah disajikan.

10’

4.

Evaluasi a. Pelatih/Fasilitator menugaskan peserta pelatihan untuk kerja perorangan dalam rangka evaluasi pemahaman peserta terhadap materi SPB yang telah disajikan. b. Pelatih/Fasilitator dan Panitia menghimpun kembali lembar evaluasi yang telah diiisi oleh para peserta pelatihan. Catatan: Di luar waktu pelaksanaan pelatihan, Pelatih/Fasilitator menilai hasil kerja perorangan untuk disampaikan kepada Panitia dalam rangka penetapan kelulusan peserta pelatihan.

15’

108

Lembar Evaluasi (M. 3.2.4.)



M. 3.2.3. Lembar Bacaan

” KELEMBAGAAN DESA ” I. PENDAHULUAN 1. Dalam setiap entitas pemerintahan, keberadaan setiap ”lembaga pemerintahan” merupakan prasyarat pokok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan. Dengan kata lain, keberadaan setiap lembaga pemerintahan merupakan implikasi dari adanya kewenangan pemerintahan, karena kehadiran lembaga pemerintahan tersebut ditujukan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan tersebut. 2. Hal yang sama juga berlaku bagi Pemerintahan Desa, dimana keberadaan lembagalembaga desa senantiasa berperan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, sehingga keberadaan ”lembaga desa” perlu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. 3. Tatkala kewenangan-kewenangan desa diderivasi menjadi peran lembaga-lembaga desa, maka kewenangan desa berubah menjadi tugas dan fungsi setiap lembaga desa. Dengan kata lain, keberadaan setiap lembaga desa merupakan amanah untuk melaksanakan kewenangan desa, sebagaimana tercermin di dalam tugas dan fungsi setiap lembaga desa tersebut. 4. Pembagian tugas dan fungsi setiap lembaga desa ditujukan untuk mengefektifkan pelaksanaan seluruh kewenangan desa, sehingga senantiasa dihindari kemungkinan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga desa. Namun, mengingat pelaksanaan kewenangan desa merupakan satu kesatuan sistemik yang terbagi habis ke dalam tugas dan fungsi setiap lembaga desa, maka pasti akan terjadi hubungan kerja antar lembaga-lembaga desa tersebut. 5. Oleh karena itu, keberadaan lembaga desa senantiasa berperan untuk melaksanakan kewenangan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan mengingat kewenangan desa merupakan suatu kesatuan sistemik, maka pasti akan terjadi hubungan kerja antara lembaga-lembaga desa tersebut, serta dihindari kemungkinan adanya tumpang tindih tugas antar lembaga-lembaga desa tersebut. II. MAKNA LEMBAGA ATAU ORGANISASI DAN JENIS-JENIS LEMBAGA DESA A. MAKNA LEMBAGA ATAU ORGANISASI 1. Lembaga atau institution merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan “lembaga desa” merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa (dimana tugas dan fungsi pemerintahan desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa) untuk mencapai tujuan penyelengaraan pemerintahan desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah (termasuk Pemerintah Desa) adalah pemberian pelayanan (services), pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang seluruhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat (Rasyid, 1996: 37-38).

109



2. Istilah “lembaga” seringkali dipetukarkan dengan istilah “organisasi”, meskipun kedua istilah tersebut (lembaga dan organisasi) dapat dibedakan secara teoritis. Penggunaan terminologi ”lembaga” yang dipertukarkan dengan terminologi ”organisasi” adalah hal yang layak, mengingat kelembagaan desa senantiasa tampil dalam sosok”organisasi pemerintahan desa”. 3. Secara teoritis, menurut Chester I. Barnard sebagaimana dikutip Thoha (1992: 124) menyatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Amitai Etzioni sebagaimana dikutip Thoha (1992: 126), organiasi adalah pengelompokkan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Menurut Sutarto (1985:36), organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi yang sederhana ini dapat diketemukan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut tidak dapat saling lepas berdiri sendiri, melainkan saling terkait merupakan suatu kebulatan. Maka dalam pengertian organisasi digunakan sebutan ”sistem” yang berarti kebulatan dari berbagai faktor yang terikat oleh berbagai asas tertentu. 5. Mengenai faktor-faktor organisasi, Herbert G. Hicks sebagaimana dikutip Sutarto (1985: 37) berpendapat bahwa terdapat unsur inti (core element) dan faktor kerja (working element). Yang termasuk faktor inti (core element) adalah orang-orang sebagai faktor yang membentuk organisasi; sedangkan yang termasuk faktor kerja (working element) yang menentukan berjalannya organisasi adalah: (a) daya manusia, yang terdiri dari kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan kemampuan melaksanakan asas-asas organisasi; dan (b) daya bukan manusia, yang meliputi alam, iklim, udara, cuaca, air, dan lainlain. 6. Di dalam membahas tentang makna organisasi, perlu dipahami pula tentang asasasas organisasi. Menurut Sutarto (1985: 55), terdapat 11 (sebelas) asas organisasi, yakni: (a) Perumusan tujuan dengan jelas, yakni perumusan tujuan organisasi yang akan menjadi rujukan bersama dari seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi; (b) Departementasi, yakni aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisai yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu; (c) Pembagian Kerja, yakni perincian serta pengelompokkan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu; (d) Koordinasi, yakni pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama; (e) Pelimpahan Wewenang, yakni penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain; (f) Rentangan Kontrol atau Rentang Kendali (span of control), yakni jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu; (g) Jenjang Organisasi, yakni tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukannya dari atas ke bawah dalam fungsi tertentu; (h) Kesatuan perintah (unity of command), yakni tiap–tiap pejabat dalam organisasi hendaknya hanya dapat diperintah dan bertangungjawab kepada seorang pejabat atasan tertentu; (i) Berkelangsungan, yakni kelangsungan kehidupan organisasi

110



secara terus menerus atas dasar dukungan orang-orang yang bekerjasama dengan mengunakan prasarana dan sarana kerja tertentu untuk mencapai tujuan organisasi; (j) Keseimbangan, yakni penempatan satuan-satuan organisasi pada struktur organisasi sesuai dengan perannya. 7. Di dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas, sehingga John Price Jones sebagaimana dikutip Sutarto (1985: 24) yang menyatakan bahwa organisasi adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda-benda dengan mana suatu usaha berencana yang teratur dijalankan. 8. Di dalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu, bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasiorganisasi lainnya. Hal ini tercermin dari pendapat John D. Millet sebagaimana dikutip Sutarto (1985: 24) yang menyatakan bahwa organisasi adalah orang-orang yang bekerjasama, dan dengan demikian ini mengandung ciri-ciri dari hubunganhubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok. Atau pendapat Dwight Waldo sebagaimana dikutip Sutarto (1985: 25) yang menyatakan bahwa organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. 9. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, yang ditata dalam satuan unit kerja dengan struktur tertentu, dan terdapat hubungan kerja antar unit-unit kerja tersebut. B. JENIS-JENIS LEMBAGA DESA 1. Bila kita cermati ketentuan UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka terdapat 3 (tiga) lembaga desa, yakni: (a) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); (b) Badan Permusyawaratan Desa; dan (c) Lembaga Kemasyarakatan. 2. Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni: (a) Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang akan diemban oleh lembaga desa tersebut; dan (b) tugas dan fungsi setiap lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut. 3. Kejelasan pembagian tugas antar lembaga desa yang bersumber dari satu kesatuan sistemik kewenangan desa, akan melahirkan bentuk-bentuk hubungan kerja antara lembaga-lembaga desa tersebut. III. PEMERINTAH DESA A. Kedudukan Pemerintah Desa 1. Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

111



Konstruksi kedudukan Pemerintah Desa seperti ini dapat dicermati di dalam ketentuan Pasal 11 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menegaskan bahwa “Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. 2. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah Desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa. 3. Dengan kedudukan Pemerintah Desa seperti ini, maka Pemerintah Desa terdiri dari: (a) Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa; dan (b) Perangkat Desa selaku perangkat pembantu tugas-tugas Kepala Desa. 4. Sedangkan “Perangkat Desa” terdiri dari: (a) unsur staf (Sekretariat Desa); (b) unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan (c) unsur kewilayahan (para Kepala Dusun). 5. Konstruksi Pemerintah Desa seperti ini sejalan dengan pendapat Taliziduhu Ndraha (1996:25), yang menyatakan bahwa struktur organsiasi Pemerintah Desa terdiri atas ketiga unsur-unsur organisasi, yakni: (a) unsur kepala, yaitu Kepala Desa; (b) unsur pembantu kepala atau staf; (c) unsur pelaksana (teknis) fungsional dan teritorial. 6. Di antara unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana territorial (Kepala Dusun), senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah (dari Kepala Desa) dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas di antara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas serta terciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unitunit kerja Pemerintah Desa. B. Kepala Desa 1. Kedudukan Kepala Desa: Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa. 2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa: a. Kepala Desa (selaku Kepala Pemerintahan desa) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (ketentuan Pasal 14 ayat 1 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang: (1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; (2) mengajukan rancangan peraturan desa; (3) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; (4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; (5) membina kehidupan masyarakat desa; (6) membina perekonomian desa; (7) mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; (8) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (9) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kewajiban Kepala Desa 112



Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i. melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan desa; j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. 4. Larangan Bagi Kepala Desa Kepala desa dilarang: a. menjadi pengurus partai politik; b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menyalahgunakan wewenang; dan h. melanggar sumpah/janji jabatan. 5. Kedudukan Keuangan Kepala Desa a. Kepala Desa penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. b. Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa. c. Penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat: (1) rincian jenis penghasilan; (2) rincian jenis tunjangan; dan (c) penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan. 6. Masa Jabatan Kepala Desa

113



Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 7. Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa a. Pemilihan Kepala Desa 1) Ketentuan Pokok: a) Ketentuan Pasal 46 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. b) Ketentuan Pasal 54 PP. Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa: (1) Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat; (2) Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (3) Peraturan Daerah wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat. 2) Persyaratan Calon Kepala Desa: a) Di dalam ketentuan Pasal 44 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa ”Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan: (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; (3) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; (4) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; (5) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; (6) penduduk desa setempat; (7) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; (8) tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (9) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; dan (10) memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (ketentuan Pasal 44 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). b) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan umum di atas, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Yang bersangkutan harus mendapat ijin tertulis dari instansi induknya; (2) Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri yang dipilih/ diangkat menjadi Kepala Desa, untuk sementara waktu dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan hak dan statusnya; (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya. 3) Hak Memilih

114



a) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah: (1) Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih (ketentuan Paal 45 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa); (2) Terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputusputus yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP; (3) Tidak dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti; dan (4) Ketentuan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. b) Setiap penduduk yang telah memenuhi syarat diatas, didaftar sebagai pemilih. Pendaftaran pemilih dilakukan dengan terbuka dengan membuktikan identitas diri. c) Pada saat pemilihan dilaksanakan, setiap penduduk yang tercatat sebagai pemilih harus hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun. d) Apabila pada saat pendaftaran ada penduduk desa yang belum terdaftar sebagai pemilih, sedangkan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih sepanjang yang bersangkutan dapat memperlihatkan bukti-bukti yang sah, maka yang bersangkutan dapat didaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya. 4) Persiapan Pemilihan Kepala Desa: a) Wewenang Badan Permusyawaratan Desa/BPD: (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. (ketentuan Pasal 43 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa); (2) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. (ketentuan Pasal 47 ayat 1 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). b) Panitia Pemilihan Kepala Desa (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa: (a) Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; (b) Menerima pendaftaran bakal calon dan kelengkapan persyaratan administrasinya; (c) Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku; (d) Mengusulkan bakal calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih; (e) Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan dengan BPD; (f) Melaksanakan pendaftaran pemilih; (g) Mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa; (h) Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan mengumumkan daftar pemilih; (i) Melaksanakan pemungutan suara; (j) Membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD; (k) Menyampaikan Berita Acara pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (2) Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan atau menjadi bakal calon Kepala Desa, keanggotaannya diganti dengan pejabat lain oleh BPD atas usul Ketua Panitia Pemilihan. 115



(3) Dalam upaya untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pencalonan, penyaringan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka pada kegiatan-kegiatan tersebut tetap melibatkan unsur dari aparatur Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. c) Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa (1) Ketua panitia pemilihan Kepala Desa mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Kepala Desa dengan BPD. (2) Setelah mengadakan konsultasi dengan BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. (3) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari atau sesuai dengan kesepakatan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (4) Penjaringan sedikit–dikitnya menghasilkan 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa. (5) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan permohonan atau surat pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa kepada BPD. (6) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan memeriksa kelengkapan administratif sesuai persyaratan yang ditetapkan. (7) Setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih. (8) Nama–nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD, disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk diikutsertakan dalam pemilihan. (9) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye sesuai dengan situasi dan kondisi Desa bersangkutan, dan pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

d) Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (1) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Tata Cara Pemungutan suara. (2) Tata Cara Pemungutan Suara dapat dilakukan dengan pencoblosan tanda gambar calon atau dengan memasukkan surat suara/koin ke dalam kotak suara calon. (3) Apabila tata cara pemungutan suara telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tanda gambar calon atau surat suara/koin yang akan digunakan dalam pemungutan suara tersebut dan hal ini dikonsultasikan terlebih dahulu dengan BPD serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa yang bersangkutan. (4) 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan/mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar nama pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan serta waktu 116



pelaksanaan kampanye program-program dari masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. (5) Dalam masa 7 (tujuh) hari tersebut, bagi penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dapat mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan dan dibuatkan daftar pemilih tambahan yang kemudian disahkan oleh Panitia Pemilihan. (6) Tanda gambar dalam surat suara tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi atau partai politik apapun dan bukan dengan tanda warna. (7) Jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar dilaporkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. e) Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa: (1) (2) (3) (4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan berjalan jujur dan adil. Pada saat pemungutan suara, dihadiri oleh Anggota BPD, Panitia Pemilihan dan para calon Kepala Desa ditempat yang telah ditentukan. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan. Pemilihan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang terdaftar dan telah disahkan, atau disesuai ketentuan yang ditetapkan Panitia Pemilihan. Apabila pada pembukaan Rapat Pemilihan jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dan pengunduran waktu ini dituangkan dalam Berita Acara. Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud di atas quorum belum juga terpenuhi, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat diundur. Pengunduran waktu rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana di atas diumumkan oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan dengan mencantumkan alasannya. Apabila pada saat pengunduran rapat pemilihan kedua kalinya, quorum belum juga terpenuhi, maka Panitia Pemilihan menyampaikan hal tersebut kepada BPD dan calon Kepala Desa, dan meminta untuk memutuskan apakah Pemilihan tersebut tetap dianggap sah walaupun jumlah pemilih yang hadir tidak memenuhi quorum. Dalam hal para calon Kepala Desa yang berhak dipilih sepakat dengan jumlah pemilih yang hadir walaupun tidak mencapai quorum, maka Ketua Panitia Pemilihan membuat surat pernyataan/Berita Acara mengenai hal tersebut yang ditandatangani oleh para calon dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan calon Kepala Desa bahwa kotak dalam keadaan kosong serta kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel

117


(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(17)


dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan. Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan dengan menunjukkan surat panggilan. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dan apabila surat suara dalam keadaan rusak atau cacat, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia. Pencoblosan/pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru tersebut kepada Panitia Pemilihan. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat. Sedangkan untuk pemberian suara yang dilaksanakan dengan cara memasukkan surat suara/koin, maka para pemilih setelah mendapat selembar surat suara/koin dari Panitia Pemilihan kemudian masuk kedalam bilik suara untuk memberikan suaranya dengan cara memasukkan surat suara/koin tersebut ke dalam salah satu kotak suara yang mempunyai tanda gambar calon yang akan dipilih. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun, menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur, menjamin agar tata demokrasi pemilihan berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat.

f) Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa: (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia meminta kepada masing-masing calon untuk menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara. (2) Sebelum kotak suara dibuka, Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara jalannya Pemilihan dan ditanda tangani oleh para Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan. (3) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk disaksikan oleh saksi-saksi yang ditunjuk. (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk dicatat dipapan tulis yang tersedia sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir. (5) Untuk pemungutan suara dengan cara mencoblos surat suara, maka surat suara dianggap tidak sah, apabila; tidak memakai surat suara yang telah ditentukan, tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Ketua Pemilihan pada surat suara, ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih, memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih, 118


(6) (7) (8)

(9)

(10)


menentukan calon lain selain calon yang telah ditentukan, mencoblos diluar batas tanda gambar yang disediakan. Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa mendapatkan dukungan suara dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon Kepala Desa terpilih diadakan pemilihan ulang. Pemilihan ulang dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan. Dalam hal pemilihan ulang tersebut hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada BPD.

g) Penetapan Calon Terpilih Menjadi Kepala Desa: (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara hasil pemilihan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan. (2) Berita Acara sebagaimana tersebut diatas diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan seluruh calon Kepala Desa pada saat itu juga. (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan pemilihan. (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih. (5) Segera setelah selesai penetapan calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan hasil pemilihan kepada BPD dilengkapi Berita Acara Pemilihan. (6) Calon terpilih dimaksud kemudian ditetapkan dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. b. Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa 1) Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, segera disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Camat untuk disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota. 2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih diterbitkan, segera diadakan pelantikan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 3) Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 4) Serah terima jabatan Kepala Desa dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan dan dilampiri memori serah terima jabatan. 8. Pemberhentian Kepala Desa a. Ketentuan Pasal 17 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: 119



1) Kepala Desa berhenti, karena: (a) meninggal dunia; (b) permintaan sendiri; dan (c) diberhentikan. 2) Kepala Desa diberhentikan, karena: (a) berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; (b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; (c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; (d) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; (e) tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau (f) melanggar larangan bagi kepala desa. 3) Usul pemberhentian kepala desa yang meninggal dunia dan/atau berhenti atas permintaan sendiri, serta diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. 4) Usul pemberhentian kepala desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala desa, dan/atau melanggar larangan bagi kepala desa, disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. 5) Pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. 6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa, Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa. 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. b. Ketentuan Pasal 18 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: 1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c. Ketentuan Pasal 19 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. d. Ketentuan Pasal 20 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: 1) Kepala desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan,

120



Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. 2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan. e. Ketentuan Pasal 21 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. f. Ketentuan Pasal 21 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: Apabila Kepala Desa diberhentikan, Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 9. Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Desa Berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka: a. Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota. b. Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan ini adalah: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan (b) diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. c. Tindakan penyidikan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari. 10. Pertanggungjawaban Kepala Desa a. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. b. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan tersebut digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. c. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1(satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. d. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. e. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD. C. Perangkat Desa 1. Kedudukan Perangkat Desa: Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam kedudukan sepertti ini, maka Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Oleh karena itu, pengangkatan Perangkat Desa merupakan wewenang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 121



2. Susunan Organisasi Perangkat Desa: a. Di dalam ketentuan Pasal 12 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditetapkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri atas: (1) Sekretariat Desa; (2) Pelaksana Teknis Lapangan; dan (3) Unsur Kewilayahan. b. Dengan demikian, organisasi Pemerintah Desa merupakan bentuk “organisasi staf dan lini”, yang berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang menetapkan organisasi Pemeintah Desa hanya sebagai organisasi staf. Dasar pertimbangan penetapan organisasi Pemerintah Desa sebagai “organisasi staf dan lini” adalah adanya penambahan beban tugas Pemerintah Desa yang bersumber dari penyerahan kewenangan kabupaten/kota, serta peningkatan tertib administrasi keuangan desa, khususnya yang bersumber dari Alokasi dana Desa yang diperoleh dari Pemerintah Kabuaten/Kota. Catatan: (1) pada unsur staf (di bawah Sekretaris Desa) sebaiknya disebut Kepala urusan; dan (2) pada unsur pelaksana teknis lapangan sebaiknya disebut Kepala Seksi atau disesuaikan dengan sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat. c. Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. d. Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. e. Kedudukan Keuangan Perangkat Desa: (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa; (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa; (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya memuat: rincian jenis penghasilan; rincian jenis tunjangan; dan penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan. f. Ketentuan mengenai Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat: persyaratan calon; mekanisme pengangkatan; masa jabatan; kedudukan keuangan; uraian tugas; larangan; dan mekanisme pemberhentian. g. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa (termasuk Perangkat Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan berpedoman pada Peraturan darah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan, sekurang-kurangnya memuat: tata cara penyusunan struktur organisasi; perangkat; tugas dan fungsi; dan hubungan kerja. 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa a. Sekretariat Desa: 1) Sekretaris Desa a) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa, memimpin Sekretariat Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. b) Tugas Sekretaris Desa adalah memimpin dan melaksanakan administrasi pemerintahan desa, serta memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat dan kepada Kepala Desa. c) Fungsi Sekretaris Desa adalah: (1) Melaksanakan administrasi pemerintahan Desa, baik dalam arti luas (keseluruhan aktivitas

122



administrasi pemerintahan desa) maupun dalam arti sempit (urusan ketatausahaan atau surat menyurat, kearsipan, serta pendataan dan pelaporan); (2) Melaksanakan urusan keuangan; (3) Melaksanakan urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa; dan (4) Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan. d) Di dalam ketentuan Pasal 202 UU. Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil. Dalam statusnya sebagai pegawai negeri sipil, maka Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. e) Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 25 PP. Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; (2) mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; (3) mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; (4) mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan; (5) memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan (6) bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. f) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. 2) Unsur Staf Sekretariat Desa: a) Penataan “unsur staf Sekretariat Desa” harus mencerminkan “kategori fungsi staf dalam mengelola administrasi Pemerintahan Desa”, sehingga nomenklatur yang dapat digunakan adalah “Kepala Urusan” (namun dapat pula menggunakan nomenklatur lain sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat). b) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dan bertangungjawab kepada Sekretaris Desa. c) Jumlah Kepala Urusan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) sesuai dengan beban kerja yang ada dan kemampuan keuangan desa dalam membiayai tugas-tugas para Kepala Urusan. Prinsipnya adalah bahwa seluruh tugas-tugas kesekretariatan pemerintahan desa terbagi habis menjadi tugas-tugas para Kepala Urusan tersebut. d) Sebagai contoh 3 (tiga) Kepala Urusan adalah: (1) Kepala Urusan Administrasi/Tata Usaha, yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dalam arti sempit (urusan ketatausahaan atau surat menyurat, kearsipan, serta pendataan dan pelaporan); (2) Kepala Urusan Keuangan, yang bertugas melaksanakan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa; dan (3) Kepala Urusan Umum, yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi umum (seperti administrasi material atau prasarana dan sarana kerja, dan kegiatan administrasi lainnya) yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kesekretariatan Pemerintah Desa. b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan: 1) Penataan “unsur Pelaksana Teknis Lapangan” harus mencerminkan “kategori fungsi lini/lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional

123



Pemerintahan Desa”, sehingga nomenklatur yang dapat digunakan adalah “Kepala Seksi” (namun dapat pula menggunakan nomenklatur lain sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat). 2) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 3) Jumlah Kepala Seksi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) sesuai dengan beban kerja yang ada dan kemampuan keuangan desa dalam membiayai tugas-tugas para Kepala Seksi. Prinsipnya adalah bahwa seluruh tugastugas operasional Pemerintahan Desa terbagi habis menjadi tugas-tugas para Kepala Seksi tersebut. 4) Sebagai contoh 3 (tiga) Kepala Seksi adalah: (1) Kepala Seksi Pemerintahan; (2) Kepala Seksi Pembangunan; dan (3) Kepala Seksi Kemasyarakatan, dengan tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut: a) Kepala Seksi Pemerintahan: Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintahan Desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban. Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan adalah: (1) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; (2) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah; (3) Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; (4) Melaksanakan tugas-tugas di bidang keagrariaan/pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; (6) membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pungutan desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa; (7) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; dan (8) Melaksanakan tugas lain di bidang pemeintahan yang diberikan oleh Kepala Desa. b) Kepala Seksi Pembangunan: Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintahan Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayan masyarakat desa. Fungsi Kepala Seksi Pembangunan adalah: (1) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; (2) membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Dusun dan/atau di Desa; (3) membantu Kepala Desa dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan desa; (4) membantu Kepala Desa dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa (seperti perkoperasian dan usaha kecil, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan); (5) membantu Kepala Desa dalam upaya pelestarian lingkungan desa; (6) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan (7) Melaksanakan tugas lain di bidang pembangunan yang diberikan oleh Kepala Desa. c) Kepala Seksi Kemasyarakatan: Kepala Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintahan Desa di bidang pembinaan kehidupan masyarakat. Fungsi Kepala Seksi Kemasyarakatan adalah: (1) membantu Kepala Desa dalam pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat dan nilai-nilai adat istiadat

124



masyarakat setempat; (2) membantu Kepala Desa dalam melakukan bimbingan keagamaan, membina kerukunan hidup antar umat beragama, serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah; (3) membantu Kepala Desa dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di desa; (4) membantu Kepala Desa dalam melakukan kegiatan di bidang kesehatan dan keluarga berencana; (5) Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana; (6) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembinaan kemayarakatan; dan (7) Melaksanakan tugas lain di bidang pembinaan kemasyarakatan yang diberikan oleh Kepala Desa. c. Unsur Kewilayahan: 1) Penataan “unsur kewilayahan” harus mencerminkan “satuan tugas kewilayahan dalam membantu Kepala Desa dalam aspek pembinaan wilayah”, sehingga nomenklatur yang dapat digunakan adalah “Kepala Dusun” (namun dapat pula menggunakan nomenklatur lain sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat). 2) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan desa dalam satuan wilayah Dusun, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 3) Penetapan jumlah Dusun patut memeprtimbangkan aspek spesifikasi karakteristik satuan wilayah desa (seperti aspek luas wilayah, persebaran wilayah atau remote area, jumlah penduduk, dan kekhasan sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat), serta luas rentang kendali wilayah desa (geographic span of control), agar seluruh warga desa dapat terjangkau dalam pelayanan pemerintahan desa. 4) Tugas Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas kewilayahan Pemerintahan Desa. Fungsi Kepala Dusun adalah: (a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya; dan (b) Melaksanakan dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya; (c) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas-tugasnya; dan (d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 4. Persyaratan Menjadi Perangkat Desa a. b.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;

c.

Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar atau yang sederajat; d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Berkelakuan baik, jujur dan adil; g. Mengenal dan dikenal masyarakat Desa setempat; h. Bersedia menjadi Perangkat Desa; i. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di desa bersangkutan; j. Memenuhi persyaratan lainnya sesuai kondisi sosial budaya dan adat istiadat setempat yang diatur dalam Peraturan Desa. 5. Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa

125



a. Perangkat Desa dapat dipilih dan/atau diangkat tanpa pemilihan.Pedoman Pemilihan dan/atau pengangkatan tanpa pemilihan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah. b. Pemilihan Perangkat Desa disesuaikan kondisi sosial budaya setempat. Pedoman pemilihan Perangkat Desa sekurang-kurangnya memuat ketentuan: (1) Penjaringan dan penyaringan; (2) Pemungutan suara; (3) Penepatan dan pelantikan; (4) Masa jabatan (bila diperlukan); (5) Tata cara pemilihan Perangkat Desa; yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota). c. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan memperhatikan usul tokoh masyarakat serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 6. Larangan Bagi Perangkat Desa: Perangkat Desa dilarang: (a) Merangkap jabatan sebagai anggota/pimpinan BPD; (b) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) Melakukan perbuatan yang bertentang dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan (d) larangan lainnya sesuai dengan sistem nilai sosial budaya masyarakat setempat (yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota). 7. Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Definitif Perangkat Desa a. Pemberhentian Sementara Perangkat Desa: Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Perangkat Desa yang diduga kuat terlibat dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan persetujuan tertulis Pimpinan BPD. b. Pemberhentian Definitif Perangkat Desa: Perangkat Desa diberhentikan karena: (1) Meninggal dunia; (2) Mengajukan pengunduran diri; (3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Desa); (4) Berakhir masa jabatannya; dan (5) Melakukan perbuatan yang bertentang dengan norma hidup yang berkembang dalam masyarakat dan/atau sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat. 8. Masa Jabatan Perangkat Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak mengatur mengenai masa jabatan Perangkat Desa. Oleh karena itu, untuk penetapan masa jabatan Perangkat Desa sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 26 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). IV. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) A. Kedudukan BPD 1. Di dalam UU. Nomor 32 Tahun 2004 dan PP. Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk BPD atau sebutan lain sesuai dengan sistem nilai sosial budaya yang berkembang di Desa bersangkutan. 2. Badan Permusyawaratan Desa/BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (ketentuan Pasal 29 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). Dalam kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, maka kinerja penyelenggaran pemerintahan desa merupakan kinerja bersama antara 126



Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat Desa) dan BPD. Oleh karena itu, BPD tidak memiliki posisi untuk menjatuhkan Kepala Desa tatkala tidak sependapat dengan Laporan Pertangungjawaban Kepala Desa pada setiap akhir tahun anggaran atau laporan insidental berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Perubahan nomenklatur Badan Perwakilan Desa” menjadi “Badan Permusyawaratan Desa” didasari pertimbangan untuk memperkuat makna demokrasi di desa berdasarkan nilai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan kebijakan desa. Sedangkan “demokrasi perwakilan” (yang tercermin dalam nomenklatur ”Badan Perwakilan Desa”) lebih dimaknai sebagai penetapan kebijakan desa melalui sistem pemungutan suara atau voting yang tidak merupakan sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita, karena proses demokrasi perwakilan dapat berlangsung dalam suasana menangmenangan, dan cenderung berimplikasi terhadap “tirani mayoritas”, pada hal “salah satu nilai utama demokrasi adalah penghormatan terhadap kelompok minoritas”, karena kelompok minoritas cenderung kalah dalam proses pemungutan suara untuk penetapan suatu kebijakan di desa. B. Keanggotaan BPD dan Masa Jabatan BPD 1. Ketentuan mengenai keanggotaan BPD yang diatur di dalam UU. Nomor 32 Tahun 2004 dan PP. Nomor 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: a. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. b. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. c. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota. d. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. e. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. f. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang: (a) sebagai pelaksana proyek desa; (b) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; (c) melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; (d) menyalahgunakan wewenang; dan (e) melanggar sumpah/ janji jabatan. 2. Ketentuan mengenai masa jabatan BPD yang diatur di dalam UU. Nomor 32 Tahun 2004 dan PP. Nomor 72 Tahun 2005 adalah bahwa Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. C. Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban BPD 1. Di dalam ketentuan Pasal 209 UU. Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 34 PP. Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa fungsi BPD adalah: (a) menetapkan 127



peraturan desa bersama Kepala Desa; dan (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Implikasi dari konstruksi fungsi BPD seperti ini, maka BPD juga berfungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa. 2. Di dalam ketentuan Pasal 35 PP. Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa BPD mempunyai wewenang: (a) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (d) membentuk panitia pemilihan kepala desa; (e) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (f) menyusun tata tertib BPD. 3. Di dalam ketentuan Pasal 36 PP. Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa BPD mempunyai hak: (a) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, yakni hak BPD secara kolektif untuk meminta penjelasan kepada Pemerintah Desa (Kepala Desa) mengenai hal-hal tertentu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau berkenaan dengan dinamika kehidupan masyarakat desa; dan (b) menyatakan pendapat, yakni hak BPD secara kolektif untuk menyatakan pendapat (baik dalam bentuk saran maupun masukan) kepada Pemerintah Desa (Kepala Desa) mengenai hal-hal tertentu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau berkenaan dengan dinamika kehidupan masyarakat desa. 4. Di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP. Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa anggota BPD mempunyai hak: (a) mengajukan rancangan peraturan desa; (b) mengajukan pertanyaan; (c) menyampaikan usul dan pendapat; (d) memilih dan dipilih; dan (e) memperoleh tunjangan. 5. Di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP. Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa anggota BPD mempunyai kewajiban: (a) mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; (b) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; (b) mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; (e) memproses pemilihan kepala desa; (f) mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; (g) menghormati nilainilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan (h) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. D. Rapat-Rapat BPD 1. Di dalam ketentuan Pasal 38 PP. Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD, dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 2. Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD. 3. Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD ditetapkan dalam 128



APB-Desa. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD, dan ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa. E. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus BPD 1. Struktur organisasi BPD terdiri dari: (a) Unsur Pimpinan dan Anggota BPD; serta (b) Unsur Sekretariat BPD sebagai unit pelayanan. 2. Unsur Pimpinan dan Anggota BPD: a. Unsur Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Jumlah Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan Pimpinan BPD tersebut untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. b. Pimpinan BPD memiliki kewajiban: (1) memimpin rapat/sidang anggota BPD; (2) menetapkan Keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah; dan (3) menegakkan Peraturan Tata Tertib BPD. c. Sedangkan Anggota BPD memiliki kewajiban: (1) menghadiri rapat/sidang anggota BPD, (2) mentaati Peraturan Tata Tertib BPD dan (3) mentaati dan melaksanakan keputusan BPD yang diambil melalui musyawarah anggota. d. Pelaksanaan tugas dan wewenang anggota BPD berpedoman pada Peraturan Tata Tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. 3. Unsur Sekretariat BPD a. Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD sebagai unsur pelayanan. Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa. b. Tugas Sekretaris BPD adalah (1) Melaksanakan kegiatan administrasi dari dalam dan ke luar BPD; (2) Mengelola keuangan yang menjadi keperluan kegiatan BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (3) Membuat agenda/jadual rapat/sidang dan kegiatan BPD lainnya; (4) Mengatur segala keperluan yang diperlukan dalam persidangan BPD; dan (5) Membuat risalah rapat dalam setiap persidangan BPD. V. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan 1. Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan adalah: (a) wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan (b) mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 2. Di dalam ketentuan Pasal 211 UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa “Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. 3. Sedangkan di dalam Penjelasan Pasal 211 UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa “Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat”. 4. Khusus mengenai keberadaan “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat”, pada dasarnya merupakan perubahan dari nomenklatur “Lembaga Ketahanan 129



Masyarakat Desa/LKMD” dan perubahan ini hanya terjadi pada beberapa desa di Indonesia sebagai bentuk reposisi peran LKMD. Upaya untuk mereposisi peranan LKMD/K tersebut merupakan hasil rekomendasi “Temu LKMD/K Tingkat Nasional” di Bandung pada bulan Juni 2001, yang disetuji oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Jenderal Surjadi Sodirdja). Berdasarkan rekomendasi yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, maka keberadaan LKMD diatur kembali secara legal formal di dalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Kembali Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Kembali Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain, merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. 5. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Kembali Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain, maka pada beberapa Desa di Indonesia, nomenklatur “Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/LKMD” diubah menjadi “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat”. 6. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. B. Tugas, Fungsi, dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 1. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, yang meliputi: (a) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; (b) melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; (c) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan (d) menumbuh-kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: (a) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; (b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; (d) penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; (e) penumbuh-kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; (f) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan (g) pemberdayaan hak politik masyarakat. 3. Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pelayanan masyarakat; (b) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (c) pengembangan kemitraan; (d) pemberdayaan masyarakat; dan (e) pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. C. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan 1. Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. 2. Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. D. Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari: (1) swadaya masyarakat; (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (3) Anggaran Pendapatan 130



dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; (4) bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (e) bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. E. Ketentuan Mengenai Lembaga Kemasyarakatan 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memuat: Tata cara pembentukan; maksud dan tujuan; tugas, fungsi dan kewajiban; kepengurusan; tata kerja; hubungan kerja; sumber dana. 2. Saat ini, kebijakan operasional mengenai lembaga kemasyarakatan ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan. VI. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DESA A. Hubungan Kerja antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 1. Secara konseptual, Kaloh (2002: 146) berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) pola hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah (yang dapat disejajarkan dengan hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa/BPD), yakni: (a) bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi; (b) bentuk kerjasama atas beberapa subyek, program, masalah, dan pengembangan regulasi; dan (c) klarifikasi atas berbagai permasalahan. 2. Dari ketiga pola hubungan itu, menurut Kaloh (2002: 147), melahirkan 3 (tiga) bentuk hubungan eksekutif dan legislatif di daerah (yang dapat disejajarkan dengan hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa/BPD), yakni: a. Bentuk hubungan searah positif, yang dapat terjadi apabila baik eksekutif maupun legislatif memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk kemaslahatan Daerah itu sendiri (good governance), yang pada prinsipnya memiliki ciri-ciri: transparan, demoktratis, baik, berkeadilan, bertanggungjawab, dan obyektif. b. Bentuk hubungan konflik, yang dapat terjadi apabila kedua lembaga tersebut saling bertentangan dalam visi menyangkut tujuan kelembagaan serta tujuan daerah. Hal ini berwujud pada pertentangan yang dapat mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan yang tidak produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan. c. Bentuk hubungan searah negatif, yang dapat terjadi apabila baik eksekutif maupun legislatif berkolaborasi (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan secara bersama-sama menyembunyikan kolaborasi itu kepada publik. Secara politis hal tersebut bisa saja terjadi, tetapi secara hukum dan etika, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance. 3. Upaya untuk mengatasi pola hubungan konflik antara eksekutif dan legislatif dapat dilakukan melalui proses kearah penyatuan visi bersama, yang diawali melalui suatu proses yang disebut dialog yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif, sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama dalam bentuk suatu keputusan (Kaloh, 2002: 153-154). Selanjutnya Kaloh (2002: 154) menegaskan bahwa ”dialog merupakan komunikasi, penyimakan, serta berbagai pengalaman yang mendalam, disamping kemampuan untuk saling menyimak dengan seksama, serta mampu menunda pendapat sendiri dan mendengar pendapat orang lain terlebih dahulu”. Pada dasarnya esensi dialog adalah ”cara membantu orang untuk melihat pola 131



berpikir yang bersifat mewakili serta partisipatif dari pikiran, dan menjadi lebih peka serta mengakui adanya ketidakserasian (incoherence) dalam pikiran kita”. Dalam konteks ini, dialog yang baik dan benar akan memberikan masukan yang positif dan sigifikan bagi mantapnya suatu keputusan yang dihasilkan. Pola-pola ini akan semakin terasa urgensinya apabila dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. 4. Bila kita menyimak kerangka konseptual di atas mengenai hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah, maka hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD juga berlangsung dalam dimensi pola dan bentuk hubungan yang diuraikan di atas. 5. Mencermati tugas dan fungsi Pemerintah Desa serta tugas dan fungsi BPD, maka titik temu (nodal point) hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan BPD adalah tatkala melaksanakan fungsi membahas dan menetapkan Peraturan Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, secara spesifik dapat dinyatakan bahwa minimal terdapat 2 (dua) pola hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD, yakni: a. Pola hubungan konsultatif, yakni antara Pemerintah Desa dan BPD saling melakukan konsultasi berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau berkenaan dengan dinamika kehidupan masyarakat desa, sehingga melahirkan kesepakatan bersama atas suatu agenda kebijakan tertentu yang dikonsultasikan. Pola hubungan konsultatif ini dapat terjadi dalam proses penetapan kebijakan desa (termasuk dalam poses pembahasan Rancangan Peraturan Desa), agar tercipta kebijakan desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. b. Pola hubungan kemitraan, yakni antara Pemerintah Desa dan BPD terjalin jaringan kemitraan yang solid atas dasar kesamaan visi dan tujuan dalam mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga proses penetapan kebijakan desa (termasuk dalam poses pembahasan Rancangan Peraturan Desa) senantiasa disepakati atas dasar pertimbangan mengutamakan kepentingan masyarakat desa. 6. Melalui pola hubungan konsultatif maupun pola hubungan kemitraan yang solid antara Pemerintah Desa (yang diperankan oleh Kepala Desa) dan BPD, maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan dilaksanakan secara domokratis, efektif dan efisien. B. Hubungan Kerja antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 1. Mencermati tugas dan fungsi Pemerintah Desa serta tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan, maka titik temu (nodal point) hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan adalah tatkala melaksanakan fungsi pengelolaan pembangunan desa secara partisipatif (baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hasilhasil pembangunan desa). 2. Oleh karena itu, secara spesifik dapat dinyatakan bahwa minimal terdapat 3 (tiga) pola hubungan antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan, yakni: a. Hubungan konsultatif, yakni antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan saling melakukan konsultasi berkenaan dengan proses pengelolaan pembangunan desa, sehingga melahirkan kesepakatan bersama atas suatu agenda kebijakan tertentu yang dikonsultasikan (seperti

132



pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang di Dusun dan/atau di Desa). b. Pola hubungan kemitraan, yakni antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan terjalin jaringan kemitraan yang solid atas dasar kesamaan visi dan tujuan dalam mengemban tugas dan fungsi pengelolaan pembangunan desa, sehingga proses penetapan kebijakan desa (khususnya berkenaan dengan program-program pembangunan desa) senantiasa disepakati atas dasar pertimbagan mengutamakan kepentingan masyarakat desa. c. Pola hubungan koordinasi, yakni antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan terbangun koordinasi fungsional yang solid dalam proses pengelolaan pembangunan desa, sehingga proses penetapan kebijakan desa (khususnya berkenaan dengan program-program pembangunan desa) senantiasa disepakati atas dasar pertimbagan mengutamakan kepentingan masyarakat desa. 7. Melalui pola hubungan konsultatif, pola hubungan kemitraan, dan pola hubungan koordinasi yang solid antara Pemerintah Desa (yang diperankan oleh Kepala Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan, maka pengelolaan pembangunan desa dapat dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis, sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. VII. PENUTUP Demikianlah beberapa materi pokok yang berkenaan dengan ”Kelembagaan Desa”. Semoga bermanfaat bagi para peserta pelatihan dan para pembaca lainnya. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

133



DAFTAR PUSTAKA 1.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Depdagri, Jakarta, 2004.

2.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Depdagri, Jakarta, 2006.

3.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Himpuan Peraturan Menteri dalam Negeri Yang Mengatur mengenai Desa, Depdagri, Jakarta, 2006.

4.

J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal danTantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

5.

Miftah Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.

6.

Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta, PT. Yarsif Watampone, 1996.

7.

Sutarto, Dasar-dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1984.

8.

Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara Jakarta, 1996. -------------------- ditjen pmd kemdagri ---------------------

134



M. 3.2.4. Lembar Evaluasi : NAMA TANGGAL

: :

”KELEMBAGAAN DESA” PETUNJUK: Diharapkan agar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di jawab dengan singkat: 1. Sebutkan 3 (tiga) bentuk Lembaga Desa dan jelaskan tugas pokok masing-masing Lembaga Desa tersebut. a. .............................................................................................................................. b. .............................................................................................................................. c. .............................................................................................................................. 2. Sebutkan dan jelaskan 2 (dua) fungsi Badan Permusyawaratan Desa. a. .............................................................................................................................. b. .............................................................................................................................. 3. Sebutkan dan jelaskan 2 (dua) bentuk hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. a. .............................................................................................................................. b. .............................................................................................................................. 4. Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) bentuk hubungan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. a. .............................................................................................................................. b. .............................................................................................................................. c. ..............................................................................................................................

--- ditjen pmd kemdagri ---

135

Materi Kelembagaan Desa

Recommend Documents